Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.ppt

Materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XI

1. Integrasi Nasional dalam Bingkai
Bhinneka Tunggal Ika

2. 1

3. 2
Kebhinnekaan Bangsa
Indonesia

4. 3

5. 4

6. 5

7. 6
1
2
3
4
Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting.
Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga
masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut:

8. 7

9. 8
Hal ini menunjukkan yang
ada harusnya dapat
menjadi modal bagi
bangsa ini untuk menjadi
bangsa yang kuat
Untuk mendukungnya,
diperlukan persatuan yang
kokoh dan kuat. Namun,
masih banyak permasalahan
yang harus diselesaikan.
Salah satunya masih terjadi
bentrokan yang
mengatasnamakan suku
tertentu dalam hal
penggarapan lahan pertanian
atau hutan.
Hal ini menunjukkan belum
adanya kesadaran akan
sikap komitmen persatuan
dalam keberagaman di
Indonesia.
Komitmen akan persatuan
akan
tegak jika peraturan yang
mengatur masalah suku atau
hak individu ditegakkan
dengan baik.

10. 9
”Setiap orang berhak
atas pengakuan,
jaminan, perlindungan
dan
kepastian hukum yang
adil serta perlakuan
yang sama di hadapan
hukum.”
Dengan demikian,
permasalahan dan
perselisihan bisa dihindari
dengan memberikan
perlindungan secara penuh
kepada setiap warga negara.

11. 10

12. 11

13. 12
Pentingnya Konsep
Integrasi Nasional

14. 13
1. Pengertian Integrasi Nasional

15. 14

16. 15
Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang
berbeda-bedadari suatu masyarakat menjadi suatu
keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan
masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya
banyak menjadi satu kesatuan bangsa.
Howard Wriggins
Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai
kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan
wilayah, dalam rangka pembentukan suatu identitas
nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu
masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok
masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang
berbeda
Myron Weiner
Pendapat Para Ahli Tentang Integrasi

17. 16
Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan
suatu bangsa yang mencakup semua aspek
kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi,
dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal
dan horisontal.
Nazaruddin Sjamsuddin
Integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan
suatu bangsa yang mencakup semua aspek
kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi,
dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal
dan horisontal.
J. Soedradjad Djiwandono
Pendapat Para Ahli Tentang Integrasi

18. 15

19. 16
2. Syarat Integrasi

20. 17

21. 18

22. 19

23. 20

24. 21
Faktor-Faktor Pembentuk
Integrasi Nasional

25. 22

26. 23

27. 24
Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

28. 25
Faktor Pembentuk Integrasi Nasional

29. 26
Faktor Penghambat Integrasi Nasional

30. 27
Tantangan dalam Menjaga
Keutuhan NKRI

31. 28

32. 29
Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah
mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu.
Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih
berpotensi terutama yang berbentuk

33. 30

34. 31
Untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan
input sumber daya yang bagus dan optimal. Masyarakat menuntut TNI untuk
menjaga dan memelihara stabilitas keamanan nasional, tetapi input
masyarakat secara intelektual, moral dan mental lemah akan sangat
kesulitan mewujudkannya.

35. 32
Peran Serta Warga Negara dalam Menjaga
Persatuan dan Kesatuan Bangsa

36. 33

37. 34
1. Kesadaran Warga Negara

38. 35
2. Pengertian Bela Negara

39. 36
Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan
Gangguan

40. 37

41. 38
Beberapa macam ancaman dan
gangguan pertahanan dan keamanan negara.
Dari Luar Negeri Dari Dalam Negeri

42. 39
Ancaman Non Militer
Ancaman nonmiliter adalah
ancaman yang tidak
menggunakan
senjata, tetapi jika
dibiarkan akan
membahayakan kedaulatan
negara,
keutuhan wilayah negara,
dan keselamatan segenap
bangsa.

43. 40

44. 41
3. Dasar Hukum Bela Negara
Dasar Hukum dan Peraturan tentang Wajib Bela Negara

45. 42

46. 43
4. Kesediaan Warga Negara untuk Melakukan Bela Negara

47. 44
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2, ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan
negara.

48. 45