HUKUM TATA NEGARA. bahan ajar perkuliahan

htn

1. HUKUM TATA NEGARA BAB VII Pemerintahan Daerah ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

2. Tidak semua negara kesatuan memerlukan untuk membentuk daerah yang berotonomi.Apabila negara tersebut tidak luas wilayahnya atau penduduknya relatif terbatas, maka negara tersebut tidak perlu adanya daerah otonom. Hal ini terjadi pada Republik Singapura, Kesultanan Brunei Darussalam, Keamiran Qatar, Bahrain. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

3. Berbeda dengan negara yang relatif luas, jumlah penduduk lebih banyak dan keragaman suku/etnis, maka diperlukan pembentukan daerah otonom, di mana daerah otonom ini diberi/dilimpahi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangganya sendiri. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

4. Pemberian kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangga sendiri ini akan memperingan tugas-tugas pemerintah pusat (asas ini disebut asas desentralisasi, yang mengandung pengertian adanya pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada suatu daerah otonom untuk mengurus urusan pemerintahan dimaksud). ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

5. Daerah otonom yang kemudian sering disebut dengan daerah saja, adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

6. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

7. Asas pembantuan atau asas mede bewind, yaitu asas di mana adanya penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas- tugas tertentu. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

8. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau No. Asas Dekonsentrasi Asas Desentralisasi Asas Pembantuan 1. Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum Penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasar asas otonomi. Penugasan dari Pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 2. Tidak ada perpindahan atau penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah otonom. Ada perpindahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom Tidak ada perpindahan kewenangan dari pusat ke daerah 3. Anggaran oleh pemerintah pusat (APBN) Anggaran oleh APBD Anggaran disediakan oleh yang menugasi

9. •Kewenangan Pemerintah Pusat ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau No. Urusan Pemerintahan Pengertian 1. Absolut urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. 2. Konkuren urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. 3. Umum urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

10. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pembuatan Perda (Peraturan Daerah) memiliki beberapa batasan yang terkait dengan materi muatan, kewenangan, dan proses pembentukan. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum. Materi muatan pidana dalam Perda juga memiliki batasan tertentu. Perda Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat memuat ketentuan pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50 juta.

11. •Daerah Khusus/Istimewa Keistimewaan suatu daerah yang diakui oleh undang-undang, selama ini terbatas pada empat daerah provinsi saja, yaitu Aceh, Jakarta, Yogyakarta, Papua. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

12. UUD NRI Tahun 2000, di mana Pasal 18B ayat (1) merupakan materi tambahan dalam konstitusi. Bunyi pasal itu adalah negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

13. contoh otonomi khusus Aceh : Pasal 16 angka (2) berbunyi: Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh, merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh antara lain: •Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama; •Menyelenggarakan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam; ASSOC. PROF. DR.. IR. H. SUPARTO, S.H.,S.IP., MM., M.SI., M.H. Fakultas Hukum Universitas Islam Riau