Bahan Tayang_Sekolah Ramah Anak_Fix.pptx

lk'mlm

1. SEKOLAH RAMAH ANAK (PPKSP, Sekolah Inklusif , Aman dan Nyaman ) +1 -3 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI GURU KOTA SEMARANG UNTUK GENERASI INDONESIA EMAS 2045 KERJASAMA BKPP KOTA SEMARANG DENGAN BBPMP PROVINSI JAWA TENGAH

2. Senam Anak Indonesia hebat https://www.youtube.com/watch?v=qvQSLvi_5WA&list=PPSV

3. PERKENALAN

4. Tujuan Pembelajaran 1 Memastikan satuan pendidikan telah memiliki dokumen TPPK dan SOP PPKSP 2 Mendukung satuan pendidikan dalam mewujudkan lingkungan sekolah inklusif, aman dan nyaman 3 Memastikan keterlibatan semua warga sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak +8

5. Hasil yang diharapkan 1 Sekolah binaan telah memiliki dokumen TPPK dan SOP PPKSP 2 Sekolah binaan telah memiliki program dalam mewujudkan sekolah inklusif, aman dan nyaman 3 Terlaksananya pendampingan sekolah binaan terkait sekolah ramah anak +8

6. Lingkup Materi 1 Penguatan PPKSP 2 Sekolah Inklusif, aman dan nyaman 3 Penguatan Sekolah Ramah Anak +8

7. SKENARIO PEMBELAJARAN 7 Pendahuluan 10` Brainstorming 15 ` Paparan Materi 45` Diskusi 50’ Presentasi Hasil Diskusi 45’ Refleksi 10` Penutup 5`

8. 1 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan +1 -3 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

9. Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang selanjutnya disingkat TPPK adalah tim yang dibentuk satuan pendidikan untuk melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan . Keanggotaan , tugas fungsi TPPK dsb secara detail diatur BAB IV, Bagian Kesatu , Pasal 24 - 29.

10. Satuan Tugas ( Satgas ) Tim yang berfungsi sebagai koordinator pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di tingkat daerah

11. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan a Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari korban/terlapor b Memeriksa laporan dugaan kekerasan c Menyusun kesimpulan dan memberikan rekomendasi sanksi d Mendampingi korban/pelapor kekerasan e Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya f Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai kebutuhan e Memberikan rekomendasi pendidikan anak berhadapan hukum f Lokasi kekerasan di luar satuan pendidikan dalam kegiatan satuan pendidikan Melibatkan 1 satuan pendidikan yang sama Lokasi kekerasan di dalam satuan pendidikan Tugas dan Fungsi TPPK

12. Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan a Memeriksa laporan dugaan kekerasan b Memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala Satuan Pendidik dan Dinas Pendidikan c Memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi d Memastikan pemenuhan hak pendidikan peserta didik di wilayah kerja e Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan anak berhadapan hukum f Memberikan pendampingan kepada korban atau saksi e Melakukan pemantauan dan evaluasi penanganan kekerasan f Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Disdik g Kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan atau melibatkan kepala satuan pendidikan dan TPPK

13. Melibatkan Kekerasan di Satuan Pendidikan Setiap perbuatan, tindakan, keputusan terhadap seseorang Menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental Hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis Peserta Didik Pendidik Tendik Warga Satuan Pendidikan Lain Komite Sekolah

14. Pasal 7 - 9: Permendikbudristek PPKSP menghilangkan area “abu-abu” dengan memberikan definisi yang jelas untuk membedakan bentuk kekerasan fisik, psikis dan perundungan Kekerasan fisik Dilakukan dengan kontak fisik baik menggunakan alat bantu ataupun tanpa alat bantu Kekerasan psikis Dilakukan tanpa kontak fisik untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman. kekerasan fisik dan psikis yang dilakukan berulang dan ada relasi kuasa , maka termasuk dalam kategori perundungan

15. Kekerasan seksual Permendikbud PPKSP mendefinisikan kekerasan seksual serta diskriminasi dan intoleransi untuk menegaskan sanksi administratifnya Diskriminasi dan intoleransi merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan /atau fungsi reproduksi seseorang pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan suku/etnis agama kepercayaan ras warna kulit usia status sosial ekonomi jenis kelamin kemampuan intelektual mental sensorik fisik Tindakan objek atas dasar identitas Pasal 10 - 11:

16. Selain mengatur tindakan kekerasan, Permendikbudristek PPKSP juga memastikan tidak adanya kebijakan yang berpotensi menimbulkan kekerasan Kebijakan dari pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, kepala satuan pendidikan dan kepala dinas pendidikan Kebijakan yang mengandung kekerasan surat edaran nota dinas imbauan instruks i surat keputusan dalam bentuk pedoman, dan lain-lain Pasal 13:

17. Pencegahan +1 -3 apa saja tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh sekolah untuk melakukan pencegahan dan pe rlindungan khusus ?

18. nondiskriminasi ; kepentingan terbaik bagi anak ; partisipasi anak ; keadilan dan kesetaraan gender; kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ; akuntabilitas ; kehati-hatian ; keberlanjutan pendidikan . Prinsip dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah? Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan Pasal 3

19. Penguatan tata kelola Edukasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Strategi PPKS meliputi :

20. TATA KELOLA di SEKOLAH

21. PENYEDIAAN SARPRAS Satuan pendidikan melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan cara memastikan tersedianya sarana dan prasarana untuk : pelaksanaan tugas TPPK minimal berupa kanal pelaporan , ruang pemeriksaan , dan alat tulis kantor ; keamanan proses pembelajaran keamanan pada ruang publik seperti toilet, kantin , laboratorium pelaksanaan kegiatan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan keamanan dan kenyamanan fasilitas lainnya di lingkungan satuan pendidikan

22. 2 Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan +1 -3 Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

23. +1 -3 Bentuk kekerasan seperti apa yang masuk dalam ranah pidana ?

24. Kasus yang masuk dalam Ranah Pidana Penganiayaan , termasuk tawuran a Pembunuhan b Pemerasan c Pelecehan seksual d Percobaan perkosaan e Perkosaan f Kekerasan pada anak disabilitas e Penganiayaan seksual f Eksploitasi g Perbudakan h Tindak pidana perdagangan orang i Penyebaran konten intim tanpa persetujuan j Kekerasan seksual berbasis elektronik k Kekerasan lainnya yang diatur dalam UU l

25. Tahapan Penanganan Kasus PPKSP Dugaan kekerasan terjadi TPPK menemukan langsung dugaan kekerasan TPPK/Satgas/ Kemendikbud menerima laporan TPPK/Satgas/Kemendikbud melimpahkan laporan kepada TPPK/Satgas sesuai kewenangan TPPK/Satgas menindaklanjuti laporan TPPK/Satgas/Kemendikbud melimpahkan laporan kepada TPPK/Satgas sesuai kewenangan Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan TPPK/Satgas mengambil tindakan awal, pendampingan, dan pemulihan TPPK/Satgas melakukan pemeriksaan kasus TPPK/Satgas melakukan: Pemanggilan Mengumpulkan keterangan & bukti dari pelapor, terlapor, saksi dan pihak terkait lainnya Awal/akhir dari proses/tahapan Proses tahapan/utama Tindakan lanjutan dari proses/tahapan utama Penerimaan Laporan Pemeriksaan TPPK/Satgas menyusun laporan hasil pemeriksaan (kesimpulan dan rekomendasi) Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Penyusunan Kesimpulan & Rekomendasi Pemulihan berjalan paralel dilakukan 1 2 Pemulihan: memastikan pemulihan bagi korban dilakukan Pemulihan 3 5 4

26. Apa saja yang harus dilakukan oleh TPPK dan Satuan Tugas saat menerima laporan dugaan kekerasan? Pelapor: Korban Saksi Guru Wali murid Pihak lain Melapor secara langsung Melapor melalui: Pesan Telepon Email Sarana lain yang tersedia Maksimal 1x24 jam melakukan konfirmasi bahwa laporan sudah diterima dan melakukan pemanggilan untuk menindaklanjuti laporan Memastikan keamanan dan keselamatan Memperhatikan kondisi psikologis Memastikan pendampingan yang layak Mengumpulkan informasi awal dugaan kekerasan meliputi: Kapan, dimana dan bagaimana terjadi Siapa yang melakukan, siapa yang menjadi korban, siapa yang menyaksikan Apa dampak terhadap korban, terlapor dan saksi Menjelaskan langkah tindak lanjut penanganan laporan dugaan kekerasan Menjelaskan hak pelapor, korban dan saksi Menginformasikan akses bantuan dan layanan Mengkonfirmasi hasil pengumpulan informasi awal kepada pelapor

27. 3 Sekolah Inklusif +1 -3 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

28. Ketentuan Umum Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan Anak penyandang disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan fisik , intelektual , mental dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berintegrasi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan anak lainnya berdasarkan kesamaan hak . Perlindungan Khusus Anak Penyandang Disabilitas adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak penyandang disabilitas untuk memenuhi hak-haknya dan mendapatkan jaminan rasa aman , terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya Menurut PermenPPPA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas Bab 1 Pasal 1 menjelaskan bahwa :

29. HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan perlindungan hak anak penyandang disabilitas sebagaimana termuat pada pasal 5 ayat (3), yakni :

30. Kebijakan Kurikulum Manajemen dan Peraturan Sekolah Sarana, Prasarana , dan Lingkungan Komunikasi Interpersonal/ Relasi Sehari-hari Prinsip Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas

31. KEBIJAKAN Menurut PermenPPPA Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana termuat pada BAB 1, prinsip-prinsip perlindungan anak penyandang disabilitas , antara lain : Contoh : Kebijakan penerimaan peserta didik melalui jalur inklusi . Diperbolehkan untuk di damping shadow teacher atau guru pembimbing khusus . Semua anak berhak belajar bersama di dalam kelas . Adanya sanksi / konsekuensi logis yang tegas dan jelas bagi stakeholder sekolah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas Adanya aparatur khusus yang bertugas mencegah , mengawasi , dan menangani tindakan kekerasan / diskriminasi terhadap anak penyandang disabilitas , dsbnya .

32. KURIKULUM Adanya proses adaptasi kurikulum dan pembelajaran demi menjamin pemenuhan hak anak untuk hidup serta kelangsungan perkembangan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak . Adaptasi kurikulum di sekolah inklusi , sebaiknya : Fleksibel dan inovatif Memastikan perkembangan kebijakan sekolah inklusif Melakukan penyesuaian kurikulum dan menggunakan metode serta tehnologi pembelajaran yang tepat sesuai kondisi dan kebutuhannya . Memastikan kemudahan aksesbilitas lingkungan fisik Mengembangkan kerjasama antara orangtua dan guru pembimbing khusus atau shadow teacher. Adaptasi metode pembelajaran menyangkut tentang cara , metode , dan strategi yang dapat digunakan agar peserta didik menguasai materi atau mencapai target kompetensi . Guru diberikan keleluasaan untuk melakukan penyesuaian proses belajar yang beragam di dalam kelas dengan mempertimbangkan kondisi anak penyandang disabilitas .

33. MANAJEMEN DAN PERATURAN SEKOLAH Manajemen dan peraturan sekolah wajib memperhatikan kondisi anak penyandang disabilitas . Upaya penegakan disiplin terhadap peraturan sekolah di berikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak . Hal tersebut menyangkut penerapan prinsip keadilan , tanpa diskriminasi , dan kepentingan terbaik bagi anak . Pelayanan pendidikan dan aturan sekolah menjamin kesetaraan perlakuan , akses , dan pemerataan manfaat terhadap semua peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi . Peraturan sekolah dibuat dan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak termasuk anak penyandang disabilitas bukan kemauan orang dewasa atau citra sekolah . Contoh implementasi : Sekolah memiliki aturan jelas tentang bentuk-bentuk konsekuensi pelanggaran namun tetap memperhatikan kondisi anak penyandang disabilitas dan tidak menggunakan cara kekerasan . Ada pembekalan bagi guru dan tenaga kependidikan mengenai pendidikan inklusif dan layanan yang empatik terhadap anak penyandang disabilitas . Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan , aman , dan nyaman .

34. SARANA, PRASARANA, DAN LINGKUNGAN BELAJAR Adaptasi lingkungan belajar berkaitan dengan suasana pengaturan ( dimana , kapan , dan bersama siapa pembelajaran dilakukan ) termasuk ketersediaan alat bantu dan sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik . Sekolah inklusi menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan yang mengakomodir beragam minat , bakat , dan potensi anak penyandang disabilitas sesuai kondisi dan kebutuhannya . Sarana dan prasarana pendidikan , seperti meja , kursi , dan papan tulis disesuaikan dengan kondisi fisik anak penyandang disabilitas sehingga anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan nyaman . Ada pengamanan khusus yang melindungi dan mencegah anak penyandang disabilitas dari kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan .

35. Komunikasi Interpersonal atau Interaksi Sosial Sehari - Hari Tidak ada sikap dari Kepala Sekolah , Guru, Tenaga Kependidikan , Pengelola Sekolah , dan Peserta Didik yang melecehkan anak penyandang disabilitas terkait pendapat , pertanyaan , dan hasil karya nya . Guru, Tenaga Kependidikan , Kepala Sekolah tidak menganggap remeh ( tidak menyepelekan ) dan menghargai pendapat , masukan serta saran dari anak penyandang disabilitas . Guru, Tenaga Kependidikan , dan Kepala Sekolah serta pengelola sekolah membangun pola komunikasi yang santun serta empatik , sehingga anak penyandang disabilitas merasa aman , nyaman , dan memiliki “ teman curhat ” orang dewasa di Sekolah Inklusi

36. Fasilitator membagi kelas menjadi 5 kelompok Cermati kasus yang telah dibagikan ke masing-masing kelompok. Diskusikan bersama dengan kelompok hal-hal berikut: Identifikasi jenis kasus, kewenangan, dan risiko Buat rancangan penanganan Waktu diskusi kelompok adalah 10 menit. Di akhir sesi, masing-masing kelompok akan memaparkan hasil diskusi selama 5 menit. Lembar Kerja

37. 3 Sekolah Aman Nyaman +1 -3 Permendikbudristek No. 48 Tahun 2023 Tentang pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan

38. Lingkungan Belajar Nyaman +1 -3 Dengan ekosistem yang nyaman di sekolah, anak akan mendapatkan pengalaman belajar yang: Beragam Berbeda Bermakna Baru Menyenangkan Maka diperlukan pemenuhan sarana prasarana esensial

39. Sarana Prasarana Esensial Sarana Prasarana Esensial Perlengkapan pendukung yang menunjang dalam keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, penga suhan , dan perlindungan . Komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang minimal harus ada, sesuai kebutuhan, tepat guna, dan tepat sasaran disesuaikan dengan jumlah anak, lingkungan sosial dan budaya lokal, serta jenis layanan.

40. Mengapa Penting ? Ketersediaan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di satuan pendidikan, dapat menghasilkan pembela jaran yang berkualitas untuk mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Kepastian ketersediaan sarana prasarana yang memadai memerlukan kerja sama dan kolaborasi dari semua pihak antara peme rintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) maupun masyarakat.

41. Ketersediaan Bangunan Bangunan tidak harus dalam bentuk permanen tetapi bangunan harus aman dan nyaman untuk digunakan berkegiatan . Satuan pendidikan perlu memastikan keamanan bangunan, seperti memper hatikan konstruksi bangunan harus kokoh dan stabil, serta dileng kapi dengan sistem perlindungan untuk mencegah dan menanggulangi bahaya seperti kebakaran, banjir, petir, air pasang dan lain-lain disesuaikan dengan letak geografisnya . Bangunan perlu mempunyai ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai agar nyaman digunakan.

42. Setiap tempat adalah tempat bermain / belajar . Kegiatan bermain dan belajar dapat dila kukan anak di manapun , di dalam atau luar ruangan , di lingkungan satuan Pendidikan atau di berbagai lingkungan alam maupun tempat kegiatan masyarakat yang ada di sekitar Ruang Bermain Bagi Anak Dimanapun anak bermain, belajar , dan berkegiatan , pendidik harus hadir untuk mendorong proses bermain anak menjadi kegiatan yang menyenangkan dan aman.

43. Ketersediaan Sarana Sanitasi

44. Air Bersih Sumber Syarat Pemanfaatan Upaya Sumur resapan Penampungan air hujan Air PAM Tidak berwarna Tidak berbau Tidak berasa Praktik Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS): cuci tangan pakai sabun, sikat gigi, mencuci alat makan (piring dan gelas) membersihkan diri setelah buang air kecil/ buang air besar dll Perawatan sarpras Menjaga kebersihan lingkungan satuan Jangka pendek : mengalirkan air ke satuan dengan bantuan dari: Warga yang rumahnya paling dekat Fasilitas umum terdekat Orang tua bergiliran mengambil air dari sumber air terdekat Jangka panjang: membangun sarana air bersih berkoordinasi dengan pemerintah setempat agar dapat mengalokasikan anggaran untuk penyediaan air bersih di satuan; atau mengajukan proposal untuk menyediakan sarana air bersih secara gratis kepada PDAM, lembaga/perusahaan/ yayasan, pihak lain yang bekerja untuk membangun infrastruktur di wilayah setempat

45. KAMAR MANDI

46. Pengelolaan Sampah Satuan perlu memilah sampah menjadi 2 jenis : organik dan non-organik dengan membedakan warna ataupun bahan yang dipakai untuk tempat sampah. Menyediakan tempat sampah berdasarkan jenisnya, dan diletakkan di beberapa area, baik di dalam maupun di luar ruangan . Pastikan tempat sampah mempunyai tutup.

47. PENGELOLAAN SAMPAH

48. Ketersediaan Buku Bacaan Anak Untuk m emperoleh sumber bacaan , dapat memanfaatkan TBM, perpustakaan desa , maupun perpustakaan daerah . Dapat juga membentuk Perpustakaan yang dikelola oleh orang tua peserta didik dengan jadwal yang disepa kati bersama. Buku bacaan disediakan oleh satuan, dipinjamkan kepada peserta didik dan/ atau orangtua secara bergantian .

49. Rencana Aksi

50. Hal penting apa yang telah Bapak dan Ibu pelajari dari materi ini ? Jika dikaitkan dengan implementasi di Satpen dampingan Bapak Ibu, sudah sejauhmana keselarasannya ? Upaya apa yang akan Bapak Ibu lakukan , setelah selesai mengikuti Bimtek , khususnya pada materi ini ? Refleksi

51. TERIMA KASIH