CONTRACT DRAFTING KAFALAH/PENJAMINAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH Disampaikan pada kegiatan Pelatihan Contrac Drafting Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang bekerja sama dengan Pengurus Daerah Kabupaten Magelang Ikatan Notaris Indonesia (Pengda INI Kab. Magelang ) Kampus Unimma, Magelang 06 Agustus 2025
QS . Yusuf 22 (66) yang artinya “ Nabi Ya’kub berkata : Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku ..... Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kafalah - Penjaminan
Dua jenis Akad (Perjanjian) 1. Akad (Perjanjian) Pokok 2. Akad (Perjanjian) Tambahan/Pelengkap Akad (Perjanjian Pokok) Akad (Perjanjian Pembiayaan) Mudarobah, musyarokah, murobahah, dll .....) Akad (Perjanjian) Tambahan/Pelengkap Akad Kafalah Akad Pembiayaan dan Akad Kafalah satu kesatuan yg tak terpisahkan
Dua jenis Jaminan 1 . Umum 2 . Khusus Jaminan Umum 1. Jaminan menggunakan harta kekayaan pribadi 2. bersifat konkuren ( dibagi rata antara kreditur) 3. tidak menggunakan akad Jaminan Khusus 1. harus ada akad tersendiri 2. bersifat separator (preferensi) 3. mempunyai kekuatan eksekutorial
Dari sisi obyek Jaminan 1 . Perorangan (K afalah bin-nafs/Kafalah bil wajhi) 2 . Kebendaan ( Kafalah bi al-mal) 1 . Jaminan Perorangan : bortoch (personal guarancie), corporate guarancie 2. Jaminan Kebendaan : a. Benda berwujud dan tetap (Tanah dan Bangunan Hak Tanggunan (HT) b. Benda tak berwujud dan/atau bergerak (Mobil, Deposito, saham, Stock/Barang dagangan, dll) Fiducia, cessie, gadai
Hak Tanggungan (HT) Dasar regulasi : UU No. 4 tahun 1996 ttg Hak Tanggungan Wajib dlm akta Otentik dihadapan PPAT Prosedur Pemasangan HT Penanda tanganan Akad syariah ( bisa Notarial, boleh dibawah tangan ) Penandatanganan Akta APHT dihadapan PPAT PPAT wajib cek keaslian/dan tiadanya sengketa tanah di Kantor Pertanahan sebelum membuat APHT PPAT daftarkan APHT pd link wibsite Pendaftaran HT kantor Pertanahan (input data scr digital) dapat nomor berkas Nomor berkas disampaikan kpd Bank Bank bayar SPS (PNBP) Terbit Sertipikat HT el. (sticker bila diprint) yg dilekatkan pada asli SHM (bila masih paper)
Petunjuk Pembuatan Akta PPAT ada dalam (Perka BPN No. 8 tahun 2012 ) 1. Hari danTanggal pembuatan akta 2 . Nama PPAT dan SK Pengangkatan sebagai PPAT 1. Pihak yang memberi hak Tanggungan/Pemilik Jaminan ( kâfîl , dhamin, za’im) (Nama, Tempat/tgl Lahir, NIK, Pekerjaan, Alamat, dan kapasitas bertindak) 2. Pihak Yang menerima Hak Tanggungan (makfûl lahu, madhmun lahu ) ( Bank/Lembaga Pembiayaan) (lihat Anggaran Dasar BH tsb) nama Badan Hukum, siapa yg berwenang, dasar kapasitas bertindak 3. Pihak yang berhutang (makfûl ‘anhu, ‘shil, madhmun’anhu ) 3. Jumlah Plafond Pembiayaan dalam Rupiah 4. Jenis Akad pokoknya (Pembiayaan) Mudarobah, musyarokah, dll ....(Tgl dan nomor akad ) 5. Obyek Jaminan (Tanah dan Bangunan) ingat asas Pemisahan Horisontal 6. Klausula Akad janji janji (standart blanko Perkaban) 7. Saksi instrumental pembuatan Akta HT Lembar Pengesahan (Tanda Tangan para pihak dan saksi, PPAT)
FIDUCIA UU No. 42 Tahun 1999 ttg Jaminan Fiducia PP No. 21 Tahun 2015 Ttg Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fiducia Dipergunakan untuk jaminan benda bergerak, baik yg berwujud maupun tidak berwujud (Mobil, Deposito, Saham, Piutang, dll..) Dipergunakan pula untuk jaminan benda tetap (tanah) yg tidak dapat dipasang HT Dibuat dalam bentuk akta Otentik (dihadapan Notaris) Termasuk akad (Perjanjian tambahan/acessoir) Didaftarkan pada Lembaga Fiducia (Kementrian Hukum) Dalam jaminan Fiducia, barang (Obyek jaminan) masih tetap ada pada penguasaan pemberi jaminan (pemilik) dg dasar kepercayaan Bedakan dengan gadai (Rahn) yg mensyaratkan in bezit stelling/nemen
Prosedur/alur Pembuatan akta Fiducia Penanda tanganan Akad syariah ( bisa Notarial, boleh dibawah tangan ) Penandatanganan Akta Fiducia dihadapan Notaris Notaris memeriksa kelengkapan Dokumen jaminan/ maupun kelengkapan pendukung (KTP para pihak, dll) Notaris akses ke AHU on line pada Kemenkum daftarkan Fiducia pd link wibsite Pendaftaran Fiducia (input data scr digital) Notaris cetak sertipikat Fiducia dari situs AHU on line
Subyek Hukum a,. Orang per orang b. Badan Hukum : 1. Public Instansi 2. Privat (PT, Koperasi, Yayasan, Perkumpulan.
Komparisi baku subyek hukum ( Redaksional penyebutan Subyek hukum dalam akta Notaris) 1. Orang Perorangan : “ Nyonya R OWIYATI , Lahir di Magelang , pada tanggal 02-03-1971 ( Dua Maret Seribu Sembilanratus tujuhpuluh Satu ), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 11.1911.020371.0005 Wiraswasta , Untuk melakukan tindakan hukum dimaksud dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari suaminya, Tuan FAISAL, lahir di Magelang, tanggal 3 -03-197 ( Tiga Maret Seribu Sembilan ratus tujuhpuluh ), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 11.1911.020371.0005 , Wiraswasta, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Magelang , yang turut pula menghadap kepada saya, Notaris dengan saksi-saksi yang sama, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pelusan , Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Keji , Kecamatan Muntilan , Kabupaten Magelang “
2. Mewakili Badan Hukum PT “ Tuan SALEH BASALAMAH , lahir di Magelang, tanggal 3 -03-197 ( Tiga Maret Seribu Sembilan ratus tujuhpuluh ), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 11.1911.020371.0005 , Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang , yang turut pula menghadap kepada saya, Notaris dengan saksi-saksi yang sama, keduanya bertempat tinggal di Dusun Pelusan , Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Desa Keji , Kecamatan Muntilan , Kabupaten Magelang Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama mewakili Direksi, karenannya sah mewakili PT. BANK GRIYA SAKINAH berkedudukan di Yogyakarta. Suatu Perseroan Terbatas yang akta Pendiriannya disebut dalam akta Pendirian PT. Bank Griya Sakinah, berkedudukan di Yogyakarta, tertanggal 01-02-2020 (Satu Pebruari duaribu duapuluh) nomor 26, dibuat dihadapan Hitaprana, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta, dan telah disahkan sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 10-02-2020 (sepulh Pebruari duaribu duapuluh) nomor : AHU-01.02.0089.0098763 Tahun 2020 , diumumkan dalam Berita negara nomor : 1010/2020 dan Tambahan Berita Negara nomor : 098/2020 tanggal 12-04-2020 (Duabelas April duaribu duapuluh)dan sampai saat ini belum pernah diadakan perubahan.
TAMPILKAN CONTOH APHT TAMPILKAN CONTOH AKTA FIDUCIA LATIHAN DRAFT PEMBUATAN APHT