Jika realisasi pendapatan atau belanja di tengah tahun berbeda dari yang direncanakan dalam APBD murni.

APBD Perubahan adalah penyesuaian atau revisi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni yang telah disahkan di awal tahun anggaran. Perubahan ini dilakukan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, seperti perubahan target pendapatan atau belanja, kebutuhan mendesak akibat keadaan darurat seperti bencana, atau untuk menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

1. ANALISIS APBD P OLEH : ABD. NARIS AGAM, S.Sos ., M.Si .

2. PENCAPAIAN TARGET KINERJA DAN KEUANGAN   Mengevaluasi apakah target kinerja dan rencana keuangan dalam APBD awal telah tercapai atau tidak , kemudian melakukan penyesuaian untuk mencapainya di sisa waktu anggaran . 

3. PERKEMBANGAN KEADAAN DAN ASUMSI EKONOMI Menganalisis perkembangan ekonomi , kondisi sosial masyarakat , dan kondisi lainnya yang tidak sesuai dengan asumsi awal dalam KUA ( Kebijakan Umum Anggaran ) dan perlu adanya penyesuaian anggaran . 

4. PRIORITAS BELANJA DAN PROYEK STRATEGIS Menilai apakah ada prioritas belanja yang berubah atau muncul kebutuhan proyek-proyek strategis baru yang perlu didanai , serta memastikan anggaran belanja dialokasikan sesuai dengan prioritas tersebut

5. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PEMBIAYAAN Menganalisis optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak dan retribusi , serta penyesuaian pada sektor pembiayaan , termasuk penggunaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

6. PENGGUNAAN ANGGARAN YANG EFISIEN DAN EFEKTIF Memastikan bahwa anggaran digunakan secara efisien dan efektif , dengan mendorong peningkatan efisiensi belanja berbasis kinerja dan pergeseran anggaran antar unit organisasi atau kegiatan jika diperlukan

7. KESIAPAN MENGHADAPI KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA Mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah untuk merespons keadaan darurat atau situasi luar biasa yang mungkin terjadi dan berdampak pada keuangan daerah

8. KESESUAIAN DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL Memastikan APBD perubahan selaras dengan kebijakan pembangunan dan peraturan yang ditetapkan di tingkat nasional , seperti penyesuaian dengan surat edaran dari kementerian .