Hukum tata negara Online fakultas hukum .ppt

hukum

2. REKOMENDASI BACAAN
1.Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi &
Konstitusionalisme Indonesia, Sekjen &
Kepaniteraan MK RI, Jakarta
2.------------------------, 2014, Pengantar Ilmu Hukum
Tata Negara, PT Rajaagrafindo Persada, Jakarta
3.Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata
Negara , UI Press , Jakarta
4.Ni’matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara
Indonesia, Rajawali Press, Jakarta
5.B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, Hukum Tata
Negara Indonesia, Univ. Atmajaya Yogyakarta
6.Yuniarto, Selayang Pandang Sumber-sumber Hukum Tata
Negara di Indonesia, Yogyakarta .

3. BAB I
ISTILAH DAN PENGERTIAN
A.Istilah Hukum Tata Negara
Istilah Hukum Tata Negara dalam bahasa Perancis dengan
istilah Droit Constitutionnel, dalam bahasa Ingris disebut
Constitusional Law, dalam bahasa Jerman dan Belanda
Hukum Tata Negara disebut Staatrecht
Dalam kepustakaan Belanda istilah Staatsrecht, mempunyai
dua arti yakni staatsrecht in ruimere zin (dalam arti luas)
staatsrecht in engere zin (dalam arti sempit).
HTN dalam arti luas yang terdiri dari HTN dalam arti sempit
di tambah dengan HAN,
HTN dalam arti sempit adalah HTN pada waktu tertentu atau
hukum tata negara positif suatu negara.

4. Di Inggris pada umumnya dipakai istilah constitusional Law,
untuk menunjukan arti yang sama dengan HTN. dg alasan
bahwa dalam HTN unsur konstitusi lebih menonjol, dan
istilah State law, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa
hukum negaranya lebih penting.

Djokosoetono lebih menyukai penggunaan istilah
Verfassungslehre (Teori Konstitusi) dari pada verfassungrecht.
Istilah Verfassungslehre inilah yang nantinya akan menjadi
dasar untuk mempelajari verfassungrecht, terutama mengenai
hukum tata negara positif, yaitu hukum tata negara Indonesia.

5. B. Pengertian HTN
Perkataan “Hukum Tata Negara” berasal dari perkataan
“Hukum”, “Tata” dan “Negara “ yang di dalamnya
dibahas mengenai urusan penataan negara.
Tata yang terkait dengan tertib adalah order yang biasa
diterjemahkan sebagai “tata tertib”.
Tata Negara berarti sistem penataan negara, yang berisi
ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan
substansi norma kenegaraan.

6. Lanjut
Dengan perkataan lain ilmu hukum tata Negara dapat
dikatakan merupakan cabang ilmu hukum yang
membahas mengenai:
1.tatanan struktur ketatanegaraan ,
2.mekanisme hubungan antar struktur-struktur
organ kenegaraan,
3. serta mekanisme hubungan antara struktur
Negara dengan warga negara.
Sebagai ilmu, HTN mempunyai obyek penyelidikan dan
mempunyai metode untuk melakukan penyelidikan.
Menurut Burkens, obyek penyelidikan HTN adalah
system pengambilan keputsan (dalam) negara, sbgmana
distrukturkan dlm hukum positif.

7. Lanjut
Sistem pengambilan keputusan dapat ditemukan dalam
berbagai hukum (tata negara) positif, seperti dalam UUD
(konstitusi) , UU, Peraturan Tata Tertib berbagai lembaga
negara.
Contoh pembentukan cabinet oleh pembentuk cabinet.
Setelah pembentuk cabinet (cabinet transformateur)
diangkat oleh kepala negara (Presiden, Raja/Ratu,
Kaisar, Yang Dipertuan Agung), badan tersebut
melaksanakan tugasnya menjadi obyek penyelidikan
HTN.

8. Pengertian hukum tata Negara terdapat perbedaan
pendapat di antara para ahli hukum tata negara.
Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-
masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka
anggap penting yang menjadi titik berat perhatiannya.
Di bawah ini beberapa definisi hukum tata negara
menurut para ahli antara lain:
Van Apeldorn mendefinisikan:
HTN dalam arti luas juga mengenai Hukum Tata
Usaha Negara. HTN dalam arti sempit menunjukan
orang-orang yang memegang kekuasaan pemerintahan
dan batas-2 kekuasaannya.

.

9. Paul Scolten mendefinisikan:
HTN adalah hukum yang mengatur organisasi pada
negara, bahwa organisasi negara itu yang mencakup:
kedudukan organ dalam negara, hubungan hak dan
kewajiban, serta tugas masing-masing .
A.V. Dicey mendefinisikan
HTN adalah segala peraturan yang berisi secara
langsung atau tidak langsung tentang peambagian
kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu
Negara.

10. Lanjut
Logeman, mendefinisikan:
Hukum Tata Negara adalah hukum yang
mengatur organisasi Negara. Negara merupakan
organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam
hubungannya satu dengan lainnya serta
keseluruhannya, maka dalam arti yuridis negara
merupakan organisasi dari jabatan-jabatan.

11. Donner mendefinisikan:
HTN : merupakan kunci dan puncak dari tata hukum.
Dikatakan Puncak karena hukum tata Negara menetapkan
garis besar dari tata hukum, seperti umpamanya
menetapkan apa muatan undang-undang, peraturan
pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya, apa
ruang lingkup kewenangan hukum.
Dikatakan Kunci, karena Hukum Tata Negara mengatur
mengenai hubungan kekuasan antara manusia yaitu antar
para anggota warga Negara di satu pihak dengan manusia-
manusia yang mengemban satu jabatan , sehingga
diberikan kekuasaan itu pada pihak lain.

.

12. Kusumadi Pudjosewojo, mendefinisikan:
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur:
1.Bentuk Negara ( kesatuan/federal)
2.Bentuk Pemerintahan ( Republik/ monarchi)
3.Menunjukan masyarakat hukum atasan maupun
bawahan beserta tingkatan-tingkatannya, serta
menegaskan wilayah dari lingkungan rakyat dari
masyarakat-masyarakat hukum itu.
4.Alat perlengkapan ( yang memegang kekuasaan
penguasa) dari masyarakat hukum itu beserta
susunan ( terdiri dari seseorang atau sejumlah orang),
wewenang, tingkatan, hubungan dari dan antar alat
perlengkapan itu .

13. Sudardi :

HTN adalah
seperangkat aturan yang mengatur negara sebagai
organisasi kekuasaan.
Ilmu Hukum Tata Negara adalah
ilmu yang mempelajari hukum konstitusi dari dimensi
politik, sosial dan ekonomi.
Ilmu Negara mempelajari negara pada umumnya,
Ilmu HTN mempelajari negara tertentu.

14. lanjut
Ilmu Negara mempelajari Aliran Pikir Negara dan
Hukum, teori kenegaraan, doktrin kenegaraan sejak
zaman Yunani Kuno sampai abad modern dan
seterusnya.
ILMU HTN mempelajari negara tertentu.
HTN setiap negara mrpk penerapan aliran pikir negara
dan hukum (APNH) dari ilmu negara.
Oleh karena itu setiap negara mempunyai HTN sendiri-
sendiri yang berbeda satu dengan negara lain.

15. C. Fungsi dan Ruang Lingkup Kajian HTN
HTN mempunyai fungsi: sebagai
a.Dasar hukum pembentukan SOTK NKRI
(Struktur Organisasi dan Tata Kerja)
b.Dasar hukum pembentuakn SHN I (Sistem
Hukum Nasional Indonesia)
c.Dasar hukum pembentukan sistem
kesejahteraan sosial

16. Ruang lingkup kajian HTN
Prof. Mr. Burkens

Obyek penyelidikkan ilmu hukum tata Negara adalah
system pengambilan keputusan (dalam) Negara,
sebagaimana diatur dalam HTN positif.
Dengan demikian system pengambilan keputusan
tersebut dapat kita temukan dalam berbagai hukum
(tata Negara) positif, seperti dalam UUD, UU,
Peraturan tata tertib berbagai lembaga-lembaga
Negara, konvensi.

17. Prof. Mr. Belinfante
Tidak membatasi dalam hukum positif saja .
artinya yang tidak diatur dalam hukum positifpun
merupakan obyek penyelidikan ilmu hukum tata
Negara.
A.M. Donner
Obyek penyelidikan ilmu hukum tata Negara
adalah penerobosan Negara dengan hukum .
artinya Negara sebagai organisasi (kekuasaan
jabatan, rakyat) diterobos oleh aneka ragam
hukum.

18. Logeman
Ruang Lingkup HTN Indonesia

Ilmu hukum tata Negara menyelidiki hal-hal antara
lain :
a.Jabatan-jabatan apa yang terdapat di dalam
susunan kenegaraan tertentu;
b.Siapa yang mengadakannya
c.Bagaimana cara mem perlengkapi mereka
dengan pejabat-pejabat;
d.Apa yang menjadi tugasnya [lingkungan
pekerjaan]
e.Apa yang menjadi wewenangnya;
f.Perhubungan kekuasaannya satu sama lain

19. Ruang lingkup atau obyek HTN/Ilmu HTN
(Sudardi)
adalah Negara Republik Indonesia, dalam hal ini
adalah seperangkat aturan yang mengatur
organisasi Negara Republik Indonesia.
Seperangkat aturan HTN Indonesia meliputi :
a.Proklamasi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di
Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945,
merupakan Aturan Pertama;

20. Lanjut
b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang terdiri atas :
1. Pembukaan yang menetapkan:
a)Asal mula atau pembentukan Negara Indonesia;
b)Tujuan Negara;
c)Pembentukan pemerintahan Negara dalam
susunan Negara;
d)Prinsip UUD; dan
e)Aturan Dasar atau Dasar Negara sebagai
pengaturan Cita Hukum (Rechtsidee);

2. Pasal-pasal merupakan penjabaran Dasar Negara
sebagai Hukum Dasar;

21. Lanjut
c. Undang-Undang Organik;
d. Peraturan Perundang-Undangan di bawah
Undang-Undang Organik sebagai aturan
pelaksanaannya;
e. Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Putusan
Mahkamah Agung di bidang HTN;
f. Perjajian Internasional;
g. Konvensi Hukum Tata Negara
h. Hukum Adat di bidang HTN; dan
I. Nilai agama, budaya, alhlak mulia, dan moral.

22. Lanjut
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia
yang kemudian dilaksanakan pengaturannya
dengan Undang-Undang Dasar Negara Repulik
Indonesia merupakan awal pengembangan
HTN/Ilmu HTN.
Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia
yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta atas nama
bangsa Indonesia, di Jakarta, pada tanggal 17
Agustus 1945 lafalnya sebagai berikut.

23. Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
kemerdekaan Indonesia.
 
Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan
lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

 
Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia,

SOEKARNO-HATTA
 
 

24. Proklamasi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia
secara hukum merupakan Aturan Pertama.
Artinya, secara kenyataan politik maupun secara hukum
sebelum ada Hukum Nasional Indonesia yang ada adalah
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Aturan Pertama berfungsi:
menetapkan dan menyatakan kepada bangsa-bangsa di
dunia bahwa:
1.telah lahir sebuah negara sebagai subyek Hukum
Internasional; dan
2.pengaturan pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya.

25. Proklamasi Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia inilah
yang memfasilitasi penetapan:
1.Pembentukan Negara Republik Indonesia
2.Tujuan negara;
3. Dasar Negara merupakan Pokok-pokok pikiran yang
mewujudkan cita-cita hukum (Reichtsidee);
4.Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia; dan
5.Pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dalam suatu
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dalam rangka pencapaian tujuan Negara Republik
Indonesia.
 

26. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, menentapkan
bahwa:
“…, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar
Negara Indonesia, … .”, mengandung makna
bahwa:
pelaksanaan Proklamasi Kebangsaan
Indonesia sebagai Aturan Pertama diatur dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara
Indonesia.

27. Lanjutan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus
1945 dan diberlakukan kembali dengan Dektrit
Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan
secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
Susunannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal II
Aturan Tambahan bahwa : “Dengan ditetapkannya
perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.”

28. D.Metode mempelajari HTN
metode yuridis dogmatis
metode yuridis sosiologis
metode yuridis histories
metode perbandingan.
E. Hubungan HTN dengan cabang ilmu lain
HTN dengan Ilmu Negara
Ilmu Negara mempelajari mengenai teori/asas-asas
mengenai Negara. Ilmu negara merupakan pengantar
untuk mempelajari HTN, HAN dan Hukum
Internasional Publik. (Ilmu negara-nilai teoritisnya)
ilmu negara disebut sebagai seinwissenschaft


 

29. Lanjut
HTN mengkaji mengenai praktek /implementasi dari
teori-teori ilmu Negara dalam suatu Negara melalui
hukum. HTN merupalan Normwissenschaft
HTN dengan Ilmu Politik
Untuk mengetahui kaidah hukum yang mengataur
Negara sebagai organisasi kekuasaan dibutuhkan
ilmu politik, BARENT mengatakan :
HTN ------- kerangka tulang manusia
Politik ------- darah dan daging yang melekat
disekitarnya.

30. HTN dengan Ilmu Sosial lainnya
Ilmu hk yang mempelajari dan mengatur negara
sebagai organisasi tidak mungkin memisahkan diri
secara tegas dengan kehidupan masyarakat.
Menurut Wiryono Prodjodikoro: seorang sarjana
hukum, untuk memperdalam pengetahuannya dalam
bidang HTN, ada baiknya mempelajari ilmu sosial
sebagai penunjang bagi ilmu hukum tata negara
seperti; ilmu sosiologi, ilmu sejarah, ilmu ekonomi,
antropologi dsb.

31. Hubungan HTN dengan HAN
HTN mengatur mengenai struktur organisasi Negara, lembaga-
lembaga Negara, serta tugas dan kewenangannya.
HAN mengatur bagaimana cara menggunakan hak dan
kewajibannya serta akibat hukumnya.
OPPENHEIM mengatakan:
HTN mengatur Negara dalam keadaan diam
HAN mengatur Negara dalam keadaan bergerak
Hubungan HTN dengan Hukum Internasional Publik
Keduanya sama-sama menelaah dan mengatur mengenai
organisasi negara.
HI Publik mempelajari dan mengatur hubungan-hubungan
eksternal dari negara,
HTN berurusan dengan aspek hubungan yang bersifat internal
dalam negara

32. BAB II
SUMBER HUKUM HTN
A.Pengertian Sumber Hukum
Sumber hukum dlm bhs Inggris disebut dengan Source
of Law pengertian tempat dari mana asal muasal suatu
nilai atau norma tertentu berasal.
Berbeda dengan perkataan “dasar hukum” , “landasan
hukum” ataupun “payung hukum”,
yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan
atau perbuatan hukum tertentu sehingga dianggap sah
atau dibenarkan secara hukum.

33. Dalam perspektif ilmu hukum, sumber hukum
dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu
Pertama, sumber hukum dapat diartikan sebagai asal
dan tempat ditemukannya hukum , atau sumber
pengenalan hukum (kenbron van recht) yang dikenal
dari bentuknya (sumber hukum formil)
Kedua, sumber hukum dapat diartikan sebagai asal
nilai-nilai yang menyebabkan timbulnya atau lahirnya
hukum (welbron van het recht) seperti nilai moral,
etika, hubungan sosial kemasyarakatan dsb. (sumber
hukum materiil)

34. Menurut E. Utrecht sumber hukum dibedakan menjadi sumber
hukum formil dan materiil.
sumber hukum dalam arti formil adalah sumber hukum yang
dikenal dari bentuknya. Karena bentuknya itu
menyebabakan hukum berlaku umum, diketahui dan ditaati,
yang termasuk dalam kategori sumber hukum formil di
antaranya undang-undang, perjanjian antar Negara,
yurisprudensi, dan kebiasaan.
Sumber Hukum dalam arti materiil adalah diartikan sebagai
tempat dari mana materi hukum itu berasal, sumber hukum
materiil ini merupakan factor pembentuk hukum, seperi
hubungan social, situasi social ekonomi, pandangan
keagamaan dan kesusilaan dan lain-lain.

35. B. Macam-macam Sumber Hukum Tata Negara
a) Sumber hukum materiil hukum tata negara
adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah
hukum tata Negara.
sumber hukum yang termasuk sumber hukum materiil
adalah:
1.Dasar dan pandangan hidup bernegara.
2.Kekuatan-kekuatan politik yang berpengaruh pada
saat merumuskan kaidah-kaidah HTN

36. Lanjut
Sumber hukum materiil menurut Jazim tidak hanya Pancasila
sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, termasuk
juga nilai-nilai agama, nilai-nilai proklamasi, nilai-nilai
kebudayaan dan adat istiadat yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum negara adalah karena
sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat.
Sedangkan pada alenia satu sampai tiga Pembukaan
UUD 1945 juga memuat pernyataan sekaligus
penjabaran dari nilai-nilai Proklamasi dan oleh karena itu
Proklamasi dan Pancasila berkedudukan sama sebagai
sumber dari segala sumber hukum negara.

37. b) Menurut Jimly Asshiddiqie:
sumber hukum formil harus mempunyai salah satu
bentuk sebagai berikut:
1.bentuk produk legislatif atau produk regulasi
tertentu (regel)
2.bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang
mengikat para pihak (contract, treaty)
3.bentuk putusan hakim (Vonnis)
4.bentuk-2 putusan administrasi (beschikking) dari
kewenangan administrasi negara.

38. Jimly Assiddiqie menyebutkan ada tujuh macam
sumber hukum formil adalah sebagai berikut:
1. Nilai-nilai konstitusi yang tidak tertulis.
2. UUD yang terdiri dari Pembukaan dan Pasal-2
3. Peraturan perundang-undangan
4. Yursiprudensi.
5. Konvensi Ketatanegaraan.
6. Doktrin Ilmu Hukum
7. Hukum Internasional

39. C. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia
1. Sejarah Pengaturan Sumber Hukum
Sejak berlakunya UUD 1945, sumber hukum dan hierarkhi
peraturan perundangan mengalami perkembangan dan
perubahan-perubahan yakni sebagai berikut:
　
　　　
a. Surat Presiden kepada Ketua DPR No. 2262/HK/59, hal:
Bentuk Peraturan-2 Negara, tanggal 20 agustus 1959, dan
No: 3639/HK/59, hal: Penjelasan atas bentuk
peraturan-2 Negara, tanggal 36 Nopember 1959, dan Surat
MPR kepada Presiden No 1168/U/MPR/61 tanggal 12
Mei 1961, perihal Penentuan Tata Urutan Perundang-
undangan Republik Indonesia.

40. b. Dalam Memorendum DPR-GR tanggal 9 Juni
1966 yang telah dikukuhkan dengan Ketetapan
MPRS No XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No
V/MPR/1973, tentang Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia.
c. Ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan .
d. Undang-undang No 10 tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
e. Undang-undang No 12 tahun 2011 tentang
pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
yang sekarang masih berlaku

41. 2. Sumber Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan UU No
12 tahun 2011
a. Pengertian Peraturan Perundang-undangan
Pasal 1 angka (2) peraturan perundangan-undangan
adalah “ peraturan yang tertulis yang memuat norma
hukum yang mengikat secara umum, dibentuk atau ditetapkan
oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.
b. Sumber hukum
Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber
hukum negara.
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam
peraturan perundang-undangan.

42. D. Jenis dan Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan
Pasal 7 ayat (1) Jenis dan hierarkhi peraturan
perundang-undangan
1.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945
2.Ketetapan MPR RI
3.Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti
Unang-undang
4.Peraturan Pemerintah.
5.Peraturan Presiden,
6.Peraturan Daerah Provinsi,
7.Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

43. Lanjut
Pasal 8, jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI,
Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD
Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat .
Pasal 97, menagtur mengenai jenis keputusan meliputi: Keputusan
Presiden, Keputusan Pimpinan MPR, Keputusan Pimpinan DPR,
Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan pimpinan MK, Keputusan
pimpinan Ketua BPK, Keputusan Ketua KY, Keputusan Kepala
BPK, Keputusan Gubernur BI, Keputusan Menteri, Keputusan
Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga.

44. Tabel : Sumber Hukum Dan Jenis Hierarkhi Peraturan Perundang-undangan
berdasarkan : UU No 12 tahun 2011
Pasal 2 Pancasila merupaka sumber dari segala sumber Hukum Negara.
Pasal 3 UUD Negara RI tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan
Pasal 7 Pasl 8 Pasal 97
Jenis dan Hierarkhi Peraturan lainnya Jenis Keputusan

1. Undang-undang Dasar Peraturan MPR Keputusan Presiden,
Peraturan DPR, Keputusan Pimpinan MPR,
Peraturan DPD, Keputusan Pimpinan DPR, ,
Keputusan Pimpinan DPD,
Negara RI tahun 1945 Peraturan MA, Keputusan Pimpinan DPD,
Peraturan MK, Keputusan Ketua MA,
Peraturan KY, Keputusan Ketua MK
Peraturan BPK, Keputusan Ketua KY
2. Ketetapan MPR RI Keputusan Kepala BPK,
Peraturan BI, Keputusan Kepala Lembaga
3. UU/ Perpu
Peraturan Menteri, Keputusan Ketua Komisi,
4. Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri,
Peraturan Badan/Lembaga/ Keputusan Pimpinan DPRD Prop,
5. Peraturan Presiden komisi Keputusan Gubernur,
Peraturan DPRD Prov Keputusan Pimpinan DPRD Kab
6. Peraturan Daerah /Kota
Provinsi Peraturan Gubernur
Peraturan DPRD Kab/Kata
7. Peraturan Daerah Peraturan Bupati/Walikota
KabupatenkKota Peraturan Desa

45. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan
mengandung beberapa prinsip;
1.Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di
bawahnya.
2.Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya
harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
3.Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi tingkatannya.

46. Lanjut
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut,
diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajad.
5. Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur
materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan
walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa
peraturan yang lama itu dicabut.
6. Peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang
lebih khusus harus diutamakan dari peraturan perundang-
undangan yang lebih umum. (Lex specialis derogat Lex
generalis)

47. BAB III
ASAS-ASAS HUKUM TATA NEGARA
A.Pengertian Asas-asas HTN
Rangkaian istilah “Asas-asas Hukum Tata Negara”
memberi petunjuk bahwa materi ini merupakan pengantar
mata kuliah HTN. Oleh karena itu obyek yang akan dibahas
dalam asas-asas HTN pada dasarnya tidak berbeda dengan
obyek yang dibahas dalam HTN.
Menurut Logemann, setiap peraturan hukum pada
hakekatnya dipengaruhi oleh dua unsur penting;
1.Unsur riil karena sifatnya yang konkrit, bersumber dari
lingkungan tempat manusia itu hidup, seperti tradisi atau
sifat-sifat yang dibawa manusia sejak lahir dengan
perbedaan jenisnya;
2.Unsur idiil karena sifatnya yang abstrak, bersumber dari diri
manusia itu sendiri yang berupa akal pikiran dan perasaan.

48. Lanjut
Bangunan hukum yang bersumber pada perasaan
manusia disebut asas-asas hukum (beginselen),
sedangkan yang bersumber pada akal/pikiran manusia
disebut pengertian-pengertian hukum (begrippen)
Pengertian-pengertian yang terdapat dalam HTN pada
umumnya bersifat tetap,
Sedangkan asas-asasnya seringkali berubah-ubah karena
pandangan hidup masyarakat yang berbeda-beda.

49. Lanjut
Contoh : bangunan demokrasi dalam HTN dapat dilihat dari
segi pengertiannya maupun dari segi asasnya.
Pengertian demokrasi: suatu pemerintahan dimana
rakyat ikut memerintah baik secara langsung maupun
tidak langsung.
Asas demokrasi : tergantung pandangan hidup
masyarakatnya
Asas demokrasi yang hidup di Indonesia ialah kekeluargaan untuk
mengabdi pada kepentingan bersama (keputusan lazim dilakukan
dengan musyawarah untuk mufakat). Bagi masyarakat Barat asas
demokrasi yang berlaku berbeda karena masyarakatnya yang
individualistis. (keputusannya didasarkan pada perhitungan
jumlah suara yang terbanyak).

50. B. Asas-asas HTN
1. Asas Pancasila
Setiap negara didirikan atas dasar falsafah tertentu.
Oleh karena setiap negara mempunyai falsafah yang
berbeda.
Falsafah : merupakan perwujudan dari keinginan dan
watak rakyat dan bangsanya. Segala aspek
kehidupan bangsa tersebut harus sesuai dengan
falsafahnya.
Pancasila diputuskan BPUPKI sebagai dasar negara.
Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber
hukum materiil.

51. Pembukaan UUD 1945 mengandung empat pokok
pikiran
Pertama, “Negara melindungi segenap bangsa indonesia......dengan berdasar
atas persatuan.....”. Aliran pengertian negara persatuan
Kedua, “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat”
Aliran pikiran keadilan sosial.
Ketiga : negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan
permusyawaratan perwakilan. Aliran pemikiran kedaulatan rakyat
Keempat : Negara berdasar atas ketuhanan YME menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradap. Aliran pikiran negara berdasar atas Ketuhanan
YME
Keempat pokok pikiran tsb merupakan pancaran dari pandangan dan dasar
falsafah negara Pancasila.

52. 2. Asas Negara Hukum
Istilah negara hukum terjemahan langsung dari rechsstaat,
mulai populer di Eropa sejak abad XIX, dari sistem hukum
Civil Law (Roman Law) karakternya adalah Administratif
sedangkan Istilah The Rule of Law, populer dalam bukunya
AV. Dicey yang berkarakter Judicial
Konsep rechstaat dan the rule of law terdapat perbedaan meski
dalam perkembangannya terdapat saling melengkapi dan kedua
konsep mempunyai tujuan utama yaitu pengakuan dan
perlindungan HAM.

53. Elemen Penting dari negara hukum (rechtsstaat) (FJ.
Stahl)
- Mengakui dan melindungi HAM
- Pembagian kekuasaan
- Pemerintah berdasarkan atas UU/ asas legalitas
- Pengadilan Administrasi Negara
Elemen Penting dari negara hukum (the rule of law) A.V.
Dicey
- Supremasi Hukum
- Adanya persamaan di depan hukum
- Mengakui dan melindungi HAM

54. Konsep Negara Hukum yang dinamis atau konsep Negara
Hukum Material sebagaimana dirumuskan International
Comission of Jurist pada Konferensi di Bangkok pada tahun
1965 ;
1.Perlindungan konstitusional
2.Adanya badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
3.Adanya pemilihan umum yang bebas
4.Adanya kebebasan menyatakan pendapat
5.Adanya kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6.Adanya pendidikan kewarganegaraan
Paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan paham
kerakyatan atau demokrasi sebab pada akhirnya, hukum yang
mengatur dan membatasi kekuasaan negara.

55. Penegasan Indonesia adalah negara hukum
dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
sebagai berikut:

"Negara Indonesia adalah negara hukum".
Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya
kesewenang- wenangan dan kekuasaan baik yang
dilakukan oleh alat negara maupun rakyatnya.
Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang
komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

56. Sesungguhnya yang memimpin dalam penyelenggaraan
negara adalah hukum itu sendiri, sesuai dengan prinsip
"the rule of law, and not of man" yang sejalan dengan
pengertian 'nomocratie', yaitu kekuasaan yang dijalankan
oleh hukum,'nomos'.
Konsep Negara Hukum Pancasila
1)Ada hubungan antara Agama dan negara
2)Bertumpu pada Ketuhanan YME
3)Kebebasan beragama dalam arti positif
4)Menolak atheisme dan komunisme, adanya asas
kekeluargaan dan kerukunan

57. Ciri-ciri Negara Hukum Pancasila
Keserasian hubungan antara pemerintah
dan rakyat berdasar asas kerukunan
Hubungan fungsional yang proposional
antara kekuasaan-kekuasaan negara
Prinsip penyelesaian sengketa secara
musyawarah dan peradilan merupakan
sarana yang terakhir
Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

58. 3. Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi
Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya dalam negara
Indonesia adalah rakyat. Pelaksanaan kedaulatan rakyat
diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang
ditetapkan dalam hukum dan konstitusi.
Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen
hukum,
1.efektifitas dan keteladanan kepemimpinan,
2.dukungan sistem pendidikan masyarakat,
3.serta basis kesejahteraan sosial ekonomi yang berkembang
makin merata dan berkeadilan.

59. Lanjut
Pasal 1 ayat (2) mengenai Prinsip kedaulatan rakyat
(democratie) dan Pasal 1 ayat (3) kedaulatan hukum
(nomocratie) diselenggarakan secara beriringan sebagai dua
sisi mata uang yang sama.
Maka Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 menganut pengertian
bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang
demokratis (democratische rechstaat) :
"Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan
dalam peraturan perundang-undangan"

60. Istilah Negara hukum yang demokratis
terdapat dalam Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945,
•Konsep negara hukum yang demokratis
mempunyai dua kandungan makna, yaitu
kandungan demokrasi sebagai sebuah asas
sistem politik yang menyangkut metoda
atau cara dalam pengambilan putusan dan
kandungan hukum yang didalamnya terdapat
nilai substantif yaitu adanya penghargaan
terhadap hak konstitusional setiap warga
negara.

61. Dengan demikian dalam konsep negara hukum
demokrasi terkandung makna yang saling
membatasi yaitu
sebuah demokrasi yang dibatasi oleh hk
baik prosedur maupun substansinya, dan
hk yg hanya diperoleh melalui suatu proses
demokrasi.
Dua unsur ini harus disinkronkan secara sinergik.
Penonjolan demokrasi saja hanya akan
menimbulkan supremasi mayoritas dan
supremasi minoritas, sedangkan penonjolan
hukum akan menimbulkan sistem otoriter.

62. 4. Asas Negara Kesatuan
Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 “Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan yang berbentuk
Republik”.
Negara Kesatuan adalah konsepsi tentang
bentuk negara, dan
Republik adalah konsepsi mengenai bentuk
pemerintahan yang dipilih dalam kerangka
UUD 1945.

63. Lanjut
Dalam negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan
tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap di tangan
pemerintah pusat
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
'negara persatuan dalam arti:
1)sebagai negara yang warga negaranya erat bersatu,
yang;
2)mengatasi segala paham perseorangan ataupun
golongan yang ;
3)menjamin segala warga negara bersamaan
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa
terkecuali.

64. 5. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip Check and Balances
Dalam UUD 1945 setelah Perubahan:
1.Kedaulatan rakyat itu ditentukan dibagikan secara horisontal
dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi
kekuasaan-kekuasaan yang dinisbatkan sebagai fungsi lembaga-
lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu
dengan yang lain berdasarkan prinsip checks and balances.
2.secara teoritis terjadi perubahan fundamental dalam sistem
ketatanegaraan, yaitu sistem yang vertikal hierarchis dengan
prinsip supremasi MPR menjadi horisontal fungsional dengan
prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi antar
lembaga negara (checks and balances).

65. Lanjut
Aspek perimbangan kekuasaan mengenai hubungan Presiden
dan DPR, Presiden dan Mahkamah Agung terdapat dalam
perubahan Pasal 13 dan Pasal 14 UUD 1945.
Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan
negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-
baiknya.

66. BAB: IV
KONSTITUSI DAN UUD NKRI TAHUN1945
A . KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME
1 . Istilah Dan Pengertian Konstitusi dan UUD
Paham Aristoreles yang membedakan istilah Politea dengan
Nomoi, politea diartikan sebagai konstitusi , sedangkan nomoi
adalah undang-undang.
Diantara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yaitu bahwa
politea mengandung kekuasaan yang lebih tinggi dari pada nomoi.
Konstitusi dengan istilah lain Constitusion atau Verfassung
dibedakan dari UUD atau Grundgeset ,
pengertian konstutusi itu kemudian disamakan dengan UUD,
karena pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua
peraturan hk tertulis demi mencapai kesatuan hk, kesederhanaan
dan kepastian hukum.

67. Subhi Rajab Mahmassani mengatakan ;
Bangsa Barat menyebut Undang-undang Dasar itu Konstitusi
(Constitutio) berasal dari bahasa Latin dan dulu istilah ini
dipergunakan untuk perintah-perintah Kaisar Romawi
(Constitution Principum), kemudian ia digunakan di Itali untuk
menunjukan Undang-undang Dasar (dirritio constututionalle),
dan dari sana tersebar kata-kata konstitusi ini di berbagai negara
Eropa.
Kata “dustur” atau Undang-undang dalam bahasa Arab berasal
dari bahasa Persia yang pada asalnya berarti himpunan undang-
undang Raja, dengan perintah inilah Daulah Usmaniah
menggunakannya bagi himpunan undang-undang bagi mereka,
sedangkan untuk Undang-undang Dasar mereka menggunakan
al-Masyrutiyah , karena Raja dibatasi oleh syarat-syarat
tertentu yang tercantum di dalamnya.

68. Beberapa ahli hukum yang mendukung
membedakan antara konstitusi dengan UUD dan
ada yang mendukung persamaan antara konstitusi
dengan UUD.
Penganut paham yang membedakan pengertian
konstitusi dengan Undang Undang Dasar antara lain
Herman Heller dan F. Lassalle.
Pendapat Herman Heller tersebut dapatlah
disimpulkan bahwa pengertian undang-undang dasar
itu peraturan dasar yang tertulis saja. Sedangkan
konstitusi tidak hanya bersifat yuridis semata-mata,
tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis.

69. F. Lassalle dalam bukunya Uber Verfassungsweven, membagi
konstitusi dalam dua pengertian, yaitu :
1. Pengertian sosiologis atau politis (sosiulogische atau politische
begrip).
Konstitusi adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang
nyata (dereele machtsfactoren) dalam masyarakat. Jadi
konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-
kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara.
Kekuasaan tersebut di antaranya : raja, parlemen, cabinet,
pressure groups, partai politik, dan lain-lain, itulah
sesungguhnya konstitusi;
2. Pengertian yuridis (yuridische begrip) , konstitusi adalah suatu
naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi
pemerintahan.

70. Lanjut
Dari pengertian sosiologis dan politis, ternyata
Lassalle menganut paham bahwa konstitusi
sesungguhnya mengandung pengertian yang lebih
luas dari sekedar Undang Undang Dasar.
Namun dalam pengertian yuridis, Lassalle
terpengaruh pula oleh paham kodifikasi yang
menyamakan konstitusi dengan Undang Undang
Dasar.
Para penyusun Undang Undang Dasar 1945
menganut pemikiran sosiologis di atas, sebab dalam
penjelasan UUD 1945 dikatakan bahwa :“Undang
Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari
hukumnya dasar negara itu”.

71. Lanjut
UUD ialah hukum dasar yang tertulis, di samping
UUD itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis,
ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan
terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara,
meskipun tidak tertulis”.
L.J Van Apeldoorn telah membedakan dengan jelas
antara keduanya ; grondwet (undang-undang dasar)
adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi,
constitution (konstitusi) memuat baik peraturan
tertulis maupun yang tidak tertulis.
Dalam kepustakaan Belanda memang diadakan
pembedaan antara pengertian UUD dengan konstitusi.

72. Menurut E.C.S. Wade dalam bukunya "Constitutional
Law" UUD adalah naskah yang memaparkan rangka dan
tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu
negara dan menentukan pokok-pokoknya cara kerja
badan-badan tersebut.
Jadi pada dasarnya setiap sistem pemerinahan diatur dalam
suatu undang-undang dasar.
Penganut paham modern yang tegas-tegas menyamakan
pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar
antara lain Sri Soemantri M,
mengartikan konstitusi sama dengan undang-undang
dasar, hal ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan
di sebagian besar negara-negara dunia termasuk di
Indonesia.

73. Pendapat tersebut mengikuti pemikiran yang
disampaikan oleh James Bryce dan C.F. Strong .
James Bryce mengatakan bahwa pengertian
konstitusi dapat disederhanakan rumusannya
sebagai kerangka negara yang diorganisasi dengan
dan melalui hukum, dalam mana hukum
menetapkan:
1.Pengaturan mengenai lembaga-lembaga yang
permanen;
2.Fungsi dari alat-alat perlengkapan;
3.Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan;

74. C.F.Strong melengkapi pendapat James Bryce yaitu
konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu
kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan:
1.Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas);
2.Hak-hak yang diperintah;
3.Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah
(menyangkut didalamnya masalah hak asasi
manusia)

75. Lanjut
Istilah Undang-undang Dasar di Indonesia merupakan terjemahan
dari istilah grondwet , yang dalam kepustakaan Belanda selain
grondwet juga dipergunakan istilah contitutie . kedua istilah
tersebut menurut Sri Sumantri mempunyai arti yang sama.
Konstitusi adalah peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis,
sedangkan UUD merupakan bagian tertulis dalam konstitusi.
Walaupun demikian tidak ada konstitusi yang memasukkan semua
peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan
pemerintahan, karena konstitusi hanya memuat prinsip-prinsip
pemerintahan yang fundamental saja.
Karakteristik yang demikian agar tidak mudah diubah karena
perkembangan zaman dan masyarakat.

76. Konstitusi menurut Miriam Budiardjo adalah
sebagai
Suatu piagam yang menyatakan cita-2 bangsa dan
merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa.
Di dalamnya terdapat aturan pokok yang berkaitan
dengan kedaulatan, pembagian kekuasaan, lembaga-2
negara, cita-cita dan ideologi negara, masalah
ekonomi dsb.
Maka konstiusi adalah
himpunan peraturan-2 pokok mengenai
penyelenggaraan pemerintahan dlm suatu
masyarakat yang berkaitan dengan organisasi
negara, kedaulatan negara, pembagian
kekuasaan dsb

77. Lanjut
Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa istilah
konstitusi bagi banyak sarjana politik merupakan
sesuatu yang lebih luas dari UUD , yaitu keseluruhan
dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun
tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masya-
rakat.

78. B. UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DALAM SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
•Naskahnya dipersiapkan oleh Dokuritzu Zyunbi Tyosa Kai (baca:
Dokuritsu Jiunbi Cosakai, diterjemahkan sebagai Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK) yang dibentuk
pada 29 April 1945 oleh Pemerintah Jeppang sebagai pelaksanaan
janji Kemerdekaan, dilantik pada 28 Mei 1945.
• BPUPK : 62 anggota, diketuai KRT Rajiman Wedyodiningrat dan
wakilnya Hibangase Tosio.
• Persidangan dibagi dlm 2 periode; 29 Mei – 1 Juni 1945 dan 10
Juli – 17 Juli 1945.
• Dalam kedua sidang, pembicaraan fokus pada pembentukan
sebuah NEGARA MERDEKA

79. PERIODE
SIDANG
TANGGAL POKOK BAHASAN KETERANGAN
I 29 Mei-1 juni
1945
Dasar Negara Prof Mr. Soepomo, Mr.
Muhammad Yamin 7 Ir.
Soekarno mengajukan
pendapatnya tentang
Dasar Negara. 1 juni
Soekarno mengajukan
Pancasila
Antara Sidang I
dan Sidang II
22 Juni 1945 Dihasilkan Piagam Jakarta
pada 22 Juni 1945
II 10-17 Juli
1945
Antara lain ttg
bentuk negara,
wilayah negara,
rancangan UUD
Disepakati wilayah
negara adalah ex Hindia
Belanda
Sidang Dokuritsu Junbi Cosakai

80. C. UUD 1945 DAN PAHAM NEGARA INTEGRALISTIK
Mr. Soepomo dalam pidato di Sidang BPUPKI 31 Mei 1945
menyatakan bahwa cita negara yang sesuai dengan Indonesia
adalah negara Integralistik.
Negara Integralistik menurut Soepomo lebih tepat dari pada negara
individual liberalistis atau negara yang didasarkan pada kelas
sebagaimana diperlihatkan negara komunis.
Mr Soepomo seorang ahli hukum adat, telah meyakini bahwa
kesatuan antara pemimpin dan rakyat adalah karakter bangsa
Indonesia, sebagaimana juga dijumpai di Jerman dan Jepang.
Pendapat Soepomo mendapat dukungan IR. Soekarno dan
anggota2 BPUPKI beretnis Jawa sedangkan,
Hatta dan Yamin menginginkan bahwa Negara Indonesia yang akan
terbentuk tetap mengedepankan hak-hak individu, sehingga UUD
harus memuat jaminan hak-hak asasi manusia.

81. D. PERDEBATAN DALAM PENYUSUNAN NASKAH
UUD 1945
Soepomo menyampaikan Tiga Teori (aliran) tentang Negara di
depan Sidang BPUPK pada Tanggal 31 Mei 1945:
1.Teori Individualis (Thomas Hobes, John Locke, Rouseou,
Herbert Spenser, Harold Laski) bahwa negara itu terdiri atas dasar
perseorangan. Negara ialah masyarakat hukum (legal society) yg
disusun atas kontrak seluruh individu dalam masyarakat (masyarakat
yg berdasarkan individualisme) di negara2 Eropa dan Amerika.
2. Teori Golongan dari Negara (Class Theory) Oleh Marx, Engels
dan Lenin. Negara ialah alatnya golongan yg mempunyai kedudukan
ekonomi yg kuat untuk menindas golongan2 yg lemah secara
ekonominya.(dalam negara Kapitalis kaum Borjois menindas kaum
buruh). Oleh karenanya Marxis menganjurkan revolusipolitik dari
kaum buruh untuk merebut kekuasaan negara agar kaum buruh
dapat ganti menindas kaum burjuis.

82. 3. Teori Integralistik (Spinosa, Adam Muler, Hegel)
Negara ialah tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau
golongan, tetapi menjamin kepentingan rakyat seluruhnya sebagai
persatuan. Negara ialah suatu masyarakat yg integral, segala
golongan, segala bagian dan segala anggotanya berhubungan
erat satu dengan yang lain dan merupakan persatuan masyarakat
yang organis.
Aliran pikiran (Staatidee=cita negara) Negara Integralistik : Negara
yang bersatu dengan seluruh rakyatnya yang mengatasi seluruh
golongan-golongan dalam lapangan apapun.
Negara Integralistik – Cita Negara Kekeluargaan – Cita Negara
Persatuan
Penjelasan UUD 1945 Bahwa Teori Bernegara Bangsa Indonesia
tidak menggunakan Teori Trias Politika tetapi Menggunakan Teori
Bernegara dari bangsa Indonesia : ‘Kedaulatan (kekuasaan) itu
tidak dapat dipisah-pisahkan. Kedaulatan itu ada di tangan
rakyat yg diserahkan pelaksanaan sepenuhnya oleh MPR, yg
dilaksanakan se-hari2 oleh Presiden karena presiden sebagai
mandataris MPR.

83. Catatan : Dengan adanya Perubahan UUD 1945 (1999 – 2002)
Teori tentang Kekuasaan Dalam Negara menggunakan Teori Trias
Politika (pemisahan kekuasaan) dengan sistem Check and Balances
Sehingga Perubahan UUD 1945 dapat dimaknai sebagai
perubahan Aliran Pemikiran mengenai Negara dan Hukum dari
BPUPK menjadi Aliran Pemikiran mengenai Negara dan Hukum
oleh MPR dalam Sidang antara Tahun 1999 – 2002.
Pro Kontra Negara Integralistik Soepomo
Pro :Konsep Negara Integralistik adalah pandangan asli
Bangsa Indonesia.
Contra:Konsep Negara Integralistik menjadikan UUD 1945
cenderung melahirkan kekuasaan otoriter.
Pandangan lain: Konsep Integralistik harus diletakkan dlm konteks
ruang dan waktu saat itu dimana bangsa Indonesia menolak
segala sesuatu yg bernuansa kolonial/Barat termasuk
demokrasi liberal.

84. UUD 1945 : Konstitusi Tertulis sementara

Pidato Ketua PPKI Soekarno 18 Agustus 1945 : UUD
1945 adalah Revolutie Gronwet, nanti kita akan memiliki
UUD yang lebih baik
Ratulangi : UUD 1945 perlu disempurnakan
Aturan Tambahan Pasal II : “Dalam enam bulan
setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat ini terbentuk,
Majelis bersidang untuk menetapkan Undang-undang
Dasar.
Tgl 2 September 1945 dibentuk kabinet pertama
dibawah tanggungjawab Presiden Soekarno. menganut
sistem presidensiil. Akan tetapi,
Tgl 14 November 1945 Pemerintah mengeluarkan
Maklumat berisi perubahan sistem kabinet dari
presidensiil ke sistem parlementer

85. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS)
1949
Latar Belakang:
Perang Dunia II berakhir: Jepang menjadi negara kalah perang.
Kerajaan Belanda hendak kembali menjajah dengan taktik mendirikan
negara kecil di Sumatera, Negara Indonesia Timur, Negara
Pasundan, Negara Jawa Timur dsb serta melancarkan Agresi Militer I
(1947) dan Agresi II (1948)
Tgl 23 Agustus – 12 November 1949 diadakan Konferensi Meja
Bundar di The Hague (Den Haag).
Hasil Konferensi;
Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
1.Menyerahkan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal; a) piagam
penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Pemerintah
RIS; b) Status UNI; c) Persetujuan perpindahan.
2.Mendirikan uni antara RIS dengan Kerajaan Belanda.

86. Undang-undang Dasar Sementara 1950
Negara RIS tidak bertahan lama. Negara RI, Negara Indonesia
Timur, dan Negara Sumatera Timur menggabungkan diri menjadi
satu wilayah Republik Indonesia.
Tgl 19 Mei 1950 Pemerintah RIS dan pemerintah RI sepakat
membentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dibentuk Panitia untuk merancang UUD. UUDS resmi berlaku 17
Agustus 1950
Pasal 134 UUDS: “Konstituante bersama pemerintah menyusun
suatu UUD RI yang akan menggantikan UUDS 1950.
Pemilihan Umum 1955 : Memilih Konstituante
• Desember 1955 Pemilu memilih Konstituante untuk membentuk
UUD
•1956-1959 Konstituante bersidang untuk membuat UUD yg tetap
• Dlm kurun waktu 3 thn (1956-1959) Konstituante berhasil merumus
kan sejumlah pasal, ttp tidak bersepakat mengenai Dasar Negara.

87. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Presiden Soekarno menyatakan Majelis Konstituante
gagal, ia mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 : membubarkan
Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945
Dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh DPR
Dituangka dalam Keputusan Presiden No. 150 Tahun
1959.
UUD 1945 Setelah Dekrit mengalami sakralisasi (era
Orde Baru) :
1.tidak boleh dirubah, walau UUD 1945 bersifat sementara.
2.Tap MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum yg dpt
mempersulit perubahan UUD 1945
3.Kekuasaan mengalami stagnasi selama 32 tahun
4.UUD 1945 yang sentralistik dan executive heavy
5.Pelanggaran berbagai HAM.

88. BAB V
PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Diawali Dengan Adanya Tuntutan Reformasi al;
1.Perubahan UUD 1945
2.Penghapusan Doktrin Dwi Fungsi ABRI
3.Penegakan Supremasi Hukum, penghormatan HAM dan
pemberantasan KKN
4.Otonomi Daerah, desentralisasi hubungan Pusat dan Daerah
5.Mewujudkan Kebebasan Pers
6.Mewujudkan kehidupan demokrasi.
UUD 1945 Sebelum Perubahan Terdiri atas:
Pembukaan
Batang Tubuh
-16 bab
-37 pasal
-49 ayat
-4 pasal Aturan Peralihan
-2 ayat Aturan Tambahan
Penjelasan

89. Latar Belakang Perubahan UUD 1945
1.Kekuasaan yang tertinggi di tangan MPR
2.Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden
3.Pasal-pasal yg terlalu ”luwes” shg dpt menimbulkan multi
tafsir
4.Kewenangan pada Presiden mengatur hal2 penting
dengan UU
5.Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara
negara belum cukup di dukung ketentuan konstitusi
Dasar Hukum Perubahan UUD 1945
Pasal 3, Pasal 37 dan
Ketetapan MPR No. IX/MPR/1999

90. Tujuan Perubahan UUD 1945
Menyempurnakan aturan dasar, mengenai:
1.Tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan
memperkokoh NKRI berdasarkan Pancasila
2.Mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat
3.Perlindungan HAM
4.Penyelenggaraan Negara secara demokratis antara lain mmelalui
pembagian kekuasaan secara tegas.
5.Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan
bangsa
Naskah yg menjadi obyek perubahan : Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yg ditetapkan pada
tanggal 18 Agustusn1945 dan diberlakukan kembali pada tanggal 5
Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli
1959 oleh DPR sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara
Nomor 75 Tahun 1959

91. Proses perubahan diawali dengan adanya:
•Sidang Istimewa MPR RI 1998 : diterbitkan tiga
Ketetapan MPR
•Tiga Ketetapan tsb tidak secara langsung
merubah UUD 1945 tetapi telah menyentuh materi
muatan UUD 1945
•Tiga Ketetapan MPR tsb mendorong kehendak
melakukan perubahan UUD 1945 mulai dari
masyarakat, pemerintah , dan kekuatan sosial
politik, termasuk partai politik.

92. Tiga Ketetapan MPR Pada Sidang Istimewa
MPR RI 1998
1.Ketetapan MPR No. VIII/MPR/1998 tentang
Pencabutan TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang
Referendum.
2.Ketetapan MPR No. XIII/MPR/1998 tentang
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil
Presiden Indonesia.
3.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang
HAM, ketetapan ini menyempurnakan ketentuan
HAM yg terdapat dalam UUD 1945, seperti Pasal
27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2)

93. Kesepakatan Dasar Perubahan UUD 1945
1.Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945
2.Tetap mempertahankan NKRI
3.Mempertegas sistem presidensiil
4.Penjelasan UUD 1945 yg memuat hal-hal normatif, akan
dimasukkan dalam pasal-pasal
5.Melakukan perubahan dengan cara adendum
Pembukaan UUD 1945 : Memuat dasar filosofis dan
normatif yg mendasari seluruh pasal dlm UUD 1945.
Pembukaan mengandung staatsidee berdirinya NKRI,
tujuan negara yang harus dipertahankan

94. Lanjut
Kesepakatan untuk mempertahankan NKRI
didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan
adalah bentuk yg ditetapkan sejak awal berdirinya
negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk
mewadahi ide persatuan bangsa yg majemuk
ditinjau dari berbagai latar belakangnya.
Kesepakatan mempertegas sistem presidensiil
bertujuan untuk memperkukuh sistem
pemerintahan yg stabil dan demokratis yg dianut
oleh Negara Republik Indonesia dan pada tahun
1945 telah dipilih oleh para pendiri negara.

95. Lanjut
Peniadaan Penjelasan dimaksudkan
menghindarkan kesulitan dlm menentukan status
Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata
urutan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan bukan produk BPUPK dan PPKI.
Perubahan dg cara adendum artinya
perubahan dilakukan dg tetap mempertahankan
naskah asli dan naskah perubahan-perubahan
UUD 1945 diletakkan melekat pada naskah asli

96. PERUBAHAN MATERI PERUBAHAN KETERANGAN
Pertama (disahkan
dlm SU MPR-RI 19
Oktober 1999)
Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat(1)
ayat(2), Pasal 13 ayat (2) ayat (3),
Pasal 14 ayat (1) ayat (2), Pasal 15,
Pasal 17 ayat (2) ayat (3), Pasal 20
ayat (1) s/d ayat (4), dan Pasal 21
Keseluruhan berisi
16 ayat 16 butir
ketentuan dasar
Kedua (disahkan dlm
sidang Tahunan MPR-
RI tanggal 18 Agustus
2000)
Mencakup 27 Pasal yg tersebar
dlm 7 bab, yaitu Bab VI tentang
Pemerintahan Daerah, Bab VII
tentang DPR, Bab IXA Tentang
Wilayah Negara, Bab X tentang
Warga Negara dan Penduduk, Bab
XA Tentang HAM, Bab XII Tentang
Pertahanan dan Keamanan
Negara, Bab XV tentang Bendera,
Bahasa, Lambang Negara serta
Lagu Kebangsaan.
27 pasal tsb isinya
mencakup 59 butir
ketentuan yg
mengalami
perubahan atau
bertambah dg
rumusan
ketentuan baru
sama sekali
PERUBAHAN UUD 1945

97. PERUBAHAN MATERI PERUBAHAN KETERANGAN
Ketiga
(disahkan 9
november 2001)
Bab I tentang Bentuk Negara dan
Kedaulatan, Bab II tentang MPR, Bab III
tentang Kekuasaan Pemerintahan Negra,
Bab V tentang Kementerian Negara , Bab
VIIA tentang DPD, Bab VIIB tentang
Pemilu, BabVIIIA tentang Badan Pemeriksa
Keuangan
Paling luas
cakupannya terdiri
dari 7 bab, 23 pasal,
68 butir
ketentuan/ayat.
Secara kuantitatif
lebih besar
perubahan, sec
kualitatif perubahan
sangat mendasar
Keempat
(disahkan 19
Agustus 2002)
dlm Sidang
Tahunan MPR-
RI
Antara lain ditetapkan bahwa UUD NRI
Tahun 1945 sebagaimana telah dirubah
dengan Perubahan I, II, III, IV adalah UUD
NRI tahun 1945 yg ditetapkan pd tanggal
18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali
dengan dekrit presiden 6 Juli 1959 serta
dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli
1959
Mencakup 19 pasal
termasuk satu pasal
yang dihapus

98. Tahun 2004 Merupakan Awal HTN Baru Berdasarkan
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
A. Pembentukan lembaga negara Perwakilan Rakyat
yaitu : DPR, DPD dan DPRD diatur dalam UU No 22
Tahun 2004 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD dan DPRD telah diganti dengan UU No. 27 Tahun
2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan terakhir
dengan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD
dan DPRD (UU MD3)
B. Pembentukan Lembaga Negara Kepresidenan
(Presiden dan Wakil Presiden) yang dipilih oleh rakyat
sec. langsung berdasarkan UU No. 23 Tahun 2003
Tentang Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden, dan terakhir
dengan UU No. 42 Tahun 2008

99. Lanjut
C. Pengaturan Kekuasaan Kehakiman dengan UU No. 4
Tahun 2004, dan terakhir dengan UU N0. 48 Tahun 2009.

Pembentukan Lembaga Negara pelaku kekuasaan
kehakiman Yaitu :
Mahkamah Agung dengan UU No. 5 Tahun 2004 serta
Mahkamah Konstitusi dengan UU No. 24 Tahun 2003
dan terakhir dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 beserta badan-
badan peradilan yang ada dibawah MA seperti:
Peradilan Umum,
Peradilan Agama,
Peradilan Militer dan
Peradilan TUN, serta diikuti peradilan-peradilan
khusus.

100. Lanjut
D. Pembentukan Lembaga Negara di Daerah berupa
Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Pemerintah Daerah
dan DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dengan UU No. 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir
dengan UU N0 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
E. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih
tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut
Undang-undang Dasar ini Pasal I Aturan Peralihan
F. Semua lembaga negara yg ada masih tetap berfungsi
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum
diadakan yg baru menurut UUD ini. Pasal II Aturan
Peralihan.

101. Beberapa Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Rangka
Disiplin Berkonstitusi
•Nama Resmi Konstitusi adalah : Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal II Aturan Tambahan )
• Dengan menggunakan Istilah Perubahan bukan Amandemen,
sebagaimana digunakan dalam; BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG DASAR (Pasal 37)
• Perubahan dilakukan dengan cara addendum yaitu naskah asli UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibiarkan utuh sementara
naskah perubahan diletakkan (ditambahkan) setelah naskah asli.
• Dengan demikia naskah resmi UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945 terdiri atas lima bagian :
a.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b.Perubahan Pertama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
c.Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
d.Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
e.Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

102. Lanjut
• Dengan demikia naskah resmi UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 terdiri atas lima bagian :
a.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945
b.Perubahan Pertama UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
c.Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
d.Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
e.Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

103. NASKAH RESMI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam
Satu Naskah (Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun
2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini)
Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Umum MPR Tahun 1999)
Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2000)
Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2001)
Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 (hasil Sidang Tahunan MPR Tahun 2002)
Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali
dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara
aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat
(sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959)
2

104. BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA NKRI
BERDASARKAN UUD NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945
UUD 1945 Mengatur Susunan Organisasi NKRI/SOTK dibentuk
atas unsur2 :
A.Bentuk dan Kedaulatan
B.Warga Negara dan Penduduk berikut HAM
C.Lembaga Infrastruktural Politik
D.Lembaga Suprastruktural Politik;
1. Lembaga Negara : Lingkungan Jabatan Politik
2. Lembaga/Instansi Pemerintahan : Lingkungan Jabatan
Birokrasi/Pelayanan/Administrasi/Pegawai Negeri
Pengisian jabatan dan pergantian jabatan pada dasarnya dilakukan
oleh rakyat secara langsung melalui pemilu (untuk jabatan perwakilan
rakyat DPR, DPD, DPRD) dan (Jabatan kepala/ pemerintahan
Presiden dan wapres, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Desa)
dan secara tidak langsung artinya : pengisian jabatan yang dilakukan
dengan usulan/persetujuan/pertimbangan DPR/DPD.
/

105. A. Bentuk Negara
menyangkut Bentuk Negara Republik dan Monarki.
Bentuk negara berkisar pada pola penentuan;
•Kepala Pemerintahan dan
•Pola Pengambilan keputusan yang dilakukan didalam negara
tersebut.
Negara berbentuk Republik : apabila mekanisme
•Penentuan kepala pemerintahan negara dilaksanakan melalui
pemilihan (langsung/majelis) dengan periodesasi masa jabatan yang
telah ditentukan.
• Pengamilan keputusan dilakukan dalam sebuah forum majelis/dewan
yang mencerminkan representasi rakyat.
Negara berbentuk Monarki : apabila penentuan kepala pemerintahan
dilakukan dengan prinsip pewarisan/turun temurun.

106. Bangunan Negara adalah kriteria yang digunakan menyangkut
Struktur atau Susunan Negara . Titik tolaknnya tertuju pada
pembagian dan hubungan kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.
Ada 3 macam Bangunan Negara
1.Negara Kesatuan : apabila hanya ada satu kekuasaan yang
berwenang untuk membuat UU yg berlaku untuk seluruh
wilayah negara yakni Pemerintah Pusat.
2. Negara Serikat (federalis) : antara Pemerintah federal dengan
Pemerintah Negara Bagian mempunyai wewenang yang
sama dalam membentuk UU. Bedanya substansi UU Federal
berlaku dan bersifat nasional dan terkait dengan kedaulatan
keluar seperti : Poitik luar negeri, Pertahanan, Moneter dan
fiskal serta peradilan.
3. Serikat Negara-negara (Konfederasi) : Gabungan beberapa
negara yg sejak semula sudah memiliki kedaulatan penuh.
Penggabungan negara tidak serta merta menghapuskan
kedaulatan dari masing-masing negara misal tetap diatas
kewenangan Pemerintah Konfederasi.
1.

107. BENTUK DAN KEDAULATAN Dalam UUD 1945
Pasal 1
(1)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik
(2)Kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut UUD
(3)Negara Indonesia adalah negara hukum
Pasal 28I
(5) “ …..sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis…
Dengan demikian Negara Indonesia adalah Negara
Hukum Yang Demokratis.

108. BENTUK DAN KEDAULATAN
Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan, yang berbentuk Republik
[Pasal 1 (1)]
Negara Indonesia
adalah negara hukum
[Pasal 1 (3)***]
Kedaulatan berada di
tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar
[Pasal 1 (2)***]
4

109. BAB IXA. WILAYAH NEGARA
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang
(Pasal 25A) **
BATAS
ZEE
34
BATAS
WILAYAH

110. Undang-Undang Pelaksanaan dari Pasal
25A :
• UU No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah
• UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan
Indonesia
• UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
• UU No. 24 Tahun 2009 Tentang Bendera,
Bahasa, Lambang, dan Lagu Kebangsaan

111. Makna Kedaulatan Rakyat
Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 merumuskan : Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-undang Dasar. Maknanya, UUD 1945 yang
menentukan;
a.Bagian mana dari kedaulatan rakyat yang
pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga negara
yang keberadaan, wewenang, tugas dan fungsinya
ditentukan oleh UUD 1945.
b.Bagian mana kedaulatan rakyat yang langsung
dilaksanakan oleh rakyat sendiri melalui pemilihan
umum.
Perubahan ini mengubah sistem ketatanegaraan
Indonesia dari supremasi MPR kepada sistem kedaulatan
rakyat.

112. “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD dpt dijabarkan:
(a)Rakyat berdaulat dalam pengisian
jabatan dalam semua lingkungan jabatan
politik pada semua lembaga negara baik
secara langsung maupun tidak langsung.
(b)Rakyat berdaulat dalam pembentukan
hukum baik mengenai Peraturan
perundang-undangan baik pusat
maupun daerah (lihat Pasal 96 UU No 12
Tahun 2011)

113. B. Warga Negara dan Penduduk berikut HAMnya
diatur mulai Pasal 26, 27, 28 28A sampai Pasal 28J,
Pasal 29, 30, 31,33 dan 34 UUD 1945
UU Pelaksanaannya
UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan
UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan
Kependudukan

114. Dalam mekanisme sistem politik yang
demokratis, selalu akan memunculkan adanya
suasana (fenomena) kehidupan politik yaitu:
1.Infra struktur politik, yakni suasana
kehidupan politik di tingkat masyarakat. Artinya
hal-hal yg bersangkutan dengan kegiatan
politik di tingkat masyarakat yang memberi
pengaruh terhadap tugas-tugas dari lembaga2
negara dalam suasana pemerintahan.

115. 2. Supra Struktur Politik, yaitu suasana kehidupan
politik atau fenomena kehidupan politik di tingkat
pemerintahan.
Artinya hal-hal yang bersangkut paut dengan kehidupan
lembaga-lembaga negara yang ada serta hubungan
kekuasaannya antara satu dengan yang lain.
Dua struktur politik tersebut saling berinteraksi
antara satu dengan yang lainnya.
Infra struktur memberi masukan (input) yang berupa
dukungan (support) maupun tuntutan (demand) kepada
supra struktur politik, khususnya dalam pengambilan
keputusan yang menyangkut kepentingan umum.
Sebaliknya supra struktur politik akan mengolah
berbagai aspirasi masyarakat untuk menjadi suatu
keputusan politik yg memiliki nilai-nilai sosiologis
dan diberlakukan di lingkungan masyarakat.

116. Keberadaan Infra Struktur Politik yang pada hakekatnya merupakan
manifestasi pengakuan keberadaan civil sociaty menjadi sarana
bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang demokratis.
Civil sociaty (AS Hikam) dapat didefinisikan: sebagai wilayah-
wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan al:
1.Kesukarelaan (voluntary)
2.Keswasembadaan (self-generating)
3.Keswayadaan (selj-suporting)
4.Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara
5.Keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang
diikuti oleh warganya.
Civil sociaty memiliki tiga ciri utama;
1.Adanya kemandirian yg cukup tinggi dari individu2 dan kelompok2
dlm masyarakat, utamanya ketika berhadapan dengan negara,
2.Adanya ruang publik bebas sbg wahana bagi keterlibatan politik
3.Adanya kemampuan membatasi kuasa negara agar ia tidak
intervensionis

117. C. Infra struktur Politik
Infra struktur politik ditandai dengan keberadaan 5 unsur
penunjang dlm kehidupan politik di dlm masyarakat:
(1)partai politik,
(2)golongan kepentingan (interest group) seperti ORMAS,
LSM, kelop. Profesi,
(3) Gol. Penekan (Pressure Group)
(4) Tokoh/Figur Politik maupun
(5) media massa.

118. Lembaga Infrastruktural Politik diatur dalam
UUD 1945:
Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 28
Undang-Undang Pelaksanaan :
UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
Yang diubah dengan
UU No. 2 Tahun 211 Tentang Partai politik dan
UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan. Yang diganti dengan
UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan.

119. Partai Politik
Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh seke
Lompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita
Untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyara
Kat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Panca
Sila dan UUD Negara RI (Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008)
Tujuan Umum Partai Politik
a.Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia
b.Menjaga dan memelihara keutuhan NKRI
c.Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan
Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat
d. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat indonesi
Tujuan Khusus Partai Politik adalah;
1.Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakt
2.Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara;
3. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara

120. Fungsi Partai Politik
a.Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat agar menjadi WNI
yang sadar akan hak dan kewajibannya;
b.Penciptaan iklim yang kondusif bsgi persatuan dan kesatuan bangsa;
c.Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat
dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
d.Partisipasi politik WNI;
e.Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui
mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan
keadilan gender
Dengan demikian Partai politik sebagai organisasi yang secara khusus
dipergunakan untuk sarana penghubung antara rakyat dengan
pemerintah dan keberadaan partai politik sejalan dengan munculnya
faham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan
sistem ketatanegaraan.

121. UU Tentang Partai Politik : UU No. 2 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
Pendirian Partai Politik :
Pasal 2
(1) Parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang WNI yg telah
berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.
(1a) Didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh
pendiri parpol dengan akta notaris.
(1b) Pendiri dan Pengurus Parpol dilarang merangkap sebagai anggota
parpol lain.
(2) Pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan
perempuan.
(3) Akta Notaris harus memuat AD dan ART serta kepengurusan parpol
tingkat Pusat.
(4) AD memuat paling sedikit : a) asas dan ciri parpol; b) visi dan misi parpol
c) nama, lambang dan tanda gambar parpol; d) tujuan dan fungsi parpol
e) mekanisme rekrutmen keanggotaan parpol dan jabatan politik; f) meka
nisme pemberhentian anggota parpol; g ) mekanisme penyelesaian
perselisihan internal parpol dsb.

122. D. Supra struktural Politik
Lembaga Negara/alat-alat perlengkapan negara
sebagai unsur supra struktur politik: terdiri dari
a) lingkungan jabatan politik yang diperoleh
karena dukungan politik dari rakyat pada
saat pemungutan suara. Terdiri dari
• Lembaga negara (Pusat) : MPR, Presiden dan
Wapres, DPR, DPD, BPK, MA dan badan-badan
peradilan yang ada dibawahnya, serta MK dan
badan-badan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman TNI dan Polri, KY,
KPU. Menteri negara, LPND
• Lembaga negara di (Daerah ) : Gubernur,
Bupati/Walikota, DPRD Provinsi/Kab./Kota, Kades,
BPD, dan

123. Lanjut
b) Lingkungan jabatan
birokrasi/pelayanan/pegawai negeri :
Sekretariat Jenderal Lembaga negara, Set.
Jen. Kementerian, Kantor kementerian negara,
Set-Daerah, Set-Wan, Dinas, Badan/Kantor
pada provinsi, Kabupaten/Kota.
Setiap lingkungan jabatan memp. Kedudukan,
tugas, fungsi dan hub tata kerja berds. Sistem
pemerintahan negara.
Lingkungan jabatan disusun berdasarkan prinsip
‘Miskin Struktur dan Kaya Fungsi’

124. Keberadaan lembaga-lembaga negara yg masuk dalam
Supra Struktur Politik pada hakekatnya merupakan
bentuk pengembangan dari konsep trias politika dari
Montesquieu.
Dalam perkembangannya cabang-cabang kekuasaan
tersebut mengalami perkembangan sejalan dengan
kebutuhan untuk menampung tuntutan demokrasi.
Konsep trias politika tidak lagi mengisyaratkan bahwa
masing-masing lembaga pemegang fungsi kekuasaan
tsb terpisah satu sama lain. Dalam pelaksanaanya yang
di pisahkan itu hanyalah lembaganya, sedangkan
fungsinya dapat saling berhubungan dan saling
mendukung.

125. Lembaga Suprastruktural Politik Dalam UUD
1945:
Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) (2) sampai dengan
Pasal 17, dan Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasal
19,Pasal 20, Pasal 22C, Pasal 22 D, Pasal 22 E ayat (5),
Pasal 23 D, Pasal 23 E, Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24
C dan Pasal 25
Undang-Undang Pelaksanaan:
UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR, DPD, DPRD
UU No. 19 Tahun 2006 Tentang Wantimpres
UU No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara
UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi
UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

126. TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
kpu
bank
sentral
DPR DPDMPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MKPresiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan
Peradilan TUN
Lingkungan
Peradilan Militer
Lingkungan
Peradilan Agama
Lingkungan
Peradilan Umum
Perwakilan
BPK Provinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
5

127. PEMILIHAN UMUM
23
PEMILIHAN UMUM
“luber jurdil” setiap lima tahun
kpu
Perseoranga
n
Partai Politik
Parpol/
Gabungan
Parpol
Presiden dan
Wapres
anggota
DPR
anggota
DPD
anggota
DPRD

128. BAB VII
KEKUASAAN NKRI BERDASARKAN UUD 1945
Merdasarkan pada pemisahan kekuasaan dan pembagian
kekuasaan Menjadi
a.Kekuasaan Pemerintahan Negara ( Pasal 4 ayat (1)
b.Kekuasaan Membentuk Undang-undang (Pasal 20 ayat (1)
c.Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) (2) : kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yg merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan
peradilan yg berada dibawahnya dan oleh sebuah MK.
d.Kekuasaan lain : yaitu kekuasaan yg dilakukan oleh :
1. MPR Pasal 2, 3,7A, 7B, 8, Pasal 37
2. KPU Pasal 22E
3. Bank Sentral, Pasal 23D dan
4. BPK, Pasal 23E, 23F dan Pasal 23G
5. KY Pasal 24 B (1)
e. Pembagian Kekuasaan Pemerintahan Negara yg dipegang oleh
Presiden dibagi dengan Daerah : Provinsi, Kabupaten/Kota dan
Kesatuan Masyarakat HK Adat berdasarkan asas desentralisasi,
dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

129. Desentralisasi : Penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem NKRI
Dekonsentrasi : Pelimpahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu
Tugas Pembantuan : Penugasan dari Pemerintah
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi
kepada kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tersebut.

130. Pasal 24 (1)***
Kekuasaan kehakiman
merupakan kekuasaan
yang merdeka untuk
menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan
MA MK
Pasal 4 (1)
Memegang
kekuasaan
pemerintahan
Presiden
Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD
Pasal 20 (1)*
Memegang
kekuasaan
membentuk UU
DPR
6

131. I.Kekuasaan Pemerintahan Negara
Kekuasaan pemerintahan negara di pegang oleh
presiden (Pasal 4 ayat (1)). Presiden sebagai
kepala eksekutif dalam pemerintahan. Kekuasaan
eksekutif cenderung meluas, menumpuk, sulit
dikendalikan bahkan menjangkau hal-hal yang
bersifat pribadi karena hampir semua bidang
kehidupan diurus oleh pemerintah.
The macig government;
•Yang memerintah lebih sedikit dari yang di perintah
•Yang memerintah masuk dalam the ruling class
•Yang pandai belum tentu bisa memerintah

132. Mengapa para pendiri negara membuat sistematika
UUD 1945 Kekuasaan Pemerintahan Negara menjadi
pengaturan yang pertama dalam materi muatan UUD
1945?
Beberapa alasan;
1.BPUPKI tidak menerapkan ajaran trias politika (aliran
pikir dari Barat, tumbuh kembang dalam masyarakat
individualistis, kapitalistis, liberalistis, yang tidak sesuai
dengan masyarakat Indonesia yang bersifat komunal,
gotong royong).
2.Menurut teori bangsa Indonesia, kedaulatan itu tidak
dapat dipisah-pisahkan. Kedaulatan di tangan rakyat
dilakukan sepenuhnya oleh MPR dan sehari-hari
dijalankan oleh Presiden karena Presiden adalah
mandataris MPR (consentration of power and
responsibility upon the Presiden)

133. Presiden menjalankan pemerintahan dengan berpedoman pada
Undang-Undang. Menjalankan pemerintahan itu sebenarnya
menjalankan UU.
Tidak semua UU dijalankan oleh presiden mis. Ada UU yang
dijalankan oleh lembaga2 negara lain seperti UU Mahkamah
Konstitusi, UU Kejaksaan dsb.
Presiden menjalankan UU dengan Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 5
ayat (2) UUD 1945 maksudnya Presiden siap menjalankan UU
dengan membuat peraturan pelaksananya, sumber dana, SDMnya,
perlengkapannya.

Dalam prakteknya Pelaksanaan UU itu boleh dilaksanakan langsung
dengan peraturan presiden atau setidak-tidaknya dengan Peraturan
Menteri, hal ini terjadi tanpa diatur lebih dahulu dengan PP. Peraturan
Pemerintah (PP) dapat juga dilaksanakan lebih lanjut dengan
peraturan presiden (Perpres).
Melalui UU (RAPBN) presiden dapat menguasai tugas dan pekerjaan
lembaga2 negara (mengendalikan kinerja LN) APBN berisi al: volume
dan jenis-jenis pekerjaan lembaga negara.

134. Presiden/
Wakil Presiden
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden
Antara lain tentang:
memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)];
berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*];
menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*];
memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*];
memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10);
menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (1)****];
membuat perjanjian internasional lainnya… dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***];
menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12);
mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*];
menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*];
memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 14 (2)*];
memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan UU (Pasal 15)*;
membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden (Pasal 16)****;
pengangkatan dan pemberhentian menteri-menteri [Pasal 17 (2)*];
pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR [Pasal 20 (2)*] serta pengesahan RUU [Pasal 20 (4)*];
hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU dalam kegentingan yang memaksa [Pasal 22 (1)];
pengajuan RUU APBN untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23 (2)***];
peresmian keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***];
penetapan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY dan disetujui DPR [Pasal 24A (3)***];
pengangkatan dan pemberhentian anggota KY dengan persetujuan DPR [Pasal 24B (3)***];
pengajuan tiga orang calon hakim konstitusi dan penetapan sembilan orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***].
Wewenang, Kewajiban, dan Hak
8
Calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus seorang
warga negara Indonesia sejak
kelahirannya dan tidak pernah
menerima kewarganegaraan
lain karena kehendaknya
sendiri, tidak pernah
mengkhianati negara, serta
mampu secara rohani dan
jasmani untuk melaksanakan
tugas dan kewajiban sebagai
Presiden dan Wakil Presiden.
[Pasal 6 (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden
dipilih dalam satu pasangan
secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
Presiden dan Wakil Presiden
memegang jabatan selama
lima tahun, dan sesudahnya
dapat dipilih kembali dalam
jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.
(Pasal 7 *)

135. Pemilu
mendapatkan suara >50%
jumlah suara dalam pemilu
dengan sedikitnya 20% di
setiap provinsi yang tersebar
di lebih dari 1/2 jumlah
provinsi
[Pasal 6A (3)***]
Presiden
dan
Wapres
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden
Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat
[Pasal 6A (1)***]
diusulkan partai politik atau gabungan partai politik
peserta pemilu sebelum pemilu
[Pasal 6A (2) ***]
9
Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih
[Pasal 6A (4)****]
pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak
pertama dalam pemilu
pasangan calon yang
memperoleh suara terbanyak
kedua dalam pemilu
Pemilu
pasangan yang
memperoleh
suara terbanyak
Persyaratan Capres & Cawapres
diatur dalam Pasal 5 UU No. 42
Tahun 2008 Tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil
Presiden

136. UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden
Pasal 9
Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau
memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional
dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.
Pasal 10 (2)
Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain
untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan
Calon.
Pasal 11 (1)
Kesepakatan sebagaimana dimaksud Pasangan calon dalam Pasal 10
ayat (2) terdiri atas:
a.Kesepakatan antar Partai Politik;
b.Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan
Pasangan Calon.

137. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Sistem Pemerintahan
Presidensial
Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem ini pada prinsipnya menitik beratkan pada hubungan antara organ
negara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
Ciri-ciri sistem Pemerintahan Parlementer
1.Terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif, bahkan antara
keduanya saling tergantung satu sama lain;
2.Terdapat pemisahan jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan;
3.Eksekutif dipimpin oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh Parlemen dari
partai politik yang menduduki kursi mayoritas di parlemen;
4.Tugas kepala negara hanya bersifat seremonial/simbolik atau personifikasi
negara, sehingga kepala negara tidak dituntut pertanggungjawaban
konstitusional apapun. Meski demikian Ia diberi wewenang menunjuk formatur
kabinet dan membubarkan kabinet ;
5.Adanya pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen yang
mengakibatkan parlemen dapat menjatuhkan mosi tidak percaya kepada
kabinet;
6.Eksekutif dapat pula menuntut Parlemen dibubarkan dengan mengajukan
permohonan kepada kepala negara

138. Sistem Pemerintahan Presidensiil
Sistem Pemerintahan Presidensiil meletakkan Presiden sebagai
pusat kekuasaan eksekutif, dan juga sebagai pusat kekuasaan
negara. Arinya presiden tidak hanya sebagai kepala pemerintahan
(chief of executive), tetapi juga sebagai kepala negara (chief of
state). Jika dalam sistem parlementer obyek utama yang
diperebutkan adalah parlemen, dalam sistem presidensiil obyek
utama yang diperebutkan adalah presiden.
Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensiil
1.Pemerintah adalah bagian yang mandiri sebagai bagian eksekutif;
2.Penyelenggara pemerintahan adalah presiden di bantu oleh
menteri-menteri;
3.Pembentuk kabinet adalah presiden;
4.Tidak ada pertanggungjawaban pemerintahan kepada parlemen;
5.Presiden menyelenggarakan tugas berdasarkan masa jabatan
(Fix executive)
6.Presiden dapat dijatuhkan dalam masa jabatannya apabila
dituduh dan terbukti melanggar hukum.

139. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL DALAM UUD
1945
1.Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD
2.Dlm melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil
presiden Ps. 4 ayat (2)
3.Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara Ps 17 ayat (1, 2, 3)
4.Presiden dan Wapres dipilih dalam satu pasangan secara langsung
oleh rakyat.
5.Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu Pasal
6A ayat (1,2)
6.Presiden dan wapres memegang jabatan selama 5 tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yg sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan.(Pasal 7)
7.Presiden tidak bertanggungjawab kepada MPR atau kepada DPR
8.Presiden dan/atau Wapres tidak dapat diberhentikan dlm masa
jabatannya kecuali terbukti melanggar hukum dasar negara Ps 7A, Ps
7B
9.Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR Ps.
7C

140. 1.Indonesia memerlukan kepemimpinan yang kuat, stabil, dan efektif untuk
menjamin keberlangsungan eksistensi negara Indonesia yang baru
diproklamasikan. Para pendiri bangsa meyakini bahwa model kepemimpinan
negara yang kuat dan efektif hanya dapat diciptakan dengan memilih sistem
pemerintahan presidensial dimana presiden tidak hanya berfungsi sebagai
kepala negara tetapi, sekaligus sebagai kepala pemerintahan.
2.Karena alasan teoritis yaitu alasan yang terkait dengan cita negara
(staatsidee) terutama cita negara integralistik pada saat pembahasan UUD
1945 dalam sidang BPUPK. Sistem pemerintahan presidensial diyakini amat
kompatibel dengan paham negara integralistik.
3.Pada awal kemerdekaan presiden diberi kekuasaan penuh untuk
melaksanakan kewenangan DPR, MPR, dan DPA. Pilihan pada sistem
presidensial dianggap tepat dalam melaksanakan kewenangan yang luar biasa
itu, dan presiden dapat bertindak lebih cepat dalam mengatasi masalah-
masalah kenegaraan pada masa teransisi.
4.Merupakan simbol perlawananan atas segala bentuk penjajahan karena
sistem parlementer dianggap sebagai produk penjajahan oleh para pendiri
bangsa.
Ada empat alasan pokok yang dijadikan referensi oleh para
pendiri bangsa dan pembentuk konstitusi memilih sistem
pemerintahan presidensial, yaitu :

141. Fungsi, Wewenang, dan Hak
Antara lain tentang:
memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ;
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak
menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ;
pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau
Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ;
persetujuan dalam menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian
[Pasal 11 (1) dan (2)****] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
menerima penempatan duta negara lain
[Pasal 13 (3)*] ;
pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam
pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ;
persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ;
pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang
diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ;
pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan
pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ;
persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY
[Pasal 24A (3)***] ;
persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota
KY [Pasal 24B (3)***] ;
pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi
[Pasal 24C (3)***] ;
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
anggota DPR
dipilih melalui
pemilihan umum
[Pasal 19 (1)**]
anggota DPR dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang
syarat-syarat dan
tata caranya
diatur dalam
undang-undang
(Pasal 22B**)
17

142. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH 22
DPD
Anggota DPD dipilih dari
setiap provinsi melalui pemilu
[Pasal 22C (1)***]
Anggota DPD dari setiap provinsi
jumlahnya sama dan jumlah
seluruh anggota DPD itu tidak
lebih 1/3 jumlah
anggota DPR
[Pasal 22C (2)***]
Anggota DPD dapat
diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-
syarat dan tata caranya
diatur dalam
undang-undang
[Pasal 22D (4)***]

143. •Pendidikan
dapat
mengajukan
ikut
membahas
memberi
pertimbangan
dapat
melakukan
pengawasan
● ●
●
● ●
●
●
● ●
● ●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
● ●
●
●
BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
Kewenangan DPD
KEWENANGAN DPD
I.RUU yang berkaitan
dengan:
•Otonomi daerah
•Hubungan pusat dan daerah
•Pembentukan dan pemekaran
serta ppenggabungan daerah
•Pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya
ekonomi lainnya
•Perimbangan keuangan
pusat dan daerah
•RAPBN
•Pajak
II. Pemilihan anggota BPK
•Agama
20

144. II.Kekuasaan Membentuk Undang-Undang
Dan Pembentukan Undang-Undang

Kekuasaan membentuk UU adalah kekuasaan membentuk hukum
tertulis dan UU merupakan salah satu jenis peraturan
perundang undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12
Tahun 2011.
Kekuasaan membentuk UU adalah Kekuasaan untuk memberi
makna pada tahap awal terhadap UUD.
.
UU merupakan jenis peraturan yang terpenting karena;
1.Merupakan jenis pedoman bertingkah laku bagi orang/badan hukum
perdata.
2.Pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan (presiden dan
lembaga2 negara lainnya).
3.UU inilah yang kemudian disebut norma hukum, sedang peraturan
dibawah UU merupakan aturan hukum pelaksana /untuk
menjalankan UU.

145. Terjadi kecenderungan pergeseran fungsi legislasi
ke eksekutif (dari DPR ke Presiden)
1.Tindakan presiden harus ada dasar hukumnya
2.Yang paling tahu kebutuhan negara adalah presiden
3.Banyak staf akhli/orang cerdik pandai/SDM ada di
pemerintahan dilengkapi fasilitas keuangannya
4.Pelaksanaan UU ada pada presiden dengan PP dsb;
5.Hak presiden merancang APBN menjadikan presiden
dapat mengendalikan lembaga-lembaga negara lain.
Sehingga ada yang berpendapat bahwa teori dalam
UUD 1945 (Asli), sudah benar karena kecenderungan
dalam prakteknya presidenlah yang banyak mengajukan
RUU inisiatif.

146. Kebutuhan akan hukum sudah diprogram karena sudah
ada dukumen hukum yang mempersiapkan UU Yang
akan datang, seperti dalam PROLEGNAS maupun ada
dlm UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Lihat Pasal 20 ayat 1-5 UUD 1945
Hak Veto diberikan kepada Presiden karena Presiden
dapat menyatakan menolak dan keberatan untuk
melaksanakan UU (yang dipaksakan dirumuskan
dalam Pasal 20 ayat (4,5) UUD 1945
UU merupakan salah satu jenis peraturan perundang-
undangan yang pembentukannya mencakup lima
tahapan yaitu : perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan atau penetapan dan
pengundangan. Pasal 1 angka 1 UU No. 12 th 2011.

147. Perencanaan UU harus disertai dengan penyusunan
Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-
undang.
Istilah-istilah
UU Sah : telah ditandatangani.
UU mengikat umum : diundangkan oleh pejabat yg
berwenang pada tempat pengundangan.
Berlaku efektif : dengan perat. Pelaksanaannya mis.
Dengan Peraturan Presiden
Berlaku sosiologis : tidak banyak pelanggarannya.
Berlaku sec. filosofis : adanya kepastian, keadilan
dan kesejahteraan

148. DPR Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-
Undang (Pasal 20 ayat (1) jo Pasal 19, 20A,dan Pasal
21, 22, 22B)
Mengenai DPR diatur :
1.Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum
2.Susunan DPR diatur dengan UU. DPR bersidang sedikitnya
sekali dalam setahun;
3.DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan;
4.DPR mempunyai hak interpelasi , hak angket, dan hak
menyatakan pendapat;
5.Setiap anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas ;
6.Anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat2
dan tata caranya diatur dengan UU
7.Tentang DPR diatur lebih lanjut dengan UU No. 8 Tahun 2012,
UU No. 17 Tahun 2014, UU No. 12 Tahun 2011

149. Pembentukan Undang-undang di atur dalam:
a.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945
b.Peraturan Perundang-undangan pelaksananya :
1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
perundang-undangan;
2. Keputusan DPR No. 08/DPR RI/2005-2006 tentang Peraturan
Tata Tertib DPR RI;
3. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara
Mempersiapkan RUU, Perpu, RPP, dan Rperpres, dan
4. Keputusan DPD No. 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata
Tertib DPD RI.

150. Siapa Pembentuk Undang-Undang Republik Indonesia
Pasal 20 ayat (2) merumuskan :
“Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan
bersama”
Dengan ketentuan konstitusi tersebut dapat dikatakan bahwa :
a.DPR bukan Badan Pembentuk Undang-undang (Badan Legislatif);
b.Pembentuk Undang-undang adalah DPR bersama Presiden;
c.Pengertian Undang-undang dalam arti formil adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan
bersama Presiden;
d.Manakala terjadi revalitas politik dalam pembentukan undang-
undang, diatur;
1. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama
untuk menjadi UU;
2. Dlm hal RUU yg telah disetujui bersama tsb tdk disahkan oleh
Presiden dlm waktu 30 hr semenjak RUU tsb disetujui, RUU
tsb. Sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

151. mengesahkan UU
[Pasal 20 (4)*]
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu 30
hari, RUU tersebut
sah menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk UU
[Pasal 20 (1)*]
Anggota berhak
mengajukan usul
RUU
(Pasal 21*)
tidak boleh
diajukan lagi dalam
persidangan masa
itu
[Pasal 20 (3)*]
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan Undang-Undang
Presiden
berhak
mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]
mendapat
persetujuan bersama
tidak mendapat
persetujuan bersama
18
RUU dibahas
oleh DPR dan
Presiden untuk
mendapat
persetujuan
bersama
[Pasal 20 (2)*]

152. mengesahkan
UU
[Pasal 20 (4)*]
Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu
30 hari, RUU
tersebut sah
menjadi UU
dan wajib
diundangkan
[Pasal 20 (5)**]
DPR
memegang
kekuasaan
membentuk
UU
[Pasal 20 (1)*]
Anggota
berhak
mengajukan
usul RUU
(Pasal 21*)
tidak boleh
diajukan lagi
dalam
persidangan
masa itu
[Pasal 20 (3)*]
Presiden
berhak
mengajukan
RUU
[Pasal 5 (1)*]
mendapat
persetujuan bersama
tidak mendapat
persetujuan bersama
RUU dibahas
oleh DPR dan
Presiden untuk
mendapat
persetujuan
bersama
[Pasal 20 (2)*]
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD
19
DPD
dapat mengajukan
RUU yang sesuai
dengan
kewenangannya
[Pasal 22D (1)***]
ikut membahas
dan memberikan
pertimbangan
atas RUU yang
sesuai dengan
kewenangannya
[Pasal 22D (2)***]

153. III. KEKUASAAN KEHAKIMAN

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdsk.
Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum RI.
Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah
kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur
tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali
dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD
1945.
Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial
bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa
keadilan rakyat Indonesia.

154. Pelaku Kekuasaan Kehakiman adalah :
a. Sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada
dibawahnya dalam 1) Lingkungan peradilan umum, 2) Lingkungan
peradilan agama, 3) Lingkungan peradilan militer, 4)
Lingkungan PTUN, serta oleh
b.Sebuah Mahkamah Konstitusi
c.Serta Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam UU

Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman berwenang;
a.Mengadili pada tingkat kasasi,
b.Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU,
c.Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU
Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

155. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Agung
TUN
Militer
Agama
Umum
Kewajiban dan Wewenang
1.berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal
24A (1)***];
2.mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***];
3.memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan
rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
29
MA
Pasal 24A ***
Hakim agung harus
memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela, adil,
profesional, dan
berpengalaman di
bidang hukum
[Pasal 24A (2)***]
Calon hakim agung
diusulkan oleh Komisi
Yudisial kepada DPR
untuk mendapat
persetujuan dan
ditetapkan sebagai
hakim agung oleh
Presiden
[Pasal 24A (3)***]

156. Hak Uji Mahkamah Agung dapat dilakukan terhadap :
a.Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-
undangan tsb yang bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi; (hak uji materiil)
b.Maupun terhadap prosedur pembentukan peraturan perundang-
undangan tersebut (hak uji formil)
c.Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan sebagai hasil
pengujian dapat diambil :
1. dalam pemeriksaan tingkat kasasi,
2. maupun berdasarkan permohonan langsung kepada MA
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan
pengadilan dlm lingkungan peradilan yg berada di bawahnya berdsk
ketentuan UU.
Pengawasan tertinggi: meliputi pengawasan internal Mahkamah
Agung terhadap semua badan peradilan dibawahnya.

157. Calon Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada
DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya
ditetapkan sbg hakim agung oleh Presiden.
Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang:
1.Mengusulkan hakim agung, dan
2.Mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat,
serta perilaku hakim.
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan
dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas
dan kepribadian yang tidak tercela.
Anngota KY diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan DPR. Susunan, kedudukan, dan
keanggotaan KY diatur dengan UU. (Pasal 24B UUD
1945)

158. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Komisi Yudisial
Wewenang
1.mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***];
2.mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku
hakim [Pasal 24B (1)***].
31
KY
Pasal 24B ***
Anggota Komisi Yudisial
harus mempunyai
pengetahuan dan
pengalaman di bidang
hukum serta memiliki
integritas dan
kepribadian yang tidak
tercela
[Pasal 24B (2)***]
Anggota Komisi
Yudisial diangkat dan
diberhentikan oleh
Presiden dengan
persetujuan DPR
[Pasal 24B (3)***]

159. Mahkamah Konstitusi
MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final :
a. Menguji UU terhadap UUD,
b.Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD,
c. Memutus pembubaran partai politik, dan
d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; serta
Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat
DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD. (Pasal 24C ayat (1) (2) UUD 1945)
MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konsitusi yang
ditetapkan oleh Presiden, yg diajukan masing2 tiga orang oleh MA,
tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden.
Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara

160. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Mahkamah Konstitusi
MK
Wewenang dan Kewajiban
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***];
wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai
dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-
Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
32
Hakim konstitusi
harus memiliki integritas dan
kepribadian yang
tidak tercela, adil, negarawan
yang menguasai konstitusi
dan ketatanegaraan, serta
tidak merangkap sebagai
pejabat negara
[Pasal 24C (5)***]
mempunyai
sembilan orang anggota
hakim konstitusi yang
ditetapkan oleh Presiden,
yang diajukan masing-masing
tiga orang oleh MA, tiga orang
oleh DPR dan tiga orang oleh
Presiden
[Pasal 24C (3)***]

161. Kekuasaan Kehakiman diatur dalam UU No. 4 Tahun 2004
sebagaimana telah diubah dengan
UU No 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU No 4 tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman
Berdasarkan UU tsb. Dibentuk dan atau berlaku berbagai UU :
a.UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung, UU N0 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas UU N0. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah
Agung.
b.UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun
1986 Tentang Peradilan Umum,
c.UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
d.UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,
e.UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU No 51 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara
f.Badan-badan lain yg fungsinya berkaitan dg kekuasaan kehakiman
antara lain tentang kejaksaan, kepolisian negara.

162. KEKUASAAN KEHAKIMAN
Pasal 24, 24A, 24B, 24C dan Pasal 25
UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Sebagaimana telah diubah dg UU No. 48 Tahun 2009
UU No. 5 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2003
Tentang MA Tentang MK
UU No 8 Tahun 2011 UU No. 3 Tahun 2009
UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN
Terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009
UU No. 22 Tahun
2004 tentang KY
UU No 18 Tahun
2011 tentang
Perub Atas UU No
22 Tahun 2004
tentang KY

163. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat 3 UUD 1945)
antara lain :
a. UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
b. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
c. UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
d. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.
Pembentukan Pengadilan khusus dapat dibentuk dlm
salah satu lingkungan peradilan di bawah MA yaitu Peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradila TUN
yg diatur dengan UU.

164. Lanjutan
Pengadilan Khusus al;
•pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan HAM,
pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan
industrial yg berada di lingkungan peradilan umum dan
•pengadilan pajak di lingkungan peradilan TUN.
•Pengadilan syariah Islam di Propinsi Nangroe Aceh
Darrussalam merpk pengadilan khusus dlm lingk.
peradilan agama sepanjang kewenangannya
menyangkut kewenangan peradilan agama dan
• mrpk pengadilan khusus dlm lingk Pengadilan umum
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan
peradilan umum.