Keberatan , Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Pajak (Bagian 2)
GUGATAN
Pengertian Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku . 3
Putusan Gugatan putusan badan peradilan pajak atas gugatan terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan gugatan . 4
Syarat Pengajuan Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak . Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 ( empat belas ) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat Terhadap 1 ( satu ) pelaksanaan penagihan atau 1 ( satu ) Keputusan diajukan 1 ( satu ) Surat Gugatan Gugatan . Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas , mencantumkan tanggal diterima , pelaksanaan penagihan , atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat . 5
Pihak Yang Mengajukan Gugatan dapat diajukan oleh penggugat , ahli warisnya , seorang pengurus , atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas , mencantumkan tanggal diterima , pelaksanaan penagihan , atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat . Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia . Gugatan dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya , kuasa hukum dari ahli warisnya atau pengampunya dalam hal penggugat pailit . Apabila selama proses Gugatan , penggugat melakukan penggabungan , peleburan , pemecahan / pemekaran usaha , atau likuidasi , permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan , peleburan , pemecahan / pemekaran usaha , atau likuidasi dimaksud . 6
Yang Dapat Diajukan Gugatan a. pelaksanaan Surat Paksa , Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan , atau Pengumuman Lelang ; b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak ; c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan , selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; d. penerbitan Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan . 7
Pencabutan Gugatan Terhadap Gugatan dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak . Gugatan yang dicabut dihapus dari daftar sengketa dengan : penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang ; putusan Majelis /Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan tergugat . Gugatan yang telah dicabut melalui penetapan ketua atau putusan Majelis /Hakim Tunggal tidak dapat diajukan kembali . 8
PENINJAUAN KEMBALI DALAM SENGKETA PAJAK
Peninjauan Kembali Apabila pihak yang bersangkutan tidak / belum puas dengan putusan Pengadilan Pajak , maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat diajukan satu kali 10
Alasan-alasan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu muslihat ; Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersifat menentukan ; Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut . Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya ; Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku . 11
Jangka Waktu Peninjauan Kembali Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru ; Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan dikirim oleh Pengadilan Pajak . 12