kode_etik_notaris.pdf

hukum

1. KODE ETIK NOTARIS
IKATAN NOTARIS INDONESIA (I.N.I.)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :
1. Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah Perkumpulan/organisasi bagi pars Notaris, berdiri
semenjak tanggal 1 Juli 1908, diakui sebagai Badan Hukum (rechtspersoon) berdasarkan
Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan
satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan setiap -orang yang memangku dan menjalankan
tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat
pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2- 1022.HT.01.06 Tahun 1995, dan telah diumumkan di
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 No. 28 Tambahan Nomor 1/P-1995,
oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan N otaris yang diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117.
2. Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang
ditentukan oleh Perkumpulan lkatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut
"Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi
serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang
menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya pars Pejabat Sementara
Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.
3. Disiplin Organisasi adalah kepatuhan anggota Perkumpulan dalam rangka memenuhi kewajiban-
kewajiban terutama kewajiban administrasi dan kewajiban finansial yang telah diatur oleh
Perkumpulan.
4. Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat
umum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 juncto pasal 15 Undang-undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
5. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pads tingkat nasional yang mempunyai tugas,
kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, balk di luar
maupun di muka Pengadilan.
6. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pads tingkat Propinsi atau yang setingkat
dengan itu.
7. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pads tingkat kota atau Kabupaten.
8. a. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan sebagai suatu badan atau
lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam Perkumpulan yang bertugas
untuk :
• melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pemben ahan anggota dalam
menjunjung tinggi kode etik;
• memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pela nggaran ketentuan kode etik
yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan
masyarakat secara langsung;
• memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran
Kode Etik dan jabatan Notaris.
b. Dewan Kehormatan Pusat adalah Dewan Kehormatan pada tingkat nasional dan yang
bertugas untuk :
• melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pemben ahan anggota, dalam
menjunjung tinggi kode etik;
• memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pela nggaran ketentuan kode etik
dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan
dengan kepentingan masyarakat, secara langsung, pads tingkat akhir dan bersifat final;
• memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran
Kode Etik dan Jabatan Notaris.
9. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun
orang lain yang memangku clan menjalankan jabatan Notaris yang melanggar ketentuan Kode
Etik dan/atau disiplin organisasi.
10. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan anggota
Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka

2. menjaga dan memelihara citra wibawa lembaga notariat clan menjunjung tinggi keluhuran harkat
clan martabat jabatan Notaris.
11. Larangan adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota
Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat
menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan
Notaris.
12. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa
ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan
jabatan Notaris, dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi;
13. Eksekusi adalah pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh clan berdasarkan putusan Dewan
Kehormatan yang telah mempunyai kekuatan tetap dan pasti untuk dijalankan.
14. Klien adalah setiap orang atau badan yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama datang
kepada Notaris untuk membuat akta, berkonsultasi dalam rangka pembuatan akta serta minta jasa
Notaris lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP KODE ETIK

Pasal 2
Kode Etik ini berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan
menjalankan jabatan Notaris balk dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENGECUALIAN
Kewajiban

Pasal 3
Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang balk.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan
perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum
dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak
mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor
bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran
yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
c. Tempat kedudukan;
d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf
berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus ielas dan mudah dibaca. Kecuali di
lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh
Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan se tiap dan seluruh keputusan
Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta
dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan
kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati,
saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali
silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi
dan/atau status sosialnya.

3. 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan
dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Larangan
Pasal 4
Notaris dan orang lain yang memangku clan menjalankan jabatan. Notaris dilarang :
1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang pagan Hama dan/atau tulisan yang ber bunyi “Notaris/ Kantor Notaris" di luar
lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan
mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan saran a media cetak dan/atau elektronik,
dalam bentuk
a. Iklan;
b. Ucapan selamat;
c. Ucapan belasungkawa;
d. Ucapan terima kasih;
e. Kegiatan pemasaran;
f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai
perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, aga r seseorang berpindah dari Notaris lain
kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui
perantara orang lain.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara me nahan dokumen-dokumen yang telah
diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap
membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya
persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan
honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari
honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa
persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal
seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang
ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien,
make Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan etas
kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah
timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat
tersebut.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat ekslusif dengan tujuan untuk melayani
kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk
berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Ko-
de Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :
a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris;
b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
c. Isi sumpah jabatan Notaris;
d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau
Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak
boleh dilakukan oleh anggota.

Pengecualian
Pasal 5
Hal-hal yang tersebut di bawah ini merupakan pengecualian oleh karena itu tidak termasuk pelanggaran,

4. yaitu :
1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat,
karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan
secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansiinstansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penujuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar
berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam
radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

BAB IV SANKSI
Pasal 6
1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa
a. Teguran;
b. Peringatan;
c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode
Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kwalitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

BAB V
TATA CARA PENEGAKAN KODE ETIK
Bagian Pertama
Pengawasan

Pasal 7
Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :
a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan
Daerah;
b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia clan Dewan Kehormatan
Wilayah;
c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris. Indonesia clan Dewan Kehormatan Pusat.

Bagian Kedua
Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi

Alat Perlengkapan
Pasal 8
Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkum pulan yang berwenang melakukan
pemeriksaan atas pelanggaran terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya
sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Pertama
Pasal 9
1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan
tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan
dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-
lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil
tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan
terhadap pelanggaran tersebut.
2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam
ayat (1), ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran Kode Etik, maka dalam waktu tujuh (7)
hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil
anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk
didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
3. Dewan Kehormatan Daerah barn akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya
pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah
mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan
Kehormatan Daerah yang diadakan untuk keperluan itu, dengan perkecualian sebagaimana yang
diatur dalam ayat (6) dan ayat (7) pasal ini.
4. Penentuan putusan tersebut dalam ayat (3) diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan
Daerah, balk dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan

5. melanggar atau tidak melanggar tersebut dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15
(limabelas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut
telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya.
5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran
terhadap Kode Etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.
6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu
tujuh (7) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi
panggilannya sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu tujuh (7) hari kerja, untuk setiap
panggilan.
7. Dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah panggilan ketiga (3) ternyata masih juga tidak datang atau
tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewa n Kehormatan Daerah akan tetap
bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil
itu dan menentukan putusannya, selanjutnya secara mutatis mutandis berlaku ketentuan dalam
ayat (5) dan ayat (6) di atas serta ayat (9).
8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari
keanggotaan Perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih
dahulu dengan Pengurus Daerahnya.
9. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada
anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada
Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya
itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan
Daerah.
10. Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka
Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan
kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan Kode Etik
atau melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dew an Kehormatan Daerah kepada
kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal
anggota yang melanggar Kode Etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan
Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang
dihadapinya.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding
Pasal 10
1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan
(onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan
Kehormatan Wilayah.
2. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu
tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan
Kehormatan Daerah.
3. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang
bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan
Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan
permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan
Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota
yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah menerima
permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan bandin g dipanggil untuk didengar
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan
Wilayah.
6. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya,
dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang clan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah
melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah tetap akan memberi putusan da-
lam waktu yang ditentukan pada ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta banding
dengan surat tercatat dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah,
Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusa t Ikatan Notaris Indonesia Pusat
semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah
menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut.
9. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan

6. Kehormatan Wilayah, berhubung pads tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum
dibentuk Dewan Kehormatan Daerah; maka keputusan De wan Kehormatan Wilayah tersebut
merupakan keputusan tingkat banding.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Akhir
Pasal 11
1. Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (schorsing) atau pemecatan
(onzetting) dari keanggotaan Perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat
diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.
2. Permohonan untuk pemeriksaan tingkat akhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan
dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan
sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.
3. Permohonan pemeriksaan tingkat akhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau
oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada
Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
4. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh (7) hari setelah menerima surat tembusan
permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas
pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.
5. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib
memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga
puluh (30) hari kerja, setelah menerima permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar
keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan
Pusat.
6. Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui
sidangnya, dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil,
didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah
melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dalam
waktu yang ditentukan pads ayat (5) di atas.
8. Dewan Kehormatan Wilayah Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta
pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya
kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat,
semuanya itu dalam waktu tujuh (7) hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat
menjatuhkan keputusannya atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut.

Bagian Ketiga
Eksekusi atas Sanksi-Sanksi Dalam

Pelanggaran Kode Etik
Pasal 12
1. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun
yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah.
2. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku angngota Perkumpulan yang ada pada Pengurus
Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan
Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus Kode Etik berikut nama
anggota yang bersangkutan.
Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan
Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam Media Notariat yang
terbit setelah pencatatan dalam buku anggota Perkumpulan tersebut.

BAB VI
PEMECATAN SEMENTARA

Pasal 13
Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi
secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota Perkumpulan yang telah melanggar Undang-undang
No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat
wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota
Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.

7. BAB VII
KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT

Pasal 14
Pengenaan sanksi pemecatan sementara (schorsing) de mikian jugs sanksi (onzetting) maupun
pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap pelanggaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 13 di atas wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada Majelis Pengawas
Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Menteri H ukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
1. Semua anggota Perkumpulan wajib menyesuaikan praktek maupun perilaku dalam menjalankan
jabatannya dengan ketentuanketentuan yang tercantum dalam peraturan dan/atau Kode Etik ini.
2. Hanya Pengurus Pusat dan/atau alat perlengkapan yang lain dari Perkumpulan atau anggota yang
ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik oleh kedua lembaga tersebut berhak dan
berwenang untuk memberikan penerangan seperlunya kepada masyarakat tentang Kode Etik dan
Dewan Kehormatan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 27 Januari 2005

Komisi Kode Etik
Ketua, Sekretaris,
Ttd ttd
ADRIAN DJUAINI, SH IRWAN SANTOSA, SH

Wakil Ketua,
Ttd
ETIEF MOESA SUTJIPTO, SH

TIM PERUMUS KODE ETIK
1. R. Muhammad Hendarmawan, SH.
2. DR. muhammad Afandhi Nawawi, SH.
3. DR. Herlien Budiono, SH.
4. Darwani Sidi Bakaroeddin, SH.
5. I Ketut Rames Iswara, SH.
6. Henricus Subekti, SH.
7. H. Abu Jusuf, SH.
8. Etief Moesa Sutjipto, SH.
9. Miftachul Machsun, SH.
10. Syahril Sofyan, SH.
11. Adrian Djuaini, SH.
12. Supriyanto, SH.
13. Irwan Santosa, SH.