jaksa menyapa .pdf

law

1. KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO. 2025

2. KEKERASAN
Setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa
menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan
bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya
kemerdekaan seseorang
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat
atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan
Secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan
tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-
wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam

3. •Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan
badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 ayat 3)
•Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau
kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Pasal 1 Ayat 4)
•Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan. (Pasal 1 aya 5)
•Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga
yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada Saksi
dan/ atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan
Korban (Pasal 1 Ayat 10)

4. •Pendamping adalah orang yang dipercaya dan memiliki kompetensi mendampingi Korban
dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan (Pasal 1 Ayat 14)
•Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga
berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas
kerugian materiel dan/ atau ima triel yang diderita Korban atau ahli warisnya. (Pasal 1 ayat 20)
•Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara karena pelaku tindak pidana tidak
dapat memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggungjawabnya

5. Jenis-jenis kekerasan
Penghinaan
Memaki
Mengancam
Melarang berhub dg klrga
Intimidasi
isolasi
meninggalkan
keluarga
(suami,istri, anak)
tanpa beri nafkah
lahir batin

Memaksa hub seks
Penyerangan seksual
Pencabulan
Perkosaan
Tak beri nafkan
Memaksa mengemis/minta2
Memaksa prostitusi
Dikucilkan dr
pergaulan masyarakat
Black campaign
Memukul
Menampar
Meninju
Menendang
Menjambak
Mencekik
Mencubit
Mendorong
Penculikan
Penyekapan
Psikis
Ekonomi
Seksual
Sosial
Penelantaran
Rumah tangga
Fisik
Dg/tanpa alat bantu
(sapu, gunting, tongkat,
tali,sabuk,
Sjam, senpi, dll)

7. ANCAMAN HUKUMAN UU TPKS
❑Pasal 5:PelecehanNonFisik
Pidana penjara paling lama sembilan bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah)
❑Pasal 6:PelecehanSeksualFisik
•Hurufa:PelecehanSeksualFisikterhadaptubuhdenganmaksudmerendahkanharkatdan
martabatseseorang.
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
•Hurufb:Perbuatanseksualfisikyangdilakukandenganmemanfaatkankekuasaanpelaku
terhadapkorbandanbukanberdasarkanpersetujuan
Pidanapenjarapalinglama12(duabelas)tahundan/ataupidanadendapalingbanyak
Rp300.OO0.0OO,O0(tigaratusjutarupiah).
•Hurufc:Perbuatanseksualfisikyangdilakukandenganmemanfaatkanposisi,wewenang,
kepercayaan,atauhubunganyangtimpang,tipumuslihat,kerentanan,atauketergantungan
korban
Pidanapenjarapalinglama12(duabelas)tahundan/ataupidanadendapalingbanyak
Rp300.0OO.0OO,00(tigaratusjutarupiah).

8. ANCAMAN HUKUMAN UU TPKS
❑Pasal 8:Pemaksaanmenggunakanalatkontrasepsidengankekerasanyangmembuat
kehilanganfungsireproduksinyauntuksementarawaktu
Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
❑Pasal 9:Pemaksaanmenggunakanalatkontrasepsidengankekerasanyangmembuat
kehilanganfungsireproduksinyasecaratepat
Pidanapenjarapalinglama9(sembilan)tahundan/ataupidanadendapalingbanyak
Rp200.000.000,00(duaratusjutarupiah).
❑Pasal 10 :Pemaksaan Perkawinan :
Pidanapenjarapalinglama9(sembilan)tahundan/ataupidanadendapalingbanyak
Rp200.000.000,00(duaratusjutarupiah).
❑Pasal11:PenyiksaanSeksualkekerasanseksualdalamkontekshubungankekuasaan
dantidakmelibatkankontakfisiklangsung
Pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

9. ANCAMAN HUKUMAN UU TPKS
❑Pasal 12 : Penyiksaan Seksual kekerasan seksual melibatkan kontak fisik langsung
dengan tubuh korban, yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan paksaan
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
❑Pasal 13 : Perbudakan seksual
Pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
❑Pasal 14: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

10. •PASAL15:
Pidanadalampasal5,pasal6,danpasal8sampaidenganpasal14ditambah1/3(satupertiga)
jika:
1.Dilakukandalamlingkupkeluarga
2.Dilakukanolehtenagakesehatan,medis,pendidik,atautenagaprofesionallainyang
mendapatmandatuntukmelakukanpenanganan,pelindungan,danpemulihan
3.Dilakukanolehpegawai,pengurus,petugaspenjaga
4.Dilakukanolehpejabatpublik,pemberikerja,atasan,pengurusdalampekerjaantersebut
5.Dilakukanlebihdari1kaliataudilakukanterhadaplebihdari1orang
6.DilakukanTerhadapanak,penyandangdisabilitas,ibuhamil,seseorangyangpingsantidak
berdaya,keadaandarurat
7.Mengakibatkankorbanlukaberat,rusaknyafungsireproduksi,hinggameninggaldunia

11. •PASAL16:
HakimWAJIBmenetapkanbesarnyaRestitusiterhadapkorbandenganpidanapenjara4tahun
ataulebih,hakimdapatmenjatuhkanpidanatambahanberupa:
a.pencabutanhakasuhAnakataupencabutanpengampuan;
b.pengumumanidentitaspelaku;dan/atau
c.perampasankeuntungandan/atauhartakekayaanyangdiperolehdariTindakPidana

12. •PASAL17
-PelakujugadapatdikenakanRehabilitasi,baikrehabilitasimedisdanrehabilitasisosial
-KorporasiyangmelakukanTPKS,dipidanadenganpidanadendapalingsedikit
-Rp5.000.000.000,00(limamiliarrupiah)danpalingbanyakRp15.000.000.000,00(limabelas
miliarrupiah).
-DalamTPKSyangdilakukanolehKorporasi,pidanadapatdijatuhkankepadapengurus,pemberi
perintah,pemegangkendali,pemilikmanfaatKorporasi,dan/atauKorporasi.
-Selainpidanadendadapatdijatuhipidanatambahanberupa:
a.perampasankeuntunganhartakekayaanyangdiperolehdariTPKS
b.pencabutanizintertentu;
c.pengumumanputusanpengadilan;
d.pelaranganpermanenmelakukanperbuatantertentu;
e.pembekuanseluruhatausebagiankegiatanKorporasi;
f.penutupanseluruhatausebagiantempatusahaKorporasihinggapembubaranKorporasi.

13. PENYEBAB
1.Faktor Internal (Pribadi Pelaku)
•Dorongan seksual yang menyimpang
•Gangguan kepribadian atau psikologis
•Rendahnya kontrol diri.
•Penyalahgunaan alkohol atau narkoba
2. Faktor Eksternal (Lingkungan & Sosial)
•Lingkungan keluarga yang tidak sehat
•Budaya patriarki dan ketimpangan gender
•Pengaruh pergaulan dan media
•Minimnya pendidikan seksual dan moral
•Faktor ekonomi dan sosial
3. Faktor Situasional
•Kesempatan dan lemahnya pengawasan

14. Dampak
Kekerasan
Seksual
TraumaPsikologis
Sanksisosial
BudayaMalu
Intimidasi
Menodainama
baikAlmamater
Pemecatan/DropOut
InfeksiMenular
Seksual
01
02
03
04
05
06
07

15. Dianggapkejadian
sukasamasuka03
01
Banyakkasustidak
dilaporkankejalur
hukum karena aib
Konsepmenyalahkan
Korban(contoh:menyalahkan
caraberpakaian)02
Masalah Pembuktian.
seringkali tidak ada Saksi
kecuali korban sendiri.
04

16. HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
{PASAL 67 AYAT (1) UU TPKS}

17. PencegahanKekerasanSeksual oleh Individu
Meningkatkan
pengetahuan dan
kesadaran
Ciptakan
lingkungan aman
dan ramah
Perlindungan diri
Hindari kekerasan
sebagai solusi
masalah
Kontrol emosi

18. PERAN KEJAKSAAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
1. Peran dalam Penegakan Hukum (Yustisial)
Sebagai Penuntut Umum, Jaksa menuntut perkara tindak pidana kekerasan seksual di
pengadilan berdasarkan berkas dari penyidik.
Menyusun Tuntutan yang Berkeadilan: Tuntutan jaksa dapat mempertimbangkan
perlindungan korban, termasuk pemberatan hukuman jika pelaku adalah orang dekat atau
berulang kali melakukan kekerasan seksual.
Pelaksanaan Putusan Hakim: Jaksa memastikan eksekusi putusan pengadilan (pidana
badan, denda, restitusi kepada korban).
2. Perlindungan dan Pemulihan Korban
Jaksa bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk
memberikan perlindungan saksi/korban.
Memfasilitasi restitusi dan kompensasi bagi korban sesuai UU Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (UU TPKS No. 12 Tahun 2022).
Memberikan pendampingan hukum serta memastikan korban tidak mengalami reviktimisasi
selama proses persidangan.

19. 3. Peran Intelijen Penegakan Hukum
Melalui bidang Intelijen Kejaksaan, jaksa melakukan deteksi dini potensi tindak
pidana kekerasan seksual, terutama di lingkungan sekolah, pesantren, dan lembaga
sosial.
Melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum untuk pencegahan kekerasan
seksual di masyarakat.
4. Peran dalam Kebijakan Non-Litigasi
Mendorong restorative justice dengan tetap memperhatikan kepentingan korban,
terutama untuk kasus-kasus tertentu (misalnya jika pelaku masih anak, namun
dengan sangat hati-hati karena UU TPKS menekankan kepentingan korban).
Bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas sosial, serta lembaga perlindungan
anak dan perempuan dalam rehabilitasi korban maupun pelaku.
5. Koordinasi Antar Lembaga
Kejaksaan menjadi bagian penting dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Penanganan Kasus Kekerasan Seksual (SPPT-PKKSS).
Bekerja sama dengan kepolisian, pengadilan, LPSK, Komnas Perempuan, KPAI, dan
lembaga lain.

20. TERIMA
KASIH