Demokrasi: Makna, Nilai, dan Akar Pancasila.pdf

E-book ini membahas secara komprehensif mengenai konsep dasar demokrasi, mulai dari pengertian hingga penerapannya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Mahasiswa diajak untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, persamaan, keadilan, dan partisipasi warga negara menjadi bagian penting dari sistem pemerintahan yang sehat.

Selain itu, buku ini juga mengulas akar historis, sosiologis, dan politik demokrasi Indonesia yang berpijak pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Melalui pembahasan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hubungan antara nilai-nilai Pancasila dengan prinsip demokrasi serta menumbuhkan kesadaran kritis terhadap praktik demokrasi dalam kehidupan nyata.

E-book ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga disertai dengan contoh kasus aktual, refleksi nilai, dan kegiatan analitis yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, reflektif, dan kontekstual terhadap realitas sosial dan politik Indonesia.

1. Universitas Pamulang S-1 PPKn

2. Universitas Pamulang S-1 PPKn
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Penyusun:
Abd. Chaidir Marasabessy S.Sos., M.Pd
Gilang Zulfikar S.Pd., M.Pd
Mas Fierna Janvierna Lusie Putri S.Pd., M.Pd
Saepudin Karta Sasmita S.Pd., M.Pd
Nurulita Sari, S.Pd.,M.H
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

3. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
71
PERTEMUAN 7
DEMOKRASI
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi di pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu.
1. Menjelaskan pengertian demokrasi
2. Menganalisis prinsip-prinsip dan nilai demokrasi
3. Menggali dan menganalisis sumber historis, sosiologis,dan politik tentang
demokrasi yang bersumber dari Pancasila
B. Uraian Materi
1. Pengertian Demokrasi
Definisi Demokrasi rakyat menginginkan negara berdasarkan hukum dan
terpeliharanya kekuasaan wasyarakat. Keinginan yang ada di ikuti oleh
pemahaman bahwa law based government memberikan celah bagi
berkembangnya aturan tentang keberadaan rakyat untuk kepentingan Bersama.
Maka dari itu, pemerintahan mayoritas harus dikembangkan, dipertahankan, dan
diperhatikan rakyatnya. Setiap negara memiliki karakteristik klaimnya sendiri
dalam penggunaan sway yang terkenal atau pemerintahan mayoritas. Biasanya
ditentukan oleh sejarah bangsa yang bersangkutan, budayanya, cara hidupnya,
dan tujuan yang harus diwujudkannya. Dengan cara ini di setiap negara ada
gaya tertentu dari pemerintahan populer yang tercermin dalam desain tertentu
dari keadaan pikiran, keyakinan dan sentimen yang me ndasari,
mengkoordinasikan, dan memberikan makna pada perilaku saya dan aturan
mayoritas dalam sistem politik.
Ide demokrasi secara sederhana sering kali episode bagian da lam
ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, masyarakat Minangkabau menyanjung-
nyanjung tata susila demokrasinya, yang diungkapkan episode bagian dalam
ungkapan: "Air terlalah di episode bagian dalam bejana, kata-kata terlalah
episode bagian dalam mufakat". Orang Jawa, samar-samar menunjukkan khayal
demokrasi dengan membidik jurus cara adicita Jawa pepe (berjemur) di front
belahan kala kalam mencetuskan masalahnya menjelang Raja. Ada juga yang
berbisnis menguraikan terbit cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara
mengabdikan belahan jiwa yang disebut Gelung Mangkara Unggul, artinya keluk
tinggi di episode belakang. Hal ini diberikan budi pekerti bahwa adicita-adicita di
belakangnya sebenarnya lebih mereguk karunia atau tinggi, artinya: berkuasa
(Bintoro, 2006).
Apa sebenarnya demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berpokok
pada kalimat Yunani Kuno, yaitu “demos” dan“kratein. “Demokrasi” adalah:
1) Negara memiliki tujuan dan semua masyarakat berbagi me lalui
perwakilan terpilih mereka;
2) Negara dengan pemerintah mendukung dan memungkink an hak-hak
kewarganegaraan seperti kebebasan berbicara, beragama,
berpendapat, dan berserikat, hak-hak minoritas.
3) Masyarakat di mana ada perlakuan satu sama lain oleh warga negara
secara setara.

4. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
72
Dari kutipan di atas, tampak bahwa istilah demokrasi merujuk dalam konsep
kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana warga negara dewasa
berpartisipasi pada pemerintahan melalui wakil-wakil yang mereka pilih;
pemerintahannya mendorong dan mengklaim kebebasan berbicara, beragama,
berpendapat, berserikat, menjunjung tinggi"rule of low",adanya pemerintahan
mayoritas yang menghormati hak-hak gerombolan minoritas; dan masyarakat
yang warganya saling menaruh perlakuan yang sama. Seperti yang disampaikan
Abraham Lincoln “Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan
buat rakyat” (government by the people).Karena “rakyat” adalah pusatnya, maka
demokrasi menurut Pabottinggi (2002) diperlakukan menjadi pemerintahan yang
memiliki paradigma “otocentricity” atauautocentricity,yaitu rakyat yang harus
sebagai kriteria dasar demokrasi.
Sebagai sebuah konsep demokrasi diterima menjadi “…seperangkat ide dan
prinsip mengenai kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan
mekanisme yang telah dibuat melalui sejarah yang panjang dan acapkali berliku-
liku, singkatnya, demokrasi adalah pelembagaan kebebasan” (USIS, 1995).
Demokrasi yang secara konseptual dipersepsikan sebagai bingkai pemikiran
bahwa penyelenggaraan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat telah diterima
secara universal sebagai cita-cita, norma, sistem sosial tertinggi, serta
pengetahuan, sikap, dan perilaku individu yang secara kontekstual perlu
didukung, dihargai, dan dikembangkan”. Dikemukakan CICED (1999) melihat
demokrasi menjadi konsep multidimensi, yaitu secara filosofis demokrasi
sebagai ide, norma, dan prinsip “secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan
secara psikologis menjadi wawasan, sikap dan perilaku individu yang secara
kontekstual perlu didukung, dihargai, dan dikembangkan”.
Dikemukakan sang CICED (1999) melihat demokrasi menjad i konsep
multidimensi, yaitu secara filosofis demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip
“secara sosiologis sebagai sistem sosial; dan secara psikologis menjadi
wawasan, sikap dan perilaku individu pada kehidupan bermasyarakat. Jika
demokrasi dipahami sebagai sistem kehidupan bernegara misalnya definisi
pertama, apa prinsip atau pilar pendukung yang mencirikan kehidupan
bernegara sebagai pemerintahan yang demokratis? Sebagai sistem sosial
negara, USIS (1995) merangkum demokrasi sebagai sistem yang mempunyai 11
pilar atau pilar, yaitu “kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan
yang dikuasai, kekuasaan mayoritas, hak minoritas, hak asasi manusia terjamin,
pemilihan umum yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses
hukum yang adil, pembatasan pemerintah konstitusional, pluralisme sosial,
ekonomi dan politik, serta nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama dan
konsensus".
Di sisi lain, Sanusi (2006) mengidentifikasi sepuluh pilar demokrasi
konstitusional menurut Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: “Demokrasi yang
berketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi dengan kedaulata n rakyat, dan
demokrasi dengan “Rule Of Law" .Demokrasi dan Pembagian Kekuasaan
Negara, Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dengan Pengadilan
yang Independen, demokrasi dengan otonomi daerah, de mokrasi dengan
kesejahteraan, dan demokrasi menggunakan keadilan sosial". Yang termuat
pada pilar-pilar demokrasi universal adalah galat satu pilar demokrasi Indonesia
yaitu “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan inilah ciri

5. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
73
demokrasi Indonesia, yang pada pandangan Maududi dan kaum Muslimin
(Esposito, 1996) disebut “theodemocracy”yaitu demokrasi pada konteks
kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan istilah lain, demokrasi universal
adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia
adalah demokrasi yang dari ketuhanan.
Suatu negara mempunyai ciri spesial dalam aplikasi kedaulatan rakyat atau
demokrasi. Hal ini ditentukan sang sejarah negara yang bersangkutan,
budayanya, pandangan hidupnya, dan tujuan yang ingin dicapainya. Negara
Indonesia sudah menghabiskan dirinya menjadi negara demokrasi atau negara
warga yang berdaulat. Apakah Anda memahami di mana pernyataan itu
dirumuskan? Sebagai negara demokrasi, demokrasi Indonesia mempunyai
karakteristik spesial tersendiri. Apa ciri-karakteristik demokrasi Indonesia?
Menurut Budiardjo (2008) dalam buku “Fundamentals of Political Science”,
demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi dari Pancasila yang masih
berkembang dan sifat dan karakteristiknya terdapat banyak sekali penafsiran
dan pandangan. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar demokrasi
konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Apa itu demokrasi Pancasila dan apa itu
demokrasi konstitusional? Untuk mendalami hal tersebut, coba temukan banyak
sekali pendapat tentang Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional.
Apakah bangsa Indonesia mempunyai tradisi demokrasi sebel um kata
demokrasi Pancasila muncul? Sebaiknya kita mengikuti pendapat Muhammad
Hatta, yang dikenal menjadi Bapak Demokrasi Indonesia. Menurut Moh. Hatta,
kita sudah mengenal tradisi demokrasi Jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu
demokrasi desa. Demokrasi desa adalah demokrasi asli Indonesia yg bercirikan
tiga hal, yaitu:
1) Memenuhi keinginan.
2) Keinginan bersama.
3) Aspirasi untuk membantu.
Unsur diatas sebagai acuan dasar bagi perkembangan demo krasi
Indonesia terkini. Demokrasi Indonesia terkini adalah “kedaulatan rakyat” tidak
hanya pada bidang politik, namun juga pada bidang ekonomi dan sosial.
Pentingnya Demokrasi menjadi sistem politik negara mod ern. Mengapa
demokrasi dipilih menjadi cara bentuk pemerintahan buat mencapai tujuan
negara yaitu mensejahterakan? Demokrasi menjadi bentuk pemerintahan,
awalnya dimulai berdasarkan sejarah Yunani kuno. Namun, demokrasi ketika itu
hanya menaruh hak partisipasi politik pada sebagian kecil pria dewasa.
Demokrasi di mata para pemikir Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles
merupakan bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka melihat demokrasi menjadi
pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang bodoh.
Demokrasi Yunani kuno itu lalu karam dengan munculnya gagasan Demokrasi
Indonesia. Pada bagian pendahuluan telah disebutkan bahwa suatu negara
memiliki karakteristik khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau
demokrasinya. Hal ini ditentukan sang sejarah negara yang bersangkutan,
budayanya, pandangan hidupnya, dan tujuan yang ingin dicapainya.

6. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
74
Negara Indonesia telah menghabiskan dirinya sebagai negara demokrasi
atau negara rakyat yang berdaulat. Sebagai negara demokrasi, demokrasi
Indonesia mempunyai ciri khas tersendiri. Apa karakteristik-karakteristik
demokrasi Indonesia? Menurut Budiardjo (2008) dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu
Politik”, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan
Pancasila yang masih berkembang dan ciri dan cirinya memiliki berbagai
penafsiran dan pandangan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa nilai-nilai dasar
demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Untuk mendalami hal tersebut, coba temukan berbagai
pendapat tentang demokrasi Pancasila dan demokrasi konstitusional. Apakah
bangsa Indonesia mempunyai tradisi demokrasi sebelum kata demokrasi
Pancasila muncul? Sebaiknya kita mengikuti pendapat Drs. Muhammad Hatta,
yg dikenal menjadi Bapak Demokrasi Indonesia.
Menurut Muhammad Hatta, kita telah mengenal tradisi demokrasi Jauh
sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa. Demokrasi desa atau
demokrasi desa merupakan demokrasi berasal Indonesia yang dicirikan oleh 3
(tiga) hal, yaitu (1) cita-cita rapat, (2) hasrat masa protes, dan (3) harapan
gotong royong. Ketiga unsur demokrasi desa inilah yang menjadi dasar
berkembangnya demokrasi Indonesia modern. Demokrasi Indonesia terkini
adalah “kedaulatan warga ” tidak hanya pada bidang politik, tetapi juga pada
bidang ekonomi dan sosial.
2. Prinsip dan Nilai Demokrasi
Asas atau prinsip primer Demokrasi Pancasila merupakan pengambilan
keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah berarti pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara diskusi bersama buat memecahkan kasus
beserta. Konsensus merupakan hasil kesepakatan beserta buat menciptakan
pendapat beserta. Jadi, musyawarah konsensus berarti pengambilan keputusan
berdasarkan kehendak (pendapat) masyarakat (rakyat) sehingga tercapai
kebulatan pendapat. Musyawarah buat konsensus harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut: Musyawarah buat mufakat didasarkan pada inti kerakyatan yang
dipimpin oleh kebijaksanaan pada permusyawaratan/perwakilan. Pengambilan
keputusan wajib didasarkan pada kehendak rakyat melalui kebijaksanaan. Cara
membicarakan kebijaksanaan wajib didasarkan dalam akal sehat dan hati nurani
yg luhur dan memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa dan kepentingan
rakyat. Keputusan yg diambil wajib bisa dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Keputusan wajib dilakukan dengan jujur dan bertanggung jawab.
Ada 10 pilar atau prinsip demokrasi konstitusional Indonesia menurut
Pancasila dan UUD 1945, yaitu sebagai berikut:
1) Demokrasi yg percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem
dan perilaku pada penyelenggaraan negara Republik Indonesia wajib
berpegang dalam prinsip, konsisten, atau sinkron dengan nilai dan prinsip
dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Demokrasi menggunakan Kecerdasan Mengatur dan melaksana kan
demokrasi berdasarkan UUD NRI tahun 1945 bukanlah dengan naluri,
otot, atau kekuatan massa saja. Pelaksanaan demokrasi sebenarnya

7. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
75
lebih sinkron dengan kecerdasan, spiritualitas, kecerdasan aqliyah,
kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
3) Demokrasi Kedaulatan Rakyat Kekuasaan tertinggi ada pada tangan
masyarakat. Pada prinsipnya, rakyat memiliki/memegangkedaulatan itu.
Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan masyarakat dipercayakan pada
wakil-wakil warga pada MPR (DPR/DPD) & DPRD).
4) Demokrasi dengan Rule of Law Ini memiliki 4 (empat) arti penting.
Pertama,kekuasaan negara Republik Indonesia harus menampung,
melindungi, dan mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi
sembrono, demokrasi slapstick, atau demokrasi manipulatif.Kedua,
kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang
terbatas pada keadilan formal. dan berpura-pura.Ketiga, kekuasaan
negara menjamin keamanan hukum, bukan demokrasi yang membiarkan
kekacauan atau anarki.Keempat, kekuasaan negara mengembangkan
kemaslahatan atau kepentingan hukum, seperti perdamai an dan
pembangunan,bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan
penistaan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.
5) Demokrasi dengan Pemisahan Kekuasaan Negara Demokras i
berdasarkan UUD 1945 nir hanya mengakui kekuasaan negara republik
Indonesia yang tidak dibatasi secara hukum, tetapi pula bahwa demokrasi
diperkuat dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada
lembaga negara yg bertanggung jawab. Dengan demikian, demokrasi dari
UUD 1945 mengenal semacam pembagian dan pemisahan kek uasaan,
dengan sistemchecks and balance.
6) Demokrasi menggunakan Hak Asasi Manusia Demokrasi berd asarkan
Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yg tujuannya
bukan hanya buat menghormati hak asasi insan, namun terutama buat
menaikkan harkat danprestisemanusia seutuhnya.
7) Demokrasi dengan Pengadilan yang Independen Demokrasi berdasarkan
Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki terselenggaranya sistem
peradilan yg independen yang menaruh kesempatan seluas-luasnya
kepada semua pihak yg berkepentingan untuk mencari dan menemukan
aturan yang seadil-adilnya. Di hadapan pengadilan yang merdeka,
penggugat dan kuasa hukumnya, penuntut umum dan tergugat dan kuasa
hukumnya mempunyai hak yang sama buat mengajukan pertimbangan,
dalil, fakta, saksi, alat bukti, dan petitumnya. Baca juga: Apa Itu Partisipasi
Politik dan Keteladanannya di Masyarakat Isi Pasal 7 Undang-Undang
Dasar 1945 tentang Masa Jabatan Presiden dan Wapres, Tokoh-tokoh
perumus UUD 1945, Sejarah BPUPKI, dan Peranannya.
8) Demokrasi menggunakan otonomi daerah merupakan pem batasan
kekuasaan negara, terutama kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam
taraf pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan kekuasaan presidensial.
Undang-Undang Dasar 1945 secara kentara memerintahkan
pembentukan wilayah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota. Dengan
peraturan pemerintah daerah-wilayah otonom wilayah otonom tadi
dibangun dan dipersiapkan buat bisa mengatur dan menyelenggarakan
urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
9) Demokrasi Sejahtera Demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak,
bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, juga bukan soal
menyelenggarakan kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan negara;

8. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
76
demokrasi bukan hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum,
karenanya seluruh demokrasi menurut Undang-Undang Dasa r 1945
sebenarnya bertujuan buat membangun negara kesejahteraan yang
sejahtera oleh dan buat sebesar-besar kemakmuran masyaraka t
Indonesia.
10) Demokrasi berkeadilan sosial, demokrasi dari Undang-Undang Dasar
1945 menjabarkan keadilan sosial pada antara banyak sekali golongan
dan lapisan masyarakat, tidak terdapat golongan, kesatuan atau
organisasi yang sebagai anak emas yang diberikan banyak sekali
keistimewaan atau hak istimewa.
Demokrasi Pancasila dalam dasarnya mempunyai kemiripan menggunakan
demokrasi universal namun ada ciri atau karakteristik demokrasi Pancasila yang
membedakannya dengan demokrasi lainnya sebagai berikut:
a) Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai menggunakan konstitusi
yang berlaku.
b) Melakukan kegiatan pemilihan umum secara berkesinambungan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan melindungi hak-hak rakyat
minoritas.
c) Proses demokrasi dapat sebagai kompetisi ide dan cara bu at
memecahkan masalah.
Beberapa nilai demokrasi menjadi kriteria dan ideal yang menjadi tolak ukur
dalam demokrasi, yaitu:
1) Bahwa sesuatu dicermati baik buat warga atau dipercaya buat
kepentingannya sendiri menurut pilihannya sendiri bukan pilihan orang
lain misalnya elite yang ditinjau tahu dan berkuasa dalam hal itu, itulah
sebab mengapa bangsa Indonesia harus dididik dan dicerahkan secara
memadai agar bisa mengambil keputusan. Apa yang mereka inginkan
atau anggap baik.
2) Partisipasi efektif, partisipasi warga negara sangat krusial pada kaitannya
dengan upaya pemenuhan kepentingan seluruh warga neg ara terkait
menggunakan keputusan yang akan diambil.
3) Pengendalian agenda, agenda pada proses pengambila n keputusan
dapat bersifat sempit dan terbatas menggunakan skala prioritas yang
ditentukan oleh kekuatan-kekuatan eksklusif pada masyarakat.
4) Kesetaraan nilai suara dalam pengambilan keputusan, hak pilih dalam
demokrasi bersifat universal pada suatu proses pengambilan keputusan,
setiap warga negara yang telah memenuhi kualifikasi eksklusif memiliki
hak yang sama buat memilih.
5) Inklusivitas, kriteria inklusivitas yang berkaitan dengan siapa saja yang
menjadi anggota atau warga menurut demo serikat tertentu termasuk
negara pada hal ini demo harus meliputi seluruh orang dewasa yg tunduk
atau terikat pada keputusan kolektif dan mengikat yang dibentuk oleh
serikat tersebut.

9. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
77
Nilai-nilai demokrasi di atas, merupakan bentuk nilai-nilai demokrasi secara
umum, khususnya nilai-nilai demokrasi merupakan kebalikan berdasarkan nilai-
nilai otoriter yang ada. Nilai-nilai demokrasi tadi melahirkan suatu bentuk budaya
politik yang dianggap budaya demokrasi. Nilai-nilai ini adalah:
1) Egalitarian sebagai lawan feodal
2) Pluralisme dibandingkan menggunakan homogenitas
3) Terbuka dibandingkan dengan tertutup
4) Dialogis versus dogmatis
5) Persuasif lawan represif
6) Distribusi kekuasaan dibandingkan dengan akumulasi kekuasaan
7) Sensor kuratif dibandingkan menggunakan sensor preventif
8) Seleksi dibandingkan dengan pengangkatan
9) Menggali asal sejarah sosiologis dan politik mengenai demokrasi yang
bersumber dari Pancasila (Cholisin, 2012:2).
3. Menggali Sumber Sejarah, Sosiologis dan Politik tentang Demokrasi Pancasila
Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Hatta, demokra si kolektivis
Indonesia mengakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu tidak
bisa dihilangkan selamanya. Menurutnya, demokrasi mampu ditekan lantaran
kesalahannya sendiri, namun setelah mengalami cobaan yg pahit akan muncul
pulang dengan penuh keyakinan. Setidaknya ada 3 (tig a) sumber yang
menghidupkan hasrat demokrasi pada hati bangsa Indonesia.Pertama, tradisi
kolektivisme musyawarah desa.Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan
keadilan ke-Tuhanan dalam masyarakat dan persaudaraan antar manusia menjadi
makhluk Tuhan.Ketiga,ideologi sosial barat yang menarik perhatian para tokoh
konvoi nasional lantaran prinsip kemanusiaan yg dibelanya dan sebagai tujuannya.
1) Sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa
Demokrasi yang dirumuskan menjadi pemerintahan berdasarkan warga,
oleh warga dan buat rakyat adalah kenyataan baru bagi bangsa Indonesia
ketika itu. Kerajaan-kerajaan pada Indonesia merupakan kerajaan-kerajaan
feodal yg diperintah oleh raja-raja yang otokratis. Namun, nilai-nilai
demokrasi hingga batas eksklusif telah berkembang dala m budaya
nusantara, dan dipraktikkan setidaknya di unit-unit politik kecil, seperti desa
di Jawa, Nagari di Sumatera Barat, dan Banjar pada Bali. Mengenai analisis
demokrasi dalam tradisi desa, aku akan meminjam dua analisis berikut:
Pertama,pengertian kedaulatan masyarakat sebenarnya sudah lama
tumbuh pada Nusantara. Di global Minangkabau misalnya, dalam abad XIV
hingga XV kekuasaan raja dibatasi sang kepatuhannya pada keadilan dan
kepatutan. Ada istilah yg cukup terkenal dalam waktu itu yaitu “Rakyat
memerintah atas penghulu, penghulu memerintah atas musyawarah, dan
musyawarah mengatur alur dan sewajarnya”. Dengan demikian, raja sejati
pada budaya Munangkabau adalah pemecah terakhir sebaga i akibatnya
keputusan seorang raja akan ditolak jika bertentangan menggunakan akal
sehat dan prinsip keadilan (Malaka, 2005). Nusantara karena di banyak
tempat di nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang krusial tidak
dikuasai oleh raja, tetapi dimiliki beserta oleh warga . Karena kepemilikan
beserta atas tanah desa ini, harapan setiap orang buat menggunakannya
wajib melalui persetujuan rakyatnya.

10. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
78
Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan
tanah bersama, yang kemudian menyebar ke bidang-bidang lain, termasuk
hal-hal yg menyangkut kepentingan pribadi seperti memunculkan norma
musyawarah mengenai kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat
(kesepakatan). Ada dua lagi unsur tradisi demokrasi desa adat nusantara,
yaitu hak buat mengadakan protes beserta terhadap peraturan raja yang
dirasa tak adil, dan hak masyarakat buat keluar dari daerah raja, apabila
merasa tidak senang lagi tinggal di sana. Dalam unjuk rasa, masyarakat
umumnya berkumpul pada alun-alun & duduk sementara w aktu tanpa
melakukan apa-apa, yg adalah bentuk demonstrasi damai. Tidak jarang
orang yg sabar melakukan hal itu, namun saat dilakukan, pertanda itu
mendeskripsikan situasi kepentingan yang memaksa pihak berwenang buat
mempertimbangkan pulang peraturan yang dikeluarkan. Adapun hak buat
minggir, itu bisa dianggap menjadi hak seseorang untuk memilih nasib
sendiri. Semua itu sebagai bahan dasar pertimbangan parafounding fathers
bangsa buat mencoba membentuk konsepsi terbaru demokrasi Indonesia,
berdasarkan demokrasi desa asli (Latif, 2010). Lebih lanjut M. Hata
menjelaskan: 5 (lima) demokrasi asli: rapat, mufakat, gotong royong, hak
berunjuk rasa beserta, dan hak keluar dari wilayah raja, dijunjung tinggi
dalam pergerakan nasional sebagai landasan yang kuat bagi sosial
demokrasi, yang akan sebagai dasar bagi pemerintahan Indonesia yang
merdeka pada masa depan (Latif, 2010).
2) Sumber nilai yang berasal dari Islam
Nilai demokrasi bersumber berdasarkan Islam bersumber berdasarkan
akar teologisnya. Inti menurut keyakinan Islam merupakan pengakuan
terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama ini, hanya Tuhanlah
satu-satunya makhluk yg pasti. Segala sesuatu selain Tuhan, adalah murni
relatif. Akibatnya, segala bentuk pengaturan kehidupan sosial manusia yg
melahirkan kekuasaan absolut dipercaya bertentangan dengan semangat
tauhid (Latif, 2011).
Pengaturan hidup menggunakan membangun kekuasaan mutla k atas
sesama insan merupakan tidak adil dan tidak beradab. Sikap ketundukan
pada Tuhan, yg absolut pada Tuhan dan nir ada yang lain, membutuhkan
tatanan sosial yg terbuka, adil dan demokratis (Madjid, 1992). Kelanjutan
logis menurut prinsip tauhid merupakan pemahaman tentang kesetaraan
manusia di hadapan Tuhan, yg melarang penghinaan dan pemaksaan
kehendak antara manusia. Bahkan Tuhan tidak punya ha k buat
memaksakan itu. Seorang utusan Allah memiliki tugas ha nya buat
menyampaikan kebenaran (tabligh) kepada umat manusia, bukan buat
memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan derajat
insan di hadapan Tuhan, setiap manusia dimuliakan pada kehidupan,
kehormatan, hak dan kebebasan yang dengan kebebasan pribadinya insan
sebagai makhluk bermoral yg harus bertanggung jawab atas pilihannya.
Sejarah nilai-nilai demokrasi sebagai pancaran prinsip tauhid dicontohkan
sang Nabi Muhammad SAW, sejak awal tumbuhnya komunitas politik Islam
di Madinah, menggunakan menyebarkan cetakan dasar yan g kemudian
dikenal menggunakan bangsa (nation). Negara kota Madinah yang dibangun
oleh Nabi adalah entitas politik yang didasarkan pada konsepsi negara-

11. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
79
bangsa, yaitu negara buat seluruh orang atau rakyat n egara, buat
kepentingan bersama(common good). Sebagaimana dinyatakan pada
Piagam Madinah, negara-bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh
kekuatan masyarakat sebagai suatu bangsa. Satu(ummatah wahidah)tanpa
membeda-bedakan gerombolan kepercayaan yang ada. Islam membawa
transformasi nusantara dari sistem sosial feodalistik berbasis kasta ke sistem
sosial yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin menurut perubahan
perilaku psikologis orang Melayu terhadap penguasa.
3) Sumber nilai yang berasal dari barat
Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang.
Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani merupakan kota Athena,
yang tak jarang disebut-sebut sebagai model penerapan demokrasi
partisipatif pada negara-kota lebih kurang abad ke-5 SM. Selanjutnya praktik
pemerintahan serupa muncul di Roma, tepatnya pada kota Roma (Italia),
yaitu sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis contoh
Athena dan Roma ini lalu menyebar ke kota-kota lain seperti Florence dan
Venesia. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak j atuhnya
Kekaisaran Romawi sekitar abad ke-5 M, sempat bangkit di beberapa kota
Italia sekitar abad ke-11 M, kemudian menghilang di Eropa abad
pertengahan. Setidaknya sejak 1300 M, akibat kemerosotan ekonomi,
korupsi dan perang, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh
sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992). Pemikiran tentang humanisme
dan demokrasi mulai bangkit dari era Renaisans yang me ndorong
kebangkitan kembali demokrasi di Eropa, gerakan Reformasi Protestan sejak
tahun 1517 hingga tercapai kesepakatan Whestphalia pada tahun 1648,
yang meletakkan prinsip koeksistensi dalam hubungan antara agama dan
negara yang membuka jalan bagi kebangkitan negara-bangsa dan tatanan
kehidupan politik yang lebih demokratis.
C. Soal Latihan/Tugas
1. Demokrasi di Indonesia terbuka lebar pasca reformasi, namun masih dinodai
dengan maraknya politik uang dan korupsi. Lalu haruskah kita menyalahkan
demokrasi?
2. Benarkah ada kemunduran demokrasi di Indonesia? Apa tanda-tandanya?
Mengapa kemunduran itu terjadi? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah
kemunduran demokrasi di Indonesia? Berikan analisis Anda!
3. Menurut Anda, bagaimana kepribadian seorang pemimpin yang memegang
teguh asas demokrasi?
D. Referensi
Pendidikan Kewarganegaraan. Cetakan I. (2016). Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti.
Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945(hasil amandemen)
Sumber Internet:
http://www.gurupendidikan.co.id
https://www.dosenpendidikan.co.id

12. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
80
https://en.fis.um.ac.id/pancasila-sebagai-nilai-nilai-demokratis-dalam-kehidupan-
bangsa-negara/
https;//eprints.uny.ac.id/26628/9/9/%20RINGKASAN%20SKRPSI.pdf