HUKUM TATA NEGARA BAB bahan ajar perkuliahan

hukum tata negara

1. HUKUM TATA NEGARA BAB VIII Negara ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

2. Soehino (1985) menyebut, abad XVIII Sebelum Masehi sudah berdiri negara Babylonia, negara Mesir dan negara Assyria yang pemerintahannya dipimpin secara absolut. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. ‘Negara Polis’ (Negara Kecil) di Athena Yunani menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah negara. Polis yang dimaksud merupakan benteng di sebuah bukit. Dari bukit itu orang-orang kemudian berkumpul, lalu mendapatkan perlindungan, merasa kehidupannya aman dan nyaman. Dari polis itu mereka membentuk organisasi yang mengatur hubungan antara satu dengan lainnya. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

4. Aristoteles dalam bukunya politica menyatakan, tujuan negara adalah keadilan. Keadilan dalam pemikiran Aristoteles merupakan syarat mutlak terselenggaranya sebuah negara. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

5. Tujuan dan fungsi negara, secara umum negara merupakan alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan. Cukup sandang, pangan, dan setiap warga negara merasa aman dalam menjalani hidupnya, memiliki pekerjaan yang layak dengan memperoleh upah yang sesuai standar hidup, serta terjamin hak-hak dasarnya termasuk hak menyampaikan pendapat . ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

6. negara juga didirikan untuk tujuan memperluas kekuasaan dan menyelenggarakan ketertiban hukum. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

7. •Unsur-unsur Negara Negara dibentuk melalui sistem ketatanegaraan yang terdiri dari unsur- unsur berikut. •Teritorial atau Wilayah Negara •Penduduk atau Rakyat •Pemerintahan •Pengakuan dari Negara lain ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

8. -Teori Terbentuknya Negara •Teori Kontrak Sosial Teori ini beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat itu sendiri. •Teori Ketuhanan (Teokrasi) Dalam teori teokrasi, raja mengklaim bahwa mereka adalah wakil Tuhan di dunia yang mempertanggung jawabkan kekuasaannya hanya kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. •Teori Kekuasaan Teori ini disebut juga dengan teori kekuatan. Menurut teori ini negara terbentuk karena dominasi negara kuat terhadap negara lemah melalui penjajahan. Terbentuknya negara karena terjadinya pertarungan kekuatan di mana pemenang memiliki kekuatan untuk membentuk sebuah negara. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

9. •Teori Hukum Alam Teori alam menganggap bahwa ada hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. •Bentuk-bentuk Negara Dalam sejarah kenegaraan terdapat dua bentuk negara, yakni bentuk Negara Kesatuan dan bentuk Negara Federasi. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

10. •Fungsi Negara Dalam negara kekuasaan (power state) fungsi negara ditafsirkan untuk kepentingan kekuasaan. Sebaliknya bagi negara sejahtera (welfare state) fungsi negara diarahkan pada upaya-upaya untuk mencapai kesejahteraan. Secara umum fungsi negara adalah: •Melaksanakan ketertiban, antara lain mencegah bentrokan- bentrokan dalam masyarakat. •Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, dan •Mempertahankan negara dari serangan luar. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

11. •Warga Negara dan Kewarganegaraan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara diartikan sebagai penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. sedangkan kewarganegaraan adalah hal yang berhubungan dengan warga negara; keanggotaan masyarakat sebagai warga negara. Sebutan lain yang sering juga digunakan untuk menunjuk identitas seorang warga negara adalah rakyat. Adakah perbedaan antara kata warga negara dengan rakyat? ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

12. •Sistem Kewarganegaraan Siapakah yang disebut warga negara dalam suatu negara? Terdapat tiga kriteria yang dapat dirujuk untuk mengetahui siapa warga negara itu, yakni kriteria berdasarkan kelahiran, kriteria perkawinan, dan kriteria naturalisasi. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

13. Kriteria atas dasar kelahiran dibagi ke dalam dua hal, yaitu ius sanguinis (asas keibu-bapakan) dan ius soli (tempat kelahiran). Istilah tersebut berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum, dalil, atau pedoman (ius) dan negeri, tanah, atau daerah (soli). Sementara sanguinis dapat dimaknai dengan darah atau hukum darah (law of the blood) atau dapat diartikan sebagai kewarganegaraan menurut orangtua (ibu-bapak) yang menurunkan kewarganegaraan seseorang, misalnya, seseorang yang dilahirkan oleh orangtua yang berkewarganegaraan Indonesia, maka anak yang lahir dengan sendirinya akan berkewarganegaraan Indonesia. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

14. Kriteria berdasarkan tempat kelahiran (ius soli) adalah kriteria yang menetapkan bahwa seseorang menganut kewarganegaraan menurut tempat di mana ia dilahirkan. Sementara kriteria berdasarkan naturalisasi diperuntukkan bagi orang asing, yakni suatu cara bagi orang asing (luar negeri) untuk memperoleh kewarganegaraan dari negara yang diinginkannya. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

15. •Hak dan Kewajiban Kewarganegaraan Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara seimbang agar tidak terjadi kesenjangan. Di antara hak warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut: •Hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak(Pasal 27 ayat 2). •Hak warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (Pasal 28D ayat 1). •Warga negara wajib mentaati hukum dan pemerintahan. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” (Pasal 27 ayat 1). ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

16. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau