materi_badan perencanaan pembangunan nasional.pdf

materi_badan perencanaan pembangunan nasional

1. Corruption Perception Index 2014
dan Refleksi Terhadap Strategi Nasional Pemberantasan
Dan Pencegahan Korupsi (STRANAS PPK)
Disampaikan dalam Launching Corruption Perception Index 2014
Jakarta, 3 Desember 2014

2. CPI/IPK INDONESIA
32 32
0
20
40
60
80
100
2012 2013
Corruption Perception Index
2014

3. TARGET CPI/IPK INDONESIA TAHUN 2014
RPJMN 2010-2014 STRANAS PPK 2012-2014
IPK tahun 2014 sebesar 5,0
(skala 0-5) yang meningkat
dari 2,8 pada tahun 2009


(target dibuat sebelum ada
perubahan metode IPK pada
Tahun 2012)

Dalam roadmap jangka
menengah Tahap I, ditetapkan
target IPK Tahun 2014 adalah
5,0 (skala 0-5)

(target dibuat sebelum ada
perubahan metode IPK pada
Tahun 2012)
RANCANGAN RPJMN 2015-2019
*versi rakorbangpus
IPK tidak digunakan sebagai indikator upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi*

Indikator yang digunakan dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan korupsi
• % penyelesaian rekomendasi hasil review
UNCAC
• Indeks Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi
• % penyelamatan asset tindak pidana
korupsi
• Indeks Perilaku Anti Korupsi

*dari rangkaian diskusi yang dilakukan Bappenas
bersama dengan para pemangku kepentingan
(salahsatunya adalah KPK)
Meskipun CPI/IPK tidak lagi dijadikan indikator keberhasilan dalam upaya pencegahan dan
pemberantasan korupsi, namun tetap menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun strategi
pencegahan dan pemberantasan korupsi – khususnya Aksi PPK yang dilakukan oleh Kementerian/
Lembaga dan Pemerintah Daerah setiap tahun

4. STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN CPI/IPK
1. Bertelsmann Foundation
Transformation Index 2014
2. Economist Intelligence Unit
Country Risk Ratings
3. Global Insight Country Risk
Ratings
4. IMD World Competitiveness
Yearbook 2013
5. Political and Economic Risk
Consultancy Asian Intelligence
2013
6. Political Risk Services
International Country Risk Guide
7. Transparency International Bribe
Payers Survey 2011
8. World Economic Forum Executive
Opinion Survey (EOS) 2013
9. World Justice Project Rule of Law
Index 2013
Penguatan Sistem Integritas
Nasional yang berakar pada 3
(tiga) sektor strategis, yaitu:
1. Hukum, dengan Institusi
Strategis: Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan
2. Politik, dengan institusi
strategis: parlemen dan
partai politik
3. Bisnis, dengan institusi
strategis: Perizinan,
Ekspor-Impor, Pajak-Bea
Cukai, Pengadaan
Barang/Jasa
Sumber Data CPI 2013
Rekomendasi TII
!"
Aksi Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah
Tahun 2014
Strategi pemerintah

5. C P
K I P
I






STRANAS PPK JANGKA MENENGAH 2012-2014







Inpres
2/2014
Inpres
1/2013
25 Jan 2013
Inpres
17/2011
19 Des
2011
Inpres
9/2011
12 Mei 2011





OGI
RB NK
B 12
K/L
Kebijakan Lain

Paket kebijakan
kemudahan
berusaha

TUSI K/L/
PEMDA
INISIATI
F K/L/
PEMDA
UPAYA MENINGKATKAN IPK/CPI
Untuk meningkatkan IPK/CPI, aksi
PPK 2014 difokuskan pada:
1. Mendorong penyidikan dan
penindakan kasus-kasus korupsi
skala besar (melibatkan aparat
penegak hukum, penyelenggara
negara; mendapat perhatian
masyarakat; diatas 1 M)
2. Penguatan institusi Hukum
(Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan)
3. Perbaikan sektor Bisnis
(Perijinan, Ekspor Impor, Pajak,
Pengadaan Barang dan Jasa)
4. Percepatan Reformasi Birokrasi
5. Keterbukaan Informasi dan
pemanfaatan TI

5
Selain aksi PPK, terdapat upaya
lainnya yang juga sedang berjalan
yang dapat berdampak pada
peningkatan IPK/CPI, antara lain:
1. Reformasi Birokrasi
2. Open Government Indonesia
3. Nota Kesepakatan Bersama 12
K/L – percepatan pengukuhan
kawasan hutan
4. Paket Kebijakan kemudahan
berusaha
5. Kebijakan lainnya yang terkait
perijinan, perbaikan sektor
pajak & bea cukai, penegakan
hukum kasus korupsi,
memperkuat regulasi yang
mendukung upaya PPK

6. Penguatan Sistem Integritas Nasional yang berakar pada 3
(tiga) sektor strategis, yaitu*:
1. Hukum, dengan Institusi Strategis: Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan (Penegakan Hukum)
2. Politik, dengan institusi strategis: parlemen dan partai
politik (Aksi PPK belum menyentuh ranah politik)
3. Bisnis, dengan institusi strategis: Perizinan, Ekspor-Impor,
Pajak-Bea Cukai, Pengadaan Barang/Jasa (
Perizinan, Ekspor Impor, Pajak Bea Cukai, Pengadaan
Barang/Jasa)

UPAYA MENINGKATKAN IPK/CPI
*Rekomendasi TII berdasarkan CPI 2013

7. 7
Capaian Inpres 2/2014 Kementerian/
Lembaga
! Publikasi penanganan perkara
! Laporan penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum Polri yang menjadi sorotan media cetak nasional (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara
Pembaruan, Republika) melalui website
! Diumumkannya proses assessment penyidik di tingkat Mabes Polri
! Publikasi Hasil Assessment Penyidik Tingkat Mabes Polri
! laporan hasil verifikasi dalam pengusulan/pengangkatan pejabat di pos-pos strategis
! Publikasi jumlah LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diterima dan diselesaikan
! Pengumuman dan pelelangan barang sitaan berupa kendaraan yang tidak diketahui pemiliknya sesuai UU Lalu Lintas
! Aturan terkait kewajiban untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit dikelola.
! rekening tunggal di Polda untuk menyimpan uang hasil sitaan dan hasil penjualan barang sitaan
POLRI
! Publikasi penanganan perkara
! Publikasi laporan penanganan dugaan pelanggaran oleh oknum jaksa yang menjadi sorotan media cetak nasional (Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Suara
Pembaruan, Republika) melalui website
! Laporan Tindak lanjut dugaan pelanggaran yang termuat di media masa(kompas, media Indonesia, republika, tempo, jawa pos, Suara pembaruan) dengan
berkoordinasi dengan komisi kejaksaan
! pubilkasi dalam website Kejaksaan.go.id terkait penanganan perkara yang menarik perhatian publik yang menjadi sorotan media cetak nasional (kompas, media
Indonesia, republika, tempo, jawa pos, Suara pembaruan)
! Publikasi jumlah LHA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diterima dan diselesaikan
! Rekapitulasi tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi
! Aturan terkait kewajiban untuk segera menjual barang sitaan yang mudah rusak dan sulit dikelola.
Kejaksaan
- hasil penyelidikan dan penelusuran penyimpangan perilaku hakim
- rekapitulasi daftar hasil investigasi CHA, calon hakim ad-hoc di Mahkamah Agung dan calon hakim
- rekapitulasi terkait penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
Komisi Yudisial
pelatihan apgakum terkait penyelamatan aset hasil korupsi (asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/audit forensic) Kemenkopolhukam
- data penangananan perkara yang ditindaklanjuti baik sebagai Negara Peminta maupun Negara Diminta
- draft keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang mekanisme koordinasi antara Central Authority dan Competent Authorities
- Publikasi panduan Central Authority dalam situs Kemenkumham
- data basan dan baran (termasuk jumlah, jenis, waktu mulai dikelola, kondisi, dan tindakan yang diambil dalam menyelamatkan barang sitaan)
- draft awal kajian kebutuhan anggaran pengelolaan basan dan baran
- Publikasi data barang rampasan Negara dan penyelesaiannya
Kemenkumham
PENEGAKAN HUKUM

8. 8
Capaian Inpres 2/2014 !Kementerian/Lembaga
Sistem Informasi berbasis Web dan layanan akreditasi secara on-line BSN
Penyempurnaan B@lis (BAPETEN Licensing and Inspection System) sebagai database pelayanan perizinan dan pelaksanaan inspeksi Bapeten
! sistem perizinan online penyelenggaraan angkutan pariwisata dan angkutan barang berbahaya dan alat berat fasilitas tracking proses
! Pelatihan dan Pendampingan Penerapan Manajemen Mutu Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) /
Surat Izin Operasi Perusahaan Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS)
! sistem pelayanan perijinan online pengurusan flight approval
! Monitoring Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri di 5 lokasi
Kementerian Perhubungan
pertukaran data secara online dalam penerbitan RIPH dari Kementan dengan menggunakan sistem Layanan perijinan di bidang
perdagangan secara elektronik (INATRADE)
Kementerian Perdagangan
Terklarifikasinya 625 Perda hasil evaluasi dan klarifikasi seluruh Perda Provinsi, Kabupaten/Kota agar sesuai dengan Peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
Kementerian Dalam Negeri
PELAYANAN PUBLIK DAN PERIZINAN
Capaian Inpres 2/2014 Kementerian/ Lembaga
Pedoman Persetujuan Hak Akses dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba One
Map of Indonesia)
Kementerian ESDM

! Pengembangan aplikasi fidusia online
! sistem informasi online yang memudahkan pencari informasi untuk mengakses data pokok terkait perusahaan
! Pembahasan rancangan draft revisi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Imbalan Bagi
Kurator Dan Pengurus
Kemenkumham
! SOP penggunaan peta dasar digital yang berbasis web
! Penyediaan informasi tentang prosedur dan persyaratan pengurusan hak atas tanah di 200 Kantor Pertanahan
BPN
! Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPM Angkutan Umum Massal pada 7 (tujuh) koridor Transjakarta,
! Petunjuk Teknis Penilaian dan Pengawasan Pemenuhan Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga
Berjadwal dalam Negeri
Kementerian Perhubungan
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penyediaan informasi mengenai persyaratan teknis terkait pelayanan publik (proses, biaya dan
waktu) terkait pelayanan publik dasar dalam bidang kependudukan, kesehatan, dan pendidikan di tempat-tempat penyedia layanan publik
Kementerian Dalam Negeri

9. 9
Capaian Inpres 2/2014 Kementerian/Lembaga
Publikasi PNBP POLRI, Kejaksaan, BPS, Badan
POM, BPPT, BMKG
Publikasi data terkait bantuan perumahan rakyat dan rancang bangun sistem
pengawasan atas penyaluran bantuan perumahan rakyat secara online
Kemenpera

Publikasi hasil perhitungan suara (manual) dari setiap TPS KPU
! Terpublikasikannya data pelanggaran dan penanganan pelanggaran Pilpres di
website Bawaslu (data tentang Pelanggar (Parpol), Jenis pelanggaran,
Keputusan Bawaslu) – bawaslu
! PERBAWASLU 1, 11, dan 17 Tahun 2014 yang mengatur secara garis besar
mengenai Pengawasan Pemilu dan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dalam
tahapan Kampanye, termasuk di dalamnya mengenai pencegahan money politik
Bawaslu
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (pembentukan, SOP, daftar informasi
publik)
Seluruh K/L dan Pemda
KETERBUKAAN INFORMASI

10. 10
Capaian Inpres 2/2014 Kementerian/ Lembaga
evaluasi e-Procurement kepada 8 K/L yang telah ditetapkan berikut Laporan Sementara Hasil
Analisa dan Rekomendasi terkait kejanggalan pelaksanaan e-procurement
BPKP
! Unit Layanan Pengadaan - ULP (Pembentukan, SOP, Pemantauan)
! Rancangan Umum Pengadaan - RUP (RUP 2014, RUP 2015 ke dalam sirup.lkpp.go.id)
! Layanan Pengadaan Secara Elektronik - LPSE (SOP, layanan registrasi dan verifikasi,
standarisasi)
! Whistleblowing System khusus pengadaan barang dan dan jasa - WBS PBJ (verifikator dan
penelaah, pelatihan)
Seluruh K/L dan Pemda
Capaian Inpres 2/2014 Kementerian/ Lembaga
Terintegrasinya sistem single portal (Intranet dan internet) informasi kewidyaiswaraan, diklat,
termasuk e-lakip, e-kajian, penilaian kinerja pegawai, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
dan pengendalian kinerja –
Lembaga Administrasi Negara
Pemanfaatan Database Kependudukan oleh 10 Instansi (BCA, BNI, BNP2TKI, Jamsostek, Askes,
BRI, Jasa Raharja, Kemenkes, Ditjen Pajak, POLRI)
Kemendagri

System pertukaran informasi antara PPATK dengan BNN BNN dan PPATK
- Implementasi sistem pelaporan transfer dana (IFTI) di Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
percontohan
- implementasi Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT) untuk internal PPATK
PPATK
PENGADAAN BARANG DAN JASA SERTA PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI

11. 11
Capaian Inpres 2/2014 Kementerian/
Lembaga
- Pelaksanaan 50% dari rencana tindak lanjut tahun 2014 berdasarkan rekomendasi hasil survei
kepuasan
- Pelaksanaan Joint Audit antara DJBC dan DJP terhadap beberapa perusahaan yang antara lain berisi
berapa potensi/penerimaan negara yang berhasil diselamatkan – Kemenkeu
- PMK tentang rincian jenis data dan tata cara penyampaian telah terbit sebagai PMK nomor 191/PMK.
03/2014 tanggal 2 Oktober 2014 tentang Perubahan Keempat atas PMK nomor 16/PMK.03/2014
tentang Rincian Jenis data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi Yang
Berkaitan dengan Perpajakan (PMK tentang ILAP).
- Surat Menteri Keuangan kepada asosiasi/lembaga yang terkait tax clearance
- Publikasi pelaksanaan penegakan hukum dan atau administrasi maupun pidana perpajakan
- SOP Penanganan Perkara Pencucian Uang yang tindak pidana asalnya adalah pidana pajak dan bea
cukai
Kementerian
Keuangan
! Ketentuan yang mensyaratkan NPWP atau NIK bagi perusahaan atau perorangan yang meminta
layanan publik serta penyandingan data dengan NPWP
! Penyandingan data perpajakan dengan data K/L yang terkait perpajakan
Kementerian
Keuangan dengan
25 K/L
Uji coba penyampaian data perpajakan melalui SOC (Secure online Communication) PPATK
PAJAK DAN BEA CUKAI

12. AKSI PPK PEMERINTAH DAERAH
12
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)!
Aksi! Provinsi! Kabupaten! Kota! Total!
Pembentukan kelembagaan PTSP " 31" 363" 97" 491"
Pelimpahan Kewenangan" 17" 163" 42" 222"
Standar Operasional Prosedur (SOP)" 9" 140" 42" 191"
Sarana dan mekanisme pengaduan" 27" 129" 43" 199"

13. ! Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia 2013 sebesar 3,63 dari skala 0 sampai 5. Angka ini naik 0,08 poin
dibandingkan IPAK tahun 2012 (3,55) – (nilai indeks 0–1,25 sangat permisif terhadap korupsi, 1,26–2,50
permisif, 2,51–3,75 anti korupsi, 3,76–5,00 sangat anti korupsi) - Jumlah masyarakat yang menginginkan
perubahan kian besar karena perilaku masyarakat Indonesia masih cenderung antikorupsi. Potensi ini tentu
harus dimanfaatkan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara lebih intensif
! upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang didorong melalui Stranas PPK memang belum masuk ke
dalam ranah politik/ legislatif . Ke depannya, perlu didorong upaya pencegahan dan pemberantasan dilakukan
oleh semua pihak (eksekutif, LEGISLATIF, yudikatif, masyarakat, swasta)
! Hasil CPI/IPK beserta rekomendasinya, akan menjadi masukan bagi penyusunan Aksi PPK Tahun 2015 (saat
ini Bappenas sedang mengkoordinasikan penyusunan Aksi PPK Tahun 2015 dan Stranas PPK Jangka
Menengah Tahap II (2015-2019))
! perlu dibangun pemahaman bersama bahwa pemberantasan korupsi yang mengedepankan upaya
PENCEGAHAN yang efektif mampu menutup peluang korupsi dan berdampak lebih signifikan. Upaya
PENINDAKAN harus terus dilakukan untuk menimbulkan efek jera dan pengembalian kerugian keuangan
negara secara optimal
! Pendekatan pemberantasan korupsi melalui upaya membangun integritas perlu terus didorong. Kehadiran
integritas di level individu, organisasi dan nasional merupakan pertahanan terbaik untuk mencegah terjadinya
korupsi. Upaya tersebut telah diinisiasi oleh berbagai pihak, namun perlu dikoordinasikan dengan lebih baik
untuk mendapatkan hasil yang optimal. Dalam konteks ini diperlukan kehadiran suatu Sistem Integritas
Nasional (SIN) yang berperan sebagai payung dan acuan bagi berbagai upaya membangun integritas.
PELUANG DAN TINDAK LANJUT

14. #!"
"#$%#&'%('&!"&%')'"!**$!
$#+#)&#%(')!*#%#),')'')!*#+-')./)')!)'"(0)'12!
-'**#)'"!
314!&'+')!"/%0*'&(5!)04!65!3'$'%&'!78978!
&#1*2:';<!867=9>6!???@!
#+'(1<!ABCDEDAFFGHIDFFJEDA4KL4MN!!
O#-"(&#<!PPP4ABCDEDAFFG4IDFFJEDA4KL4MN!!!
$%&'(')"**+",-#,.,-,/""
0123'456&78)9""