Kebijakan ILP diPosyandu ppt dalam pengerjaan

WendyNainggolan 28 views 53 slides Aug 31, 2025
Slide 1
Slide 1 of 53
Slide 1
1
Slide 2
2
Slide 3
3
Slide 4
4
Slide 5
5
Slide 6
6
Slide 7
7
Slide 8
8
Slide 9
9
Slide 10
10
Slide 11
11
Slide 12
12
Slide 13
13
Slide 14
14
Slide 15
15
Slide 16
16
Slide 17
17
Slide 18
18
Slide 19
19
Slide 20
20
Slide 21
21
Slide 22
22
Slide 23
23
Slide 24
24
Slide 25
25
Slide 26
26
Slide 27
27
Slide 28
28
Slide 29
29
Slide 30
30
Slide 31
31
Slide 32
32
Slide 33
33
Slide 34
34
Slide 35
35
Slide 36
36
Slide 37
37
Slide 38
38
Slide 39
39
Slide 40
40
Slide 41
41
Slide 42
42
Slide 43
43
Slide 44
44
Slide 45
45
Slide 46
46
Slide 47
47
Slide 48
48
Slide 49
49
Slide 50
50
Slide 51
51
Slide 52
52
Slide 53
53

About This Presentation

berikuti ppt untuk menjelaskan kebijakan


Slide Content

ASSALAMUALAIKUM,,,,, Nama sejak lahir dr. Farida Anna Fauzi, M.Kes Tempat dilahirkan Kisaran , 31 Januari 1972 Jenjang sekolah S2 Magister Kesehatan Pekerjaan harian Ka Subbag Tata Usaha UPTD Latkes Provsu Kriiiingg 0852-6307-7155

1 KEBIJAKAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER DI POSYANDU PELATIHAN KETERAMPILAN DASAR KADER POSYANDU

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

Kesehatan ibu dan Anak membaik ditandai dengan menurunnya kematian ibu dan bayi dan stunting Akses Pelayanan Kesehatan meningkat 87% penduduk mempunyai jaminan Kesehatan Hampir seluruh kecamatan telah terdapat Puskesmas TEROBOSAN KEBIJAKAN KEMAJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN Usia Harapan Hidup (UHH) Meningkat dari 70,2 tahun (2014) menjadi 71,4 tahun (2019) HALE* meningkat: 61,7 tahun (2016) menjadi 62,55 tahun (2019) *HALE: Healthy life expectancy /usia harapan hidup sehat 62,55 73,84 10,96 8,84 Jepang Indonesia LE/UHH HALE Lost HALE 71,39 84,80 EVALUASI 20 TAHUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) 2005 - 2025 STATUS KESEHATAN MENINGKAT , TETAPI MASALAH KRONIS TETAP TINGGI . . . . . Akses : JKN bagi seluruh penduduk Penduduk rentan : Jampersal, PBI Pemerataan : DAK kesehatan, penugasan nakes Cakupan : Puskesmas/kecamatan, yankes mobile , telemedicine Prom- prev : Posyandu , Germas, Cukai TANTANGAN Disparitas kapasitas sistem kesehatan antar-wilayah Tata kelola & pembiayaan belum memadai Peran lintas- sektor belum optimal Tekanan pandemi MASALAH KRONIS KESEHATAN TETAP ADA DISPARITAS SISTEM ANTAR WILAYAH SDMK Kualitas yankes Kecamatan tanpa Puskesmas STATUS KESEHATAN RENDAH Kematian masih tinggi (ibu & anak) Masalah gizi (stunting, wasting) NTD belum dapat dieliminasi Memburuk (PTM) Kasus Baru Tuberkulosis peringkat ke- 2 dunia 51,14% puskesmas tidak tersedia 9 jenis nakes sesuai standar Stunting masih tinggi ( 19 , 8 % Nasional, 22% Sumut ) 36,5% Rumah Sakit terakreditasi paripurna

T ANTANGAN PEMBANGUNAN : TRANSISI EPIDEMIOLOGI DAN DEMOGRAFI Penyakit tidak menular akan terus meningkat, menyumbang pada kematian dan disabilitas ( penyakit jantung, stroke, diabetes mellitus, kanker) PTM lainnya yang perlu mendapat perhatian: kesehatan mental, kesehatan kerja (meningkatnya penyakit yang terkait dengan pekerjaan a.l. back pain, mental health, etc) Peningkatan penduduk lansia ( ageing population )  meningkatnya PTM & penyakit degenerative, sehingga perlu layanan terpadu, long- term healthcare Dominasi penduduk usia produktif dgn mobilitas tinggi  health security , kesehatan mental, penanganan cedera, kesehatan kerja, kesehatan reproduksi & KIA, serta mendorong p ola hidup sehat: faktor risiko & peningkatan PTM Urbanisasi  Kesehatan lingkungan, hygene Pendekatan pelayanan kesehatan berbasis siklus hidup Perubahan Pola Penyakit: PTM terus meningkat

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

TAHAPAN TRANSFORMASI SOSIAL RPJPN 2025-2045 Sumber: UU 59/2024: RPJPN 2025- 2045

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSFORMASI SOSIAL : KESEHATAN UNTUK SEMUA DALAM RPJPN 2025-2045 TARGET INDIKATOR PEMBANGUNAN BASELINE 2025 2029 2045 1 Usia Harapan Hidup (tahun) 72,13 (2023) 1) 74,43 75,4 80,0 2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) 189 (2020) 1) 122 85 16 3 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) 21,50 (2023) 2) 18,80 14,20 5,0 4 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) 385 (2022) 3) 274 190 76 5 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) 95 (2023) 4) 98 98 99,5 Sumber: 1) BPS, 2) Kemenkes; 3) WHO, 4) DJSN UNTUK SEMUA PENDUDUK (Setiap penduduk dapat hidup sehat pada seluruh siklus hidup, wilayah dan kelompok masyarakat) PADA SEMUA LAYANAN (Setiap penduduk dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas ) OLEH SEMUA PEMANGKU KEPENTINGAN (Pemerintah, NGO, pelaku usaha, masyarakat) KESEHATAN UNTUK SEMUA MENINGKATKAN UPAYA KESEHATAN MEWUJUDKAN SISTEM KESEHATAN YANG TANGGUH & RESPONSIF UPAYA TRANSFORMATIF BIDANG KESEHATAN

Misi RPJMN 2025-2029 PN 4 PRIORITAS NASIONAL 4

PRIORITAS NASIONAL 4 /PN 4 SASARAN KESEHATAN UNTUK SEMUA INDIKATOR USIA HARAPAN HIDUP DAN TOTAL FERTILITY RATE (TFR)/ANGKA KELAHIRAN TOTAL PROGRAM PRIORITAS/PP 1 PROGRAM PRIORITAS /PP 2 PROGRAM PRIORITAS /PP 3 PROGRAM PRIORITAS /PP 5 PROGRAM PRIORITAS /PP 4 Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan Penguatan pelay kesehatan dan tata kelola KEGIATANPRIORITAS/KP KEGIATANPRIORITAS/KP KEGIATANPRIORITAS/KP KEGIATANPRIORITAS/KP KEGIATANPRIORITAS/KP KP 1 : Penurunan kematian ibu dan anak KP 2 : Pencegahan dan Penurunan stunting KP 7 : Penuntasan TBC KP 6 : Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi KP 5 : Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa , Santri , Ibu Hamil , Ibu Menyusui , dan Balita KP 9 : Pengendalian penyakit menular lainnya KP 3 : Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah , usia produktif , dan lansia serta KB dan kespro KP 4 : Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis KP 8 Eliminasi peny Kusta & Schistosomiasis KP 10 : Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa KP 11 : Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM KP 12 : Penyehatan lingkungan KP 13 : Penguatan surveilans , pengendalian KLB/ wabah dan penanganan bencana KP 14 : Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba KP 15 : Penguatan sistem pengawasan pangan dan sediaan farmasi KP 16 : Investasi pelay kesehatan primer KP 17 : Pembangunan RS lengkap berkualitas di kab / kota dan pengemb pelay kesehatan bergerak dan daerah sulit akses KP 18 : Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan KP 19 : Penguatan JKN & Pendanaan kes KP 20 : Penguatan tata kelola , data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

INVESTASI PELAYANAN PRIMER

Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Primer hingga Tingkat Desa Revitalisasi & Pelembagaan Kader Kesehatan & Penguatan UKBM Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan di setiap desa di 83.763 desa Standar kompetensi & sistem insentif untuk kader kesehatan Pelembagaan kader kesehatan dalam Sistem Kesehatan UKBM untuk pemberdayaan masyarakat & health literacy Pemenuhan Alkes di Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar Pemenuhan Sarpras di Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar Pemehunan SDM di Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar (2 nakes dan 2 Kader) Pengadaan alat kesehatan di posyandu sesuai standar Peningkatan keterampilan kader kesehatan Pemantauan keaktifan posyandu sesuai standar Fasilitasi desa/kelurahan untuk memiliki regulasi yang mendorong keaktifan posyandu Revitalisasi Posyandu dan pemberdayaan masyarakat di Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan KP : INVESTASI KESEHATAN PELAYANAN PRIMER Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan Sesuai Standar Upaya yang dilakukan

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

Sebagian besar kasus kematian yang terjadi di Indonesia merupakan kasus yang dapat dicegah Penyebab kematian utama per kelompok usia Dapat dicegah Sebagian dapat dicegah Kecelakaan dan lainnya 96,8% 76,4% 63,9% 72,6% Neonatal disorder Congenital birth defects Sexually transmitted infections exc. HIV Lower respiratory infections Diarrheal Cedera yang tidak disengaja Tetanus Neonatal disorder Congenital birth defects Diarrheal Lower respiratory infections Cedera yang tidak disengaja Demam berdarah Sexually transmitted infections exc. HIV Kecelakaan transportasi Kanker Tuberkulosis Cedera yang tidak disengaja Tifus dan paratifoid Sirosis dan penyakit hati kronis lainnya Self- harm and inter- personal violence Kanker Penyakit jantung Stroke Lower respiratory infections Diabetes Melitus Tuberkulosis Kecelakaan transportasi Stroke Penyakit jantung Kanker Diabetes Melitus Penyakit paru obstruktif kronis Sirosis dan penyakit hati kronis lainnya Tuberkulosis 73,5% 1 2 3 4 5 6 7 % dari total kematian Peringkat Bayi Anak- anak Remaja Usia Produktif Lansia Sumber: Institut Evaluasi Metrik Kesehatan, Kemenkes data tahun 2019

Situasi Kesehatan Indonesia Terdapat beban masalah kesehatan pada seluruh siklus kehidupan Anak Sekolah dan Remaja Anemia 15.6% Jiwa 34.9% Dewasa dan Lansia Obesitas 23.4% Hipertensi 30.8% Gula 24,3% Sumber: SSGI 2024 Bayi, Balita & Anak Pra- Sekolah Stunting 19 . 8 % nasional 32,6% tidak pernah ukur tekanan darah 80,82% tidak pernah ukur lingkar perut 61,6% tidak periksa kolesterol 36,61% tidak pernah pantau Berat Badan 62,6% tidak pernah periksa gula darah Pemeriksaan Kesehatan Gratis dalam rangka Pencegahan & Deteksi Dini Pencegahan agar tidak terjadi sakit dengan manajemen faktor risiko Pencegahan bila sakit terdeteksi di fase awal agar dapat dikelola dan tidak menyebabkan keparahan/kematian Namun, baru 39,8 % yang telah skrining penyakit tidak menular Penduduk usia > 20 tahun tidak pernah periksa : Situasi Kesehatan Indonesia Terdapat beban masalah kesehatan pada seluruh siklus kehidupan

Total desa kelurahan berdasarkan data Kemendagri tahun 2023 ada 83.763 1 Dari 24.807 pustu ada 13.431 pustu yang memiliki perawat, sedangkan bidan ada di 17.915 pustu 2 3 Verifikasi usulan pustu: Desa tanpa pustu 17.467 Desa dengan pustu rusak berat 6944 Desa dengan pustu baik, rusak ringan dan sedang 15.403. 4 Kader pustu yang terdata di microsite ada 880 orang. UNIT PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT DESA/KELURAHAN

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

ATURAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN SISTEM KESEHATAN PRIMER

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RPJMN 2025-2029 PERPRES NOMOR 12 TAHUN 2025

PERATURAN TENTANG POSYANDU YANG TERBARU PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2024

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) PMK NO 6 TAHUN 2024

27 Sasaran Masalah Kesehatan Unit Pemberi Pelayanan Puskesmas (Kecamatan) UPKD/K (Desa/Kelurahan) Posyandu (Dusun/RT/RW) Ibu hamil, bersalin, nifas ANC Terpadu (6x + USG oleh dokter) Kelas ibu hamil Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Persalinan normal Pelayanan Pasca Persalinan (nifas) Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) Pengobatan ANC Terpadu (K2,K3, K4, K6) Kelas ibu hamil Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Pelayanan Pasca Persalinan ( nifas) Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) Pengobatan sederhana Kelas ibu hamil Pemberian Tambahan Asupan Gizi pada Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) Bayi dan anak pra- sekolah Pelayanan Neonatal Esensial Kelas Ibu Balita Pelayanan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Pengambilan dan pengiriman sampel SHK Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Imunisasi Rutin Lengkap Pemberian Vitamin A dan obat cacing Pencegahan, deteksi dini , Tatalaksana dan rujukan balita weight faltering, underweight, gizi kurang, gizi buruk dan stunting Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Skrining kasus TBC Skrining Talasemia Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) Pengobatan Pelayanan Neonatal Esensial Kelas Ibu Balita Pemantauan Bayi dengan Berat Lahir Rendah (BBLR) Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Imunisasi Rutin Lengkap Pemberian Vitamin A dan obat cacing Pencegahan, deteksi dini, tatalaksana dan rujukan balita weight faltering, underweight , gizi kurang, gizi buruk dan stunting Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Skrining kasus TBC Skrining Talasemia Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) Pengobatan sederhana Kelas Ibu Balita Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Imunisasi Rutin Lengkap Pemberian Vitamin A dan obat cacing Deteksi dini, Pendampingan serta rujukan balita weight faltering, underweight , gizi kurang, gizi buruk dan stunting Skrining kasus TBC Usia sekolah dan remaja Skrining kesehatan (PTM & PM) Vaksinasi / Imunisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Fasilitasi UKS Skirining Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) Pengobatan Skrining kesehatan Vaksinasi / Imunisasi Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Pencegahan anemia Pengobatan sederhana KIE Kesehatan Remaja Pencegahan anemia Upaya standarisasi layanan di Puskesmas, UPKD/K, Posyandu— lintas siklus hidup Penguatan Struktur disertai Standardisasi Paket Pelayanan Kesehatan

28 Sasaran Masalah Kesehatan Unit Pemberi Pelayanan Puskesmas (Kecamatan) UPKD/K (Desa/Kelurahan) Posyandu (Dusun/RT/RW) Usia Dewasa dan Lansia Skrining Obesitas Skrining Hipertensi Skrining DM Skrining faktor risiko stroke Skrining faktor risiko penyakit jantung Skrining kanker ( Kanker Leher Rahim, Kanker Payudara, Kanker Kolorektal, Kanker Paru) Skrining PPOK Skrining TBC Skrining Indera Penglihatan Skrining Malaria Skrining kebugaran Skrining Talasemia Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan Skrining masalah kesehatan jiwa Pelayanan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin Skrining layak hamil bagi PUS Pelayanan KB Pelayanan Penyakit Akibat Kerja Skrining Geriatri Pelayanan Pengobatan Skrining Obesitas Skrining Hipertensi SKrining DM Skrining kanker (Kanker payudara, Kanker Leher Rahim, Kanker Paru) Skrining Talasemia Skrining PPOK Skrining TBC Skrining Malaria Skrining Indera Penglihatan Skrining masalah kesehatan jiwa Skrining layak hamil bagi PUS Skrining kasus kekerasan terhadap perempuan Pelayanan KB Skrining Geriatri Pengobatan sederhana Skrining Obesitas Skrining Hipertensi Skrining DM Skrining TBC Skrining PPOK Skrining Malaria Skrining Indera Penglihatan Skrining masalah kesehatan jiwa Skrining layak hamil bagi PUS Pelayanan KB Skrining Geriatri Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan Pencegahan, Kewaspadaan Dini, Respon Pengawasan Kualitas Lingkungan Lintas Klaster Kesehatan Gigi dan Mulut Gawat darurat Laboratorium Kesehatan Masyarakat Rawat Inap Penanggulangan Krisis Kesehatan Pelayanan Rehabilitasi Medik Dasar Upaya standarisasi layanan di Puskesmas, UPKD/K, Posyandu— lintas siklus hidup

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

3 program utama penguatan upaya preventif di layanan primer Imunisasi rutin: dari 11 menjadi 14 jenis vaksin BCG, DPT-Hib, Hep B, MMR/MR, Polio (OPV-IPV), TT/DT/td, JE, HPV, PCV, Rotavirus Kanker Serviks merupakan kanker yang bisa dicegah dengan imunisasi Human Papillomavirus (HPV) Pneumonia dan diare merupakan 2 dari 5 penyebab tertinggi kematian balita di Indonesia* yang dapat dicegah dengan imunisasi (PCV dan Rotavirus) Screening penyakit penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia: Hipotiroid kongenital Thalasemia Anemia Stroke Serangan jantung Hipertensi Penyakit paru obstruksi kronik Tuberkulosis 9. Kanker paru 10. Hepatitis Diabetes Kanker payudara Kanker serviks Kanker usus Penin g k a t a n k e s eh a t a n i b u dan anak Pemantauan tumbuh kembang anak di Posyandu dengan alat antropometri terstandar Pemeriksaan kehamilan (ANC) dari 4 kali menjadi 6 kali , termasuk 2 kali USG dengan dokter pada trimester 1 dan 3 S c ree n i n g ka n ke r Pay u dar a de n gan USG S c ree n i n g Pe n yaki t Ja n t un g Bawaa n di P us ke sm a s de ng a n Pu ls e O xy m etr y Neonatus 14 Screening Penyakit Prioritas 27

4 +270 juta penduduk Indonesia mendapatkan Pelayanan Kesehatan Primer berkualitas 100% wilayah dan kondisi kesehatan penduduk termonitor secara berkala +300 ribu unit penyedia pelayanan kesehatan rimer dengan fasilitas dan SDM terstandardisasi Kemenkes telah menetapkan 3 fokus Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 1. PWS: Pemantauan Wilayah Setempat Siklus hidup sebagai fokus integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai fokus penguatan promosi dan pencegahan Mendekatkan layanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun , termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi Memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa, serta kunjungan keluarga

Arah Kebijakan dan Strategi Transformasi Layanan Primer Penguatan bidang Kesehatan di Posyandu penting dilakukan Peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan primer Penguatan pencegahan sekunder dan tatalaksana Penguatan promosi kesehatan Standardisasi layanan melalui pendekatan siklus hidup, Penguatan struktur jejaring pelayanan kesehatan primer dan pengawasan wilayah setempat, Penguatan laboratorium kesehatan masyarakat, Pelayanan kesehatan di DTPK Penguatan skrining dan tatalaksana Penurunan wasting & stunting, serta penurunan beban penyakit lainnya Penguatan bidang kesehatan di posyandu , Pendidikan kesehatan di satuan pendidikan, Penggerakan masyarakat dan kemitraan, Penyebaran informasi dan edukasi, Penguatan pendekatan promosi

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

8 Salah satu Penguatan Penting dalam Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer adalah Penguatan Struktur yang Menjangkau Masyarakat PUSKESMAS KELUARGA / MASYARAKAT Berbagai jenis UKBM (belum terintegrasi) Posyandu Posyandu Remaja Pos Malaria Posbindu PTM Posyandu Lansia Pos UKK Pos TB POSKESDES PUSTU PUSTU POLINDES POSKESRI KECAMATAN 7,281 DESA/ KELURAHAN 83,794 DUSUN/ RT/RW ~300,000 ~273.5 juta penduduk PUSKESMAS Unit Pelayanan Kesehatan di Desa/Kelurahan (PUSTU) POSYANDU KUNJUNGAN RUMAH Kondisi Eksisting Kondisi yang diharapkan Masih terfragmentasi Progress Januari 2024 10.416 Puskesmas di Indonesia, 2.690 Puskesmas tersosialisasi ILP 25 Puskesmas menerapkan ILP 5.173 Puskesmas telah mengadakan orientasi/ workshop 25 keterampilan dasar kader 4.074 Puskesmas telah memiliki nakes yang terorientasi 25 keterampilan dasar kader 309.852 Posyandu di Indonesia, 268.951 (86,80%) Posyandu buka layanan setiap bulan 257.753 (83.18%) Posyandu aktif 92% rumah dikunjungi oleh Kader di Wilayah 9 lokus piloting Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer

9 Keluarga / masyarakat yang datang ke UKBM dan Fasyankes Terdapat Berbagai jenis UKBM Posyandu Posyandu Remaja Posbindu PTM Posyandu Lansia DUSUN/ RT/RW ~300,000 ~273.5 juta penduduk BUKA SETIAP BULAN KUNJUNGAN RUMAH SELURUH SIKLUS KEHIDUPAN Penetapan posyandu per wilayah kerja (KK) Peleburan posyandu programatik, atau Penambahan jumlah posyandu, atau Penambahan jumlah kader, dll Pemetaan posyandu programatik Langkah-Langkah yang dilakukan 2 1 3 Pembinaan posyandu terintegrasi Pelatihan kader 25 keterampilan dasar Penyediaan layanan siklus hidup Pelaksanaan kunjungan rumah Sebelum Transformasi Masih terfragmentasi Kemenkes terus mendorong pelayanan posyandu terintegrasi untuk mendukung transformasi pelayanan primer Harapan di Era Transformasi Terintegrasi

10 Posyandu di Era Transformasi Layanan Primer Kriteria pelayanan siklus hidup untuk hari buka dan kunjungan rumah. Sama yang dimaksudkan dengan istilah Posyandu CoE atau Posyandu ILP. Imunisasi, Suplementasi Penyuluhan Deteksi dini Rapid test Layanan promotif preventif Sasaran seluruh siklus hidup Layanan kesehatan terintegrasi: Usia produktif Usia lanjut Ibu hamil Balita Remaja 1 2 3 Pelaksana: 1 Kader sedikitnya 5 orang • 2 Didampingi oleh Tenaga kesehatan Hari Buka Posyandu Setiap bulan Pelaksanaan serentak atau terjadwal untuk menjangkau seluruh sasaran: Usia produktif Usia lanjut Ibu hamil Balita Remaja Di Luar Hari Buka Posyandu 1 Kunjungan rumah 2 3 Koordinasi Puskesmas Pembantu Kunjungan rutin: seluruh KK Kunjungan khusus: sesuai kebutuhan untuk sasaran tidak akses, belum lengkap layanan, dsb Pemberdayaan masyarakat Membantu kader kesehatan/fasiiitator pemberdayaan masyarakat dalam melakukan: Survey mawas diri Musyawarah masyarakat desa Manajemen kader Pemantauan wilayah setempat

Paket layanan hari buka Posyandu Layanan hari buka setiap bulan, tidak harus serentak dalam satu waktu, tetapi dapat dilaksanakan terjadwal Sasaran Masyarakat Sehat Langkah 1 Pendaftaran Kader Langkah 2 Penimbangan, Pengukuran, Kader Langkah 3 Pencatatan Kader + Nakes Langkah 4 Pelayanan kesehatan Nakes + Kader Langkah 5 Penyuluhan kesehatan Kader Ibu Hamil, Nifas Penapisan Pendataan Penimbangan, Pengukuran LilA Ploting hasil pengukuran (Buku KIA) Pemantauan Tablet tambah darah Pemantauan bumil KEK Wawancara risiko Isi piringku, Pemeriksaan bumil, busui, tanda bahaya Bayi, Balita Penapisan Pendataan Penimbangan, Pengukuran TB, LiLA, LK Ploting hasil pengukuran (Buku KIA) Imunisasi Vitamin A,Obat Cacing Pemantauan balita masalah pertumbuhan Isi piringku, imunisasi, vit A, Obat cacing, tanda bahaya Usia Sekolah, Remaja Penapisan Pendataan Penimbangan, Pengukuran TB, lingkar perut, tekanan darah Ploting hasil pengukuran Imunisasi Pemantauan TTD Wawancara risiko (≥15 tahun) Isi piringku, aktifitas fisik, TTD rematri, bahaya rokok, NAPZA Usia Dewasa, Lansia Penapisan Pendataan Penimbangan, Pengukuran TB, lingkar perut, tekanan darah, Ploting hasil pengukuran Pemantauan kepatuhan minum obat Rapid test gula darah Wawancara risiko GERMAS, komplikasi Obesitas, Hipertensi, Diabetes, Kanker, TBC, Keswa

12 Contoh Jadwal buka posyandu Melati Wilayah kerja: 1 RW terdiri dari 6 RT Sasaran serentak siklus hidup Strategi pelaksanaan hari buka Posyandu Layanan hari buka setiap bulan dengan sasaran siklus hidup, dapat dilaksanakan secara serentak bagi seluruh sasaran, atau dapat dilaksanakan bagi sasaran per kelompok umur Contoh Jadwal buka posyandu Mawar Wilayah kerja: 1 RW terdiri dari 6 RT Sasaran terjadwal per kelompok umur Hari Buka Ibu- Balita Hari Buka Remaja Hari Buka Dewasa lansia Hari Buka RT 1- 2 Hari Buka RT 3- 4 Hari Buka RT 5- 6

13 Pengertian: Kegiatan memantau kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh kader dengan mendatangi rumah warga di wilayah kerja Posyandu. Tujuan dan Manfaat: Masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan sesuai kelompok siklus hidup Mengidentifikasi sasaran yang tidak patuh dalam pengobatan (termasuk minum obat) Mengidentifikasi sasaran yang memiliki tanda bahaya (ibu hamil, nifas, bayi dan balita ) Sasaran : Anggota keluarga di wilayah Posyandu Tugas Kader: KUNJUNGAN RUMAH Melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana Memberikan penyuluhan/edukasi kesehatan Mendampingi sasaran yang mempunyai masalah Melakukan pendataan dan pencatatan sederhana. Menggerakkan masyarakat untuk periksa kesehatan dengan memanfaatkan Posyandu, Pustu, Puskesmas, dan pelayanan kesehatan terdekat lainnya. 6. Melaporkan hasil kunjungan rumah kepada tenaga kesehatan di Pustu dan Pokja tingkat Desa/Kelurahan seminggu sekali.

26 December 27 28 29 30 31/ 1 January KAMIS JUMA T SABTU 2 3 4 5 6 7/8 9 10 KR 4 KK HARI BUKA POSYANDU HARI KOORDINASI PUSTU KR 4 KK PERTEMUAN WARGA 11 12 13 14/15 21/22 KR 4 KK HARI BUKA POSYANDU HARI KOORDINASI PUSTU KR 4 KK 18 19 20 KR 4 KK KR 4 KK HARI KOORDINASI PUSTU KR 4 KK HARI BUKA POSYANDU 25 26 27 28/29 KR 4 KK KR 4 KK HARI KOORDINASI PUSTU KR 4 KK 1 February 2 3 4/5 16 17 23 24 30 31 Simulasi Agenda Kunjungan Rumah Seorang Kader Posyandu SENIN SELASA RABU 1 kader : 40- 50 KK/ 200- 250 penduduk

15 Kunjungan rumah oleh kader mampu mengidentifikasi missing service, non-compliance, dan danger sign 1 Tidak minum obat HT 21% Tidak minum Obat DM 31% Periksa HT 99% Periksa DM 94% N/A Ibu Hamil Bayi, anak prasekolah Usia produktif dan lansia Remaja Bayi 0- 6 bulan Tidak punya buku KIA 18% Tidak melakukan imunisasi 21% Tidak melakukan pemanatauan tumbang 27% Tidak dapat KN1- KN3 60% Ibu bersalin Tidak punya buku KIA 15% Tidak dapat KF 52% Tidak bersalin di faskes 21% Tidak minum vit. A 44% Remaja Tidak melakukan BB/TB 52% Tidak melakukan periksa Lila 88% Tidak minum TTD 44% Tidak melakukan periksa anemia 60% Tidak melakukan skrinning PT 95% Balita 6- 72 bulan Tidak melakukan imunisasi 21% Tidak punya buku KIA 60% Tidak melakukan pemantauan tumbang 32% Ibu hamil Tidak punya buku KIA 15% Tidak ANC 1/2/3 22% Tidak minum TTD 23% Tidak ikut kelas bumil 87% Ibu KEK tidak dapat PMT 55% Lansia Tidak punya buku lansia 78% Tidak melakukan skrining HT 79% Tidak punya buku lansia 80% Tidak skrining DM 91% Tidak minum obat DM 78% Periksa DM 95% Tidak punya buku PTM 94% Tidak melakukan skrining DM 93% Usia produktif Danger sign (tanda bahaya) 14% 8% 7% 4% N/A Tidak punya buku PTM 94% Tidak minum Obat HT 63% Periksa HT 98% Tidak melakukan skrining HT 84% Tidak melakukan skrining TB 15% Tidak minum Obat TB 3 5% Terdiagnosis TB 3 96% Hiper- t ensi DM Hiper- t ensi DM 1. Missing service: pasien yang belum menerima servis kesehatan utama; Non-compliance: pasien penderita penyakit (mis. HT, DM) yang tidak mengikuti peraturan dari perawatan Kesehatan (mis. Makan obat); Danger sign : pasien yang menunjukkan gejala bahaya (mis. kaki bengkak, demam) | 2. PPP – Penanggulangan Penularan Penyakit | 3 . Hanya berdasarkan ~30 pasien TB Metode: jumlah masyarakat yang menerima servis Kesehatan dibandingkan dengan total jumlah masyarakat yang dikunjungi Hasil temuan kunjungan rumah yang dilakukan di 9 lokus Non- compliance (ketidakpatuhan) Sasaran Missing service (layanan kesehatan yang belum diterima oleh sasaran) P2P 2 Semua umur % dengan tanda bahaya XX Tinggi (>50%) Rendah (<5%) non-compliance Sedang (5- 50%) XX % dengan missing servis /

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

17 PJ Promkes untuk memfasilitasi pembinaan posyandu dan kader , dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan mitra Pembangunan APBN Pusat Dit. Promkes & PM: ToT Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Apresiasi Kader Jambore Kader Pokjanal Posyandu Secara Berjenjang Workshop Posyandu Bagi Pembina Teknis Dit. Gizi & KIA: 1. Antropometri kit APBN Dekonsentrasi Provinsi: 1. Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Posyandu 2. Pembinaan Pokjanal Posyandu Secara Berjenjang DAK Non Fisik Kabupaten/Kota: Pembinaan Pokjanal Posyandu Pelatihan Kompetensi Dasar Kader Posyandu Bagi Nakes Puskesmas Penyediaan media KIE untuk posyandu/alat bantu Kader BOK Puskesmas Puskesmas: Manajemen Puskesmas Pembinaan Teknis Kader (Purwa, Madya, Utama) Kunjungan Rumah Kegiatan Pusat dan Dukungan bagi Kegiatan Daerah TA 2024 Dalam melaksanakan perencanaan kegiatan anggaran, untuk menghitung seluruh posyandu di wilayah kerja puskesmas. Posyandu diidentifikasi di perumahan warga sipil, perumahan kedinasan TNI-POLRI- Dll, BUMN atau swasta

18 Potensi Pembiayaan Bimbingan Teknis UKBM bagi Provinsi dan Kab/Kota APBN melalui DAU Permenkeu 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah, Pasal 2. c. Dukungan bidang kesehatan Pasal 3 Untuk memenuhi target SPM Pasal 9 Penggunaan dalam bidang kesehatan untuk mendanai kegiatan fisik dan/ atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang Kesehatan program prioritas Lampiran: B. KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PRIORITAS SERTA KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PENDUKUNG YANG DIDANAI DARI DAU BIDANG KESEHATAN 2. Rincian Kegiatan dan Subkegiatan Pendukung yang Didanai dari DAU Bidang Kesehatan untuk Provinsi Uraian Kegiatan: Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM Tingkat Daerah dan Kabupaten/Kota Uraian Subkegiatan: Bimbingan Teknis dan supervise Pengembangan dan Pelaksanaan UKBM

Potensi Pembiayaan Insentif Kader APBN UU NO 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah PP 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Pemungutan Pajak Daerah Permenkeu 102 tahun 2015 perubahan permenkeu 115 /PMK.07/2013 tentang tatacara pumungutan dan penyetoran pajak rokok Pasal 31 Penerimaan Pajak Rokok , baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang Pasal 33; Penerimaan pajak rokok; 30% untuk Provinsi dan 70% untuk Kabupaten/Kota Penerimaan Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik bagian provinsi maupun bagian kabupatenlkota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. 5) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari Pajak rokok diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Pasal 31A Penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan .

Potensi Pembiayaan Operasional Posyandu, PMT, Peningkatan Kapasitas dan Insentif Kader APBD Permendagri 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 Permendagri 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Lampiran : B. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, D. Arah Kebijakan Pembangunan Bidang Urusan, salah satunya D.4. Kebijakan Prioritas Nasional, 2. Kesehatan: Penguatan SDM Kesehatan dengan pemenuhan peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu. Pasal 2. E. Hal Khusus Lainnya Lampiran : Dalam penyusunan APBD TA 2024, Kebijakan belanja urusan Pemda, diantaranya anggaran kesehatan sebagai mandatory spending : (2) sarana prasarana Posyandu Prima (Pustu) dan Posyandu (6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Kebijakan tematik ae. 5) dukungan terhadap upaya gerakan keluarga sehat tanggap dan tangguh bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu ditingkat desa/kel seperti imbangan digital untuk ibu/anak, antropometri, thermometer, insentif bagi kader PKK, kader dasawisma dan kader posyandu ag. Menyediakan alokasi anggaran kepada kecamatan untuk wilayah kelurahan termasuk Kelembagaan Posyandu, terkait fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan, fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan fasilitasi penyediaan sarpras kelembagaan

APBDes Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendesa 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 Pasal 17 Klasifikasi belanja dalam bidang Pembangunan desa salah satunya sub bidang kesehatan yaitu : Poskesdes/Polindes, Penyelenggaraan Posyandu termasuk insentif kader Posyandu Lampiran: Kode rekening 2.2. Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Posyandu (PMT, Kelas Ibu hamil, Kelas Ibu Lansia, Insentif Kader Posyandu Pemeliharaan Sarpras Posyandu Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu Pasal 4, Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembanguanan Desa dilaksanakan melalui: (a) pemenuhan kebutuhan dasar. Pasal 5, Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagai mana dimaksud diatas (salah satunya): (b) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa Pasal 10, Prioritas penggunaan Dana Desa disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Lampiran (Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa) Bab II, Rincian Prioritas Penggunaan Daa Desa, A. Prioritas Pembagunan Dana Desa, 1. Pemenuhan kebutuhan dasar. Pencegahan dan penurunan stunting, melalui: 4). pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk Posyandu 7) . pemberian insentif, salah satunya kader Posyandu dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa. Potensi Pembiayaan Operasional Posyandu, PMT, Peningkatan Kapasitas dan Insentif Kader

APBDes Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendesa 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:: 3). Pembangan pelayanan kesehatan a). pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana termasuk posyandu B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang pemberdayaan Masyarakat Penyelenggaraan Promkes dan Germas a pencegahan dan penurunan stunting di Desa, 11) . Peningkatan kapasitas kader termasuk kader Posyandu Potensi Pembiayaan Operasional Posyandu, PMT, Peningkatan Kapasitas dan Insentif Kader

23 PJ Promkes untuk memfasilitasi pembinaan posyandu dan kader, dengan melibatkan lintas program, lintas sektor dan mitra Pembangunan SUMBER DAYA MANUSIA USAID Momentum (NTT, Jatim, Sumut, Sulsel, Banten) PATH (Surabaya, Keerom) 1000 days fund (NTB) ASTRA (Denpasar) APRIL Grup (Riau) INEY ADB Sehat Global Fund dll ALAT KESEHATAN Pemenuhan Kit Kader seluruh Indonesia oleh Sophi Project APRIL grup (Riau) Studi/ asistensi teknis WHO UNICEF USAID CHISU SID Thinkwell Dukungan Donor, Mitra Pembangunan bagi Posyandu TA 2024 Dalam melaksanakan perencanaan kegiatan anggaran, untuk menghitung seluruh posyandu di wilayah kerja puskesmas. Posyandu diidentifikasi di perumahan warga sipil, perumahan kedinasan TNI-POLRI- Dll, BUMN atau swasta

Agenda Pusat- Daerah Bulan Februari - Agustus Agenda Pusat- Daerah Bulan September- Desember BIMTEK Setiap Bulan BIMTEK Setiap Bulan BIMTEK Setiap Bulan BIMTEK Setiap Bulan BIMTEK Setiap Bulan BIMTEK Setiap Bulan BIMTEK Setiap Bulan BIMTEK Setiap Bulan Sinkronisasi Agenda Pusat - Daerah Jambore kader dimajukan menjadi bulan Agustus, sehingga pelaksanaan penilaian lomba dan penetapan pemenang untuk dipersiapkan maju.

2 AGENDA EVALUASI RPJPN 2005-2025 PELAKSANAAN RPJMN 2025-2029 LATAR BELAKANG DASAR HUKUM KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI LAYANAN PRIMER PENGELOLAAN POSYANDU KEGIATAN DAN ANGGARAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI

7 INDIKATOR DEFINISI OPERASIONAL CARA PERHITUNGAN/SUMBER DATA Baseline Target PJ UNIT ESELON I 2025 2026 2027 2028 2029 IKK 10.1.4. Persentase Kab/Kota dengan minimal 75% Posyandu Siklus Hidup yang Aktif Persentase Kab/Kota yang minimal 75% Posyandu siklus hidup di wilayahnya telah memiliki status aktif berdasarkan 3 kriteria yaitu posyandu yang melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam setahun dalam bulan berbeda; memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil, balita, remaja, dewasa, dan lansia; dan memiliki minimal 5 orang kader Persentase Kab/Kota yang telah memiliki capaian 100% Posyandu memenuhi kriteria aktif di dalam Kab/Kota tersebut posyandu yang melakukan kegiatan hari buka minimal 8 kali dalam setahun dalam bulan berbeda; memberikan pelayanan kesehatan minimal untuk ibu hamil, balita, remaja; dan memiliki minimal 5 orang kader dibagi total jumlah Kab/Kota, dikali 100% 20.737 (6.8%) 25% 35% 45% 64% 80% Ditjen Kesmas IKK 10.1.5. Persentase kader posyandu strata madya Persentase Kader Posyandu telah mengikuti peningkatan ketrampilan dasar kader dan telah lulus penilaian minimal 4 dari 5 kelompok ketrampilan (pengelolaan posyandu, layanan balita dan layanan ibu /usia sekolah remaja/dewasa dan lansia). Jumlah kader Posyandu telah mengikuti ketrampilan dasar dan lulus minimal 4 kelompok ketrampilan di bagi jumlah seluruh kader posyandu, dikali 100% Sumber data : Pelaporan Microsite Promkes 1,6% 10% 20% 30% 40% 50% Ditjen Kesmas INDIKATOR PELAYANAN KESEHATAN PRIMER UNTUK PELAKSANAAN POSYANDU TERINTEGRASI LAYANAN PRIMER

1. Saat Pelatihan 2. Penilaian Tk Keterampilan Kader 3. Bimbingan Teknis Rutin 4. Evaluasi Pasca Pelatihan (EPP) Fasilitator dari Puskesmas Setempat (Bersertifikat 25 keterampilan dasar) Evaluasi Peserta (Pre Post Test) Evaluasi Keterampilan (Praktek Lapangan) Penyelenggara terakreditasi Dit Peningkatan Mutu Nakes Instrumen online menggunakan aplikasi Plataran Sehat Penilai adalah Fasilitator dari Puskesmas Lain (Bersertifikat 25 ketrampilan dasar) Instrumen penilaian: daftar tilik keterampilan kader Hasil Penilaian: Kader Purwa/Madya/Utama Bimbingan Teknis yang dilaksanakan secara berjenjang dari pusat – Provinsi – Kab Kota – Puskesmas bersama mitra Instrumen: Bimbingan teknis Feedback masyarakat Dilaksanakan 1 tahun setelah pelatihan. Tujuan mengetahui manfaat megikuti pelatihan terhadap implementasi di lapangan Data Dukung : Laporan Layanan Evaluasi 360 derajat, sasaran: Peserta Pelatihan Rekan Kerja Peserta Pemantau/ pembimbing Masyarakat Pengendalian Kualitas Kader Dilakukan melalui sertifikasi pelatihan, cross- evaluation , bimbingan teknis dan evaluasi pasca pelatihan)

Media social influencer Layanan feedback Masyarakat di posyandu Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota dan Puskesmas mengagendakan bimtek setiap bulan, Instrumen mengacu kuesioner bimtek, daftar tilik keterampilan kader, Posyandu yang telah diberikan bimtek dicatatkan pada microsite, selanjutnya pemilihan lokus bimtek mengacu pada data posyandu belum mendapatkan bimtek Pengawasan Pelayanan Kesehatan di Posyandu agar dilaksanakan secara rutin, seluruh level Dinkes dan Puskesmas menjadwalkan di posyandu berbeda, melibatkan mitra pembangunan Bimbingan Teknis Feedback masyarakat Pokjanal/ Pokja Feedback keluhan Masyarakat: yang sudah ditangani yang membutuhkan penanganan pokjanal/ pokja

Feedback Masyarakat Posyandu menyediakan sarana bagi masyarakat/pengunjung untuk memberikan feedback bagi layanan yang diberikan No Hal Yang Diberikan Feedback Feedbcak 1 Posyandu menggunakan alat sesuai standar a. Timbangan bayi/ anak b. Pengukur Panjang/ tinggi badan c. Pengukur lingkar kepala/ lingkar lengan 2 Kader melakukan pelayanan sesuai standar a. Menjelaskan penggunaan Buku KIA b. Menimbang c. Mengukur Panjang/ tinggi badan d. Mengukur lingkar kepala e. Mengukur lingkar lengan atas f. Memantau perkembangan anak g. Menjelaskan hasil penimbangan, pengukuran, perkembangan h. Memberikan vitamin A, obat cacing i. Memberi edukasi imunisasi, pencegahan diare, pneumonia j. Merujuk anak yang bermasalah ke nakes (meja IV) k. Kader memberikan penjelasan ASI, MP- ASI kaya protein hewani 3 Posyandu menyediakan pemberian makanan tambahan sesuai standar Makanan alami, kaya protein hewani

TERIMA KASIH
Tags