KRIS kamar rawat inap standar tahun 2025

regulation

1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Padang,14 November 2024 KEBIJAKAN DAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS)

2. PADANG, 8 APRIL 1978 / JL. CIKOKO BARAT DALAM III NO 13 PANCORAN JAKARTA SELATAN / 08126703883 / [email protected] YAYAN GUSMAN Pekerjaan Pelatihan Pendidikan KEPALA PKM BONAI DARUSSALAM ROHUL RIAU – 2007 KEPALA SEKSI JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN PT ASKES (PERSERO) JAMBI 2008 – 2010 KEPALA SEKSI PRA RUMAH SAKIT DIT. PKR 2018 – 2020 SUB-KOORDINATOR PELAYANAN PENUNJANG – 2021 ADMINKES AHLI MUDA – 2022 KETUA TIM KERJA STANDARISASI KLINIS PKR - 2023 REGIONAL TECHNICAL WORKSHOP EmONC , BANGKOK - 2024 ASEAN EOC NETWORK – PAHANG, MALAYSIA 2023 TOT EMT UNIVERSITAS PERTAHANAN RI 2023 EMT - BANGKOK THAILAND 2019 BIMST GLOBAL ROAD SAFETY PHUKET THAILAND 2018 STRENGTHEN EMERGENCY AND TRAUMA CARE AT PRIMARY LEVEL – KHONKHEN THAILAND 2017 GLOBAL PATIENT SAFETY – COLOMBO SRILANGKA 2016 PELATIHAN PENDAMPING AKREDITASI PUSKESMAS - SEMARANG 2014 AUSAID AUSTRALIAN LEADERSHIP AWARD FELLOWSHIP – MELBOURNE AUSTRALIA 2012 FK UNAND ANGKATAN 1997 FKM UI ANGKATAN 2012 MANAJEMEN ASURANSI KESEHATAN 2015 UNIVERSITAS TERBUKA ANGKATAN 2022

3. OUTLINE Start Company 1990.

4. UU 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 19 ayat 1 Prinsip asuransi sosial dan ekuitas. Pasal 23 ayat 4 Kelas pelayanan RS diberikan berdasarkan kelas standar . Perpres 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 54 A dan B Rawat inap kelas standar paling lambat bulan Desember 2020, diterapkan bertahap paling lambat tahun 2022 dan dilaksanakan s ecara berkesinambungan . PP 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang RS Pasal 18 Jumlah TT rawat inap rawat inap kelas standar paling sedikit : RS Pemerintah : 60 % dari total TT RS swasta : 40 % dari total TT Peraturan Presiden No 59 Tahun 2024 Pasal 46 Ayat 7 Fasilitas ruang perawatan ( sarpras , jumlah TT, peralatan ) 46 A ayat 1 dan 2 Kriteria ruang perawatan KRIS terdiri dari 12 kriteria . Pengecualian kriteria untuk rawat inap bayi atau perinatologi , pasien jiwa , ruang perawatan intensif , atau ruang perawatan yang memiliki fasilitas khusus . 46 A ayat 3 Penerapan KRIS lebih lanjut diatur oleh PMK Pasal 103 B Ayat 1 Penerapan KRIS pada pelayanan rawat inap dilaksanakan menyeluruh untuk RS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan paling lambat 30 Juni 2025 Pasal 103 B ayat 7 dan 8 D asar penetapan manfaat , tarif dan Iuran : Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap . KRIS merupakan amanah dari regulasi , UU, PERPRES DAN PP Penerapan KRIS paling lambat 30 Juni 2025 Manfaat , tarif , dan Iuran ditetapkan paling lambat 1 Juli 2025

5. 5 Kriteria Fasilitas Ruang Perawatan Kelas Rawat Inap Standar 5 Pemenuhan 12 kriteria dilaksanakan per tanggal 1 Januari 2023 dan dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025 . Komponen bangunan tidak memiliki tingkat porositas tinggi Ventilasi Udara Pencahayaan Ruangan Kelengkapan Tempat Tidur Nakas per Tempat Tidur Temperatur Ruangan Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin , anak atau dewasa , serta penyakit infeksi atau noninfeksi Kepadatan ruang rawat dan Kualitas tempat tidur Tirai / partisi antar tempat tidur Kamar mandi dalam ruangan rawat inap Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas Outlet oksigen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Distribusi RS dalam Kegiatan Implementasi KRIS JKN di Indonesia ( Sosialisasi 100 %) Data SIRS Online 1 Oktober 2024 Total RS : 3.210 RS RS untuk KRIS : 3.094 RS Kriteria Ekslusi : 116 RS 42 RS Jiwa 69 RS D Pratama 2 RS Bergerak 3 RS yang belum ditetapkan Sumber : Data SIRS Online 1 Oktober 2024

7. Implementasi KRIS Per 1 Oktober 2024 ( S umber data: RS Online) Data Juli 2024 (3063) Data per 1 Agustus 2024 (3075) Data per 1 September 2024 (3081) Data per 1 Oktober 2024 (3094) > Memenuhi Kriteria : 2656 (87%) Belum Memenuhi 12 Kriteria : 407 RS (13%) Memenuhi Kriteria : 2698 (88%) Belum Memenuhi 12 Kriteria : 377 RS (12%) Validasi Implementasi KRIS oleh dinkes  1703 RS ( 31 Provinsi ) : 1868 RS Kriteria KRIS Pemerintah pusat Pemda TNI/ Polri BUMN Swasta Total 12 Kriteria 61 711 1 35 28 1.789 2 724 11 Kriteria 26 9 2 6 2 99 10 Kriteria 1 7 2 1 16 27 s/d 9 Kriteria 5 52 15 2 6 134 Belum Memenuhi 8 3 8 1 1 53 1 10 Memenuhi Kriteria : 2811 (91% ) Belum Memenuhi 12 Kriteria : 270 RS ( 9 %) Memenuhi Kriteria : 2724 (88%) Belum Memenuhi 12 Kriteria : 3 70 RS ( 12 %)

8. 31 dari 38 Provinsi yang sudah validasi KRIS 2481 RS Telah divalidasi Dinkes Hasil validasi Dinkes : RS yang sudah implementasi KRIS pada Sebagian TT Ruang Ranap Non Intensif ( kelas 1,2 dan 3) yang dialokasikan KRIS : 1602 RS RS yang sudah Implementasi KRIS pada Seluruh TT Ruang Ranap ( kelas 1,2 dan 3) yang dialokasikan KRIS: 262 RS GAMBARAN IMPLEMENTASI KELAS RAWAT INAP STANDAR BERDASARKAN VALIDASI DINKES PROVINSI 1 2

9. 27 RS se-Kota Padang KELAS : A/B/C/D PEMILIK : RSUP/K/L/BUMN/PROVINSI/KOTA/TNI/POLRI/PT/ YAYASAN/KEAGAMAAN

10. GAMBARAN IMPLEMENTASI KRIS BERDASARKAN HASIL REVIU BPJS, DINKES dan ASOSIASI RS Dari 262 RS yang sudah Implementasi KRIS pada Seluruh TT Ruang Ranap ( kelas 1,2 dan 3) dilakukan reviu kembali oleh Dinkes , BPJS, dan Asosiasi , sehingga terdapat 134 RS yang sudah Implementasi KRIS pada Seluruh TT Ruang Ranap . Terdapat : 20 RS belum memenuhi 60% atau 40 % 114 RS sudah memenuhi 60% atau 40 %

11. PETA SEBARAN DATA BED OCCUPANCY RATE (BOR) DI INDONESIA TAHUN 2022 DAN 2023

12. GAMBARAN IMPLEMENTASI KELAS RAWAY INAP STANDAR BERDASARKAN SURVEI RS ONLINE Pembaharuan instrumen survey implementasi KRIS pada RS Online.  Variabel yang ditambahkan : rincian12 kriteria per kamar , BOR Ranap , Waktu tunggu di IGD untuk ranap .  Pembaharuan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2024. Penarikan data dengan pembaharuan instrumen pada RS Online dilakukan tanggal 4 November 2024 , baru 660 RS yang melaporkan di RS Online 152 RS yang sudah Implementasi KRIS pada Seluruh TT Ruang Ranap ( kelas 1,2 dan 3) yang dialokasikan KRIS Pemenuhan kriteria tertinggi pada 12 kriteria adalah Nakas setiap TT Pemenuhan kriteria rendah pada 12 kriteria adalah Outlet oksigen dan nurse call

13. GAMBARAN TEMPAT TIDUR RANAP (KLS 1,2,3) DI INDONESIA Tempat Tidur kelas I, II dan III paling banyak di Provinsi Jawa Barat Tempat Tidur kelas I, II dan III paling sedikit di Provinsi Papua Pegunungan Estimasi Kehilangan TT, paling banyak di Provinsi Jawa Barat (3426 TT) Estimasi Kehilangan TT, paling Sedikit di Provinsi Papua Selatan (14 TT)

14. REVIU IMPLEMENTASI KRIS Reviu implementasi KRIS dilakukan secara terpadu bersama Dinkes Provinsi , Kab / kota , BPJS dam Asosiasi RS melalui kunjungan lapangan atau desk secara online Hasil Validasi RS yang Implementasi KRIS secara bertahap : 1703 RS terdiri dari : RS yang sudah implementasi KRIS pada Sebagian TT Ruang Ranap Non Intensif ( kelas 1,2 dan 3) : 1427 RS RS yang sudah Implementasi KRIS pada Seluruh TT Ruang Inap Non Intensif ( kelas 1,2 dan 3): 262 RS

15. GAMBARAN BOR, ESTIMASI WAKTU TUNGGU RANAP DAN PEMENUHAN 12 KRITERIA KRIS DI RS VERTIKAL BOR BOR tinggi dengan waktu tunggu paling lama terjadi pada RS Kanker Dharmais sebesar 89,04 % dan waktu tunggu 2-3 hari BOR tinggi dengan waktu tunggu paling singkat pada RS Paru Dr Ario Wirawan sebesar 97,05 % dan waktu tunggu 60 menit Pemenuhan kriteria Kriteria tertinggi pada 12 kriteria adalah Nakas setiap TT Kriteria rendah pada 12 kriteria adalah pencahayaan minimal 250 lux

16. HASIL REVIU 83 RSUD PROVINSI

17. Lanjutan ………..

18. Tahun 2022 ada 14 RS yang menjadi lokus uji coba kelas rawat inap standar , tahun 2023 dilakukan evaluasi oleh DJSN dan Kajian oleh BKPK SK DIRJEN YANKES TERKAIT RS UJICOBA DAN PERLUASAN UJICOBA KRIS

19. KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ( IMPLEMENTATION RESEARCH ) KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS) RUMAH SAKIT Saat ini sedang berproses pelaksanaan kajian implementasi kebijakan KRIS oleh BKPK bersama beberapa bekerja sama dengan beberapa akademi . TUJUAN KHUSUS Meningkatkan implementasi kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di Rumah Sakit TUJUAN KHUSUS Mengidentifikasi kondisi eksisting dalam pelaksanaan kebijakan KRIS. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi KRIS Menganalisis akar penyebab masalah dan upaya pemecahan masalah yang dilakukan RS Menganalisis dampak kebijakan implementasi KRIS terhadap tata kelola RS dan kepuasan pasien Menyusun rekomendasi strategi dalam upaya percepatan implementasi KRIS LOKUS Pemilihan kajian pada 12 RS berdasarkan : Kesiapan RS dalam pemenuhan 12 kriteria KRIS (sumber data R S online) K epemilikan RS : pemerintah pusat , pemerintah daerah dan swasta R egional : perwakilan regional Indonesia Timur, Tengah dan Barat M ANFAAT Bagi Kementerian Kesehatan & DJSN: sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan KRIS dan strategi percepatan implementasi KRIS di Indonesia. Bagi BPJS Kesehatan: sebagai acuan dalam mengimplementasikan kebijakan KRIS di Indonesia Bagi Rumah Sakit : sebagai sarana penyampaian aspirasi RS terkait kebijakan KRIS di Indonesia METODE : Desain penelitian ini menggunakan metode mixed methods, yakni pengumpulan dan analisis data secara kuantitatif dan kualitatif . Kualitatif : Wawancara dan FGD Wawancara : Direktur utama , Pemilik rumah sakit ( bila memungkinkan ), Wadir atau bagian yang sesuai . FGD: Direktur Pelayanan Rumah Sakit , Direktur Operasional , Direktur Utama Rumah Sakit , Bagian Keuangan , Bagian Sarana dan Prasarana Kuantitatif : instrument obervasi dan kepuasan pasien WAKTU PELAKSANAAN Pengumpulan data: 23 September - Oktober 2024

20. Lingkup Temuan Baru Rekomendasi Pemenuhan 12 Kriteria KRIS JKN Dari 12 RS yang menjadi lokus penelitian belum semua RS memenuhi 100 %. Kriteria yang paling banyak belum terpenuhi adalah kriteria 10, 11 dan 12 yaitu terkait dengan persyaratan kamar mandi dan pemenuhan outlet oksigen Rekomendasi untuk pemerintah pusat adalah model/design KRIS JKN diperjelas dan disusun petunjuk teknis secara detail terkait 12 kriteria . Diperbolehkannya subsidi bagi RS yang pendapatannya tidak mampu untuk merenovasi kriteria KRIS Rekomendasi untuk BPJS Kesehatan adalah sosialisasi KRIS JKN secara memadai ke pihak RS dan Masyarakat ( termasuk konsep , implementasi serta implikasinya terhadap tarif dan premi ). Implementasi KRIS JKN tidak menjadi syarat kredensialing BPJS Rekomendasi untuk Dewas , Pemda dan Pemilik RS adalah pendanaan dari pemilik RS/ pemerintah dibuka tidak secara bertahap ( advokasi ) dan dapat disetujui oleh Dewas untuk pemenuhan implementasi kebijakan Kesimpulan dan Rekomendasi

21. LANGKAH DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN IMPLEMENTASI KRIS PERCEPATAN REGULASI 01. KOORDINASI 02. DANA ALOKASI / BANTUAN 03.

22. PERAN DAN UPAYA DINKES PROVINSI – KAB/KOTA DALAM IMPLEMENTASI KELAS RAWAT INAP STANDAR (KRIS)

23. The Strategy KOMITMEN TIM PERCEPATAN RENCANA KERJA EVALUASI CAPAIAN DALAM IMPLEMENTASI KRIS PERAN DAN UPAYA RS IDENTIFIKASI PEMENUHAN ANGGARAN PILIHAN

24. RSUP ADAM MALIK RSUP SARDJITO RSUD ZAINAL ABIDIN RSUD PIRNGADI RSUD MADANI PKU RS MUHAMMADIYAH MEDAN DAN TEGAL, RS BINA KASIH PKU RS AL IKHLAS PEMALANG RS ASYARI PALEMBANG RS PRIMA RIAU RS ESHMUN MEDAN RSU BUNDA THAMRIN RS PANTI RAPIH RS SYAFIRA PKU MONEV BERSAMA Untuk ruangan > 4 TT maka bisa dibuat Partisi dengan tetap memenuhi 12 kriteria 02. DJSN KEMENKEU KEMENKES BPJS KESEHATAN Tidak harus ditanam Dan bisa menggantung 01. TIRAI PARTISI

25. KESIMPULAN 1 JULI 2025 TIM PERCEPATAN DI RS PENDAMPINGAN DINKES BIMBINGAN TEKNIS MONEV UPDATE ISIAN DAN CAPAIAN

26. Instagram @kemenkes_RI Facebook Kementerian Kesehatan RI Youtube https://www.youtube.com/watch?v=6iH6HEvN4UE https://sirs.kemkes.go.id/fo/login Lorem ipsum dolor sit amet , consectetur adipiscing elit . Curabitur condimentum tortor quis qua Follow Me Subscribe Youtube

27. CLOSING MESSAGE. SEHAT INDONESIA APAPUN PERMASALAHANNYA DAPAT DISELESAIKAN JIKA SEMUA MAU BEKERJASAMA “ ”

28. thank you. SALAM SEHAT BUAT KITA SEMUA