Kewarganegaraan Pertemuan 9 Kewarganegaraan Pertemuan 9..pdf

Kewarganegaraan Pertemuan 9.

1. Universitas Pamulang S-1 PPKn

2. Universitas Pamulang S-1 PPKn
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Penyusun:
Abd. Chaidir Marasabessy S.Sos., M.Pd
Gilang Zulfikar S.Pd., M.Pd
Mas Fierna Janvierna Lusie Putri S.Pd., M.Pd
Saepudin Karta Sasmita S.Pd., M.Pd
Nurulita Sari, S.Pd.,M.H
Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 211 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

3. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
81
PERTEMUAN 8
INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu;
1. Menjelaskan pengertian negara hukum
2. Menganalisis makna Indonesia sebagai negara hukum dan prinsip-prinsipnya
3. Menganalisis hubungan Negara hukum dengan HAM
B.
Uraian Materi
1. Pengertian Negara Hukum
Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang
sempurna(a perfect society). Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat
sempurna yang para anggotanya mentaati aturan yang sudah berlaku. Suatu
masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal
dan eksternal. Kelengkapan secara internal, yaitu adanya penghargaan nilai-nilai
kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu. Saling menghargai hak sesama
anggota masyarakat. Kelengkapan secara eksternal, jika keberadaan suatu
masyarakat dapat memahami dirinya sebagai bagian dari organisasi masyarakat
yang lebih luas. Dalam konteks ini pengertian negara seperti halnya masyarakat
yang memiliki kedua kelengkapan internal dan eksternal,there exists only one
perfect society in the natural order, namely the state(Henry J. Koren, 1995:24);
(Dikti, 2012).
Dalam perkembangannya, teori klasik tentang negara ini tampil dalam ragam
formulasinya, misalnya menurut tokoh; Socrates, Plato dan Aristoteles. Munculnya
keragam konsep teori tentang negara hanya karena per bedaan cara-cara
pendekatan saja. Pada dasarnya negara harus merepresentasikan suatu bentuk
masyarakat yang sempurnya. Teori klasik tentang negara tersebut mendasarkan
konsep “masyarakat sempurna” menginspirasikan lahirnya teori modern tentang
negara, kemudian dikenal istilah negara hukum (Dikti, 2012).
Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kataRechtsstaatatau
Rule of law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah
Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Saxon menggunakan istilahRule of Law.Di
Indonesia, istilahRechtsstaatdanRule of lawbiasa diterjemahkan dengan istilah
“Negara Hukum” (Winarno, 2007).
Gagasan negara hukum di Indonesia yang demokratis telah dikemukakan oleh
para pendiri negara Republik Indonesia (Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dan kawan-
kawan) sejak hampir satu abad yang lalu. Walaupun pembicaraan pada waktu itu
masih dalam konteks hubungan Indonesia (Hindia Belanda) dengan Netherland.
Misalnya melalui gagasan Indonesia (Hindia Belanda) be rparlemen,
berpemerintahan sendiri, dimana hak politik rakyatnya diakui dan dihormati. Jadi,
cita-cita negara hukum yang demokratis telah lama bersemi dan berkembang dalam
pikiran dan hati para perintis kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila ada pendapat
yang mengat akan cita negara hukum yang demokratis pertama kali dikemukakan
dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI) adalah tidak memiliki dasar historis dan bisa menyesatkan (Dikti, 2012).

4. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
82
Para pendiri negara waktu itu terus memperjuangkan gagasan negara hukum.
Ketika para pendiri negara bersidang dalam BPUPKI tanggal 28 Mei - 1 Juni 1945
dan tanggal 10-17 Juli 1945 gagasan dan konsep konstitusi Indonesia dibicarakan
oleh para anggota BPUPKI. Melalui sidang-sidang tersebut dikemukakan istilah
rechsstaat(Negara Hukum) oleh Mr. Muhammad Yamin (Nusantara, 2010:2); (Dikti,
2012).
Dalam sidang-sidang tersebut muncul berbagai gagasan dan konsep alternatif
tentang ketatanegaraan seperti: negara sosialis, negara serikat dikemukakan oleh
para pendiri negara. Perdebatan pun dalam sidang terjadi, namun karena dilandasi
tekad bersama unt uk merdeka, jiwa dan semangat kebang saan yang tinggi
(nasionalisme) dari para pendiri negara, menjunjung tinggi azas kepentingan bangsa,
secara umum menerima konsep negara hukum dalam wadah N egara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).
Semangat cita negara hukum para pendiri negara secara formal dapat
ditemukan dalam set iap penyusunan konst itusi, yaitu Konstitusi RIS 1949 dan
UUDS 1950. Dalam konstitusi-konstitusi tersebut dimasukkan Pasal-pasal yang
termuat dalam Deklarasi Umum HAM PBB tahun 1948. Hal itu menunjukkan bahwa
ketentuan-ketentuan tentang penghormatan, dan perlindungan HAM perlu dan
penting untuk dimasukkan ke dalam konstitusi negara (Nusantara, 2010:2); (Dikti,
2012).
Pengertian negara hukum selalu menggambarkan adanya p enyelenggaraan
kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Pemerintah dan
unsur-unsur lembaga di dalamnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya
terikat oleh hukum yang berlaku. Menurut Mustafa Kamal (2003); Dikti (2012) dalam
negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan be rdasarkan kedaulatan
hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelengg arakan ketertiban
hukum.
2. Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum dan Prinsip-Prinsipnya
Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yg semua penyelenggaraan
pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas aturan,
bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Anda sebagai calon sarjana atau
profesional yang merupakan bagian rakyat Indonesia yang terdidik dan masyarakat
atau warga negara yang baik perlu mengerti mengenai aturan. Apa yg dimaksud
menggunakan hukum dan bagaimana aplikasi penegakkannya? Thomas Hobbes
(1588–1679 M) pada bukunya Leviathan pernah mengatakan “Homo homini lupus”,
artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan
dan nafsu yang bhineka antara insan yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki
manusia terdapat yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah keliru satu argumen
mengapa anggaran aturan diperlukan. Kondisi yang kedua sepertinya bukan hal yg
tidak mungkin bila semua warga tidak memerlukan aturan hukum. Dimana terdapat
rakyat, pada ada aturan arti “Ubi Societas ibi Ius”. Dengan istilah lain, sampai waktu
ini aturan masih dibutuhkan bahkan kedudukannya semaki n penting. Upaya
penegakan aturan pada suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara.
Anda disarankan buat menyelidiki teori tujuan negara pada buku “Ilmu Negara
Umum”.

5. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
83
Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan insan tidak cukup
hayati menggunakan aman, teratur dan tertib, insan perlu sejahtera. Apabila tujuan
negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan
negara yang lebih luas adalah agar setiap insan terjamin kesejahteraannya di
samping keamanannya. Dengan istilah lain, negara yang memiliki kewenangan
mengatur warga, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg
mengenai negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.
Teori negara aturan berdasarkan Kranenburg ini banyak dianut negara-negara
modern. Indonesia menganut negara hukum, artinya nega ra yang bukan
berdasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang menurut atas aturan,
merupakan seluruh dilema kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau
kenegaraan harus didasarkan atas hukum.
Teori mengenai tujuan negara berdasarkan Kranenburg ini mendapat sambutan
berdasarkan negara-negara pada umumnya termasuk Indonesia. Bagaimana tujuan
Negara Republik Indonesia? Tujuan Negara RI bisa kita temukan dalam Pembukaan
UUD 1945 yakni pada alinea ke 4 sebagai berikut:
…membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan m emajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban global yang dari kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial…
Dari bunyi alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 ini
dapat diidentifikasi bahwa tujuan Negara Republik Indonesia pun memiliki indikator
yang sama sebagaimana yang dinyatakan Kranenburg, yakni:
1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa h darah
Indonesia
2) Memajukan kesejahteraan umum
3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4) Ikut melaksanakan ketertiban global yang menurut ke merdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian bunyi Pasal 1 Ayat 3 UUD
1945. Yang dimaksud negara hukum merupakan negara yang di dalamnya terdapat
banyak sekali aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai
sanksi tegas jika dilanggar. Maka, arti Indonesia menjadi negara hukum merupakan
segala aspek kehidupan pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus
didasarkan dalam aturan dan segala produk perundang-undangan serta turunannya
yang berlaku pada daerah NKRI. Negara aturan sendiri berdiri di atas hukum yang
mengklaim keadilan bagi seluruh masyarakat negara. Untuk Indonesia, negara
aturan didasarkan dalam nilai-nilai Pancasila yang adalah etos bangsa dan sumber
berdasarkan segala sumber hukum. Adapun produk turunan undang-undang dapat
berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Instruksi Presiden, Peraturan
Daerah, Peraturan Gubernur, dan berbagai peraturan lainnya. Hukum di Indonesia
harus dilandasi dengan semangat menegakkan nilai ketuhanan, kemanusiaan,
persatuan, kerakyatan dan keadilan sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

6. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
84
Sementara itu, prinsip-prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah:
1) Supremasi hukum
2) Persamaan dalam hukum
3) Proses hukum yang baik dan benar
4) Pembatasan kekuasaan
5) Lembaga eksekutif independen
6) Peradilan yang bebas dan mandiri
7) Peradilan Tata Usaha Negara
8) Peradilan Konstitusi
9) Perlindungan HAM
10) Sarana mewujudkan tujuan negara
11) Transparansi dan kontrol sosial
12) Bersifat demokratis
Prinsip-prinsip negara hukum pada Indonesia. Negara hukum Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:
1) Norma hukumnya bersumber pada Pancasila menjadi dasar dan adanya
hierarki jenjang kebiasaan hukum.
2) Sistem konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan
perundang-undangan di bawahnya membentuk kesatuan sistem aturan.
3) Kedaulatan masyarakat atau prinsip demokrasi. Hal ini tampak pada
Pembukaan UUD 1945: “kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/ perwakilan” dan Pasal 1A ayat 2 Undang-Undang
Dasar 1945: “kedaulatan berada pada tangan rakyat dan dilaksanakan
berdasarkan undang-undang dasar.”
4) Prinsip persamaan kedudukan pada aturan dan pemerintahan (Pasal 27A
ayat (1) UUD 1945).
5) Adanya organ pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden).
6) Sistem pemerintahannya adalah presidensiil.
7) Kekuasaan kehakiman yang bebas berdasarkan kekuasaan lain (eksekutif).
8) Hukum bertujuan melindungi buat melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang dari
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
9) Adanya jaminan akan hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia
(Pasal 28A - 28J UUD 1945).
3. Hubungan Negara Hukum dengan HAM
Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan dan ketertiban masyarakat. Untuk
mewujudkan masyarakat yang tertib, maka hukum harus di laksanakan atau
ditegakkan secara konsekuen. Apa yang tertera dalam peraturan hukum seyogyanya
dapat terwujud dalam pelaksanaannya di masyarakat. Dalam hal ini, penegakan
hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian
hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan
akan hak-haknya.
Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman menyebutkan ada 3 (tiga) unsur
dalam menegakkan hukum, yaitu:
1) Unsur Keadilan(Gerechtigheit)

7. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
85
Keadilan Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam
menegakkan hukum. Artinya aparat kepolisian dan para penegakkan hukum
harus berbuat adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan
keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur
di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka
ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam yang pada akhirnya
akan mengganggu stabilitas nasional.
2) Unsur Kemanfaatan(Zeckmaessigkeit)
Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Yang di dalammya terdapat
keadilan, serta bermanfaat untuk rakyat.
3)Unsur Kepastian(Sicherheit)
Kepastian hukum Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian
hukum, artinya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan
hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Misalnya, seseorang yang
melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu
melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum.
Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting.
Pertama, aturan material merupakan aturan yg memuat peraturan-peraturan yg
mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yg berupa perintah-
perintah dan embargo-larangan. Contohnya: untuk Hukum Pidana terdapat pada
Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), buat Hukum Perdata terdapat pada
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam aturan mat erial telah ditentukan
aturan atau ketentuan hukuman bagi orang yg melakukan tindakan hukum. Dalam
aturan material juga dimuat tentang jenis-jenis sanksi dan ancaman sanksi terhadap
tindakan melawan hukum.
Kedua, hukum formal atau diklaim pula aturan acara yaitu peraturan hukum yg
mengatur mengenai cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan
aturan material. Contohnya: Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan hukum acara Per data. Melalui aturan
program inilah aturan material bisa dijalankan atau dimanfaatkan. Tanpa adanya
aturan acara, maka aturan material tidak dapat berfungsi. Para aparatur penegak
hukum dapat memproses siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum
melalui proses pengadilan dan memberi putusan (vonis). Dengan istilah lain, hukum
berfungsi buat memproses dan menyelesaikan perkara yang memenuhi norma-
norma larangan aturan material melalui suatu proses pengadilan menggunakan
berpedoman pada peraturan-perundang-undangan (hukum).
Jadi, dapat disimpulkan bahwa peraturan berfungsi menjadi sarana untuk
menegakkan hukum material. Hukum hanya digunakan pada keadaan tertentu yaitu
pada hal aturan material atau kewenangan yang oleh aturan material diberikan
kepada yg berhak dan perlu dipertahankan. Agar warga patuh dan menghormati
hukum, maka aparat hukum wajib menegakkan hukum meng gunakan jujur tanpa
pilih kasih dan demi Keadilan Berdasarkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain
itu, aparat penegak hukum hendaknya memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum
secara intensif dan persuasif sehingga kesadaran hukum dan kepatuhan rakyat
terhadap hukum semakin meningkat. Dalam upaya mewuju dkan sistem aturan
nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD NRI 194 5, bukan hanya

8. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
86
dibutuhkan pembaharuan materi hukum, tetapi yang lebih penting merupakan
trainingaparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegak hukum.
Di negara Indonesia, pemerintah bukan hanya wajib tunduk dan menjalankan
aturan, tetapi juga harus aktif memberikan penyuluhan hukum kepada segenap
masyarakat, agar masyarakat semakin sadar hukum. Dengan cara demikian, akan
terbentuk konduite rakyat negara yang menjunjung tinggi hukum dan taat pada
hukum. Negara Hukum ialah negara yang berdiri pada atas aturan yang menjamin
keadilan pada warga negaranya. Keadilan adalah kond isi bagi terciptanya
kebahagiaan hayati buat masyarakat negaranya, dan menjadi dasar dari pada
keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap insan supaya ia sebagai warga
negara yg baik.
Demikian pula peraturan yang sebenarnya hanya ada jika peraturan (hukum) itu
mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar rakyat negaranya. Menurut
Aristoteles yang memerintah pada negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan
fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan
keseimbangan saja. Kesusilaan yg akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan
undang-undang dan menciptakan undang-undang adalah se bagian berdasarkan
kecakapan menjalankan pemerintahan negara.
Konsep Negara Hukum dari Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum
yg menjamin keadilan pada rakyat negaranya. Keadilan adalah kondisi bagi
tercapainya kebahagian hayati buat masyarakat negaranya, dan menjadi dasar
berdasarkan pada keadilan itu,perlu diajarkan rasa susila pada setiap manusia
supaya ia menjadi warga negara yg baik. Dan bagi Aristoteles yang memerintah
pada negara bukanlah insan sebenarnya, melainkan fikiran yg adil, sedangkan
penguasa sebenarnya hanya pemegang aturan dan ekuilibrium saja.
Di Indonesia kata Negara Hukum, sering diterjemahkanrechtstaatsatauthe rule
of law.Pahamrechtstaatsdalam dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa
Kontinental. Ide tentangrechtstaatsmulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat
dari situasi sosial politik Eropa didominir sang absolutisme raja. Negara harus
sebagai Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya pula daya pendorong
daripada perkembangan dalam zaman baru ini. Negara harus memilih secermat-
cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana)
kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Inilah pengertian Negara Hukum, bukannya
misalnya, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata aturan saja tanpa tujuan
pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak menurut perseorangan. Negara
hukum dalam umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan
hanya cara dan buat mewujudkannya.
Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan 4 (empat) unsurrechtstaats
dalam arti klasik, yaitu:
1) Hak-hak asasi manusia.
2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin h ak-hak itu (di
negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebuttrias politica).
3) Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan(wetmatigheid van bestuur).
4) Peradilan administrasi dalam perselisihan.

9. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
87
Paul Scholten: salah seorang jurist (ahli hukum) berkebangsasan Nederland,
menulis karangan tentang Negara Hukum. Paul Scholten, menyebutkan 2 (dua) ciri
negara hukum yang dijelaskan secara luas dan kritis. Ciri yang utama daripada
Negara Hukum ialah“er is recht tegenover den staat”, artinya kawula negara itu
mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat.
asas ini sebenarnya meliputi segi; (1) Manusia itu mempunyai suasana tersendiri,
yang pada asasnya terletak diluar kewenangan Negara, dan (2) Pembatasan
suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang,
menggunakan peraturan umum.
Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi;er is
scheiding van machten, artinya dalam negara hukum terdapat pemisahan
kekuasaan. Meliputi; (1) Keterikatan semua organ negara pada undang-undang
dasar dan keterikatan peradilan dalam undang-undang dan aturan; (2) Aturan dasar
mengenai proporsionalitas(Verhaltnismassingkeit); (3) Adanya pengawasan
peradilan pada keputusan-keputusan kekuasaan umum; (4) Jaminan peradilan dan
hak-hak dasar dalam proses peradilan; dan (5) Pembatasan terhadap berlaku
surutnya undang-undang.
Di samping itu, konseprechtsstaatmenginginkan adanya proteksi bagi hak asasi
insan melalui pelembagaan peradilan yang independen. Pada konseprechtsstaat
terdapat forum peradilan administrasi yang adalah lingkungan peradilan yang berdiri
sendiri. Negara Anglo Saxon tidak mengenal Negara hukum atau rechtstaat, tetapi
mengenal atau menganut apa yang disebut menggunakan“The Rule of the Law”
atau pemerintahan oleh hukum ataugovernment of judiciary.
Menurut A.V.Dicey, Negara hukum harus memiliki 3 (tiga) unsur pokok :
1)Supremacy of Law
Dalam negara hukum, HAM merupakan salah satu unsur utama yang
harus ditegakkan. Ada penjaminan HAM di dalam konsep negara hukum ini
dan salah satu diantaranya adalah kebebasan berpendapat. Dari semua
pendapat para ahli yang telah di sampaikan di atas, tidak ada satupun konsep
negara hukum yang tidak memasukan unsur HAM, sehingga harus ada
jaminan HAM di dalam undang-undang negara yang penganut konsep ini.
2)Equality Before The Law
Dalam Negara hukum kedudukan penguasa dengan rakyat dimata
hukum adalah sama (sederajat), yang membedakan hanyalah fungsinya,
yakni pemerintah berfungsi mengatur dan rakyat yang diatur. Baik yang
mengatur maupun yang diatur pedomannya satu, yaitu undang-undang. Bila
tidak ada persamaan hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan
merasa kebal hukum. Pada prinsipnyaequality before the lawadalah tidak
ada tempat bagibackingyang salah, melainkan undang-undang merupakan
backingterhadap yang benar.
3)Human Rights
Human Rights, meliputi 3 (tiga) hal pokok, yaitu:
a)The rights to personal freedom(kemerdekaan pribadi), yaitu hak untuk
melakukan sesuatu yang dianggan baik badi dirinya, tanpa merugikan
orang lain.
b)The rights to freedom of discussion(kemerdekaan berdiskusi), yaitu
hak untuk mengemukakan pendapat dan mengkritik, dengan ketentuan

10. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
88
yang bersangkutan juga harus bersedia mendengarkan orang lain dan
bersedia menerima kritikan orang lain.
c)The rights to public meeting(kemerdekaan mengadakan pertemuan
umum), kebebasan ini harus dibatasi jangan sampai menimbulkan
kekacauan atau memprovokasi.
Menurut aturan hukum, hak asasi manusia merupakan salah satu faktor utama
yang perlu dilindungi. Konsep negara hukum ini menjamin hak asasi manusia, salah
satunya adalah hak atas kebebasan berekspresi. Dari semua pendapat ahli yang
disampaikan di atas, tidak ada konsep negara hukum yang tidak memasukkan unsur
hak asasi manusia, sehingga penting untuk memastikan bahwa hak negara hukum
sesuai dengan konsep tersebut.
Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki insan semata-mata lantaran ia
manusia. Umat manusia memilikinya bukan lantaran diberikan kepadanya oleh
masyarakat atau berdasarkan aturan positif, melainkan semata-mata berdasarkan
martabatnya menjadi insan. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir
dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang
berbedabeda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-
hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu pula tidak bisa dicabut. Artinya
seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seorang atau betapapun
bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti sebagai manusia dan
karenanya tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat
pada dirinya sebagai makhluk insani.
Menurut Soewandi, hak-hak yang kini dikenal sebagai HAM diartikan menjadi
hak-hak “subjektif” yg sudah ada pada para individu pada waktu mereka membuat
perjanjian sosial buat membentuk pemerintahan(pactum unionis). Lantaran itu, hak-
hak tersebut dianggap dan diperlakukan sebagai hak-hak yg tidak dapat diubah oleh
kekuasaan dalam negara yang berhak mengganti konstitusi.
Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
disebutkan bahwa HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan insan menjadi makhluk Tuhan Yang Maha Esa d an merupakan
anugerah-Nya yg harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi sang negara,
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan
martabat insan. Dalam pada itu, menurut Komnas HAM, HAM ialah hak yg melekat
dalam setiap insan buat bisa mempertahankan hidup, harkat dan martabatnya.
Mengenai HAM ini sendiri ada 2 (dua) macam teori yang perdebatannya tak selesai
yaitu teori Universalisme HAM dan teori relativisme budaya.
Diskusi mengenai teori Universalisme HAM menggunakan teori relativisme
budaya adalah perdebatan yang belum mencapai titik temu hingga sekarang ini.
Teori universalisme berkata bahwasanya akan semakin banyka budaya“primitive”
yang dalam akhirnya berkembang buat kemudian memiliki sistem aturan dan hak
yang sama menggunakan budaya barat. Sedangkan pada sisi lain relativisme
menyatakan bahwa suatu budaya tradisional tidak bisa diubah dan mendalilkan
bahwa kebudayaan adalah satusatunya asal kebebasan dan kaidah moral. Apabila
diamati secara mendalam, pada hakikatnya hak hak dasar manusia yg adalahnon-
derogable rightadalah hak yang sanggup diterima secara universal sang budaya dan
kepercayaan manapun.

11. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
89
Hal ini sinkron dengan pernyataan Louis Henkiri “The idea of human rights is
accepted in principle by all governments regardless of other ideology, regardless of
political, economic, or social condition”terlebih lagi secara terang-terangan Robert
Traer menyatakan bahwa “keyakinan pada hak asasi insan akan sebagai sebuah
konsep global‟ secara tanpa syarat, akan tetapi misalnya ini masih sulit diterima
pada negara yang menganut relativisme budaya untuk penegakan HAM mereka.
HAM pada global barat berkembang secara universal karena apabila ditinjau dari
sejarahnya ada pola pikir dan gejolak sosial yg terjadi pada dunia barat yg mana nir
terjadi pada negara yang menganut paham relativisme budaya, menyebabkan
keluarnya pemikiran akan kecenderungan hak-hak dasar manusia yang diwujudkan
melalui DUHAM. Antonio Cassese juga pernah menyampaika n bahwa DUHAM
adalah hasil menurut beberapa ideologi, suatu titik temu antara berbagai konsep
mengenai insan dan lingkungannya.
Dengan demikian hasil deklarasi itu adalah buah berdasarkan kompromi.
Negara-negara Barat memang memberikan kotribusi yang sangat besar pada
pengembangan HAM modern lantaran memang tidak dapat dipungkiri gejolak sosial
yang menyebabkan kesadaran akan HAM memang timbul di Barat. Dasar menurut
doktrin HAM memang berangkat menurut kecenderungan nilai dan konsep moral
serta kepercayaan akan simbol-simbol moral yg melekat pada insan. Sehingga
Gejolak sosial yg menyebabkan ilham akan HAM ini timbul sebelum adanya DUHAM
dalam tahun 1948, yang mempengaruhi diantaranya Piagam perjanjian antara Raja
John menurut Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Charta (1215). Isinya
adalah pemberian agunan beberapa hak sang raja pada para bangsawan bersama
keturunannya, misalnya hak buat tidak dipenjarakan tanpa adanya inspeksi
pengadilan. Perang kemerdekaan warga Amerika Serikat melawan penjajahan
Inggris disebut Revolusi Amerika (1776). Revolusi Prancis (1789) merupakan bentuk
perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yg telah bertindak
sewenang-wenang dan absolut. Declaration Des Droits de I‟homme et du Citoyen
(Pernyataan Hak-hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis.
Pernyataan ini memuat 3 (tiga) hal: hak atas kebebasan(liberty), kecenderungan
(egality), dan persaudaraan(fraternite).Universalisme ini berpendapat bahwa
memang hak-hak dasar atas hakikat manusia itu dimiliki sama oleh semua insan
dengan demikian nilai-nilai dasar HAM dapat berlaku secara universal.
Salah satu dari nilai dasar HAM yang diakui secara universal merupakan
kebebeasan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat ini diatur di
pada DUHAM dan dalam kesepakatan ICCPR, di dalam kov enan ini telah diakui
bahwa kebebasan beropini adalah bagian berdasarkan hak asasi manusia yang
termasuk padanon-derogable rightyang mana hak ini bukan diberikan, tetapi
memang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan.
Pasal 19 DUHAM menyatakan “Setiap orang memiliki hak atas kebebasan
berpendapat dan membicarakan pendapat. Hak ini melip uti kebebasan buat
mempunyai pendapat tanpa diganggu gugat dan buat me ncari, menerima dan
memberikan keterangan dan gagasan melalui media apapun dan tanpa memandang
pembatasan.” Pasal tersebut jelas menandakan kebebasan beropini adalah hak yg
melekat dalam diri manusia yang tidak dapat pada ganggu gugat, karena itu
sangatlah penting buat mengedepankan hak kebebasan berpendapat ini karena
tanpa hak ini maka tidak akan ada hak-hak lainnya.

12. Universitas Pamulang S-1 PPKn
Pendidikan Kewarganegaraan
90
Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada suatu negara selalu mengacu
pada kerangka konstitusi dan etos bernegara yang bersangkutan. Berbeda dengan
kesan yang ada selama ini, yang memberikan citra bahwa hak asasi manusia
diarahkan untuk menentang negara dan pemerintah. Instrumen Hak Asasi Manusia
Persatuan Bangsa-Bangsa justru menegaskan bahwa perlindungan dan penegakkan
hak asasi manusia pada suatu negara adalah tanggungjawab negara.
Sebagai negara hukum, pada klasifikasi hak asasi insan, negara Indonesia
mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Perspektif Pancasila dan UUD 1945
terhadap hak asasi manusia wajib dilakukan secara menyeluruh menjadi suatu
sistem yang di dalamnya memuat ruang gerak kehidupan kenegaraan yang bukan
saja saling bergantung, tetapi pula saling menaruh kontribusi. Pada suatu negara
hukum, maka akan nampak jelas, apabila pemerintahan suatu negara memberikan
pernyataan bahwa negaranya merupakan negara aturan, maka negara tersebut
harus mempunyai ketiga karakteristik tersebut. Oleh karena itu, buat mengetahui
apakah suatu negara dapat dikategorikan sebagai suatu negara hukum atau tidak
dapat ditelusuri menurut unsur-unsur yang melekat padanya. Demikian pula dalam
kaitannya dengan hak asasi manusia yang merupakan salah satu ciri berdasarkan
negara hukum sebagaimana disebutkan sebelumnya, proteksi terhadap hak asasi
manusia atau tidak, bisa ditelusuri unsur-unsur yang terdapat pada negara hukum
tersebut.
C.
Soal Latihan/ Tugas
1. Apakah yang dimaksud hak asasi manusia menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39
Tahun 1999?
2. Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis, konse psi ini mendapat
pengaruh darikonsep rechtstaat dan rule of law.Jelaskan persamaan dan
perbedaan konsep tersebut dan mengapa kedua konsep ini mengilhami konsepsi
Negara Hukum Indonesia !
3. Berikan penjelasan tentang demokrasi di Indonesia!
4. Bagaimana hubungan negara hukum, demokrasi dan HAM di Indonesia!
D.
Referensi
Asshidiqie, Jimly. (2019).Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
Kaelan. (2007).Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Tiara Wacana
Krannenburg (1975).Ilmu Negara Umum. Jakarta: Pradnya Paramita
Modul kuliah Kewarganegaraan. (2012). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Jakarta: Direktorat Jeneral Pendidiksn Tinggi.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Hasil Amandemen).
Winarno. (2007).Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Bumi
Aksara.