HAN_Pertemuan7_Diskresi_AP tujuan syarat

HAN_Pertemuan7_Diskresi_AP tujuan syarat

1. HAN Pertemuan 2 Diskresi Pemerintahan: Tujuan, Syarat, Prosedur, Batasan S1 Ilmu Hukum • Fakultas Hukum ______ • Dosen: ______

2. Capaian Pembelajaran (CP) Menjelaskan definisi dan tujuan diskresi menurut UU 30/2014. Mengidentifikasi syarat materiil dan formil diskresi. Menguraikan prosedur persetujuan/pemberitahuan/pelaporan (Pasal 26–28). Menganalisis batasan & akibat hukum (Pasal 30–31). Menyusun memo diskresi singkat untuk kasus konkret.

3. Definisi Diskresi (UU 30/2014) Keputusan/tindakan pejabat untuk mengatasi persoalan konkret demi kepentingan umum dalam kondisi: aturan memberi pilihan; kosong; tidak lengkap/tidak jelas; terjadi stagnasi.

4. Tujuan Diskresi (Inti) Melancarkan pemerintahan. Mengisi kekosongan & memberi kepastian hukum. Mengatasi stagnasi untuk kemanfaatan & kepentingan umum.

5. Syarat Diskresi – Bagian 1 Sesuai tujuan diskresi (telah teruji). Sesuai AUPB (proporsionalitas, kecermatan, keterbukaan, larangan penyalahgunaan wewenang).

6. Syarat Diskresi – Bagian 2 Alasan objektif (berbasis data/fakta). Tidak timbul konflik kepentingan. Itikad baik (good faith).

7. Prosedur Diskresi: Persetujuan Atasan (Pasal 26) Dokumentasikan maksud, tujuan, substansi, dampak administrasi/keuangan. Ajukan ke atasan; tenggat respon paling lama 5 hari kerja.

8. Prosedur Diskresi: Pemberitahuan (Pasal 27) Untuk keadaan tertentu: sampaikan pemberitahuan lisan/tertulis. Batas waktu penyampaian: paling lama 5 hari kerja sebelum digunakan.

9. Prosedur Diskresi: Pelaporan (Pasal 28) Setelah penggunaan diskresi, sampaikan laporan tertulis. Memuat maksud, tujuan, substansi, dampak.

10. Timeline Singkat Prosedur Pra: Draft memo + bukti → Persetujuan/Pemberitahuan (≤5 hari kerja). Pelaksanaan: tindakan diskresi sesuai keputusan. Paska: Laporan tertulis (≤5 hari kerja) + publikasi info bila perlu (Pasal 29).

11. Batasan & Akibat Hukum (Pasal 30–31) Melampaui wewenang → Tidak sah (void). Mencampuradukkan wewenang → Dapat dibatalkan (voidable). Kelalaian prosedur 26–28 dapat berimplikasi pada dua kategori di atas.

12. Diskresi vs Kebijakan (Beleidsregel) Diskresi = keputusan/tindakan konkret pada kasus spesifik. Kebijakan = pedoman umum internal; bukan selalu keputusan individual. Keduanya harus tunduk pada hukum & AUPB.

13. Diskresi dalam Keadaan Darurat Boleh lebih cepat, namun tetap proporsional & terdokumentasi. Segera lakukan pemberitahuan/pelaporan sesuai pasal. Justifikasi berbasis bukti (foto, data, notulensi).

14. Red Flags & Mitigasi Konflik kepentingan; tekanan eksternal; alasan subjektif tanpa data. Tidak ada jejak persetujuan/pemberitahuan/pelaporan. Mitigasi: checklist AUPB, review hukum internal, konsultasi atasan.

15. Template Ringkas Memo Diskresi Judul & Ringkasan Kasus; Dasar Hukum; Tujuan Diskresi; Analisis Syarat (AUPB, objektif, tanpa konflik, itikad baik); Prosedur (26/27/28) & Timeline; Dampak Administrasi/Keuangan; Rekomendasi & Tindak Lanjut.

16. Studi Kasus 1 (Darurat) Penutupan jalan sementara untuk evakuasi bencana alam. Terapkan tujuan–syarat–prosedur, pilih 26/27 yang tepat, susun memo.

17. Studi Kasus 2 (Kekosongan Hukum) Sistem antrean layanan daring gagal, perlu pengaturan manual sementara. Dokumentasi alasan objektif & AUPB; jalankan prosedur & pelaporan.

18. Uji PTUN terhadap Diskresi (Konseptual) Uji formal: kewenangan & prosedur. Uji materiel: substansi & tujuan kepentingan umum. Uji AUPB: larangan penyalahgunaan wewenang, kepastian hukum, proporsionalitas.

19. Quick Quiz (5 Menit) 1) Sebutkan 3 tujuan diskresi. 2) Bedakan persetujuan (Pasal 26) dan pemberitahuan (Pasal 27). 3) Dua contoh red flags pada penggunaan diskresi.

20. Penutup & Referensi Ringkas UU Administrasi Pemerintahan (pasal terkait diskresi). Doktrin HAN & AUPB. Pedoman internal pengambilan keputusan di instansi publik.