KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN.pptx KONSERVASI SUMBERDAYA IKAN.pptx 2.7 Mb

Aa

1. KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN

2. Pasal 2 : Asas dan Prinsip KSDI ASAS: Manfaat ; Keadilan Kemitraan Pemerataan Keterpaduan Keterbukaan Efisiensi Kelestarian yang berkelanjutan

3. Pasal 2 : Asas dan Prinsip KSDI Pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat; Pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan Perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis Perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; Pengelolaan adaptif PRINSIP: Pendekatan kehati-hatian ; Pertimbangan bukti ilmiah ; Pertimbangan kearifan lokal ; Pengelolaan berbasis masyarakat ; Keterpaduan pengembangan wilayah pesisir ; Pencegahan tangkap lebih ; Pengembangan alat tangkap , cara penangkapan ikan , dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan ;

4. Pasal 3 : Tanggung jawab KSDI Pemerintah ; Pemerintah daerah ; dan Masyarakat

5. konservasi ekosistem ; konservasi jenis ikan ; konservasi genetik ikan .

6. padang lamun terumbu karang ekosistem perairan buatan laut mangrove estuari pantai rawa sungai danau waduk embung

7. Perlindungan habitat dan populasi ikan ; Rehabilitasi habitat dan populasi ikan ; Penelitian dan pengembangan ; Pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan ; Pengembangan sosial ekonomi masyarakat ; Pengawasan dan pengendalian ; Monitoring dan evaluasi .

8. Pembukaaan dan penutupan dilakukan dengan mempertimbangkan : Tingkat kerusakan habitat ikan ; Musim berkembang biak ikan ; dan / atau Tingkat pemanfaatan yang berlebih ;

9. KKP terdiri atas : Taman Wisata Perairan Suaka Alam Perairan Suaka Perikanan Taman Nasional Perairan

10. Ekonomi , meliputi nilai penting perikanan , potensi rekreasi dan pariwisata , estetika,dan kemudahan mencapai kawasan , Ekologi meliputi keanekaragaman hayati , kealamiahan , keterkaitan ekologis , keterwakilan , keunikan , produktivitas , daerah ruaya , habitat ikan langka , daerah pemijahan ikan , dan daerah pengasuhan Sosial dan budaya , meliputi tingkat dukungan masyarakat , potensi konflik kepentingan , potensi ancaman , kearifan lokal serta adat istiadat

11. Identifikasi dan inventarisasi ; Usulan inisiatif ; Pasal 11: Tahapan penetapan Kawasan Konservasi Perairan (KKP): Pencadangan kawasan konservasi perairan ; Penetapan . Penataan batas oleh Panitia Tata Batas

12. inventarisasKegiatan identifikasi dan i , meliputi survey dan penilaian potensi , sosialisasi , konsultasi publik , dan koordinasi dengan instansi terkait . Usulan , disampaikan kepada Pemerintah atau pemerintah daerah dilengkapi kajian awal dan peta lokasi

13. Atas Usulan KKP, Menteri atau pejabat yang ditunjuk melakukan evaluasi ; Gubernur atau bupati / walikota mengusulkan pencadangan KKP kepada Menteri ; Berdasarkan hasil evaluasi,Menteri dapat menetapkan KKP. Pasal 14: Hasil identifikasi dan inventarisasi dapat digunakan untuk pencadangan KKP, ditetapkan oleh Menteri , gubernur , bupati / walikota sesuai dengan kewenangannya

14. Perairan laut di luar 12 mil Perairan dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas propinsi ; Perairan yang memiliki karakteristik tertentu . Pengelolaan KKP dilakukan oleh satuan unit organisasi Pasal 15: KKP yang ditetapkan oleh Menteri, dikelola oleh Pemerintah atau pemerintah daerah Pasal 16: KKP yang dikelola oleh Pemerintah meliputi: KKP yang dikelola oleh pemerintah propinsi meliputi: Perairan laut paling jauh 12 mil; KKP yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas kabupaten / kota ;

15. KKP yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota Pasal 17: KKP dikelola berdasarkan rencana pengelolaan Rencana pengelolaan memuat zonasi KKP yang terdiri atas : Zona inti ; Zona perikanan berkelanjutan ; Zona pemanfaatan ; dan Zona lainnya Perairan 1/3 mil dari wilayah kewenangan propinsi ; Perairan payau dan / atau perairan tawar yang berada dalam wilayah kewenangannya ; Pasal 18: Kemitraan dalam pengelolaan KKP Pasal 19: Pengelolaan KKP dapat dibentuk jejaring KKP

16. Pasal 20: Pembiayaan pengelolaan dapat bersumber: APBN dan / atau APBD; Pungutan perikanan ; Pungutan jasa konservasi ; dan Sumber lain yang sah dan tidakmengikat

17. Pasal 21: Konservasi jenis ikan dilakukan dgn tujuan: Melindungi jenis ikan yang terancam punah ; Mempertahankan keanekaragaman jenis ikan ; Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem ; dan Memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan .

18. Pasal 21: Konservasi jenis ikan dilakukan melalui: Penggolongan jenis ikan ; Penetapan status perlindungan jenis ikan ; Pemeliharaan ; Penegembangbiakan;dan Penelitian dan pengembangan .

19. Pasal 23: Penggolongan Jenis Ikan Kriteria Jenis Ikan Yang Dilindungi Terancam punah ; Langka ; Daerah penyebaran terbatas ; dan Terjadi penurunan jumlah populasi ikan di alam secara drastis;dan Tingkat kemampuan reproduksi yang rendah Jenis Ikan Yang Dilindungi ; Jenis Ikan Yang Tidak Dilindungi ;

20. Pasal 24: Penetapan status perlindungan jenis ikan, ditetapkan oleh Menteri Pasal 25: Pengaturan pemeliharaan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi. Pasal 26 dan Pasal 27: Pengaturan pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi. Pasal 28: Pengaturan penelitian dan pengembangan jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi.

21. Pasal 29: Konservasi sumber daya genetik ikan dilakukan melalui: Ketentuan mengenai pemeliharaan, pengembangbiakan, dan penelitian, berlaku mutatis mutandis ketentuan mengenai konservasi jenis ikan. pemeliharaan ; Pengembangbiakan ; Penelitian ; dan Pelestarian gamet .

22. Pasal 30 : Pemanfaatan SDI meliputi : Pemanfaatan kawasan konservasi perairan ; Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan .

23. Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dilakukan melalui kegiatan : Penangkapan Ikan ; Pembudidayaan ikan ; Pariwisata alam perairan ; Penelitian dan pendidikan

24. Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan melalui kegiatan : Penelitian dan pengembangan ; Pengembangbiakan ; Perdagangan ; Aquaria; Pertukaran ; Pemeliharaan untuk kesenangan .

25. Pasal 31: Pemanfaatan KKP melalui penangkapan ikan : Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan ; Memiliki izin ; Dilakukan berdasarkan daya dukung dan kondisi lingkungan sdi , metoda penangkapan , jenis alat penangkapan ikan .

26. Pasal 32: Pemanfaatan KKP melalui pembudidayaan ikan : Dilakukan di zona perikanan berkelanjutan ; Memiliki izin ; Dilakukan berdasarkan jenis ikan yg dibudidayakan , jenis pakan , teknologi , jumlah unit budidaya , daya dukung dan kondisi lingk sdi .

27. Pasal 33: Pemanfaatan KKP melalui pariwisata alam : Dilakukan di zona pemanfaatan dan / atau zona perikanan berkelanjutan ; Kegiatan wisata alam dan / atau pengusahaan pariwisata ; Memiliki izin ;

28. Pasal 34: Pemanfaatan KKP melalui penelitian dan pendidikan : Dilakukan di zona inti , zona pemanfaatan , zona perikanan berkelanjutanmaupun zona lainnya ; Memiliki izin pemanfaatan ; Izin orang asing melakukan penelitian mengikuti ketentuan perundang-undangan ;

29. Pasal 35: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan dilakukan terhadap : Jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi ; Pengambilan dari alam ; Memiliki izin pengambilan ; Pengambilan ikan untuk pengembangbiakan dan aquaria sebagai titipan negara ; Wajib membayar pungutan perikanan ;

30. Pasal 36: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan utk penelitian dan pengembangan dpt dilakukan : Terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi ; Orang perseorangan , perguruan tinggi , lembaga swadaya dan lembaga penelitian dan pengembagan ; Wajib mendapat izin dari Menteri ; Izin orang asing melakukan penelitian dan pengembangan mengikuti ketentuan perundang-undangan ;

31. Pasal 37: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan utk pengembangbiakan dpt dilakukan : Terhadap jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi ; Orang perseorangan , kelompok masyarakat , badan hukum Indonesia, lembaga penelitian , dan / atau perguruan tinggi ; Wajib mendapat izin dari Menteri ; Izin dikeluarkan setelah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi .

32. Pasal 38: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan utk perdagangan dpt dilakukan terhadap : jenis ikan yang dilindungi hasil pengembangbiakan : generasi II (F2) dan seterusnya generasi I (F1) yang ditetapkan oleh Menteri jenis ikan yang tidak dilindungi ; Jenis ikan yang dapat diperdagangkan berdasarkan ketentuan hukum internasional .

33. Pasal 38 - 41: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan utk perdagangan dpt dilakukan : Untuk jenis ikan yang tidak dilindungi berlaku kuota ; Orang perseorangan , dan / atau korporasi . Wajib mendapat izin dari Menteri ; Untuk eksport , import, dan re- eksport yang dilengkapi surat-surat administarsi ; Wajib dikenakan tindakan karantina . sambungan

34. Pasal 42: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan utk aquaria dpt dilakukan : Untuk jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi ; Badan hukum Indonesia, lembaga penelitian , atau perguruan tinggi ; Wajib mendapat izin dari Menteri ; Bertanggung jawab atas kesehatan,keselamatan dan keamanan ikan ; Bentuk kegiatan koleksi ikan hidup , koleksi ikan mati dan peragaan .

35. Pasal 43: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan utk pertukaran dpt dilakukan : Untuk jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi ; Pemerintah , pemerintah daerah , badan hukum Indonesia, atau perguruan tinggi ; Wajib mendapat izin dari Menteri ; Berdasarkan kesetaran jenis ikan yang ditukarkan .

36. Pasal 44: Pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan utk pemeliharaan untuk kesenangan dpt dilakukan : Untuk jenis ikan yang dilindungi dan jenis ikan yang tidak dilindungi ; Orang perseorangan ; Jenis ikan yang telah dikembangbiakkan ; Wajib mendapat izin dari Menteri ; Bertanggung jawab atas kesehatan,keselamatan , keamanan ikan,dan fasilitas sesuai standar pemeliharaan jenis ikan .

37. Pasal 45: Dilaksanakan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia di bidang pengelolaan KSDI.

38. Pasal 46: Dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang dilaksanakan melalui : Pemerintah , pemerintah daerah , dunia usaha , lembaga swadaya masyarakat , atau kelompok masyarakat ; Pemberian penghargaan .

39. Pasal 47: Pengawasan dilakukan melalui : Penjagaan dan patroli kawasan konservasi perairan ; Pemannfaatan jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi ; PPNS Perikanan dan Non PPNS Perikanan dengan mengikut sertakan masyarakat .

40. Pasal 48: dikenakan sanksi administratif terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 35 ayat (5), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (3): Sanksi administratif dapat berupa : Peringatan tertulis ; Pembekuan izin ; Pencabutan izin ; dan / atau Denda .

41. Pasal 49: Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 44 ayat (3): Pasal 50: Sanksi administratif berupa pembekuan izin dikenakan kepada pemegang izin sampai berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis.

42. Pasal 51: Sanksi administratif berupa pembekuan izin dan sanksi administari berupa denda dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 35 ayat (5): Sanksi administratif berupa pembekuan izin telah berakhir, dikenakan pencabutan izin dengan tidak menghapus sanksi denda.

43. Pasal 52: Sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (3), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42 ayat (3) Pasal 43 ayat (3) atau Pasal 44 ayat (4).

44. Pasal 53: Pada PP ini menetapkan : Departemen/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perikanan ditetapkan sebagai Otoritas Pengelola (Management Authority) KSDI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).

45. Pasal 54: Pada saat PP ini mulai berlaku semua peraturan pelaksanaan di bmasih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan PP ini . Pasal 55: PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

46. JENIS HEWAN YANG DILINDUNGI BERDASARKAN PERATURAN INDONESIA