BS Registrasi dan Perizinan masa Covid-19 Persi Jatim.pptx

Registrasi dan Perizinan masa Covid-19 Persi Jatim

1. REGISTRASI DAN PERIZINAN TENAGA KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 BUDI SAMPURNA PERSI

2. PENJELASAN PASAL 37 AYAT (2) UU 29/2004 Dokter atau dokter gigi yang diminta untuk memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan , bakti sosial , penanganan korban bencana , atau tugas kenegaraan yang bersifat insidentil tidak memerlukan surat izin praktik , tetapi harus memberitahukan kepada dinas kesehatan kabupaten / kota tempat kegiatan dilakukan . Dokter atau Dokter Gigi = yang diakui Pemerintah ( memiliki STR)

3. Pasal 82 ayat (1) UU Kesehatan Pemerintah , pemerintah daerah , dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya , fasilitas , dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana .

4. Pasal 83 UU Kesehatan (1)   Setiap orang yang memberikan pelayanan kesehatan pada bencana harus ditujukan untuk penyelamatan nyawa , pencegahan kecacatan lebih lanjut , dan kepentingan terbaik bagi pasien . (2)   Pemerintah menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki .

5. SE MENKES NO HK.02.01/MENKES/4394/2020 STR dan / atau SIP yang habis masa berlakunya namun proses perpanjangan terkendala , DINYATAKAN TETAP BERLAKU ( sampai ) paling lama 1 tahun sejak dicabutnya status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Unsur-Unsurnya : STR dan / atau SIP Habis Masa Berlaku Proses Perpanjangan Terkendala oleh kondisi BN/KKM STR/SIP HABIS BERLAKU + PERMOHONAN PERPANJANGAN STR

6. SE MENKES NO HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tenaga Kesehatan yang telah mengajukan permohonan STR dan / atau SIP untuk pertama kali, dinyatakan TELAH MEMILIKI STR dan / atau SIP yang berlaku sampai UNSUR-UNSUR: Tenaga Kesehatan ( memiliki Serkom / SerProf ) Mengajukan Permohonan STR dan SIP SERKOM / SERPROF + SURAT PERMOHONAN STR

7. SE MENKES NO HK.02.01/MENKES/4394/2020 Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Ijasah atau Sertifikat Kompetesi / Profesi yang akan ditugaskan untuk Penanganan COVID-19, dinyatakan TELAH MEMILIKI STR dan / atau SIP yang berlaku sampai UNSUR-UNSUR: Tenaga Kesehatan ( memiliki Serkom / SerProf ) ( Permohonan STR dan SIP) Akan ditugaskan untuk Penanganan COVID-19 SERKOM / SERPROF + SURAT PENUGASAN COVID-19

8. SE MENKES NO HK.02.01/MENKES/4394/2020 Mahasiswa Tingkat Akhir Pendidikan Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 di bawah supervisi Tenaga Kesehatan UNSUR-UNSUR: Mahasiswa Tingkat Akhir Pendidikan Tenaga Kesehatan Relawan Penanganan COVID-19 Keterangan di bawah supervisi Tenaga Kesehatan KETERANGAN SEBAGAI MAHASISWA TINGKAT AKHIR + SURAT PENUGASAN RELAWAN COVID-19 DI BAWAH SUPERVISI

9. FRASA YANG MEMBUAT RAGU: dinyatakan masih tetap berlaku paling lama 1 ( satu ) tahun sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah . yang berlaku paling lama 1 ( satu ) tahun sejak status Bencana Nasional atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinyatakan dicabut oleh Pemerintah

10. 1 TAHUN PERMOHONAN PERPANJANGAN atau PERMOHONAN STR / SIP BENCANA NASIONAL ATAU KEDARURATAN KESEHATAN MASYARAKAT DICABUT PEMERINTAH B.N. / K.K.M. BATAS AKHIR Bagaimana Kesepakatan kita ?

11. KODEKI 2012 PASAL 17 Seorang dokter wajib memberikan pertolongan keadaan gawat darurat atas dasar kemanusiaan ketika keadaan memungkinkan . Walau tidak saat bertugas , seorang dokter wajib memberikan pertolongan darurat kepada siapa pun yang sakit mendadak , kecelakaan atau keadaan bencana . Tidak ada ketentuan pengerahan tenaga dokter pada bencana

12. American Medical Association: Ethics guidance during a pandemic (2020) As members of the medical profession, physicians’ first and primary obligation is to provide care to those in need, even in the face of greater than usual risk to their own safety, health or life wise stewardship of professional skills and material resources to guidance in opinions on allocating limited health care resources , leadership of health care teams , and obligation to balance the needs of individuals with the needs of the community at large .

13. Beberapa Isu ethics yang dibuatkan pedoman Access and health equity during a pandemic Caring for patients at the end of life Clinical research vs patient care Crisis standards of care DNR orders in a public health crisis Ethical practice in isolation, quarantine and contact tracing Fair access to limited critical care resources Graduating early to join the physician workforce Obligations to protect health care professionals Providing patient care remotely in a pandemic

14. Graduating early to join the physician workforce (AMA, April 4, 2020) Medical students who have met the objectives of their training programs and are deemed competent to graduate by their faculty have obtained sufficient knowledge and clinical experience to provide care to patients . They are ready to uphold the medical profession’s commitments to “support access to care for all people” ( Principle IX , AMA  Principles of Medical Ethics ), to “participate in activities contributing to the improvement of the community and the betterment of public health” ( Principle VII ) and to “ provide urgent medical care during disasters” ( Opinion 8.3 ).

15. This encompasses a responsibility, especially in situations of pandemic disease or natural disaster, to promote conditions for safe, ethically sound practice by ensuring that entering professionals: Participate in patient care only on a voluntary basis Are assigned to provide care in contexts that minimize their risk of exposure except in the most exigent circumstances Are provided with personal protective equipment commensurate with their risk of exposure Are asked to provide care only within the limits of their training Are appropriately supervised in the practice setting Graduating early to join the physician workforce (AMA, April 4, 2020)

16. PEKERJAAN RUMAH Masing-masing Institusi yang terkait dengan Registrasi dan Perizinan agar menyusun NSPK singkatnya , khususnya Kriteria dan Prosedur Fasilitas Pelayanan Kesehatan agar memfasilitasi Proses Perpanjangan STR dan SIP Institusi Pengguna Tenaga Kesehatan ( Fasyankes dan Fasyankes Darurat ) agar melakukan Kredensial dan Pemberian Kewenangan Klinis Darurat , bla perlu dengan Pengaturan Supervisinya