KONSEPTUAL DAN UNSUR-UNSUR DEMOKRASI.pptx

KONSEP DAN UNSUR DEMOKRASI

1. Demokrasi

2. Pengertian Demokrasi Secara Etmologi Secara etimologis “ demokrasi ” terdiri dari dua kata Yunani , yaitu demos , yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat , dan cratein atau cratos , yang berarti kekuasaan atau kedaulatan . Gabungan dua kata demos- cratein atau demos- cratos ( demokrasi ) memiliki arti suatu system pemerintahan dari , oleh , dan untuk rakyat .

3. Menurut Ahli Joseph A. Schmeter mengatakan , demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat ; (b) Sidney Hook berpendapat , demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langung atau tidaak langsung didasarkan pada niat kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa

4. Demokrasi Yaitu...... hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial dan politik . Dengan kata lain, pemerintahan demokrasi adalah pemerintahan di tangan rakyat yang mengandung penertian tiga hal ; pemerintahan dari rakyat ( government of the people ); pemerintahan oleh rakyat (government by the poeple ); pemerintahan untuk rakyat ( governmentt for the people )

5. Pemerintah dari rakyat bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi , pemilihan umum . Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting , karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program- programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya .

6. Pemerintahan Oleh Rakyat suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat , bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi . Selain pengertian ini , unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya pemerintahan berada dalam pengawasan rakyat ( social control ).

7. Pemerintah Untuk Rakyat bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat . Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebjakan sebuah pemerintahan yang demokratis .

8. Unsur-Unsur Penegak Demokrasi 1. Negara hukum ; 2 . Masyarakat madani ; 3 . Infrastruktur politik .

9. 1. Negara Hukum ( Rechtsstaat dan The Rule of Law ) Konsepsi negara hukum mengandung pengertian bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak dan penjaminan hak asasi manusia .

10. 2. Masyarakat Madani Masyarakat madani ( civil society) dicirikan deng a n masyarakat terbuka, masyarakat y ang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan nagara, masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif serta masyarakat egaliter. Masyarakat madani merupakan elemen yang sangat di signifikan dalam membangun demokrasi. Sebab salah satu syarat penting bagi demokrasi adalah terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses-proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh negara atau pemerintahan.

11. 3. Infrastruktur Politik Infastruktur terdiri dari partai politik (political party), kelompok gerakan (movement group) dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan (pressure/interst group) . Partai politik merupakan struktur kelembagaan politik yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakan-kebijakannya.

12. Prinsip dan Parameter Demokrasi Prinsip Demokrasi Sedangkan Inu Kencana menjelaskan lebih rinci mengenai prinsip demokrasi ; adanya pembagian kekuasaan , adanya pemilihan umum yang bebas , adanya manajemen yang terbuka , adanya kebebasan individu , adanya peradilan yang bebas , adanya pengakuan hak minoritas , adanya pemerintahan yang berdasarkan huikum , adanya pers yang bebas , adanya beberapa partai politik , adanya musyawarah , adanya persetujuan parlemen , adanya pemerintahan yang konstitusional , adanya ketentuan tentang pendemokrasian , adanya pengawasan terhadap administrasi publik , adanya perlindungan hak asasi , adanya pemerintahan yang bersih , adanya persaingan keahlian , adanya mekanisme politik , adanya kebijaksanaan negara , dan adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggungjawab .

13. Parameter Demokrasi D emokratis atau tidak . Untuk mengukur suatu negara demokratis atau tidak dapat dilihat dari tiga aspek , yaitu Masalah Pembentukan Negara . Dasar Kekuasaan Negara. Kontrol Rakyat.

14. Sejarah Perkembangan Demokrasi di Indonesia Demokrasi Pada Periode 1945-1959. Pada masa ini , demokrasi dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer . Sistem ini diberlakukan sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan yang kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Demokrasi Pada Periode 1965-1998. Ciri periode ini adalah dominasi dari Presiden , terbatasnya peranan politik , berkembangnya pengaruh komunis dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik .

15. Lanjutan... Demokrasi Pada Periode 1965-1998. Demokrasi yang secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “ Demokrasi Pancasila ”. Mahfud MD mengemukakan bahwa istilah ini muncul sebagai bentuk perlawanan demokrasi terpimpin pada pemerintahan Soekarno . Ketika orde baru (1966) lahir , gagasan demokrasi terpimpin ditolak secara terang-terangan sehingga pada tahun 1968 MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXXVII/MPRS/1968 tentang Pencabutan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965 dan tentang Pedoman Pelaksanaan Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan atau sesuai dengan diktum tap tersebut tentang Demokrasi Pancasila

16. Lanjutan..... Runtuhnya rezim otoriter orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan ke mana arah demokrasi yang akan dibangun . Selain itu dalam fase ini pula bisa saja terjadi pembalikan arah perjalanan bangsa dan negara yang akan menghantar Indonesia kembali memasuki masa otoriter sebagaimana yang terjadi pada periode orde lama dan orde baru .

17. Sekian dan Terimakasih Wassalamualaikum Wr. Wb.