BPOM_ kegiatan WAAW kemkes november.pptx

BPOM_kegiatan WAAW kemkes.pptx

1. UPAYA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI ANCAMAN RESISTENSI ANTIMIKROBA : Pre Market dan Post Market Disampaikan pada kegiatan : SEMINAR SEHARI DALAM RANGKA PERINGATAN WORLD ANTIMICROBIAL RESISTANCE AWARENESS TEMA : COLLABORATIVE AND PARTICIPATORY ACTION IN TACKLING AMR Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat , Narkotika , Psikotropika dan Prekursor Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA- BPOM Jakarta, 21 November 2024

2. Outline Paparan

3. KEBIJAKAN NASIONAL TERKAIT AMR Turunan dari Permenko PMK No. 7 Tahun 2021 Terdapat 4 ( empat ) pokja pelaksana Badan POM tergabung dalam Pokja Intervensi Khusus untuk sektor Kesehatan manusia Berlaku 2025 – 2029 Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA termasuk ke dalam Tim Pelaksana

4. TARGET BADAN POM DALAM UPAYA PENGENDALIAN AMR Indikator Sasaran : Persentase antimikroba untuk manusia yang beredar memenuhi syarat mutu Target: 98% Indikator Input Pokja Surveilans 1 paket data tahunan tentang mutu antimikroba untuk manusia yang beredar Pokja Intervensi 5.000 orang mengikuti berbagai kegiatan peningkatan pemahaman antimikroba secara bijak dan bertanggungjawab 9.600 sampel antimikroba untuk manusia yang beredar diuji kualitas mutu 10.000 kali kunjungan pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian 40 kali kunjungan pengawasan terpadu bahan baku di pedagang besar farmasi dan importir obat hewan Sesuai Permenko PMK No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba 2020 - 2024 Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA, Badan POM RI Dalam pelaksanaannya , melibatkan UPT BPOM di seluruh Indonesia, yang dilaporkan setiap triwulan sebagai bentuk monev oleh unit kerja pusat .

5. CAPAIAN INDIKATOR SASARAN Sesuai tugas dan fungsi Badan POM, pengawasan peredaran antimikroba ( antibiotik , antivirus, antijamur , antiparasit ) dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian mutu ( sampel dalam satuan bets) untuk mendeteksi antimikroba yang tidak memenuhi persyaratan mutu yang berpotensi menyebabkan terjadinya resistensi antimikroba . sampai dengan 31 Juli 2024 Mengacu pada Pedoman Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan melibatkan UPT BPOM di seluruh Indonesia Indikator persentase antimikroba untuk manusia yang beredar memenuhi syarat mutu selama periode 2020 s.d Juli 2024 tercapai diatas target 98% dengan 1193 izin edar sampel yang disampling

6. Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.03.20.98 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Anti Microbial Resistance (AMR) di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024 Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap AMR Meningkatkan koordinasi dalam upaya pengendalian AMR Mengoptimalkan penggunaan antibiotika Meningkatkan pengetahuan dan bukti melalui surveilan dan penelitian antibiotik Melibatkan UPT BPOM di seluruh Indonesia Upaya masif dan berkesinambungan SASARAN STRATEGIS Kolaborasi lintas sektor ( one health approach) KEBIJAKAN BADAN POM Dalam proses penyusunan untuk periode 2025 - 2029

7. PENGAWASAN BADAN POM DALAM RANGKA PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat PBF Obat Jadi Industri Farmasi Instalasi Farmasi Pemerintah PBF Bahan Obat Industri BB Luar Negeri Kewenangan pengawasan penuh oleh BPOM Penjualan secara daring Patroli Siber oleh Kedeputian IV BPOM >> Praktik profesi , lintas sektor , awareness masyarakat Kementerian Pertanian dan lintas sektor lain JOINT INSPECTION Sektor Manusia yang Beririsan dengan Sektor Hewan Penyerahan AB antar Masyarakat dan AB sisa / sampah obat dijual kembali Penyerahan AB oleh Nakes tidak sesuai ketentuan

8. Joint Inspection dengan Kementerian Pertanian

9. BIMTEK dan ADVOKASI LINTAS SEKTOR Bimbingan teknis dengan Linsek dan Apoteker Advokasi Bersama Pemda , Linsek , dan Organisasi Profesi

10. ADVOKASI, PERKUATAN PENGAWASAN Advokasi Regulasi kepada Pemda (Dinas Kesehatan, Akademisi , Asosiasi Profesi dan Pelaku Usaha) dalam kegiatan Forum Nusantara Farmasi dan Alat Kesehatan Pemberian Tindak Lanjut Pengawasan Apotek oleh UPT BPOM

11. Pertemuan 19th International Conference of Drug Regulatory Authorities (ICDRA) India, 14-18 Oktober 2024 Rekomendasi : Memperkuat kerangka regulasi nasional , sharing penerapan regulasi / best practices di antara sektor – sektor kunci , memfasilitasi penelitian ilmiah global serta keselarasan untuk pengembangan antimikroba baru dan menjaga efektivitas antimikroba yang ada untuk memastikan penggunaannya yang tepat dan aman bagi manusia dan hewan . M embangun jaringan dan kemitraan Meningkatkan Awareness dan sharing informasi

12. Leaflet Social Media Pocket Book Educational Video Workshop Content Competition Podcast Banner EDUKASI

13. LANGKAH BADAN POM MEMPERKUAT PENGAWASAN PENGENDALIAN AMR 1 3 1 2

14. LANGKAH BADAN POM MEMPERKUAT PENGAWASAN PENGENDALIAN AMR 1 3 3 4

15. KOLABORASI DENGAN DINAS KESEHATAN Dinkes Balikpapan Dinkes Ambon Dinkes Ende Pemkot Serang Pemprov Kalbar Tahun 2023, sejumlah 8 UPT telah melaporkan kegiatan pemeriksaan bersama Dinas Kesehatan dalam kerangka pengawalan program AMR Selain Dinas Kesehatan, pemeriksaan dilakukan bersama dengan Dinas Peternakan , Dinas Ketahanan Pangan dsb Peranan Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur Pemerintah Daerah  memperkuat regulasi terkait pembatasan penjualan antibiotik tanpa resep dokter Badan POM memberikan apresiasi terhadap Pemda / Dinas Kesehatan yang telah menerbitkan regulasi daerah

16. Menyediakan aplikasi BPOM Mobile ( pelaporan obat substandard dan illegal termasuk palsu ) oleh Tenaga Kesehatan Pemberian reward kepada Apotek yang melakukan program Pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) KOLABORASI DENGAN PELAKU USAHA

17. PENUTUP Badan POM berkomitmen untuk melaksanakan upaya pengendalian AMR baik di level pusat maupun daerah Untuk memperkuat upaya pengendalian AMR: Adanya perkuatan kolaborasi dengan K/L lain di level daerah Pelibatan pengawasan pangan olahan di BPOM sebagai semangat one health approach