Kebijakan Pembangunan Pertanian dan pembanguan pertanian

Kebijakan Pembangunan Pertanian dan pembanguan pertanian

1. Dr. David Oscar Simatupang, SP., M.Si Kebijakan Pembangunan Pertanian

2. Kebijakan pertanian adalah salah satu dari kegiatan untuk masyarakat (public action ) yang bertujuan peningkatan taraf hidup secara umum , melalui perbaikan kesempatan ekonomi bagi para petani dan pengembangan struktur progresif dalam kehidupan masyarakat , termasuk rekayasa sistem kelembagaan yang diperlukan sebagai pendukung Kebijakan pembangunan pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan ( explanation ) dan preskripsi atau rekomendasi ( presription or recomendation ) terhadap konsekuensi- konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan . Merumuskan suatu kebijakan untuk pembangunan pertanian berarti menentukan strategi untuk mengkondisikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan pertanian agar dapat mencapai keadaan yang diinginkan Pengertian Kebijakan Pembangunan Pertanian

3. Secara teknis dapat dilaksanakan , artinya teknologi , alat dan keterampilan yang ada dapat dan memadai untuk menjalankan strategi tersebut Secara ekonomi menguntungkan , artinya penerapan strategi ini secara finansial memberikan net benefit pihak- pihak yang terlibat di dalamnya Secara sosiologis dapat dipertanggungjawabkan , artinya penerapan strategi ini tidak membuat komunitas masyarakat menjadi terganggu keseimbangan harmoninya . Secara ekologis berkelanjutan , artinya penerapan strategi ini ramah lingkungan dan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan pada sistem keseimbangan lingkungan alami . Upaya mencapai keadaan yang diinginkan ini harus memenuhi kriteria berikut :

4. Fokus kebijakan Pertanian Farm (Usaha Tani) bidang kebijakan yang didasarkan pada kenyataan bahwa pertanian adalah usaha keluarga dan karena itu pembangunan pertanian tidak bisa terlepas dari pembangunan keluarga petani secara utuh . Price Parity (pasangan harga) bidang kebijakan yang diarahkan untuk memperoleh tingkat harga yang wajar bagi produk pertanian relatif terhadap produk-produk sektor lainnya dalam perekonomian . Bargaining Position ( posisi tawar ) Bargaining Position ( posisi tawar ) yaitu bidang kebijakan yang dimaksudkan untuk membantu memperkuat posisi petani sehingga mereka dapat memperoleh insentif yang layak untuk usaha yang mereka jalankan .

5. Ruang lingkup politik pertanian Kebijakan Pengembangan (development policy) Kebijakan Kompensasi (compensating policy). kebijakan produksi ( production policy ) kebijakan subsidi ( subsidy policy ), kebijakan investasi ( investment policy ), kebijakan harga ( price policy ), kebijakan pemasaran ( marketing policy ), dan kebijakan konsumsi ( consumption policy ). Kebijakan berdasarkan orientasi

6. Kebijakan Pembangunan Pertanian Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani serta masyarakat Kebijakan pertanian diarahkan agar hasil pembangunan dapat langsung meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dan masyarakat luas . Meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian Produksi tidak hanya ditingkatkan secara kuantitas , tetapi juga kualitas agar mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional . Meraih peluang dan memperluas pangsa pasar Petani didorong untuk memanfaatkan peluang perdagangan dengan memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk pertanian Meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian Sistem distribusi yang lebih efisien mengurangi biaya , mempercepat penyaluran , dan meningkatkan keuntungan bagi petani . Meningkatkan penyediaan bahan baku industri Pertanian juga berfungsi sebagai pemasok bahan baku untuk sektor industri , sehingga memperkuat keterkaitan antar sektor ekonomi . Mengurangi kesenjangan Pembangunan pertanian diarahkan untuk menekan ketimpangan sosial-ekonomi , baik antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat .

7. Kebijakan Pembangunan Pertanian Memelihara lingkungan hidup Praktik pertanian harus memperhatikan keberlanjutan dengan menjaga kesuburan tanah , kelestarian air, dan keanekaragaman hayati . Meningkatkan peranan usaha pertanian rakyat Usaha kecil dan menengah di sektor pertanian diperkuat agar menjadi tulang punggung perekonomian pedesaan . Meningkatkan produktivitas tenaga kerja di perdesaan Tenaga kerja pertanian dibekali keterampilan dan teknologi agar lebih produktif serta berdaya saing . Meningkatkan mutu dan kesempatan kerja Kebijakan diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan dengan standar mutu kerja yang lebih baik . Memantapkan kelembagaan pertanian Lembaga pertanian seperti koperasi , kelompok tani , atau gabungan kelompok tani diperkuat agar mampu mendukung petani dalam produksi , pemasaran , dan akses permodalan . Mengentaskan penduduk dari kemiskinan Pembangunan pertanian menjadi strategi utama untuk mengurangi angka kemiskinan , khususnya di pedesaan yang sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian .

8. Kebijakan Produksi (Production Policy) Masalah pangan menjadi fokus utama pembangunan pertanian karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional . Kedudukan pangan di Indonesia yang strategis : a. Melibatkan banyak pihak dalam produksi , pengolahan , dan distribusi . b. Konsumsi pangan , khususnya beras , masih menjadi porsi terbesar dalam pengeluaran rumah tangga , sehingga beras sering dianggap identik dengan pangan nasional . Implikasi : Pemerintah perlu menjamin ketersediaan pangan yang cukup , merata , berkualitas , dan terjangkau . Pangan tidak hanya dipandang dari sisi kuantitas , tetapi juga kualitas gizi untuk pembangunan manusia jangka panjang .

9. Tabel: Permasalahan Produksi dan Konsumsi Pangan di Indonesia Aspek Permasalahan Utama Implikasi / Dampak Produksi Ketimpangan antarwilayah → sulit distribusi Harga tidak stabil dan pasokan pangan tidak merata antar daerah Tidak merata menurut waktu ( musiman ) Surplus saat panen raya, defisit saat paceklik → fluktuasi harga Produksi berfluktuasi ( dipengaruhi cuaca , hama , bencana ) Ketidakpastian pasokan → ancaman ketahanan pangan nasional Dominasi petani kecil dengan lahan sempit (<0,5 Ha) Sulit mencapai skala ekonomi , biaya distribusi tinggi , produktivitas rendah Konsumsi Pola konsumsi berbeda antarwilayah ( beras vs non- beras ) Menyulitkan perencanaan distribusi pangan Perbedaan tingkat konsumsi antarwilayah Distribusi tidak efisien, sebagian daerah kelebihan, sebagian kekurangan Konsumsi beras terus meningkat Tekanan besar pada produksi padi, ketergantungan pada satu komoditas pangan utama Jumlah penduduk besar dan terus meningkat Kebutuhan pangan meningkat setiap tahun Penyebaran penduduk tidak merata antar daerah Distribusi pangan antarwilayah semakin kompleks dan biaya tinggi

10. Kebijakan Produksi (Production Policy) Lembaga pengelola kebijakan investasi Kebijakan investasi di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau sekarang bernama Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM ( Badan Koordinasi Penanaman Modal) dengan dukungan departemen teknis terkait . Skala prioritas investasi BKPM menetapkan prioritas usaha tertentu , misalnya pembukaan usaha besar tidak boleh bersaing dengan usaha petani kecil . Tujuan kebijakan investasi Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan investasi untuk merangsang partisipasi swasta nasional maupun asing . Kondisi investasi di sektor pertanian Investasi di sektor pertanian masih relatif kecil dibandingkan sektor lain. Penyebab rendahnya investasi pertanian Keuntungan di sektor pertanian lebih kecil dibandingkan industri dan jasa . Risiko di sektor pertanian lebih besar dibandingkan sektor industri dan jasa .

11. Kebijakan Harga ( Price Policy ) Harga dalam Ekonomi Pertanian Harga sebagai cerminan pasar Harga terbentuk dari interaksi penawaran ( sektor produksi / industri ) dan permintaan ( sektor konsumsi / rumah tangga ). Peran pemerintah Penetapan harga dasar oleh pemerintah menyebabkan pemerintah harus ikut campur dalam rantai pemasaran , karena adanya imperfeksi pasar yang merugikan produsen maupun konsumen .

12. Memberikan kontribusi terhadap anggaran pemerintah . Mendukung pertumbuhan devisa negara .Mengurangi ketidakstabilan harga di pasar . Memperbaiki distribusi pemasaran dan alokasi sumber daya . Memberikan arah produksi , serta meningkatkan swasembada pangan dan serat . Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat . Tujuan Kebijakan Harga Produk Pertanian

13. Harga Dasar (Floor Price) Tujuan : Melindungi produsen , khususnya petani pada musim panen . Harga dasar efektif jika ditetapkan di atas harga ekuilibrium . Dampak : terjadi kelebihan penawaran (surplus beras ). Solusi : pemerintah membeli kelebihan penawaran agar harga tetap stabil di tingkat Pf. Harga Tertinggi (Ceiling Price) Tujuan : Melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi . Mekanisme : Bulog membeli beras saat harga rendah ( panen raya ) dan menjual kembali saat harga tinggi ( paceklik ). Dampak : menjaga kestabilan harga beras di pasaran . Harga Perangsang (Price Support) Tujuan : Mendorong peningkatan produksi dalam negeri ketika terjadi kelebihan permintaan dan stok nasional tidak cukup . Mekanisme : pemerintah menetapkan harga perangsang untuk mendorong petani meningkatkan produksi , sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor . Mekanisme Kebijakan Harga

14. 1. Kegiatan Pemerintah dalam Distribusi Barang Pemerintah berperan mengatur distribusi barang , khususnya beras , antar daerah dan antar waktu . Tujuannya adalah menjaga keseimbangan harga antara konsumen dan produsen . Terdapat margin pemasaran sebagai selisih harga yang dapat mendorong proses produksi dan pemasaran .   2. Efisiensi Pemasaran Pemasaran yang tidak efisien menyebabkan farmer’s share ( bagian yang diterima petani ) semakin kecil . Jika farmer’s share kecil , petani tidak termotivasi untuk meningkatkan produksi . Efisiensi pemasaran diukur melalui besarnya margin pemasaran setelah memperhitungkan fungsi-fungsi pemasaran .   3. Margin Pemasaran Margin pemasaran adalah selisih antara harga yang dibayar konsumen dengan harga yang diterima produsen . Margin terdiri dari : Keuntungan lembaga pemasaran . Biaya fungsi pemasaran , meliputi : Penyimpanan (storage). Penggolongan mutu (grading). Standarisasi (standardization). Transportasi (transportation). Pengolahan (processing). Secara sederhana , margin pemasaran = keuntungan + biaya pemasaran .   Kebijakan Pemasaran ( Market Policy ) 4. Keseimbangan Antar Tempat Untuk meningkatkan guna antar tempat diperlukan biaya transfer. Untuk meningkatkan guna antar waktu diperlukan biaya penyimpanan . Keseimbangan antar tempat terdiri dari dua jenis : Tanpa biaya transfer. Dengan biaya transfer. Biaya transfer adalah biaya memindahkan barang antar daerah .   5. Kebijakan Pemerintah dalam Pemasaran Hasil Pertanian Menetapkan rantai pemasaran sesingkat mungkin . Membentuk kantor pemasaran bersama atau pola pemasaran tertentu . Menunjuk distributor dan pengecer khusus untuk komoditas tertentu .

15. flowchart pemasaran hasil pertanian

16. UU No.7/1996 tentang Pangan — Definisi UU ini menyebutkan bahwa pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak , yang diperuntukkan sebagai makanan / minuman bagi manusia , termasuk bahan tambahan pangan dan bahan lain yang digunakan dalam persiapan , pengolahan , dan pembuatan makanan atau minuman . Kebijakan Konsumsi ( Consumption Policy )

17. Perubahan Orientasi Pembangunan Pangan di Indonesia & Data Terbaru Aspek Orientasi Penjelasan dengan Data Terbaru a. Dari swasembada beras → swasembada pangan ‒ Konsumsi beras per kapita menunjukkan tren penurunan : dari sekitar 107,71 kg/ kapita / tahun tahun 2002 menjadi 93,79 kg/ kapita / tahun tahun 2023. ( Satu Data Pertanian ) ‒ Pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal seperti jagung , sagu , umbi-umbian sebagai bagian upaya swasembada pangannya lebih luas , bukan hanya beras . ( Badan Pangan Nasional ) b. Dari orientasi kuantitas → orientasi kualitas pangan ‒ Program “Beragam, Bergizi, Seimbang, Aman (B2SA)” dijalankan oleh Badan Pangan Nasional guna meningkatkan mutu konsumsi pangan, tidak hanya jumlahnya. ( Badan Pangan Nasional ) ‒ Standar keamanan dan mutu pangan diperkuat lewat regulasi keamanan pangan dan upaya pengawasan mutu, termasuk standarisasi dan keamanan pangan. ( Satu Data Pertanian ) c. Mengatasi situasi kelebihan melalui mekanisme pasar ‒ Kebijakan intervensi pasar seperti buffer stock, operasi pasar, dan intervensi distribusi dilakukan untuk merespon fluktuasi harga dan kelebihan/perubahan permintaan. ( Satu Data Pertanian ) ‒ Misalnya, stabilisasi harga dan intervensi pasar termasuk bagian dari program kementerian pertanian. ( Satu Data Pertanian ) d. Dari produksi untuk mencukupi kebutuhan → produksi sesuai permintaan pasar ‒ Diversifikasi pangan lokal menunjukkan bahwa permintaan masyarakat mulai bergeser ke bahan pangan non-beras, pangan lokal atau pangan sumber karbohidrat alternatif. ( Badan Pangan Nasional ) ‒ Pemerintah mendorong produksi pangan lokal yang sesuai potensi daerah (regional supply sesuai demand lokal). ( Satu Data Pertanian ) e. Dari komoditas tunggal → pangan beranekaragam ‒ Ada penurunan konsumsi beras per kapita , sementara konsumsi pangan non- beras ( terigu , mie , roti, umbi-umbian ) makin meningkat . ( Satu Data Pertanian ) ‒ Pusat Data dan Statistik Pertanian menyebutkan program diversifikasi pangan lokal sebagai salah satu pilar dalam strategi ketersediaan pangan . ( Satu Data Pertanian )

18. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI MAKRO DAN MIKRO

19. TEORI MIKROEKONOMI Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian - bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian . Dalam teori mikroekonomi masalah ekonomi dibedakan menjadi 3 persoalan yang dinyatakan dengan : Apakah jenis – jenis barang dan jasa yang perlu diproduksi ? Bagaimanakah barang dan jasa yang diperlukan masyarakat akan dihasilkan ? Untuk siapakah barang dan jasa perlu dihasilkan ?

20. TEORI MAKROEKONOMI Teori makroekonomi menganalisis masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian . Aspek pertama yang dibahas dalam teori makrokonomi adalah mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara . Analisis ini menerangkan tentang sampai dimana suatu perekonomian akan menghasilkan barang dan jasa . Dalam makroekonomi juga merinci tentang analisis mengenai pengeluaran agregat kepada 4 komponen yaitu : Pengeluaran rumah tangga ( konsumsi rumah tangga ) Pengeluaran pemerintah Pengeluaran perusahaan ( investasi ) Ekspor dan impor

21. Teori makroekonomi meliputi juga analisis dalam berbagai aspek berikut : masalah ekonomi yang dihadapi , terutama pengangguran dan inflasi , dan bentuk kebijakan pemerintah untuk mengatasinya Peranan uang dalam penentuan kgiatan ekonomi Masalah pengangguran dan inflasi Pada umumnya pengeluaran agregat yang yang sebenarnya adalah lebih rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai kesempatan kerja penuh . Keadaan seperti ini akan menimbulkan pengangguran . Ada kalanya permintaan agregat yang melebihi kemampuan perekonomian untuk memperoduksi barang dan jasa akan menyebabkan nkeaikan harga atau inflasi . Peranan kebijakan pemerintah Langkah – langkah pemerintah intuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi dibedakan menjadi 2 bentuk yaitu : Kebijakan Fiskal Kebijakan Moneter

22. KEBIJAKAN FISKAL Yaitu kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengolah / mengarahkan perekonomian ke kondisi yangb lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah peneriamaan dan pengeluaran pemerintah . Kebijakan Fiskal mempunyai kebijakan yang sama dengan Kebijakan Moneter . Perbedaannya terletak pada isntrument kebijakannya . Jika dalam Kebijakan Moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar , maka dalam Kebijakan Fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan ( T ) dan pengeluaran ( G ).

23. PAJAK Secara hukum Pajak didefinisikan sebagai iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal ( berdasarkan undang-undang ), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum ( misalnya denda atau kurungan penjara ) untuk menindak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban . Secara Ekonomi Pajak didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada di sektor rumah tangga dan perusahaan ( dunia usaha ) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa memberi balas jasa langsung . Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan , sebaliknya pajak dapat mempengaruhi pola laku produksi atau konsumsi .

24. KLASIFIKASI PAJAK A. Pajak Objektif Adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktivitas ekonomi para wajib pajak . Misalnya pajak pertambahan nilai ( PPN ) B. Pajak Subjektif Adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak . Biasanya bila kemampuan wajib pajak makin besar , beban pajaknya makin besar .

25. c. Pajak Langsung Adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Misalnya pajak penghasilan ( PPh ) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) D. Pajak Tidak Langsung Adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain Misalnya : pajak penjualan ( PPn atau PPnBM )

26. TARIF PAJAK Tarif pajak di bagi menjadi 2 yaitu : a. Pajak Nomianal Adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan sejumlah nilai nominal tertentu . Misalnya bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50, maka cukup ditulis T=50 b. Pajak Persentase Adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak . Pajak persentase dapat dibedakan menjadi : Pajak Proporsional , tarif presentasenya tetap . Pajak Progresif , tarifnya makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi . Pajak Regresif , tarif pajak makin rendah pada saat penghasilan meningkat .

27. POLITIK ANGGARAN Politik anggaran dibagi menjadi : a. Anggaran Defisit ( Deicit Budget ) Adalah anggaran yang direncanakan untuk defisit , sebab pengeluaran pemerintah direncanakan lebih besar dari penerimaan pemerintah ( T<G atau G<T ) b. Anggaran Surplus ( Surplus Budget ) Adalah anggaran pemerintah bila penerimaan lebih besar dari pengeluaran ( T>G atau G>T ). Politik anggaran surplus dilakukan bila perekonomian sedang dalam tahap memanas . Melalui anggaran ini pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan pemerintah atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak . c. Anggaran Berimbang ( Balance Budget ) Adalah anggaran yang apabila pengeluaran sama dengan penerimaan (G=T atau T=G )

28. Kebijakan moneter Kebijakan Moneter ( istilah lainnya kebijakan uang ketat ) adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan ( lebih baik ) dengan mengatur jumlah uang yang beredar . Melalui kebijakan moneter pemerintah dapat mempertahankan , menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi bertumbuh , sekaligus mengendalikan inflasi .

29. INSTRUMEN KEBIJAKAN MONETER Ada 3 instrumen kebijakan instrumen yang digunakan untuk mengatur jumlah uang yang beredar yaitu : 1. Operasi pasar terbuka ( open market operation ) Yaitu kebijakan pemerintah mengendalikan jumlah uang yang bredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga milik pemerintah . Di Indonesia operasi pasar terbuka dilakukan dengan menjual atau membeli Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU). 2. Fasilitas Diskonto ( Discount Rate ) Salah satu fasilitasnya yaitu adanya tingkat bunga diskonto yang maksudnya adalah tingkat bunga yang ditetapkan pemerintah atas bank-bank umun yang meminjam ke bank sentral . Jika pemerintah ingin menambah jumlah uang yang beredar , maka pemerintah melakukan suatu cara yaitu menurunkan tingkat bunga penjaman ( tingkat diskonto ). Dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih murah , maka keinginan bank-bank untuk meminjam uang dari bank sentral menjadi lebih besar , sehingga jumlah uang yang beredar bertambah dan sebaliknya

30. 3. Rasio Cadangan Wajib ( Reserve Requirement Ratio ) Penetapan ratio cadangan wajib juga dapat mengubah jumlah uang yang beredar . Jka rasio cadangan wajib diperbesar , maka kemampuan bank memberikan kredit akan lebih kecil dibandingkan sebelumnya . 4. Imbaunan Moral ( Moral Persuasion ) Dengan imbauan moral, otoritas moneter mencoba mengarahkan atau mengendalikan jumlah uang yang beredar .

31. Kebijakan moneter dan keseimbangan ekonomi : analisis is-lm Dalam perekonomian pasar , kenaikan tingkat bunga mengidentifikasikan telah terjadinya kelebihan permintaan investasi . Akibatnya dapat dilihat dari 2 sisi yaitu : Sisi Output Kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan ada beberapa rencana investasi yang dibatalkan , sebagai akibatnya pertambahan kapasitas produksi menjadi kecil . Sisi Biaya Kenaikan tingkat bunga akan menaikkan biaya produksi dikarenakan naiknya biaya modal

32. Tugas Terstruktur Mata Kuliah : Kebijakan Pembangunan Pertanian Program Studi : S2 Ilmu Pertanian Tema : Kebijakan Pertanian sebagai Public Action untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Latar Belakang Kebijakan pertanian / Perikanan / Peternakan merupakan bagian dari tindakan publik (public action) yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat , khususnya petani , melalui perbaikan kesempatan ekonomi dan pembentukan struktur sosial-ekonomi yang progresif . Dalam konteks pembangunan pertanian , kebijakan dirancang untuk memberikan penjelasan (explanation) sekaligus preskripsi atau rekomendasi (prescription or recommendation) terkait konsekuensi yang timbul dari kebijakan yang diterapkan . Merumuskan suatu kebijakan pembangunan pertanian berarti menyusun strategi yang mampu mengkondisikan berbagai faktor ( ekonomi , sosial , kelembagaan , lingkungan , dan politik ) agar pembangunan pertanian berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan . Tujuan Tugas Memahami konsep kebijakan pertanian sebagai instrumen public action. Menganalisis kebijakan pembangunan pertanian yang sedang / telah berlaku di Indonesia. Melatih kemampuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan dan kontekstual . Instruksi Tugas Kajian Teori Jelaskan secara komprehensif konsep kebijakan pertanian sebagai bagian dari public action. Bedakan antara penjelasan (explanation) dan rekomendasi (prescription/recommendation) dalam kebijakan pembangunan pertanian . Analisis Kasus Pilih salah satu kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia ( misalnya : UU Pangan No. 18/2012, Program Food Estate, Program Peremajaan Sawit Rakyat, Program Kredit Usaha Rakyat Pertanian , dsb .). Analisis kebijakan tersebut dari aspek : a. Tujuan dan sasaran kebijakan . b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ( ekonomi , sosial , kelembagaan , politik , lingkungan ). c. Dampak positif dan negatif kebijakan terhadap peningkatan taraf hidup petani dan pembangunan pedesaan . Perumusan Kebijakan Berdasarkan analisis di atas , buatlah rumusan kebijakan alternatif / rekomendasi yang lebih efektif dan berkelanjutan . Sertakan strategi implementasi yang mencakup : aktor pelaksana , instrumen kelembagaan , pendanaan , serta indikator keberhasilan . Teknis Penulisan Panjang tulisan : maksimal 10 halaman ( tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran ). Menggunakan format akademik : Times New Roman 12 pt , spasi 1,5, margin normal. Cantumkan minimal 10 referensi ilmiah ( jurnal , buku , dokumen resmi pemerintah , dsb .). Pengumpulan Tugas : [email protected]

33. Terima KAsih