Demonstrasi Literasi anti Korupsi Topik 1 (1).pdf

PPG Prajabatan

1. Ruang Kolaborasi
KASUS 4
Literasi Antikorupsi Berbasis Profil
Pelajar Pancasila dalam Perspektif
Islam
Topik 1

2. Kelompok
Shibghah
Ma`ruf
Mulyono
(2318963117)
Qorina
(2318963129)
Hanani Akiluz
Zahrah
(2318963131)

3. Kasus 4
Deskripsi Kasus: Lembaga
pendidikan menghadapi
tantangan dengan adanya
dugaan korupsi dalam
pengelolaan dana,
mempengaruhi kualitas layanan
pendidikan dan mencoreng citra
institusi.
Pertanyaan
Bagaimana penerapan nilai-nilai kejujuran dan
pelayanan dalam Pancasila dapat mengurangi
praktik korupsi di lembaga pendidikan?
Apa peran prinsip tanggung jawab dalam
Pancasila dalam menjamin akuntabilitas
pengelolaan dana pendidikan?
Bagaimana konsep keadilan sosial dalam
Pancasila dapat tercermin dalam distribusi dana
pendidikan untuk mengatasi ketidaksetaraan?

4. 1. Bagaimana penerapan nilai-nilai kejujuran dan pelayanan dalam
Pancasila dapat mengurangi praktik korupsi di lembaga pendidikan?
Untuk mengatasi tindakan korupsi oleh pemangku kepentingan di lembaga
pendidikan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai
pedoman etis dan moral. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia
menawarkan kerangka kerja untuk membangun integritas dan mencegah korupsi
melalui nilai-nilai yang diusungnya. Kejujuran adalah prinsip dasar yang harus
dipegang teguh oleh semua pemangku kepentingan dalam sistem pendidikan. Ini
mencakup kejujuran dalam pengelolaan dana, transparansi dalam pengambilan
keputusan, dan integritas dalam proses akademik. Pelayanan dalam konteks
Pancasila mengacu pada dedikasi untuk melayani masyarakat dan negara
dengan tulus. Dalam lembaga pendidikan, ini berarti bahwa pendidik dan
administrator harus melayani kepentingan pendidikan dan siswa di atas
kepentingan pribadi atau kelompok.

5. Penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya kejujuran dan pelayanan, dapat
menjadi solusi untuk memerangi korupsi di lembaga pendidikan. Berikut
penjelasannya:
1. Kejujuran
a. Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya
integritas moral dan keimanan. Integritas ini menjadi landasan bagi para
pendidik dan pemangku kepentingan di lembaga pendidikan untuk bertindak
jujur dan amanah dalam mengelola dana dan menjalankan tugasnya.
b. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai-nilai ini sejalan dengan
kejujuran dalam pengelolaan dana pendidikan. Pendidik dan pemangku
kepentingan harus memiliki integritas moral yang tinggi untuk bertindak adil dan
beradab dalam mengelola dana, tanpa diskriminasi atau mementingkan diri
sendiri.

6. c. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mendorong semangat kebersamaan dan
gotong royong dalam memerangi korupsi. Kejujuran menjadi landasan utama
dalam membangun kerjasama dan kolaborasi antar Seluruh civitas akademika,
mulai dari pimpinan, dosen/ guru, staf, hingga mahasiswa/ siswa, harus bahu
membahu untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
dana.
2. Pelayanan
a. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan, mengedepankan musyawarah dan mufakat
dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua
pihak terkait dilibatkan dalam proses pengelolaan dana, sehingga meminimalisir
potensi penyalahgunaan.
b. Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan
pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Pengelolaan dana yang baik dan
transparan akan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara efektif dan
efisien untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi seluruh siswa.

7. 2. Apa peran prinsip tanggung jawab dalam Pancasila dalam menjamin
akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan?
Akuntabilitas artinya pertanggungjawaban terhadap tugas,
tindakan, dan hasil kerja. Dalam hal ini lembaga pendidikan
seperti sekolah harus akuntabel, artinya melakukan
pertanggungjawaban kepada pihak stakehloder baik internal
maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana
pendidikan. Hal tersebut dikarenakan dana pendidikan berasal
dari bebagai pihak yakni pemerintah, donatur, dan orang tua
siswa serta pihak-pihak lainnya sehingga harus
dipertanggungjawabkan.
Akuntabilitas yang dilakukan oleh lembaga pendidikan
terutama sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik
menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah sebagai
pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan
baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan
adanya akuntabilitas ini, tentu saja pihak terkait telah
menjalankan prinsip tanggung jawab dalam pancasila sesuai
sila kedua.

8. jika dihubungkan dengan prinsip tanggungjawab dalam pancasila dalam
mengelola dana pendidikan agar akuntabilitas dan tidak mempengaruhi
kualitas layanan pendidikan serta mencoreng citra institusi, maka bisa
dilakukan dengan cara berikut:
Prinsip tanggung jawab mendorong transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
Pemerintah dan lembaga pendidikan diharapkan untuk secara terbuka melaporkan
penggunaan dana, keputusan pengelolaan, dan hasil yang dicapai kepada publik. Ini
memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
penggunaan dana tersebut.
1. Transparansi
2. Pertanggungjawaban atau akuntabilitas
Prinsip tanggung jawab juga mendorong pertanggungjawaban dari para pemangku
kepentingan terhadap pengelolaan dana pendidikan. Mereka harus siap untuk
mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil terkait dengan
penggunaan dana tersebut, baik kepada pemerintah, lembaga pengawas, atau masyarakat
secara umum.

9. Tanggung jawab dalam pengelolaan dana pendidikan
juga mencakup pengembangan sumber daya manusia
yang kompeten di bidang pendidikan dan pengelolaan
keuangan, sehingga pengelolaan dana dapat dilakukan
dengan baik.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum
Prinsip ini mendorong adanya sistem pengawasan yang
efektif untuk memastikan bahwa dana pendidikan
digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika
terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran, maka
hukum harus ditegakkan secara adil dan tegas untuk
menegakkan prinsip tanggung jawab.

10. 3. Bagaimana konsep keadilan sosial
dalam Pancasila dapat tercermin dalam
distribusi dana pendidikan untuk
mengatasi ketidaksetaraan?
Pancasila sebagai ideologi negara menekankan
pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial
yang merata bagi seluruh warga negara. Konsep
keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya pada
sila kelima, menekankan pentingnya pemerataan
dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia
tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras,
dan antar golongan. Dalam konteks pendidikan,
hal ini dapat diterapkan untuk memastikan bahwa
semua peserta didik, tanpa memandang latar
belakang sosial ekonomi, dapat memiliki akses
yang adil dan merata terhadap sumber daya
pendidikan. Hal ini dapat tercermin dalam
distribusi dana pendidikan dengan memastikan
bahwa alokasi anggaran pendidikan yang
sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara
digunakan untuk meningkatkan akses, kualitas,
relevansi, dan daya saing pendidikan.

11. Dalam konteks distribusi dana pendidikan, konsep keadilan sosial dalam
Pancasila dapat tercermin dalam hal-hal berikut :
1. Alokasi anggaran pendidikan
Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan melalui
berbagai program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Keluarga Harapan (PKH),
dan Peningkatan Prestasi Akademik (PIP). Dana pendidikan juga didistribusikan ke daerah-daerah
melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang bertujuan untuk
memperkuat infrastruktur pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Distribusi dana yang adil dan berbasis kebutuhan
Distribusi dana yang adil dalam konteks pendidikan memerlukan pendekatan yang sistematis
dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Sebagai upaya agar distribusi dana
pendidikan adil dan sesuai kebutuhan maka dapat dilakukan misalnya sebuah Kabupaten
menerapkan program distribusi dana pendidikan berbasis kebutuhan. Setiap sekolah
mengajukan proposal kebutuhan yang mencakup detail tentang infrastruktur, jumlah siswa, dan
kebutuhan spesifik lainnya. Komite independen kemudian menilai dan memprioritaskan alokasi
dana berdasarkan data yang ada, dengan fokus pada sekolah-sekolah di daerah tertinggal dan
yang memiliki proporsi siswa dari keluarga kurang mampu.

12. Dalam konteks distribusi dana pendidikan, konsep keadilan sosial dalam
Pancasila dapat tercermin dalam hal-hal berikut :
3. Transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana.
Distribusi dana pendidikan yang tidak merata dapat memunculkan ketidaksetaraan dalam akses
pendidikan, sehingga mempengaruhi kualitas layanan pendidikan dan mencoreng citra institusi
sehingga dalam pendistribusian dana diperlukan adanya pengawasan yang intensif terhadap
pengelolaan dana untuk mengurangi kemungkinan korupsi dan memastikan distribusi dana yang
merata. Dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi dana pendidikan,
pemerintah dan lembaga pendidikan dapat memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara
efektif dan tepat sasaran, tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga
memastikan bahwa setiap peserta didik, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi,
mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap pendidikan berkualitas.
Contoh konkret dalam pengelolaan dana di lembaga pendidikan adalah penggunaan Bantuan
Operasional Sekolah (BOS). Program BOS merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk
meningkatkan akses terhadap pendidikan berkualitas. Pengelolaan dana BOS mencakup
perencanaan dan penganggaran yang transparan, pelaksanaan yang adil, penata usahaan yang
akurat, pelaporan yang terbuka, pertanggung jawaban yang jelas, dan pengawasan yang ketat.
Sebagai contoh, sekolah-sekolah di Indonesia didorong untuk menggunakan aplikasi SIPlah yang
merupakan sistem informasi pengadaan sekolah. Aplikasi ini memudahkan sekolah dalam
melakukan pembelian barang dan jasa secara online, yang mendukung transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

13. Dalam konteks distribusi dana pendidikan, konsep keadilan sosial dalam
Pancasila dapat tercermin dalam hal-hal berikut :
4. Pemerataan akses pendidikan
Untuk mengatasi ketidaksetaraan, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa dana
pendidikan tersebut mencapai daerah-daerah yang paling membutuhkan, termasuk daerah
terpencil dan masyarakat kurang mampu, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan
yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial
dalam Pancasila yang mengharuskan negara untuk mengembangkan sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat manusia.
Pemeraraan akses pendidikan dapat dilakukan dengan barbagai upaya misalnya pemerintah
dengan menggunakan dana pendidikan dapat melakukan perbaikan atau pembangunan
infrastruktur sekolah di daerah-daerah yang kurang berkembang untuk memastikan bahwa
semua siswa memiliki akses ke lingkungan belajar yang layak. pemerintah juga dapat
Mengalokasikan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium,
perpustakaan, komputer, dan akses internet, terutama di sekolah-sekolah yang kekurangan
fasilitas.

14. Dalam konteks distribusi dana pendidikan, konsep keadilan sosial dalam
Pancasila dapat tercermin dalam hal-hal berikut :
5. Pelatihan dan Pengembangan Guru
keadilan dalam pendistribusian dana pendidikan juga harus memberikan dampak bagi guru
sebagai tombak utama dalam pendidkan. pemerintah atau lembaga pendidikan seharusnya
mampu memberikan alokasi tersendiri untuk pendidik. misalnya melalui program pelatihan guru
untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan guru terutama di daerah-daerah
terpencil, untuk meningkatkan kualitas pengajaran., dana juga dapat dialokasikan untuk
memberikan insentif tambahan bagi guru yang bersedia mengajar di daerah-daerah terpencil
atau kurang berkembang.
Dengan mengalokasikan dana dan menerapkan pelatihan serta pengembangan guru yang
disesuaikan dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, akan dipastikan bahwa semua guru
memiliki akses yang sama untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. dampaknya,
tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan akan tetapi juga akan
mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah yang lebih maju dan daerah yang kurang
berkembang, sehingga diharapkan mampu untuk mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

15. Thank You
FOR YOUR ATTENTION