DSK 5 SISMENNAS Soal A - Deny&Rachmad.pptx

sismennas

1. Kelompok C Tutor Pembimbing : Marsda TNI (Purn) Dwi Djatmiko, SB., S.E., M.M disampaikan pada: P3N26 Tahun 2025 – SISMENNAS 18 September 2025 Dr. Rachmad Firdaus Laksma Deny Prasetyo DISKUSI STUDI KASUS (DSK) - 5 MATERI SISTEM MANAJEMEN NASIONAL GAP DIGITALISASI PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF HEXAHELIX

2. 2 Pertanyaan ke-1 Sejauh mana gap muncul di tiap level (pusat–provinsi–kabupaten/kota–desa) dan lintas sektor (kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan)? ? Evaluasi? Terdapat 27.400 aplikasi pemerintah (setara Rp4 triliun) Bagaimana kualitasnya dalam menjamin kualitas pelayanan publik baik? Ada GAP?

3. 3 Gap pada asepk arsitektur & kebijakan aplikasi sektoral tanpa standar API dipaksa integrasi; koordinasi K/L. Indeks SPBE nasional 2.79 skala 1–5 (PANRB 2023), dualisme interoperabilitas dan fragmentasi antar sistem layanan publik (ombudsman; 2024) arsitektur nasional terpadu & regulasi yang konsisten. (Korea / Jepang / Denmark) Kapasitas dan Adaptasi Kebijakan Kapasitas teknis & anggaran tidak merata antar provinsi; adaptasi layanan pusat sering tidak disesuaikan dgn kondisi lokal (bahasa, konektivitas). Indikasi kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar provinsi (DKI 83.55 sedangkan Papua 63.01 (BPS, 2023). Akses internet, infrastruktur digital dan kualitas tidak merata cakupan (APJII; 2023) Gap kompetensi SDM digital lokal (LAN, 2023), dominan pekerja basic digital skills (Smeru 2024) Gap anggaran digital daerah berada di kisaran Rp2,5 miliar s.d Rp83 miliar (Kemenkeu, 2023) Denmark/Estonia: Kejelasan Regional hubs & Funding mekanisme struktur pusat-daerah harmonis; Korea/Jepang: center of excellence + transfer capacity ke daerah. Pelaksanaan Layanan Lemah Infrastruktur (konektivitas, data center lokal), SDM operator, dan interoperabilitas layanan masih lemah; banyak kabupaten mengoperasikan aplikasi mandiri yang tidak terintegrasi. Puskesmas masih hadapi keterbatasan akses internet: 21% puskesmas akses tidak memadai bahkan tanpa koneksi internet (J. Medical Informatics, 2025) Di Papua: 222 of 745 Puskesmas yang tidak punya akses internet (JMIR, 2025) Denmark: Local digital service delivery via reusable components & shared platform Korea: layanan lokal dipasang di atas platform nasional regional digital offices). Gap Digital Keterangan/Bukti International Benchmark Perbandingan Gap Digital Level Pemerintah Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

4. 4 Disparitas adopsi EMR rumah dan puskesmas/klinik primer; Interoperabilitas data pasien antar fasilitas. hanya 16% rumah sakit memenuhi kriteria EMR yang kuat dan 52% lemah (PERSI, 2023), dan hanya 28.9% Puskesmas dengan koneksi efisien (ICT 2022) hanya ~15% memiliki Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) dengan LAN (Kemenkes, 2023) Estonia (rekam medis terintegrasi nasional), Korea (standar pusat layanan data); Denmark (interoperability & citizen-centred e-health platforms) Infrastruktur sekolah dan perangkat di daerah tertinggal; kemampuan guru dalam pemanfaatan platform digital; distribusi konten bermutu tidak merata. Sekolah tanpa akses internet ≈ 19% atau±42.159 sekolah (schoolmedia, 2023) 60% guru memiliki kemampuan TIK terbatas dan 30% guru kesulitan platform digital (Kemendikbud, 2021) Singapore & Korea: infrastruktur sekolah terstandar, skema pelatihan guru nasional, konten pusat (national learning platforms) yang didukung kolaborasi universitas-industry. Disparitas cakupan & kemudahan pendaftaran dukcapil Perbedaan tajam antar provinsi. Di Jawa mencapai kepemilikan akta kelahiran anak & perekaman e-KTP (>97%), sedangkan di Timur Indonesia rendah (50–60%); BPS, 2023 termasuk kemudahan yang bervariasi. Estonia / Denmark: semua layanan kependudukan online & terikat e-ID; Singapura: registrasi terekam digital dan layanan one-stop. Gap Digital Keterangan/Bukti International Benchmark Perbandingan Gap Digital Sektoral Kesehatan Pendidikan Administrasi Kependudukan

5. 5 Kesimpulan Arsiterktur Infrastuktur Digital Anggaran Fragmentasi Standar Layanan Kapasitas SDM Pelibatan Parapihak Hexahelix Koordinasi Lintas Pemangku Digitalisasi ada makna TRANSFORMASI Digitilasisasi yang focus hanya aplikasi super app dan lupa transformasi, berakibat GAP digital Transformasi akan memnjadi people tools process , untuk memberikan layanan terbaik bagi public

6. Tata Pengambilan Keputusan yang Berkewenangan Tata Politik Nasional Tata kebijakan kewenangan

7. TUTOR Peserta