Aspek Legal Dalam Pelayanan Kebidanan.pptx

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

1. ASPEK LEGAL DAN LEGISLASI DALAM PELAYANAN KEBIDANAN Amik Rahayu Wahyudi, STr. Keb ., M.Keb Amik Rahayu Wahyudi,STr. Keb ., M.Keb

2. MENURUT IBI: Bidan a dalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku , dicatat , diberi ijin secara sah untuk menjalankan praktik .

3. KEPMENKES NOMOR 900/ MENKES/SK/ VII/2002  bab I pasal 1: Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku .

4. Bidan adalah seseorang yang telah dia kui secara regular dalam program pendidikan kebidanan sebagaimana yang telah diakui skala yuridis , dimana ia ditempatkan dan telah menyelesaikan pendidikan kebidanan dan memperoleh izin melaksanakan praktek kebidanan

5. . Kebidanan adalah ilmu yang terbentuk dari sintesa berbagai disiplin ilmu atau multi disiplin yang terkait dengan pelayanan kebidanan meliputi ilmu kedokteran , ilmu keperawatan , ilmu sosial , ilmu perilaku , ilmu budaya , ilmu kesehatan masyarakat , dan ilmu manajemen , untuk dapat memberikan pelayanan kepada ibu dalam masa pra konsepsi , hamil , bersalin , post partum, dan bayi baru lahir . Pengertian Kebidanan

6. PERATURAN DAN PERUNDANGAN YANG MENDUKUNG KEBERADAAN PROFESI BIDAN   KEPMENKES NO. 49/1968 tentang Peraturan Penyelenggaraan Sekolah Bidan NO. 363/MENKES/ PER/ IX/ 1980, 27 SEPTEMBER 1980, tentang Wewenang Bidan . NO.623/MENKES/ PER/ IX/ 1989, 25 SEPTEM BER 1989, tentang   Perubahan atas Peraturan No. 363/ Menkes / Per/ IX/ 1980, tentang wewenang bidan . Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan . Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes/149/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan ,,, yg TERBARU PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 28 TAHUN 2017. TENTANG. IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN  

7. Latar Belakang Sistem Legislasi Tenaga Bidan Indonesia 1.   UUD 1945 Amanat dan pesan mendasar dari UUD 1945 adalah upaya pembangunan nasional yaitu pembangunan disegala bidang guna kepentingan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpa du dan berkesinambungan.

8. 2.Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang  Kesehatan Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tinggi nya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produkti f secara sosial dan ekonomis

9. 3. Bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia. Karena pelayanan bidan meliputi kesehatan wanita selama kurun kesehatan reproduksi wanita, sejak remaja, masa calon pengantin, masa hamil, masa persalinan, masa nifas, periode interval, masa klimakterium dan menopause serta memantau tumbuh kembang balita serta anak pra sekolah.

10. 4.  Visi Pembangunan kesehatan Indonesia Sehat 2010 adalah me derajat kesehatan yang optimal dengan strategi : Paradigma sehat Profesionalisme JPKM dan Desentralisasi

11. Legislasi, Registrasi dan Lisensi dalam Kebidanan Legislasi Pengertian Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi ( pengaturan kompetensi ), registrasi ( pengaturan kewenangan ), dan lisensi ( peng a turan penyelenggaraan kewenangan ). Ketetapan hukum yang mengantur hak dan kewajiban seseorang yang berhubungan erat dengan tindakan dan pengabdiannya. (IBI)

12. Y ang sedang dijalankan oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sekarang adalah dengan mengadakan uji kompetensi terhadap para bidan, minimal sekarang para bidan yang membuka praktek atau memberikan pelayanan kebidanan harus memiliki ijasah setara D3.

13. Uji kompetensi yang dilakukan merupakan syarat wajib sebelum terjun ke dunia kerja. Uji kompetensi itu sekaligus merupakan alat ukur apakah tenaga kesehatan tersebut layak bekerja sesuai dengan keahliannya. Mengingat maraknya sekolah-sekolah ilmu kesehatan yang terus tumbuh setiap tahunnya.

14. Jika tidak lulus dalam uji kompetensi jelas bidan tersebut tidak bisa menjalankan profesinya. Karena syarat untuk berprofesi adalah memiliki surat izin yang dikeluarkan setelah lulus uji kompetensi

15. Tujuan Legislasi adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan. Bentuk perlindungan tersebut adalah meliputi : 1. Mempertahankan kualitas pelayanan 2. Memberi kewenangan 3. Menjamin perlindungan hukum 4. Meningkatkan profisionalisme SIB adalah bukti Legislasi yang dikeluarkan oleh DEPKES yang menyatakan bahwa bidan berhak menjalankan pekerjaan kebidanan .

16. Sertifikasi Sertifikasi adalah dokumen yang menyatakan tentang penguasaan materi tertentu melalui kegiatan baik formal maupun non-formal. Bentuk sertifikasi yang bersifat formal adalah ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan legal yang diberikan kepada peserta didik setelah menyelesaikan program pendidikan tsb. Sedangkan contoh sertifikasi non-formal adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh organisasi profesi dengan akreditasi sesuai standart nasional.

17. Registrasi adalah sebuah proses dimana seorang tenaga profesi harus mendaftarkan dirinya pada suatu badan tertentu secara periodic guna mendapatkan kewenangan dan hak untuk melakukan tindakan profesionalnya setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh badan tesebut.

18. Registrasi menurut KEPMENKES RI 900/MENKES/SK/VII/2002 adalah proses pendaftaran, pendokumentasian dan pengakuan terhadap bidan, setelah dinyatakan memenuhi minimal kopetensi inti atau standar penampilan minimal yang ditetapkan, sehingga secara fisik dan mental mampu melaksanakan praktik profesinya.

19. Dengan teregistrasinya seorang tenaga profesi, maka akan mendapatkan haknya untuk ijin praktik ( lisensi ) setelah memenuhi beberapa persyaratan administrasi untuk lisensi .

20. Tujuan Registrasi a) Meningkatkan kemampuan tenaga profesi dalam mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang berkembang pesat. b) Meningkatkan mekanisme yang obyektif dan komprehensif dalam penyelesaian kasus mal praktik. c) Mendata jumlah dan kategori melakukan praktik

21. Lisensi Lisensi adalah pemberian ijin praktek sebelum diperkenankan melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk membatasi pemberian kewenangan dan untuk meyakinkan klien. Bentuk pemberian ijin bagi Bidan adalah dengan diberikannya SIPB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat.

22. Dasar Dalam Otonomi dan Aspek Legal dalam pelayanan Kebidanan 1.Kepmenkes Republik Indonesia 900/ Menkcs/SK/ VII/ 2002 Tentang registrasi dan praktik bidan. 2. Standar Pelayanan Kebidanan, 2001. 3. Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 369/Menkes /SK/ III/ 2007 Tentang Standar Profesi Bidan. 4.UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 5.PP No 32/Tahun 1996 Tentang tenaga kesehatan. 6.Kepmenkes Republik Indonesia 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 Tentang organisasi dan tata kerja Depkes. 7.UU No 22/ 1999 Tentang Otonomi daerah

23. 8. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan. 9. UU tentang aborsi, adopsi, bayi tabung, dan transplantasi. 10. KUHAP, dan KUHP, 1981. 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 585/ Menkes/ Per/ IX/ 1989 Tentang Persetu juan Tindakan Medik. 12. UU yang terkait dengan Hak reproduksi dan Keluarga Berencana; a)   UU No. 10/1992 Tentang pengembangan Kepen dudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. b)   UU No. 23/2003 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dalam Rumah Tangga.

24. KESUKSESAN bukanlah hasil dari keberuntungan , tapi dari kerja keras dalam BELAJAR THANKYOU