MATERI KADIS DP3A PROV NTT KETAHANAN KELUARGA DAN STUNTING

MAteri

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Meningkatkan Ketahanan Keluarga Untuk Pemenuhan Hak Anak Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Kadis PPPA Provinsi NTT Drg . IIEN ADRIANY, M.KES Disampaikan Pada Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Peran Laki-laki Melalui Pola Asuh Setara Gender Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga Dalam Upaya Percepatan Penanggulangan Stunting d i Provinsi Nusa Tenggara Timur Kupang , 27 Mei 2021

2. Pendahuluan Data Penduduk dan Keluarga NTT Tahun 2020, (DUKCAPIL) jumlah  penduduk NTT   per September 2020 mencapai 5,33 juta jiwa, meningkat 0,64 juta dibandingkan dengan tahun 2010. Rata-rata laju pertumbuhan  penduduk NTT  selama 2010-2020 sebesar 1,25 persen ( hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020)

3. “ TITIK DIMULAINYA PEMBANGUNAN SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil , kesehatan bayi , kesehatan balita , kesehatan anak usia sekolah . JANGAN SAMPAI ADA STUNTING , KEMATIAN IBU ATAU KEMATIAN BAYI MENINGKAT (Presiden Joko Widodo, 201 9 )

4. ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ( URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK ) 1 Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan 2 P eningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan / pengasuhan anak 3 Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak 4 Penurunan pekerja anak 5 Pencegahan perkawinan anak

5. VISI – PEMERINTAH PROVINSI NTT NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA BANGKIT Diukur dari kualitas SDM , tingkat kemakmuran, kemampuan berusaha serta menurunnya tingkat kemiskinan masyarakat NTT. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan daerah lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. SEJAHTERA T erpenuh i k ebu t uha n dasar masyarakat baik sandang , pangan dan papan . T i da k ad a pe m ba t a s an / d i sk r i m i na si da l a m b e n t uk a p a p u n , b a i k a n t a r i nd i vid u , gende r , m aupu n w il a y ah dengan pendekatan pembangunan berbasis keadilan sosial

6. UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PEMBAGIAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK (URUSAN WAJIB, NON PELAYANAN DASAR) ENAM (6) SUB URUSAN: KUALITAS HIDUP PEREMPUAN PERLINDUNGAN KELUARGA KUALITAS KELUARGA SISTIM DATA GENDER DAN ANAK PEMENUHAN HAK ANAK PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hakanak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota.

7. KETAHANAN KELUARGA Keluarga dikatakan memiliki tingkat ketahanan keluarga yang tinggi apabila memenuhi beberapa aspek yaitu: Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan; (2) Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama, komunikasi yang efektif, dan komitmen keluarga tinggi; (3) Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah nonfisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif, dan kepedulian suami terhadap istri.

8. KONSEP KETAHANAN KELUARGA KETAHANAN SOSIAL PSIKOLOGI KETAHANAN FISIK KETAHANAN EKONOMI KETAHANAN SOSIAL BUDAYA LEGALITAS, STRUKTUR DAN KEMITRAAN GENDER KETAHANAN KELUARGA INDONESIA

9. SITUASI PROVINSI NTT

10. DEMOGRAFI NTT (Sept 2020) t ertinggi 106 Sumba Timur dan terendah 93 Lembata . 10,46 % sekitar 0,56 juta jiwa 2.663.771 orang atau 50,02 % 4,77 juta jiwa atau sebesar 89,54 % 2.661.795 orang atau sebesar 49,98 % S tatus kepemilikan nomor induk kependudukan berdasarkan kesesuaian alamat domisili yang disanding dengan kartu keluarga (KK) penduduk yang berdomisili tidak sesuai dengan kepemilikan KK-nya penduduk laki-laki penduduk perempuan rasio jenis kelamin penduduk provinsi NTT sebesar 100 ( berimbang )

11. Survey Ketahanan Keluarga oleh Kementrian PPPA 2016 : Rintisan Index Ketahanan Keluarga NTT rendah H ak anak adalah mendapatkan pola asuh yang layak dalam keluarga. NTT masih terdapat 12,24% BALITA di NTT yang TIDAK mendapat pengasuhan yang layak ( Nasional 3,73 %0 Meskipun IKK kemitraan suami-istri NTT di atas angka nasional, namun komponen sosial psikologi dalam hal persentasi rumah tangga yang terdapat pengasuhan yang layak terhadap anggota rumah tangga usia 0-4 tahun dibawah rata-rata nasional yaitu NTT sebesar 89% . Hasil survey Index Ketahanan Keluarga (IKK) 2018 : Index Ketahanan Keluarga (IKK) komponen kemitraan secara nasional sebesar 32,78%, sedangkan NTT 38,45%.

12. ISSUE GENDER DALAM PENCEGAHAN STUNTING Kurang terpenuhinya asupan gizi ibu hamil karena kondisi ekonomi dan budaya . Kurangnya dukungan suami terhadap istri saat hamil , melahirkan dan nifas , serta dalam pengasuhan anak . Pengaruh keputusan suami terhadap jumlah serta jarak kelahiran anak Istri yang bekerja mengalami beban hidup berlapis ,

13. II. DASAR HUKUM Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga , ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Derah

14. II. DASAR HUKUM Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga , ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189) Instruksi Presiden Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Pengarusutaman Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional

15. KEBIJAKAN PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA 1 1. P enyelenggaraan pembangunan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup . 2. Prinsip peningkatan ketahanan keluarga secara kolaboratif melibatkan berbagai elemen masyarakat. 3. Membangun ketahanan keluarga yang tangguh dalam era revolusi industri 4.0

16. KESIMPULAN S W O Pembangunan keluarga bertujuan mencapai keluarga yang setara gender dalam pola pengasuhan untuk memenuhi hak anak , termasuk hak anak tidak menjadi stunting 2. Ketahanan keluarga merupakan hasil dari upaya hulu dan hilir secara holistik dalam setiap komponen ketahanan keluarga 3. Pendekatan pencegahan stunting dengan prinsip konvergensi berbasis ketahan keluarga Relasi S etara G ender Keluarga W ujudkan Pemenuhan Hak Anak INDONESIA BEBAS STUNTING

17. THANK YOU