IUP OP PT Charisma deskripsi tentang iup nikel di sulawesi tenggara

deskripsi tentang iup nikel di sulawesi tenggara

1. BUPATI TABALONG

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR: 188.48/493/2012
TENTANG

PENCIUTAN WILAYAH. IZIN USAMA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI

Menimbang

Mengingat

PT. CHARISMA BARITO COAL
(KW OYTABOOS)

BUPATI TABALONG,

3 0. bula schubungan dengan dengan Surat Direktur PT.

Charisma Darito Coal Nomor: 09/SK-1I/CHC/2012 tanggal
27 Maret 2012 tentang Permohonan Penciutan;

b. bahwa permohonan yang bersangleutan telah memenuhi

syarat-syarit sebagaimana ditentolean dalam perafuran
perundang-undangan. yang berlakt, perlu adanga
Persetujuan Bapats Tabalong:

© Dahıra berdasurkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam hural a dan huruf b, perla ditetapkan dengan
Koputusan Bupau Tabalong;

1. Undang Undang Nomor 8 Tabun 1965 tentang Pernbentukan

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Dacrah Tingkat I} Tapin dan
Daerah Tingkat 1 Tabalong (Lembaran Negará Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambalan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2786)

2. UndangUndeng Nomor 32 Tahun 2004 _ tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lemberan Negara
Republik Indonesia Nomor 4497) sebagaimana telah diubah
beberapa kal terakhir dengan UndangUndang Nomor 12
‘Tahun 2008 tentang Perubahan Kedun Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Dera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomar 59,
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia” Nomor
4844),

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanamanı

Modal (embaran Negara Republik ledonesia Tahun 2004

Nomor 67, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4734)

4. Undang-Undung Nomor 26 Tahun 2007 tentang. Penatean

Ruang (einbaran Negara Republik Indoncs

Tann 2007

2. nperhanikanı

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia
‘Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4959),

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pestindungaa,
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Nora Republik Indonesia Nomor 5095);

7. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
[Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2010 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral, dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S111) sebogaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Aus
Peraturan Pemerintah Namor 23 Tahun 2010 tentang
Pelaksaniaan Kegistan Usaha Pertambangan Mineral. dan
Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5282)

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tabun 2010 tentang
Pembinnan Dan Pengawasan Penyelenpzarann Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran
[Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142};

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang lin
Lingkungin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Indonesia Nomar 3283]

12.Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 59 Tahun 2011
tentang Pembentakan Produk Hukum Daerah (Berta Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 094)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Dacrah Kabupaten Tabalong
(Lembaran Dactaly Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor
09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tahalong Nomor
a

Keputusan Bupaïi Tabalong Nomor + 188 65/505/2010 tanggal
20 Desember 2010 tentang Perectujuan Peningkatan Iein Usaha
Pertambangsn HU Operas! Produksi Kepada PT. Charisma
Barto Coal,

MEMUTUSKAN +
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENCIUTAN WILAYAH 121%

USAHA PERTAMBANGAN OPERAS! PRODUKSI PT. CHARISMA
BARITO COAL (KW O1TAROO3}

Kesar

3. KESATU
KEDUA
KETIGA

Penciutan Wilayah tin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT
Chariema Barito Coal seluas 75,7 Ha atau sehuns 3,06 % dar) Luas.
emula. Wilayak Lin Usaha Pertambangan Operasi Produk.

Dengan Penciutan scbagaimana dimalesud dalam Diktum KESATU,
mala!

a. Luas semula Wilayah Tin Usaha Pertambangan Operasi
Produk PT. Charisma Barito Coal adalah 2.470 Ha, dí orang!
Lune Wilayah Pencivtan yakni 75,7 Ha schingga luas Wilayan
Iain Usaha Pertambangan Operas! Produksi PT. Charisma Barto
Coal menjadi setuas 2,994,3 Ha atau/ 96,9 % dari luas sermala
Wilayah lin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dengan
Peta dan daftar koordinat Wilayah ¡zin Usaha Pertambangan
(WIUP) yang diterbittan oleh Bupati Tabalong sebagaimana.
tercantum delem Lampiran 1 dan Il yang merupakan bagian
‘dale terpisahkan dari Kepurusan int

bo Lan Wilayah Kuasa Pertambangan yang dipertohanican selvas.
2.394,3 Ha sama dengan 96,9 % dari base semula Wilaya Tain
Usaha Pertambangan Operasi Produksi,

©. Jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi 20 (dua puluh)
“Tahun,
Sama waktu tahapan kegiatan :
‘a Konetrukst : Selama 2 (dv) Tahun.
5. Produkt Selama 18 (delapan belas) Tahun.

©. Pemegang 1UP Operasi Produlcsi mempunyal hak untuk
melakukan kegiatan Konstruksi, Produksi, Pengangkutan dan
Penjualan Serta Pengolahan dan Pemurnian dalam WIUP untuk
jangka waktu 20 (dua pulub) dan dapat diperpanjang 2 (due)
kall masing masing 10 (eepuluh) tabu. Terhitung sejak 20
Desember 2010.

Keputusan ini mulai berlak pads tanggat ditetapkan, dengan
Letentuan apabila di kemudian hari terdapat Kekeliruan akan
indakan peroaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal oF Anes 2012

4. Hembras ib

1, Me er Dalam Neger di Jakarta

2. Mester Bnerg! Dan Sumber Daya Mineral di Jakarta

3. Menter! Keuangan di Jakarta.

Scutetariat Jenderal Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral di

Jakarta,

Dircktur Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta.

Divektur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan di Jakarta,

Di tur Jenderal Perbendaharnan, Kementerian Keuangan di Jakarta.

Disktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalton Negeri di Jakarta.

9. Gubcrnur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.

10.Kenala Biro Huleum dan Humas/ Kepala Biro Keuangan/ Kepala Biro
Pevencanaan dan Kerjasama Luar Nogeri, Sekretaris Jenderal Kementerian
Energi Dan Sumber Daya Mineral dí Jakarta.

11, Sekretaris Dircktorat Jenderal Mineral dan Batubara di Jakarta,

12. Direktur Pembinaan Program Mineral Dan Batubara di Jakarta,

13. Dirktur Pembinaan Pengusahaan Mineral di Jakarta

14: Dircktur Teknik Dan Lingkungan Mineral Dan Batubara di Jakarta

15 pivktur Pajak Rum Dan Bungunan, Kementerian Keuangan di Jakarta.

16.Kepala. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan di
Barbara,

17. Keswa DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
18, Camat Bintang Ara di Kecamatan Bintang Ara
19, Direksi PT. Charisma Barto Coal

5. OT
anu jpeg "GEM

6. + Keputusan Bupati Tabalong,
188.45) 493 /2012
Tanpzal : 08 agureut som

DAPTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

[Nama Perasahaan
Lokasi

Prov
+ Kabupaten

‘OPERASI PRODUKS!

PT. CHARISMA BARITO COAL

Kalimantan Selatan

‘Tabalong
Kecamatan : Bintang Arm
Batubara

[Komedia

kode Wilnyah: OLTABOOS

Juas 2.394,3 Ha
No.

1 | us 18
2 | us