Batak Tembak Langsung dor_Abinul Hakim.pptx

hjliofcvncbjlqwlmfjqgklcm;

1. DI REKTORAT FASI LI TASI KEPAL A DAER AH DAN DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT DAER AH DI REKTORAT JENDERAL OTONOM I DAER AH Abinul Hakim, S.Pd ., M.Si . FUNGSI, TUGAS DAN KEWENANGAN SERTA ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN / KOTA

2. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan terdiri atas: Undang Undang Dasar 1945 Ketetapan MPR    Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Presiden   Peraturan Menteri ( diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011) Peraturan Daerah Provinsi   Peraturan Daerah Kabupaten/Kota UU 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan P e r a t u r a n 2 P e r undan g - Undangan) Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang- undangan HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

3. EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF WAPRES PRESIDEN MENTERI K/L MENTERI K/L DPRD PROV WAGUB WABUB/WAWALKOT BUPATI/WALKOT DPRD KAB/KOT GUBERNUR MPR DPR- RI DPD- RI DPRD PROVINSI DPRD KAB./KOTA MAHKAMAH KONSTITUSI MAHKAMAH AGUNG KOMISI YUDISIAL MELALUI PEMILU MELALUI PEMILU MELALUI PEMILU MELALUI PILKADA MELALUI PEMILU penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah Pemerintahan Daerah Posisi KEPALA DAERAH dan DPRD Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat

4. ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat) CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota) PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) WAJIB/ OBLIGATORY PERTAHANAN KEAMANAN MONETER YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI AGAMA Kelautan & perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, ESDM, Perdagangan, perindustrian dan Transmigrasi Wawasan Kebangsaan; Ketahanan Sosial; Pengamalan pancasila Persatuan dan Kesatuan; Penanganan Konflik Sosial; Koordinasi Pelaksanaan Tugas Antar Instansi di Provinsi/Kab/Kota; Pengembangan Kehidupan Demokrasi; Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan kewenangan Daerah & tidak Ditangani oleh Instansi Vertikal URUSAN PEMERINTAHAN UMUM P EMBA GI A N URUSA N P EMER I N T A H A N NON PELAYANAN DASAR tenaga kerja; pemberdayaan perempuan & anak, pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Dukcapil, PMD, penduduk dan KB, perhubungan, kominfo, Koperasi UKM, Penanaman Modal, PORA, statistik, sandi, Budaya, perpustakaan, & arsip PELAYANAN DASAR pendidikan; kesehatan; PU & penataan ruang; perumahan Rakyat dan kawasan permukiman;Trantib umum, dan Linmas, Sosial ( dilaksanakan dengan SPM )

5. 5 KEPALA DAERAH WAKIL KEPALA DAERAH SEKRETARIATAN DAERAH DPRD Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD, secara teknis operasional bertanggung jawab kpd Pimpinan DPRD & secara administratif bertanggungjawab kpd kepala daerah DPRD: lembaga perwakilan rakyat daerah yang sebagai unsur penyelenggara Daerah yang mempunyai fungsi Peraturan Daerah, Anggaran, dan berkedudukan Pemerintahan Pembentukan Pengawasan. PEMERINTAHAN DAERAH Kepala Daerah: unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Kebijakan Daerah harus disusun secara Arif Dan Berkualitas: Dorong pembangunan daerah & tingkatkan kesejahteraan masyarakat; Minimalisir ekses negatif Tidak bertentangan dengan per- UU- an yang lebih tinggi. Peran dan Fungsi DPRD Sangat Strategis mengontrol Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

7. DPRD UU 23 TAHUN 2014 UUD 1945 Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum . Kebijakan Daerah harus disusun secara arif dan berkualitas: Dorong pembangunan daerah & tingkatkan kesejahteraan masyarakat; Minimalisir ekses negatif; Tidak bertentangan dengan per-UU- an yang lebih tinggi. 1 2 3 PERAN & FUNGSI DPRD SANGAT STRATEGIS MENGONTROL PENYELENGGARAAN PEMDA 7 otda.kemendagri.go.id ditjenotda ditjenotda ditjenotda

8. Tugas dan Wewenang DPRD 1 8 otda.kemendagri.go.id ditjenotda ditjenotda ditjenotda 2 3 4 5 6 7 8 9

9. KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PELAKSANAAN PERDA DAN PERATURAN KDH; PENGAWASAN Pelaksanaan Fungsi DPRD

10. Pembentukan perda Anggaran Pengawasan Fungsi & Output PERDA yang aspiratif & Responsif APBD yang efektif/efisien Tranparansi & akuntabilitas publik

11. PELAKSANAAN FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah

12. 23 PRIORITAS II PRIORITAS III PRIORITAS IV PRIORITAS VI PRIORITAS VII PRIORITAS IX PRIORITAS I Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dan yang tidak mengandung unsur perintah perundang- undangan yang lebih tinggi Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar dan mengandung unsur perintah perundang-undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu me Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar dan ngandung unsur perintah perundang- undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu Pelaksanaan urusan wajib non pelayanan dasar dan yang tidak mengandung unsur perintah perundang- undangan yang lebih tinggi Pelaksanaan urusan pilihan dan mengandung unsur perintah perundang- undangan yang lebih tinggi dengan batasan waktu PRIORITAS VIII Pelaksanaan urusan pilihan dan mengandung unsur perintah perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa batasan waktu Pelaksanaan urusan pilihan dan yang tidak mengandung unsur perintah perundang- undangan yang lebih tinggi PRIORITAS PROPEMPERDA Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 188.34/6458/OTDA PRIORITAS V

13. APBN PEMBENTUKAN PERDA ANGGARAN PENGAWASAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGAWASAN DPRD KEPALA DAERAH 15 otda.kemendagri.go.id ditjenotda ditjenotda ditjenotda PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

14. UU No.23 Th. 2014, Pasal 263- 264 ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. ditetapkan dengan Perkada Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir UU No.23 Th. 2014, Pasal 272- 273 Ditetapkan dengan PERDA paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah terpilih dilantik Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 16 otda.kemendagri.go.id ditjenotda ditjenotda ditjenotda

15. FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 17 otda.kemendagri.go.id ditjenotda ditjenotda ditjenotda

16. Pembahasan kebijakan umum APBD & prioritas dan plafon anggaran sementara (KUAPPAS) dilaksanakan oleh DPRD & KDH setelah KDH menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dgn dokumen pendukung. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD & Tim Anggaran PEMDA utk disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Kebiiakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran PEMDA utk membahas rancangan prioritas & plafon anggaran sementara. Badan Anggaran melakukan konsultasi dgn Komisi utk memperoleh masukan thd program & kegiatan yg ada dlm rancangan prioritas & plafon anggaran sementara. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas & plafon anggaran sementara , konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD. KUAPPAS yg telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh KDH & Pimpinan DPRD dlm rapat paripurna. 18 otda.kemendagri.go.id ditjenotda ditjenotda ditjenotda PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

17. Pengawasan Thd Perda & Perkada A B C PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN (Pasal 21 PP 12/2018) Penanganan pengaduan masyarakat …(pengaduan tertulis, medsos, hotline, aspirasi langsung, dll) Pengawasan melalui penggunaan hak- hak DPRD (Interpelasi, Angket, dan/atau Menyatakan Pendapat) Pengawasan Thd Pelaksanaan UU Lain Yg Terkait Dg Penyelenggara an Pemda Pengawasan Thd Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan Oleh BPK Makna Fungsi Pengawasan Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin : Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan Tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi Pengawasan terhadap Perda&Perkada maupun UU lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemda, dilaksanakan oleh semua anggota DPRD 19 otda.kemendagri.go.id ditjenotda ditjenotda ditjenotda

18. Belanja Hibah dan Bansos Pajak dan Retribusi Pengadaan Barang dan Jasa Jual Beli Jabatan Belanja Perjalanan Dinas Perencanan dan Penganggaran 1 2 3 4 5 6 AREA RAWAN KORUPSI Pemerintah Daerah PERAN PENGAWASAN DPRD DALAM MENGANTISIPASI PENYALAHGUNAAN WEWENANG

19. Evaluasi Pelaksanaan APBD Kesesuaian dengan Perda, Peraturan/ Per-UU-an lainnya Pelaksanaan Perda Perhitungan APBD Evaluasi P E N G A W A S A N Peraturan Daerah A P B D Peraturan, Keputusan, Surat Edaran – Kepala Daerah Tugas dan Wewenang Pengawasan DPRD

20. Pengawasan terhadap APBD Penerimaan Daerah Belanja Daerah Optimalisasi Pendapatan Daerah Alokasi Belanja Daerah yang Efektif & Efisien Penerimaan Daerah yang tidak masuk kas daerah Tidak tergalinya potensi penerimaan daerah Penggelembungan dana belanja daerah Alokasi belanja yang tidak tepat sasaran APBD Tujuan APBD Resiko Penyimpangan

21. Proses Pelaksanaan Pengawasan DPRD 1.Menentukan Agenda Pengawasan 4.Melaksanakan Pengawasan 2.Menentukan Metodologi Pengawasan 3.Menjalin Jaringan - Instansi Terkait & Aliansi Strategis 5.Membuat Laporan 6.Tindak Lanjut HP 7.Menilai LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban)

22. Ps.74 UU.23/2014 ttg Pem. Daerah PP 13/2019 Ttg Lap & Eva PPD Permendagri 18/2020 (peraturan pelaksanaan) LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; Kab/Kota  Provinsi  Pusat (cq Kemendagri) LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); RLPPD (Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; dan EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) yang disampaikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Prinsip LPPD, LKPI. RLPPD, dan EPPD : Transparansi. Akuntabilitas. akurasi; dan Objektif. Formalisasi LPPD ; Format pusat IKK. Di verifikasi dan Validasi oleh Inspektorat daerah 1 x per tahun Sebagai dasar Hasil Evaluasi (EPPD) : Penilaian Perumusan kebijakan Pembinaan 24 Laporan Pertanggungjawaban

23. Teknik Pengawasan Tujuan Pengawasan Evaluasi atas Pencapaian Tujuan dibentuknya Perda Rapat kerja komisi dengan pemerintah Kegiatan kunjungan kerja Rapat dengar pendapat umum Pengaduan/Informasi Pengumpulan Informasi /Pengawasan Evaluasi atas Pencapaian Tujuan Penetapan APBD Evaluasi Kesesuaian Peraturan, Keputusan,Surat Edaran dengan Perda Peraturan/Per- UU- an lainnya Teknik Pengawasan Pemahaman Tujuan Awal Dibentuknya Perda Pemahaman Tujuan Penetapan Nilai Pendapatan dan Belanja Daerah Memperoleh Informasi Awal Analisa Tingkat tercapainya tujuan Perda Analisa Tingkat tercapainya tujuan Penetapan APBD Pengumpulan Peraturan /Perundang- undangan yg berpotensi bersinggungan dengan Peraturan, Keputusan, Surat Edaran – Kepala Daerah R E K O M E N D A S I Kesimpulan sesuai tidaknya Peraturan, Keputusan,Surat Edaran dengan Perda Peraturan/Per- UU- an lainnya Analisa, Penyusunan Laporan & Rekomendasi

24. Format dan isi Laporan Hasil Pengawasan telah mencakup hal- hal sebagai berikut: Tujuan pengawasan Metodologi pengawasan yang diterapkan Temuan- temuan (signifikan) Rekomendasi perbaikan atas temuan hendaknya Penyusunan Laporan

25. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan  Upaya tindak lanjut itu dapat efektif, jika monitoring terus dilakukan oleh DPRD secara berkelanjutan  DPRD juga dapat menggunakan hak angket dan interpelasinya dalam memantau dan mendorong tindak lanjut hasil pengawasannya

26. Menilai Kinerja Dalam LKPJ  Menilai kinerja pemerintah Pertanggungjawaban (LKPJ) Pengawasan DPRD dalam Laporan Keterangan merupakan akhir dari prosesi  penilaian kinerja terhadap LKPJ, perhatian utama DPRD harus lebih difokuskan pada tingkat capaian kinerja tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Stratejik Pemerintah Daerah.  Hasil evaluasi atas LKPJ ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam penentuan agenda pengawasan periode berikutnya

27. Keanggotaan DPRD Masa Jabatan 5 Tahun Peresmian keanggotaan Keputusan Menteri → anggota DPRD provinsi Keputusan gubernur → anggota DPRD kab/kota Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Dipandu oleh ketua pengadilan tinggi → anggota DPRD provinsi Dipandu oleh ketua pengadilan negeri → anggota DPRD kab/kota Waktu pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 tahun Anggota DPRD periode sebelumnya Status Anggota DPRD Tersangka → tetap melakukan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Terdakwa → diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD Terpidana → diberhentikan sebagai Anggota DPRD

28. Pimpinan DPRD Badan musyawarah Komisi Bapemperda Badan anggaran Badan kehormatan Alat kelengkapan lain Bersifat tetap Bersifat tidak tetap Dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan Merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan kolegial Alat kelengkapan DPRD Dibantu oleh sekretariat, kelompok pakar atau tim ahli Alat kelengkapan lain berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap d an dibentuk berdasarkan rapat paripurna. 8 berdasarkan Pasal 31 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

29. merupakan pengelompokan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun anggota DPRD untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD provinsi serta hak dan kewajiban anggota DPRD FRAKSI 9

30. PEMBENTUKAN FRAKSI berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 1 2 Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi 3 Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD d o 10 it t d ja .e k n e o t m e d a n d a g r i . g o . i d

31. PEMBENTUKAN FRAKSI berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 4 5 Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama 6 Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan yang dimaksud dengan “ fraksi gabungan ” adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi 11 o t d a e. nk oe m de an d a g r i . g o . i d

32. PEMBENTUKAN FRAKSI berdasarkan Pasal 120 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 7 Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna 8 12 Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi

33. KEANGGOTAAN FRAKSI berdasarkan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang , pimpinan Fraksi terdiri atas: ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang , pimpinan Fraksi terdiri atas: 13 Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna

34. Pasal 123 Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD. Pasal 124 Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli. Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan: berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; menguasai bidang pemerintahan; dan menguasai tugas dan fungsi DPRD . Pasal 125 Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat: pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebiiakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi. Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD. 14

35. KEANGGOTAAN DPRD Provinsi 1 Org Ketua dan 4 Org Wakil Ketua utk DPRD yang beranggotakan 85-100 Org 1 Org Ketua dan 3 Org Wakil Ketua utk DPRD yang beranggotakan 45-84 Org 1 Org Ketua dan 2 Org Wakil Ketua utk DPRD yang beranggotakan 35-44 Org DPRD Kab/Kota 1 Org Ketua dan 3 Org Wakil Ketua utk DPRD yang beranggotakan 45-50 Org 1 Org Ketua dan 2 Org Wakil Ketua utk DPRD yang beranggotakan 20-44 Org 16 Pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi / Kab/Kota Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperolah kursi terbanyak pertama di DPRD Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama, ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama. Dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD Provinsi / Kab/Kota (berdasarkan Pasal 111 dan 164 UU 23 Tahun 2014) PIMPINAN DPRD

36. Akhir Masa Jabatan Pimpinan DPRD Meninggal dunia Mengundurkan diri Diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai Per- UU Diberhentikan sebagai Pimpinan anggota DPRD sesuai Per- UU Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik Partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian Dalam Rapat Paripurna Plt Pimpinan DPRD menggantikan dari Parpol Pimpinan Pimpinan Berasal DPRD, DPRD yang berhalangan/ menjalani masa tahanan

37. Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD berdasar Pasal 33 PP 12 Tahun 2018 rapat untuk diambil memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil keputusan; menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD; 3) 4) menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua; melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain; .menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya; mewakili DPRD di pengadilan; melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma yang khusus diadakan untuk itu' TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PIMPINAN DPRD Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD Pimpinan DPRD memiliki ketentuan: 16

38. Jumlah Anggota Maks ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap- tiap fraksi Susunan keanggotaan Ditetapkan dalam rapat paripurna Jabatan Pimpinan DPRD juga sebagai pimpinan dan anggota badan musyawarah Sekretaris DPRD juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan anggota badan musyawarah Perpindahan Anggota Minimal masa keanggotaan dalam badan musyawarah selama 2 tahun 6 bulan sesuai usul fraksi Kewajiban Berkonsultasi dengan fraksi sebelum pengambilan keputusan Menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada fraksi 15 BADAN MUSYAWARAH berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

39. Tugas dan Wewenang Bamus berdasar Pasal 46 PP 12 Tahun 2018 mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari selunrh rencana kerja alat kelengkapan DPRD; menetapkan agenda DPRD untuk I (sahr) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka wakhr penyelesaian rancangan Perda; memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebiiakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD; meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada aLat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing- masing; menetapkan jadwal acara rapat DPRD; memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD; merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN BADAN MUSYAWARAH Setiap anggota badan musyawarah wajib berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi 16 Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna .

40. KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan: DPRD Provinsi s/d 74 orang berjumlah 5 orang, 75 s/d 100 orang berjumlah 7 orang, >100 orang berjumlah 9 orang DPRD Kab/Kota s/d 34 orang berjumlah 3 orang, 35 s/d 50 orang berjumlah 5 orang, >50 orang berjumlah 7 orang 16 Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing- masing Fraksi. Masing- masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan. Dalam hal di DPRD kabupaten/kota hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan. Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

41. Keanggotaan Setiap anggota DPRD (kecuali Pimpinan) menjadi anggota salah satu komisi Diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran Masa jabatan Ketua, wakil ketua, dan sekretaris → 2 tahun 6 bulan Tugas dan Wewenang Memastikan terlaksananya kewajiban daerah Melakukan pembahasan ranperda Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Membantu Pimpinan DPRD dalam menyelesaikan masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/ masyarakat kepada DPRD Menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah Melakukan kunker komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD Mengadakan raker dan RDP Mengusulkan kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi. 17 KOMISI berdasarkan Pasal 47, 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

42. BAMPEMPERDA berdasarkan Pasal 51, 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 menyusun rancangan program pembentukan Perda terkait daftar urut ranperda berdasarkan skala prioritas pembentukan ranperda mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah menyiapkan ranperda berupa usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ranperda yang diajukan kepada Pimpinan DPRD mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan ranperda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah mengikuti perkembangan dan mengevaluasi pembahasan materi muatan ranperda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas ranperda yang ditugaskan oleh badan musyawarah DPRD dan melakukan kajian Perda membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda . Keanggotaan Badan Pembentukan 18 Peraturan Daerah dengan ketentuan: ditetapkan dalam rapat berjumlah anggota komisi Anggota paripurna Maksimal terbanyak Terdiri dari: ketua dan wakil ketua, dipilih oleh anggota Bamperda

43. Keanggotaan Maks ½ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap- tiap fraksi Ditetapkan dalam rapat paripurna Jabatan Pimpinan DPRD juga sebagai pimpinan dan anggota badan anggaran Sekretaris DPRD juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan anggota badan musyawarah Perpindahan Anggota Minimal masa keanggotaan dalam badan anggaran selama 1 tahun sesuai usul fraksi Tugas dan Wewenang memberikan saran dan pendapat berupa pokir DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD Melakukan konsultasi terkait pembahasan R-KUA dan PPAS Memberikan saran kepada Pimpinan DPRD terkait anggaran belanja DPRD BADAN ANGGARAN berdasarkan Pasal 53, 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 19

44. 1) memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik; pelanggaran terhadap Kode Etik yang dilakukan 2) meneliti dugaan sumpah/janji dan Anggota DPRD; dan DPRD, 3) melakukan penyelidikan, verifikasi, klarifikasi atas pengaduan Pimpinan Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan 4) melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi kepada rapat paripurna Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen . TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN BADAN KEHORMATAN berdasarkan Pasal 55 s.d Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tugas Badan Kehormatan Badan Kehormatan berwenang: 1) memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan; 20 meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik. Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima. Apabila dalam jangka waktu tsb Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut. Setelah menerima pengaduan, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara: (a) meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau (b) memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait. Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara . Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

45. Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa: teguran lisan; teguran tertulis; mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD; mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 21 Sanksi sebagaimana dimaksud dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna . Sanksi berupa pemberhentian dipublikasikan oleh DPRD. Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna. Jadwal rapat paripurna ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan. kehormatan mengenai Keputusan penjatuhan badan sanksi pemberhentian berupa DPRD diproses sesuai sebagai Anggota dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ketentuan lebih lanjut Pengaduan masyarakat, mengenai tata cara penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

46. PANSUS Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan perda Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan perda Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna Sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) orang paling banyak 15 (lima belas) orang 75 (tujuh puluh lima) orang sampai dengan 100 (seratus) orang paling banyak 2O (dua puluh) orang Lebih dari 100 (seratus) orang paling banyak 25 (dua puluh lima) orang Sampai dengan 34 (tiga puluh empat) orang paling banyak 10 (sepuluh) orang 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 5O (iima puluh) orang paling banyak 15 (lima belas) orang Lebih dari 50 (lima puluh) orang paling banyak 20 (dua puluh) orang MASA KERJA Jumlah Anggota Pansus Provinsi Jumlah Anggota Pansus Kab/Kota

47. TERIMA KASIH