KEADAAN HUKUM DI INDONESIA SESUAI DENGAN HUKUM DI INDONESIA.pptx

Hukum Bisnis di Indonesia

1. KEADAAN HUKUM DI INDONESIA OLEH WINDA IRMAYA II REG I F

2. Keadaan Hukum Di Indonesia Pengertian , Sistematika d an sumber Hukum P erdata Pengertian Hukum Perdata Sistematika Hukum Perdata Sumber Hukum Perdata Pengertian Sistem Hukum d i Indonesia Sudikno Mertokusumo Bellefroid Scolten Subekti Unifikasi d an Kodefikasi Huku m Unifikasi Hukum Kodefikasi Hukum Sri Sudewi Masjchoen Sofwan 2. Ronald G. Salawane 3. Prof. Soediman Kartohadiprodjo , S.H 4. Sudikno Mertokusumo 5. Prof. R. Soebekti , S.H Buku I Buku II Buku III Buku IV Materil Formil Pengertian Unifikasi Hukum Tujuan Dilakukannya Unifikasi Hukum Pengertian Kodefikasi Hukum Tujuan Dilakukannya Kodefikasi Hukum

3. Pengertian Sistem Hukum di Indonesia Sudikno Mertukusumo Bellefroid Scolten Subekti Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut . Sistem hukum adalah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya . Sistem hukum adalah kesatuan di dalam sistem hukum tidak ada peraturan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan hukum lain dari sistem itu . Sistem hukum merupakan suatu susunan atau tatanan yang teratur , suatu keseluruhan dimana terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusunan menurut suatu rencana atau pola , hasil dari suatu pemikiran tersebut untuk mencapai suatu tujuan .

4. KESIMPULAN Pengertian Sistem Hukum adalah suatu kesatuan peraturan-peraturan hukum yang terdiri atas bagian-bagian ( hukum ) yang mempunyai kaitan ( interaksi ) satu sama lain yang tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya , dimana berfungsi untuk mencapai tujuan .

5. Pengertian,Sistematika dan sumber Hukum Perdata Sudikno Mertokusumo Hukum perdata adalah hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perseorangan yang satu terhadap yang lain didalam hubungan berkeluarga dan dalam pergaulan masyarakat . Sri Sudewi Masjchoen Sofwan Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan warga Negara perseorangan dengan perseorangan yang lainnya . Pengertian Hukum Perdata Prof. Soediman Kartohadiprodjo , S.H Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lainnya .

6. Prof. R. Soebekti , S.H Hukum perdata adalah semua hak yang meliputi hukum privat materil yang mengatur kepentingan perseorangan . Ronald G. Salawane Hukum perdata adalah seperangkat aturan-aturan yang mengatur orang atau badan hukum yang dengan orang atau badan hukum yang lain didalam masyarakat yang menitikberat kan kepada kepentinga n perseorangan dan memberikan sanksi yang keras atas pelanggaran yang dilakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

7. Sistematika Hukum Perdata Buku I Tentang orang (van persoonen ); mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga , yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh subyek hukum . Contoh : kelahiran , perkawinan , keluarga , perceraian , dll Buku I I Tentang Kebendaan (van zaken ); mengatur tentang hukum benda , yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda , antara lain hak-hak kebendaan , waris dan penjaminan . Yang dimaksud dengan benda meliputi ; i . Benda berwujud yang tidak bergerak ( misalnya tanah , bangunan dan kapal dengan berat tertentu ) Benda berwujud yang bergerak , yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap sebagai benda berwujud tidak bergerak . Benda tidak berwujud ( misalnya hak tagih atau piutang )

8. Buku III Tentang Perikatan (van verbintennisen ); mengatur tentang hukum perikatan ( atau kadang disebut juga perjanjian walaupun istilah ini sesungguhnya mempunyai makna yang berbeda ), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan , antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari ditetapkan undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian ), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian . Khusus untuk bidang perdagangan , Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan . Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer , khusunya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer . Buku IV Tentang Daluarsa dan Pembuktian (van bewijs en verjaring ); mengatur hak dan kewajiban subyek hukum ( khususnya batas atau tenggat waktu ) dalam mempergunakan hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian .

9. Materil Sumber hukum materil adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil . Misalnya hubungan social, kekuatan politik , hasil penelitian ilmiah , perkembangan internasional , dan keadaan geografis . Sumber Hukum Perdata Sumber hukum formil merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum . Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formil itu berlaku . 2. Formil

10. Sumber hukum perdata tertulis , yaitu KUH Perdata (BW), Traktat dan Yurispridensi Sumber hukum perdata tidak tertulis , yaitu kebiasaan . Volamar membagi sumber hukum perdata menjadi 2 ( dua )

11. Unifikasi dan Kodefikasi Hukum Unifikasi Hukum Unifikasi hukum adalah suatu langkah penyeragaman hukum atau penyatuan suatu hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah Negara tertentu sebagai hukum nasional di Negara tersebut . Contoh hukum yang telah diunifikasikan : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan . Berbagai undang-undang lainnya seperti misalnya Undang-undang anti korupsi , undang-undang narkotika , dan sebagainya .

12. Maksud dan tujuan dilakukannya unifikasi hukum : Untuk lebih menjamin kepastian hukum dalam arti kepastian berlakunya suatu hukum bagi seluruh masyarakat di Negara yang bersangkutan . 2. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya . Sedapat mungkin mencegah kesimpangsiuran pengetahuan dan pengertian masyarakat tentang hukum . Sedapat mungkin mencegah berbagai penyelewengan hukum baik yang tidak disengaja maupun yang di sengaja . Sedapat mungkin mencegah keadaan berlarut-larut dari tidak mengertinya atau belum mengertinya banyak warga masyarakat mengenai hukum .

13. Kodefikasi Hukum Istilah kodefikasi hukum berasal dari codifiecatie yaitu suatu usaha untuk menyusun satu bagian dari hukum secara lengkap dan merupakan satu buku . Secara umum adalah suatu langkah pengkitaban hukum atau penulisan hukum kedalam suatu kitab undang-undang yang dilakukan secara resmi oleh pemerintah . Contoh hukum yang telah dikodefikasikan : 1. Hukum pidana yang telah dikodefikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 2. Hukum perdata yang telah dikodefikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata ). 3. Hukum dagang yang telah dikodefikasikan dalam kitab undang-undang hukum dagang (KUHAP).

14. Maksud dan tujuan dilakukannya kodefikasi hukum : 1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum di mana suatu hukum tersebut sungguh-sungguh telah tertulis di dalam suatu kitab undang-undang . 2. U ntuk lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau memiliki dan mempelajarinya . 3. S edapat mungkin mengurangi dan mencegah kesimpang siuran terhadap hukum yang bersangkutan . 4. Mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan hukum

15. Unsur-unsur kodefikasi hukum : Jenis hukum tertentu Sistematis Lengkap