Grasi, Amnesnnnnnnnnnnnnnnnti, dan Abolisi.pptx

ddddd

1. PENGERTIAN GRASI, AMNESTI, DAN ABOLISI Dosen Pengampu : Azis Akbar Ramadhan, S.H.,M.H

2. Latar Belakang Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial , dimana presiden memilki hak hak prerogatif dan memilki otoritas yang besar dalam pemerintahan . Hak prerogatif secara teoritis dapat diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki lembaga-lembaga tertentu serta bersifat mandiri dan mutlak . Salah satu hak prerogatif yang dimiliki presiden yaitu dalam bidang yudisial . Yang dimana hak ini berkaitan dengan pemberian peringanan pemidanaan berupa grasi , amnesti , abolisi , dan rehabilitasi . Pemberian GAAR ini tidak semata-mata diberikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara, melainkan dibutuhkan pertimbangan dari anggota DPR maupun MA.

3. Rumusan Masalah 01 02 03 Bagaimana prosedur pelaksanaan Grasi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 ? Bagaimana penjelasan Amnesti menurut   pasal 14 ayat (1) UUD NRI 1945 ? Bagaimana penjelasan Abolisi menurut pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945

4. GRASI 01

5. Dalam pengertian secara umum , GRASI merupakan suatu pernyataan dari kepala negara yang meniadakan sebagian atau seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana . Grasi dipandang sebagai hak prerogatif yang hanya dimiliki oleh kepala negara. Dalam arti sempit , grasi merupakan peniadaan dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana yang telah memiliki suatu kekuatan hukum yang tetap . Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Pengertian Grasi

6. Bentuk grasi bukan hanya berupa peniadaan hukuman pidana yang telah diputuskan hakim melainkan dapat berupa ; Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana , misal perubahan dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau menjadi pidana penjara selama -lama nya 20 tahun . Pengurangan dari lamanya pidana penjara , pidana tutupan , pidana kurungan atau pidana kurungan sebagai ganti denda atau karena tidak dapat menyerahkan sesuatu benda yang telah dinyatakan sebagai barang sita untuk kepentingan negara seperti yang telah diputuskan oleh hakim. Pengurangan dari besarnya uang denda seperti yang telah dijatuhkan putusannya oleh hakim bagi terpidana .

7. Langkah dan prosedur permohonan grasi berdasarkan uu no 22 tahun 2002 Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Pemberian grasi hanya dapat dilakukan oleh kepala negara yang dibantu pertimbangannya oleh Mahkamah Agung. Yang berhak mendapatkan grasi adalah terpidana , grasi dapat diajukan oleh terpidana atau kuasa hukumnya , keluarga terpidana Permohonan grasi hanya bisa diajukan satu kali

8. Prosedur permohonan grasi berdasarkan uu no 22 tahun 2002 Step 5 Step 6 Step 7 Step 8 Jenis putusan yang dapat diajukan permohonan grasi adalah pidana mati , pidana seumur hidup , dan penjara paling rendah 2 tahun . Apabila terpidana tidak menghadiri sidang putusan hakim maka , panitera berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada terpidana untuk mengajukan permohonan grasi . Permohonan grasi tidak dapat menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana kecuali dalam hal putusan pidana mati . Surat permohonan grasi-terpidana-ketua pengadilan ( melalui Kepala Lembaga permasyarakatan )-MA- presiden .

9. Amnesti 02

10. Pengertian Amnesti Amnesti dalam Bahasa Yunani, yakni amnestia yang berarti pernyataan terhadap orang banyak dalam hal tindak pidana , untuk meniadakan hukum pidana yang timbul dari tindakan pidana tersebut . Amnesti menurut Kamus Hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, ialah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari pemidanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau suatu kelompok perbuatan pidana . Dasar Hukum : Pasal 14 ayat 2 UUD NRI 1945 & Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi

11. Amnesti diberikan oleh Presiden dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Amnesti setelah mendapatkan pertimbangan dari DPR dan diberikan kepada orang yang: sedang atau telah selesai menjalani pembinaan oleh yang berwajib ; sedang diperiksa atau ditahan dalam proses penyelidikan , penyidikan , atau pemeriksaan di depan sidang pengadilan ; telah dijatuhi pidana , baik yang belum maupun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; atau sedang atau telah selesai menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Artinya , pemberian amnesti ini tidak harus mensyaratkan adanya permohonan dari tersangka , terdakwa atau terpidana . Artinya , pada amnesti terdakwa atau terpidana tidak harus mengakui kesalahan atau tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya

12. ABOLISI 03

13. Pengertian Abolisi Abolisi berasal dari bahasa Inggris , “abolition”, yang berarti penghapusan atau pembasmian . Menurut istilah abolisi diartikan sebagai peniadaan tuntutan pidana . Artinya , abolisi merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara , dimana pengadilan belum menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut . Marwan dan Jimmy, definisinya Abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana , serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan . Dasar Hukum : Pasal 14 Ayat (2) UUD NRI 1945.

14. Abolisi diberikan kepada   terpidana perorangan  dan diberikan ketika proses pengadilan sedang atau baru akan berlangsung . Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pemberian abolisi . Abolisi meniadakan tuntutan hukum yang sedang berjalan . Proses hukum yang belum selesai dihentikan . Terduga pelaku pidana otomatis diberi kebebasan dan dapat menjalani hidup selanjutnya sebagaimana orang yang merdeka . Abolisi menghapus semua tuntutan hukuman . Kejaksaan yang biasanya memberikan tuntutan berdasarkan berkas perkara dan bukti pidana yang dimiliki dan telah dikumpulkan . Lanjutan

15. CONTOH KASUS

16. Pemberian Amnesti dan Abolisi Kepada Anggota GAM GAM atau Gerakan Aceh Merdeka merupakan gerakan pemberontakan masyarakat Aceh dengan tujuan separatisme , yang sudah ada sejak tahun 1976 dan memakan korban kurang lebih sebanyak 15.000 jiwa . Diketuai oleh Hasan Di Tirto yang hampir selama 3 dekade . Yang pada akhirnya pihak pemerintah dan GAM menandatangani kesepakatan damai pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filipina. Agar pihak GAM menghentikan pemberontakannya , mereka meminta syarat diberikannya amnesti dan abolisi kepada anggota GAM. Diberikanlah amnesti dan abolisi secara umum oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dibersamai dengan pertimbangan anggota DPR berupa Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002. Diktum pertama Keputusan Presiden No.22 tahun 2005 menyatakan pemberian amnesti dan abolisi secara umum kepada orang yang terlibat GAM, baik didalam negeri maupun diluar negeri.

17. Pemberian Grasi Kepada Annas Maamun Atas Tindak Pidana Korupsi Pada tahun 2019, presiden Joko Widodo memberikan penerimaan grasi terhadap terpidana Annas Maamun atas tindak pidana korupsi . Ia mendapatkan dakwaan kumulatif , dimana dakwaan tidak hanya disebabkan oleh satu perkara , antara lain; 1. Annas Maamun menerima suap $166.100 dari Gulat Manurung terkait kepentingan memasukkan area kebun kelapa sawit dengan luas 2.522 Ha yang berada , 2. Annas Maamun mendapatkan suap sejumlah 500 juta rupiah dari Edison Marudu melalui Gulat Manurung terkait dengan pengerjaan proyek untuk kepentingan perusahaan Edison Marudut di Provinsi Riau, 3. Annas Maamun menerima suap sebesar 3 Miliyar Rupiah dari janji 8 Miliyar Rupiah dari Surya Darmadi melalui Suheri Terta untuk kepentingan memasukkan lahan milik sejumlah anak perusahaan PT. Darmex Argo yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dalam revisi usulan perubahan luas Kawasan bukan hutan Provinsi Riau.

18. Selain itu ia juga terjerat dalam kasus suap lain dengan perannya sebagai pemberi suap terkait pembahasan RADPB Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 dan 2015 kepada anggota DPRD Provinsi Riau. Penerimaan grasi yang diberikan oleh presiden dan atas pertimbangan MA dam Menteri Koordinator Politik Hukum dan keamanan didasarkan pada pada Pasal 6A Ayat 1 dan 2 UU Nomor 5 Tahun 2010 yaitu demi kepentingan manusia , Menteri Hukum dan HAM berwenang meneliti dan melaksanakan proses pengajuan grasi tersebut . Presiden memberikan grasi tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan , yang dimana kondisi kesehatannya yang sudah menurun dan sakit-sakitan . Bentuk grasi yang diberikan oleh presiden adalah dalam bentuk pengursngan jumlah pidana penjara dari 7 tahun menjadi 6 tahun .

19. { Terima Kasih}