Hasil Rekomendasi Komisi VIIItx power point

hasil

1. Kedaulatan Bahasa Indonesia A Rekomendasi Komisi VIII

2. Komisi VIII TOPIK A: KEDAULATAN BAHASA INDONESIA Hasil Rekomendasi Penguatan Kebijakan a. Penguatan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebagai Instrumen Standar Nasional UKBI sebagai prasyarat karier ASN dan pendidik: Menjadikan hasil UKBI sebagai salah satu indikator peningkatan jenjang karier guru, kepala sekolah, pengawas, serta pejabat struktural dan fungsional, guna meningkatkan mutu komunikasi profesional dan akademik dalam bahasa Indonesia. Tenaga kerja asing wajib memiliki sertifikat UKBI sebagai bukti kemampuan berbahasa Indonesia yang fungsional sebelum bekerja di wilayah NKRI. Integrasi UKBI dengan sistem kepegawaian dan pendidikan nasional, serta interkoneksi dengan sistem digital keuangan negara (SIMPONI). b. Penguatan Sistem Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia Pengawasan dilakukan secara sistemik: dimulai dari sosialisasi regulasi, pemantauan lapangan (objek lanskap dan dokumen), pendampingan lembaga, hingga evaluasi dan penghargaan. Pengawasan berbasis data dan klasifikasi objek bahasa, dilakukan secara bertahap dan terukur dengan melibatkan satuan pendidikan, lembaga pemerintah/swasta, media, dan masyarakat. Penguatan kerangka regulasi daerah (Perda/Pergub/Perbup) menjadi strategi desentralisasi pengawasan bahasa sesuai karakter wilayah. Praktik Baik a. Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Menetapkan UKBI sebagai agenda daerah dalam Renstra Dinas Pendidikan. Menerbitkan surat edaran pelaksanaan UKBI di sekolah, bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Timur. Melaksanakan kegiatan tahunan peningkatan kemahiran guru dan pendampingan pelaksanaan UKBI di sekolah. Memberikan apresiasi dan peringatan kepada sekolah yang melaksanakan dan belum melaksanakan UKBI. b. Provinsi DKI Jakarta Menerapkan dua strategi pengawasan, yakni: - Preventif: koreksi nama-nama papan publik yang tidak sesuai kaidah bahasa Indonesia (contoh: "Simpang Susun Semanggi") - Kuratif: penataan ulang nama dan dokumen publik, seperti “ Jakarta International Stadium” (JIS) menjadi ”Stadion Internasional Jakarta”

3. PERAN TERHADAP KEBIJAKAN KEDAULATAN BAHASA INDONESIA KL Pusat Dinas Provinsi DINAS Kab./Kota Organisasi Profesi/Masyarakat/ Komunitas/Media Menyusun regulasi nasional pemanfaatan UKBI sebagai prasyarat karier ASN dan TKA. Menyusun petunjuk teknis pengawasan penggunaan bahasa. Menyediakan sistem UKBI adaptif dan memperluas akses layanan UKBI daring dan luring. Menyusun instrumen pemantauan, evaluasi, dan penghargaan pengawasan bahasa. Membentuk Panitia Pengawasan Bahasa Indonesia (SK Gubernur), diketuai oleh Sekda. Menyusun jadwal sosialisasi, pemantauan, pendampingan, dan evaluasi tahunan. Mengintegrasikan pelaksanaan UKBI dan pengawasan bahasa ke dalam program daerah. Menindaklanjuti pelaksanaan teknis pengawasan dengan SK Kepala Daerah. Mendorong pelaksanaan UKBI di sekolah, termasuk pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan. Mengembangkan laporan rutin hasil pengawasan sebagai bahan evaluasi kebijakan daerah. Terlibat aktif dalam kepanitiaan pengawasan (MGMP, asosiasi profesi, media lokal). Menjadi penggerak kampanye publik tentang pentingnya berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Berperan sebagai sumber data pengawasan dan penerima pelatihan kebahasaan. Menyediakan ruang publik edukatif (media massa/sosial) untuk mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia yang bermartabat. Hasil Rekomendasi

4. Peningkatan Literasi Berbasis Bahasa dan Sastra B Rekomendasi Komisi VIII

5. Komisi VIII TOPIK B: PENINGKATAN LITERASI BERBASIS BAHASA DAN SASTRA Hasil Rekomendasi Penguatan Kebijakan a. Peningkatan Kompetensi Literasi Guru melalui Wiyata Kinarya Pelatihan wiyata kinarya: model pelatihan kontekstual dan aplikatif berbasis praktik, untuk meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan praktik literasi berkelanjutan di kelas. Integrasi literasi dalam Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan: menjadikan kompetensi literasi sebagai indikator utama evaluasi mutu pembelajaran. b. Penguatan Akses dan Pemanfaatan Buku Bacaan Bermutu Pencetakan dan digitalisasi buku bacaan melalui platform Penjaring dan Budi, untuk memperluas akses bahan literasi di satuan pendidikan dan komunitas. Pemutakhiran data penerima buku dan pelibatan Balai Bahasa dalam fasilitasi distribusi, pelatihan pemanfaatan, dan pendampingan penggunaan bahan bacaan. c. Penjaminan Mutu Literasi dan Pendalaman Aktivitas Membaca Penjaminan mutu program literasi melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Penguatan penghayatan aktivitas membaca: literasi tidak hanya sebatas membaca teks, tetapi menumbuhkan pemahaman kritis melalui ulasan/refleksi bacaan. Program peningkatan kemampuan membaca dasar untuk siswa di daerah 3T berbasis komunitas literasi binaan Badan Bahasa. Praktik Baik a. Dinas Pendidikan Jepara Melaksanakan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Strategi penguatan: menghubungkan pembiasaan membaca dengan capaian Asesmen Nasional dan memperluas pelatihan literasi bagi lebih banyak guru, bukan hanya perwakilan. b. Dinas Pendidikan Payakumbuh Membangun budaya membaca keluarga melalui program "Membaca Satu Jam setelah Magrib“ yang diperkuat surat edaran kepala daerah. Dukungan sekolah dengan kunjungan rutin ke perpustakaan untuk memperkaya literasi anak.

6. PERAN TERHADAP KEBIJAKAN LITERASI BERBASIS BAHASA DAN SASTRA KL Pusat Dinas Provinsi DINAS Kab./Kota Organisasi Profesi/Masyarakat/ Komunitas/Media Menetapkan SK Menteri tentang peran tiap unit utama di Kemendikdasmen dalam program literasi nasional. Menyelenggarakan program pelatihan nasional literasi. Mencetak dan mendistribusikan buku bacaan dan karya sastra bermutu dalam format cetak dan digital. Mengembangkan program nasional peningkatan kemampuan membaca anak melalui komunitas. Membangun sistem penjaminan mutu literasi bahasa dan sastra yang terintegrasi dari pusat hingga daerah. Menyusun program pelatihan literasi berbasis wiyata kinarya bagi guru dan murid sesuai hasil Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan. Memutakhirkan data sekolah penerima buku bahan bacaan literasi setiap tahun. Mengoordinasikan distribusi dan penggunaan buku bacaan bermutu. Melakukan supervisi dan pendampingan literasi untuk SMK Pusat Keunggulan. Melaksanakan pelatihan kompetensi literasi guru secara berkelanjutan. Menyusun program ulasan buku untuk memperdalam penghayatan membaca di sekolah. Menyediakan layanan penguatan membaca bagi siswa yang belum lancar melalui program komunitas. Mengintegrasikan budaya membaca dalam pembelajaran sehari-hari. Membentuk komunitas pendamping literasi dan kampanye membaca bersama keluarga dengan melibatkan para pegiat, relawan, serta komunitas literasi. Menyebarluaskan konten literasi dan refleksi bacaan melalui media sosial, media komunitas, atau media lokal. Membantu distribusi dan fasilitasi akses buku bacaan anak dan karya sastra bermutu. Mendorong terbentuknya agen literasi dari keluarga-keluarga terpilih sebagai model untuk memperluas budaya literasi berbasis komunitas. Hasil Rekomendasi

7. Penguatan Revitalisasi Bahasa Daerah c

8. Komisi VIII TOPIK C: PENGUATAN REVITALISASI BAHASA DAERAH Hasil Rekomendasi Penguatan Kebijakan a. Penguatan Regulasi dan Dukungan Anggaran Mendorong pemerintah daerah dan DPRD untuk menyusun dan menetapkan perda/pergub/perbup/perkot tentang Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Pemerintah pusat mendukung regulasi daerah dengan menerbitkan regulasi payung nasional dan dukungan teknis serta anggaran. Dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota menganggarkan secara khusus kegiatan revitalisasi bahasa daerah dalam program tahunan mereka. b. Pembentukan Infrastruktur Pelindungan Bahasa Daerah Membentuk bidang khusus dalam struktur Dinas Pendidikan yang menangani pelindungan bahasa dan sastra daerah. Menyusun standar kurikulum nasional tentang pembelajaran bahasa daerah sebagai rujukan penyusunan muatan lokal daerah. c. Penguatan SDM Bahasa Daerah dan Kolaborasi Pendidikan Membuka jurusan pendidikan bahasa daerah di perguruan tinggi untuk mencetak tenaga pengajar yang profesional. Memasukkan bahasa daerah sebagai mata kuliah pilihan di semua program studi bahasa di perguruan tinggi. Memberdayakan maestro, budayawan, dan guru utama dalam pembelajaran bahasa daerah di satuan pendidikan. Menyediakan formasi ASN untuk lulusan program studi bahasa daerah sebagai guru bahasa daerah.

9. Komisi VIII TOPIK C: PENGUATAN REVITALISASI BAHASA DAERAH Hasil Rekomendasi Penguatan Kebijakan d. Model Revitalisasi Kontekstual dan Berbasis Komunitas Menyesuaikan model revitalisasi berdasarkan kantong bahasa daerah masing-masing, memperhatikan sebaran geografis, sosiologis, dan kultural. Meningkatkan kolaborasi antara dinas pendidikan, komunitas literasi, dan komunitas budaya lokal dalam membangun aktivitas pelestarian berkelanjutan. e. Perluasan Gerakan Revitalisasi Mengadakan kegiatan serupa FTBI (Festival Tunas Bahasa Ibu) untuk jenjang SMA/SMK sederajat agar kesinambungan pelestarian bahasa berlanjut di usia remaja.

10. Komisi VIII TOPIK C: PENGUATAN REVITALISASI BAHASA DAERAH Hasil Rekomendasi Praktik Baik a. Dinas Pendidikan Kota Surakarta Membentuk Bidang Pengembangan Pendidikan untuk menangani pelindungan bahasa dan sastra daerah. Menganggarkan kegiatan revitalisasi seperti FTBI dan pembinaan komunitas literasi bahasa daerah. b. Kabupaten Sumedang Mengadaptasi model FTBI menjadi kegiatan lokal Pasanggiri yang melibatkan generasi muda daerah dalam pelestarian bahasa Sunda. c. Tapanuli Utara Menerapkan Hari Kamis Berbudaya dan menetapkan Peraturan Bupati tentang kurikulum bahasa daerah. d. Pandeglang, Banten Melakukan pengimbasan hasil pelatihan guru bahasa daerah dengan kolaborasi antara MKKS, MGMP, Asosiasi Pengawas, Korwil, dan komunitas PSB. e. Universitas Sumatera Utara dan Universitas Pasundan Membuka jurusan sastra Melayu dan mata kuliah pilihan bahasa Sunda di perguruan tinggi sebagai bentuk dukungan terhadap revitalisasi bahasa daerah di jenjang pendidikan tinggi.

11. PERAN TERHADAP KEBIJAKAN PENGUATAN REVITALISASI BAHASA DAERAH KL Pusat Dinas Provinsi DINAS Kab./Kota Organisasi Profesi/Masyarakat/ Komunitas/Media Menyusun standar kurikulum nasional pembelajaran bahasa daerah. Membuka jurusan pendidikan bahasa daerah dan menetapkan bahasa daerah sebagai mata kuliah pilihan. Menyusun regulasi nasional untuk mendukung perda/pergub/perbup/perkot bahasa daerah. Memperluas formasi guru bahasa daerah dalam rekrutmen ASN. Mendorong kolaborasi lintas unit utama di Kemendikdasmen (GTK, PDM, Badan Bahasa) untuk peningkatan kompetensi guru bahasa daerah. Membentuk bidang khusus pelindungan bahasa daerah. Menyusun dan menganggarkan program revitalisasi bahasa daerah. Memasukkan muatan lokal bahasa daerah dalam kurikulum sekolah. Memberdayakan maestro dan budayawan dalam pembelajaran. Menindaklanjuti implementasi perda/pergub/perbup/per-kot bahasa daerah. Mengadakan kegiatan revitalisasi sesuai karakter bahasa lokal. Melakukan pelatihan guru bahasa daerah bekerja sama dengan komunitas dan perguruan tinggi. Menyesuaikan model revitalisasi dengan kantong-kantong bahasa daerah. Menjadi mitra aktif dalam pelestarian bahasa daerah melalui pendidikan nonformal. Mengembangkan komunitas atau perkumpulan pelestari bahasa daerah. Berpartisipasi dalam FTBI atau kegiatan literasi budaya lokal. Menyebarluaskan nilai bahasa daerah melalui media sosial, media lokal, atau kegiatan budaya. Hasil Rekomendasi

12. Terima Kasih Petik bunga di tepi taman Dirangkai indah untuk kekasih Rekomendasi sudah disampaikan Kami mengucapkan