Analisis Isu Kontemporer - Kejanggalan Kasus Silfester Matutina.pptx

Analisis Isu Kontemporer - Kejanggalan Kasus Silfester Matutina latsar CPNS

1. Analisis Isu Kontemporer : Kejanggalan Kasus Silfester Matutina Kelompok 3.2 Nadia Ulfa Nazla Syifa Quamilla Nindya Suhani Ridha Maulana Rendy Andrian Kalana

2. 单击此处添加目录标题 单击此处添加目录标题 单击此处添加目录标题 单击此处添加目录标题 单击此处添加目录标题 单击此处添加目录标题 单击此处添加目录标题 Siapa Silfester Matutina? Timeline kasus . Dampak kasus . Penutup . Contents

3. 01 Siapakah Silfester Matutina?

4. Silfester Matutina Asal Usul dan Latar Belakang Silfester Matutina lahir di Ende, Nusa Tenggara Timur pada 19 Juni 1971, dan memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum, yang kelak menjadi dasar kariernya di bidang advokasi. Pendidikan Sarjana Ia meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Wiraswasta Indonesia sebelum institusi tersebut menjadi sorotan karena berbagai masalah, seperti kuliah fiktif dan jual-beli ijazah, sehingga izinnya dicabut pada tahun 2023 . Terlepas dari kontroversi seputar pendidikan awalnya, Matutina melanjutkan studi dengan mengambil Magister Hukum di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2024, menunjukkan usahanya untuk mengukuhkan latar belakang akademisnya . Karier Pada tahun 2008, Matutina mendirikan Kantor Hukum Silfester Matutina & Rekan yang berfokus pada layanan hukum dan advokasi. Pada 2013, Silfester Matutina merupakan salah satu orang yang terlibat dalam berdirinya Solidaritas Merah Putih (Solmet). Itu merupakan kelompok relawan yang mendukung Jokowi untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2014 .

5. Latar belakang Kasus Silfester Matutina menjadi perhatian nasional karena tidak dieksekusinya vonis pidana yang telah inkrat (berkekuatan hukum tetap) , menimbulkan tanda tanya besar atas integritas aparat penegak hukum . Vonis pidana 1 tahun 6 bulan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan No. 287 K/ Pid /2019 pada 2019 tidak kunjung dilaksanakan , menciptakan citra buruk dalam penegakan hukum . Anomali ini memunculkan dugaan adanya faktor non- hukum , termasuk intervensi politik atau perlindungan tertentu , yang menghambat pelaksanaan eksekusi . Penundaan eksekusi memicu keraguan masyarakat terhadap akuntabilitas institusi hukum di Indonesia, seperti Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan Kepolisian , bahkan sistem peradilan secara keseluruhan . Situasi ini menegaskan pentingnya audit atas prosedur administrasi serta pemantauan ketat untuk mencegah kelalaian yang menggerus kepercayaan publik terhadap supremasi hukum di Indonesia.

6. 2 Timeline Kasus

7. 3 Dampak Kasus

8. Finansial Kasus ini menyebabkan kerugian materiil yang signifikan kepada organisasi advokasi, termasuk hilangnya investasi operasional penting yang sebelumnya dialokasikan untuk berbagai program. 01 Gangguan operasional organisasi menjadi tak terelakkan, karena sumber daya fiskal terpaksa dialihkan untuk menangani dampak langsung dan memitigasi krisis hukum ini. 02 Donasi dan pendanaan dari pihak eksternal seperti mitra internasional menurun drastis karena reputasi organisasi turut terpengaruh. 03

9. Reputasi Kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan organisasi pendukung Silfester tergerus akibat lambannya eksekusi putusan, menciptakan persepsi negatif terhadap kredibilitas advokasi. Kasus ini menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan organisasi dalam menjaga integritas keputusan hukum yang inkracht. Nama baik penegak hukum dan organisasi yang relevan terpukul akibat dugaan intervensi politik dan kelalaian administratif yang mencuat ke permukaan.

10. Trauma emosional timbul di kalangan aktivis dan masyarakat yang merasa tidak berdaya menghadapi sistem hukum yang terkesan manipulatif. Skeptisisme meluas terhadap keberadaan institusi hukum dan aktivisme, yang dianggap gagal menjadi pilar keadilan. Sosial dan Psikologis Lingkungan internal organisasi terkena dampak dengan meningkatnya ketegangan emosional dan turunnya semangat kolektif di antara anggota.

11. Operasional 01 02 03 Pengalihan sumber daya besar-besaran untuk menangani dampak kasus telah menghentikan aktivitas pengembangan program inti organisasi. Tingkat produktivitas karyawan menurun karena fokus organisasi tergeser pada penyelesaian prosedur hukum yang kompleks. Jadwal kerja dan strategi jangka panjang organisasi menjadi terbengkalai, sehingga menghambat pencapaian tujuan strategis.

12. 01 Budaya organisasi yang tertutup Sistem yang tidak transparan menciptakan ruang bagi pembiaran, manipulasi, dan disfungsi pada berbagai level organisasi. Kepemimpinan yang tidak berintegritas Pemimpin yang tidak mampu menegakkan nilai-nilai integritas menjadi akar masalah dari lemahnya tata kelola dalam organisasi, yang memperparah kegagalan sistem. Minimnya respons terhadap pelanggaran Ketidakmauan atau ketidakmampuan institusi untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran berkontribusi pada kerusakan sistemik dalam proses eksekusi hukum. Titik Kegagalan Utama 02 03

13. 4 Rekomendasi Solusi Masalah

14. Membentuk unit audit independen Unit audit internal yang independen harus dibentuk, langsung bertanggung jawab kepada dewan pengawas untuk menjamin transparansi. Menjalankan audit eksternal berkala Penilaian prosedur operasional Revitalisasi Sistem Pengawasan Institusi wajib melibatkan auditor eksternal secara berkala untuk mengidentifikasi penyimpangan di tahap awal. Melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur operasional untuk memastikan sistem pengawasan berjalan secara efektif.

15. Membangun Infrastruktur Integritas Kebijakan zero tolerance terhadap korupsi Institusi harus menetapkan kebijakan yang jelas untuk memberantas budaya korupsi tanpa toleransi. Saluran pelaporan yang aman Menciptakan sistem whistleblowing yang aman dan anonim untuk mempromosikan pelaporan penyimpangan secara bertanggung jawab. Pendidikan etika berkelanjutan Menyelenggarakan pelatihan rutin terkait nilai-nilai etika kepada seluruh jajaran dalam organisasi.

16. Digitalisasi keuangan terintegrasi Mengadopsi sistem keuangan berbasis digital dengan audit trail yang tak dapat dihapus untuk mengurangi peluang manipulasi. Penerapan Teknologi Akuntabilitas Penggunaan prinsip segregasi tugas Memastikan berbagai tugas keuangan dilakukan oleh unit yang berbeda untuk menghindari konflik kepentingan. Implementasi dashboard akuntansi real-time Mengembangkan sistem yang memungkinkan pengawasan transparan terhadap alur dana secara langsung.

17. 01 Sanksi tegas bagi aparat yang lalai Menindak tegas aparat hukum yang membiarkan atau melanggar prosedur eksekusi. Laporan tindak pidana secara menyeluruh Membawa temuan penyimpangan ke ranah hukum untuk diproses secara transparan. Evaluasi kinerja aparat hukum Melakukan pemeriksaan terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas eksekusi putusan untuk memastikan akuntabilitas. Penegakan Hukum 02 03

18. 5 Langkah Korektif

19. Audit Administrasi Pemeriksaan dokumen pengiriman putusan Memastikan bahwa pengiriman salinan putusan dari Mahkamah Agung ke Kejaksaan dilakukan sesuai prosedur yang diatur oleh Pasal 257 KUHAP. Identifikasi klasifikasi kendala teknis Meninjau kemungkinan hambatan administratif, seperti keterlambatan dalam penangguhan atau kesalahan prosedur operasional dalam sistem birokrasi. Pembuatan transparansi data eksekusi Mewajibkan Kejaksaan untuk mempublikasikan berita acara penjemputan dan penahanan terpidana guna menjaga akuntabilitas terhadap publik.

20. Investigasi rantai komando Komisi Kejaksaan dan Propam Polri harus memeriksa alur instruksi dalam pelaksanaan eksekusi untuk mengidentifikasi penyebab kelalaian. Penelusuran dugaan pembiaran sistemik Sanksi terhadap oknum pelaku Pemeriksaan Internal Mengklarifikasi apakah terdapat elemen institusional yang secara sengaja memperlambat atau menghentikan eksekusi. Memberikan hukuman administratif atau tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang terbukti lalai menjalankan tugas eksekusi.

21. Penyelidikan hubungan personal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menyelidiki potensi adanya intervensi atau hubungan politis yang memengaruhi keputusan eksekusi . Investigasi Suap Audit gratifikasi Menelusuri indikasi pemberian gratifikasi, baik dalam bentuk uang maupun janji kekuasaan, yang ditujukan untuk penghalangan eksekusi. Pembentukan tim investigasi khusus Membentuk unit penyidik independen untuk memastikan investigasi berjalan transparan tanpa intervensi pihak luar.

22. 6 Penutup

23. 01 Lemahnya penegakan hukum di Indonesia Kasus ini menunjukkan integritas institusi penegak hukum yang dipertanyakan karena terpidana tidak segera dieksekusi meski putusan telah inkracht sejak 2019. Pentingnya reformasi sistemik Dibutuhkan perubahan menyeluruh dalam prosedur eksekusi dan ketegasan dalam menjalankan putusan untuk mencegah pelanggaran administratif. Urgensi keterbukaan institusional Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan institusi penegak hukum. Penutup 02 03

24. Reference... Arah Pena. (2025, 11 Agustus). Eks Wakapolri Tuding Erick Thohir dan Pemegang Saham Bersalah Tunjuk Silfester Matutina Jadi Komisaris BUMN. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https://www.arahpena.com/berita/77915708711/eks-wakapolri-tuding-erick-thohir-dan-pemegang-saham-bersalah-tunjuk-silfester-matutina-jadi-komisaris-bumn?utm_source=chatgpt.com DetikNews. (2025, 14 Agustus). Eks Kajari Jaksel Ungkap Alasan Silfester Matutina Tak Kunjung Dieksekusi. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https://news.detik.com/berita/d-8061542/eks-kajari-jaksel-ungkap-alasan-silfester-matutina-tak-kunjung-dieksekusi?utm_source=chatgpt.com Kompasiana. (2025, 15 Agustus). Kejanggalan Kasus Silfester Matutina atas Alasan Tidak Dieksekusi. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https:// www.kompasiana.com/adiputra8317/689efa5034777c768404f822/kejanggalan-kasus-silfester-matutina-atas-alasan-tidak-dieksekusinya?utm_source=chatgpt.com Kompas. (2025, 05 Agustus). Profil Silfester Matutina: dari Relawan Jokowi, Fitnah JK, hingga Gabung TKN Prabowo. Diakses 23 Agustus 2025, dari  https://nasional.kompas.com/read/2025/08/05/15531101/profil-silfester-matutina-dari-relawan-jokowi-fitnah-jk-hingga-gabung-tkn # . Law Justice. (2025, 12 Agustus). Joko Widodo Diduga Melindungi Silfester Matutina. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https://www.law-justice.co/artikel/190453/joko-widodo-diduga-melindungi-silfester-matutina/?utm_source=chatgpt.com#google_vignette Liputan 6. (2025, 5 Agustus). Berawal dari Demo, Ini Duduk Perkara Silfester Matutina Terjerat Kasus Fitnah Jusuf Kalla hingga Terancam Bui. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https://www.liputan6.com/news/read/6124239/berawal-dari-demo-ini-duduk-perkara-silfester-matutina-terjerat-kasus-fitnah-jusuf-kalla-hingga-terancam-bui?utm_source=chatgpt.com Liputan 6. (2025, 12 Agustus). Komjak soal Silfester Matutina Tak Kunjung Ditahan: Preseden Buruk Penegakan Hukum. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https://www.liputan6.com/news/read/6130383/komjak-soal-silfester-matutina-tak-kunjung-ditahan-preseden-buruk-penegakan-hukum?utm_source=chatgpt.com Media Indonesia. (2025, 19 Agustus). Sahroni Desak Kejaksaan Tangkap dan Penjarakan Silfester Matutina. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/802822/sahroni-desak-kejaksaan-tangkap-dan-penjarakan-silfester-matutina?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded Suara.com. (2025, 12 Agustus). Terpidana jadi Komisaris BUMN, Kontroversi Silfester Matutina Ikut Seret Nama Erick Thohir!. Diakses pada 23 Agustus 2025, dari https:// www.suara.com/news/2025/08/12/101225/terpidana-jadi-komisaris-bumn-kontroversi-silfester-matutina-ikut-seret-nama-erick-thohir?utm_source=chatgpt.com

25. THANK  YOU