Hijau Putih Geometris Profesional Seminar Proposal Presentasi.pdf

perpajakan

1. KELOMPOK 3
Pembukuan, Pencatatan,
Pemeriksaan, dan Penyidikan

2. Anggota Kelompok 3
DIAN LESTARI
MUH. ARYA SUDARMIN
MUH. KHAIRY HAMDI
MUH. HAMDAN RAHMAN
NUR AISYAH PRATIWI
NUR ILMAH
NURUL FADILAH SALAM
PUTRI AULIAH ISRAWATI

3. Apa itu Pembukuan &
Pencatatan?
Suatu proses pencatatan
yang dilakukan secara
teratur untuk
mengumpulkan data
keuangan (harta, kewajiban,
modal, penghasilan, biaya),
yang ditutup dengan
penyusunan Laporan
Keuangan berupa Neraca
dan Laporan Laba Rugi.
Pembukuan Pencatatan Perbedaan Utama
Pengumpulan data secara
teratur mengenai peredaran
atau penerimaan bruto
dan/atau penghasilan bruto
sebagai dasar untuk
menghitung jumlah pajak
yang terutang.
Pembukuan adalah bentuk
administrasi keuangan yang
lengkap dan kompleks ,
sementara pencatatan
adalah bentuk administrasi
yang lebih sederhana.

4. Siapa yang Wajib
Melakukan Pembukuan &
Pencatatan?
Yang Wajib Menyelenggarakan PEMBUKUAN:
Wajib Pajak Badan (PT, CV, Firma, Koperasi, Yayasan, dll.) tanpa terkecuali.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dengan peredaran bruto > Rp4,8 Miliar per tahun.
Yang BolehMenyelenggarakan PENCATATAN:
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas dengan peredaran bruto ≤ Rp4,8 Miliar per tahun.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas (contoh: karyawan).

5. Syarat dan Prinsip
Penyelenggaraan Pembukuan
Itikad Baik:
Pembukuan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan
mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
Standar Teknis:
Wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab,
satuan mata uang Rupiah, dan disusun dalam Bahasa Indonesia.
Pengecualian untuk menggunakan bahasa dan mata uang asing dapat diberikan
dengan izin Menteri Keuangan.

6. Syarat dan Prinsip
Penyelenggaraan Pembukuan
Prinsip Taat Asas (Konsisten):
Diselenggarakan dengan prinsip taat asas, yaitu menggunakan metode pembukuan
dan stelsel (akrual atau kas) yang sama dari tahun ke tahun.
Kelengkapan Minimum:
Setidaknya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya, serta penjualan dan pembelian.
Penyimpanan:
Seluruh buku, catatan, dan dokumen dasar pembukuan wajib disimpan selama 10
tahun di Indonesia.

7. PenghitunganSecaraJabatan:
DJP berhak menetapkan pajak terutang
secara jabatan (official assessment) ,
seringkali menggunakan Norma Penghitungan
Penghasilan Neto (NPPN).
Potensi Merugikan WP:
Jumlah pajak yang ditetapkan bisa lebih tinggi
dari kondisi sebenarnya dan dapat memicu
sengketa pajak.
Konsekuensi Jika Tidak Melakukan
Pembukuan/Pencatatan
Sanksi Administrasi:
Dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan pajak , denda, atau bunga.
Kehilangan Hak:
Wajib Pajak dapat kehilangan hak untuk
mengajukan restitusi (pengembalian kelebihan
pajak) atau kompensasi kerugian.

8. Pemeriksaan Pajak
(Definisi & Tujuan)
Definisi
Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data serta bukti yang dilaksanakan secara
objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Instrumen Pengawasan
Merupakan instrumen pengawasan utama DJP dalam sistem self-assessment untuk memverifikasi
kebenaran SPT yang dilaporkan WP dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya.
Tujuan Utama:
•Menguji dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya.
•Memberikan kepastian hukum mengenai besarnya pajak terutang.
•Mencegah dan mendeteksi tindak pidana perpajakan, seperti penggelapan pajak.

9. Jenis Pemeriksaan:
Pemeriksaan Lapangan: Dilakukan di
tempat usaha, tempat tinggal, atau lokasi
relevan lainnya milik Wajib Pajak.
Pemeriksaan Kantor: Dilakukan di kantor
DJP , di mana Wajib Pajak diminta hadir
dan membawa dokumen pendukung.
Jenis dan Proses Pemeriksaan
Alur Proses Pemeriksaan:
Dimulai dengan penerbitan Surat Perintah
Pemeriksaan (SP2).
Penyampaian temuan melalui Surat
Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP).
Wajib Pajak diberi hak untuk menanggapi
dan menghadiri Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan (closing conference).
Hasil akhir dituangkan dalam Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP), yang menjadi dasar
penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

10. Penyidikan (Eskalasi ke
Ranah Pidana)
Definisi:
Serangkaian tindakan oleh penyidik pajak untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat
terang suatu tindak pidana di bidang perpajakan dan menemukan tersangkanya.
Kapan Dilakukan:
Dilakukan apabila dari hasil pemeriksaan atau data lain ditemukan adanya bukti permulaan atau
dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
Contoh Dugaan Tindak Pidana:
•Sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar/tidak lengkap.
•Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP.
•Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
•Melakukan rekayasa pembukuan atau pencatatan untuk menghindari pembayaran pajak.

11. Pembedaan Sanksi Berdasarkan Niat:
Karena Kelalaian/Kealpaan (Pasal 38 UU
KUP): Tidak menyampaikan SPT atau
menyampaikan SPT yang isinya tidak
benar karena lalai. Sanksi lebih ringan:
kurungan maksimal 1 tahun dan/atau
denda maksimal 2x pajak terutang.
Karena Kesengajaan (Pasal 39 UU KUP):
Sengaja tidak menyampaikan SPT,
memalsukan data, atau tidak menyetor
pajak yang telah dipungut. Sanksi lebih
berat: penjara 6 bulan - 6 tahun dan
denda 2x - 4x pajak terutang.
Ketentuan Pidana & Prinsip
Ultimum Remedium
Prinsip Ultimum Remedium (Upaya
Terakhir):
Hukum perpajakan Indonesia menganut
prinsip bahwa pemidanaan adalah upaya
terakhir.
WP yang sedang menjalani Pemeriksaan
Bukti Permulaan (Bukper) diberi
kesempatan untuk mengakui kesalahan,
melunasi kekurangan pajak ditambah
sanksi denda, agar proses tidak
dilanjutkan ke tahap penyidikan

12. Kesimpulan
Pembukuan & Pencatatan adalah fondasi fundamental kepatuhan dalam
sistem self-assessment , dengan kewajiban yang dibedakan berdasarkan skala
usaha Wajib Pajak.
Pemeriksaan adalah instrumen pengawasan utama DJP yang bersifat
administratif untuk menguji kebenaran dan kepatuhan pelaporan pajak WP.
Penyidikan adalah proses penegakan hukum pidana yang dilakukan jika
terdapat bukti permulaan adanya tindak pidana perpajakan yang merugikan
negara.
Ketiga instrumen ini merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum untuk
memastikan sistem perpajakan berjalan secara adil, jujur, dan transparan.

13. TERIMA
KASIH