Materi Kajian Pola Hubungan Kerja antar lembaga.pptx

materi pemilu

1. TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Narasumber : IMAT ROHMATULLAH Ketua Panwascam Petir

2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 TENTANG TATA KERJA DAN POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

3. Pengertian Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum Tata kerja adalah serangkaian prosedur , aturan , dan mekanisme yang mengatur cara kerja , pelaksanaan tugas , serta koordinasi antar satuan atau unit kerja dalam suatu organisasi . Dalam konteks pengawas pemilihan umum , tata kerja mencakup langkah-langkah yang harus diikuti oleh setiap anggota pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas pengawasan . Pola hubungan adalah cara atau bentuk interaksi dan koordinasi antara berbagai unit atau pihak dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama . Dalam pengawasan pemilu , pola hubungan menggambarkan bagaimana hubungan antara berbagai tingkat pengawas pemilu ( dari pusat hingga daerah ) diatur agar dapat bekerja secara sinergis dan efektif .

4. Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum PERENCANAAN PELAKSANAAN PELAPORAN DAN EVALUASI

5. PERENCANAAN Menyusun rencana kerja dan strategi pengawasan pemilu . Mengidentifikasi potensi masalah dan risiko dalam pelaksanaan pemilu . Menyusun jadwal kegiatan pengawasan sesuai dengan tahapan pemilu .

6. PELAKSANAAN Melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu , mulai dari persiapan , pelaksanaan , hingga penghitungan suara . Mengumpulkan data dan informasi terkait pelaksanaan pemilu . Mengawasi kepatuhan penyelenggara pemilu terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku .

7. PELAPORAN Membuat laporan hasil pengawasan secara berkala dan insidental . Melaporkan temuan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pemilu . Menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan temuan pengawasan .

8. EVALUASI Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan . Menyusun laporan evaluasi dan memberikan saran perbaikan untuk ke depannya . Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi selama pengawasan .

9. POLA HUBUNGAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM HUBUNGAN SECARA VERTIKAL 2. HUBUNGAN SECARA HORIZONTAL

10. HUBUNGAN SECARA VERTIKAL Dari Pusat ke Daerah Pengawas pemilu di tingkat pusat memberikan arahan , bimbingan , dan supervise kepada pengawas pemilu di tingkat provinsi , kabupaten / kota , kecamatan , hingga kelurahan / desa . Pengawas pemilu daerah melaporkan hasil pengawasan , temuan pelanggaran , dan permasalahan yang dihadapi kepada pengawas pemilu pusat untuk mendapatkan tindak lanjut dan arahan .

11. HUBUNGAN SECARA VERTIKAL Dari Daerah ke Pusat Pengawas pemilu di tingkat daerah mengimplementasikan kebijakan dan instruksi dari pengawas pemilu pusat. P elakukan koordinasi dan konsultasi secara berkala dengan pengawas pemilu pusat terkait pelaksanaan pengawasan .

12. HUBUNGAN SECARA HORIZONTAL ANTAR PENGAWAS PEMILU DI TINGKAT YANG SAMA Melakukan koordinasi dan kerjasama antar pengawas pemilu di tingkat yang sama ( misalnya , antar Panwaslu kecamatan atau antar PKD). Berbagi informasi , data, dan temuan terkait pelaksanaan pengawasan pemilu .

13. HUBUNGAN SECARA HORIZONTAL DENGAN INTANSI TERKAIT Melakukan Berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian , Kejaksaan , dan Satpol PP dalam penanganan pelanggaran pemilu . Berbagi Melibatkan tokoh masyarakat , organisasi kemasyarakatan , dan lembaga lainnya untuk mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu .

14. Perbawaslnu No 3 Tahun 2022 Bagian Keempat Panwaslu Kecamatan Pasal 47 (1) Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kecamatan . (2) Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai anggota sebanyak 3 ( tiga ) orang. (3) Keanggotaan Panwaslu Kecamatan terdiri atas 1 ( satu ) orang ketua merangkap anggota dan 2 ( dua ) orang anggota . (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh anggota Panwaslu Kecamatan dalam Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan . (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten /Kota.

15. Perbawaslnu No 3 Tahun 2022 Bagian Keempat Panwaslu Kecamatan Pasal 48 (1) Untuk menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Anggota Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan divisi . (3) Setiap divisi dikoordinasikan oleh 1 ( satu ) orang koordinator . (4) Koordinator divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten /Kota berdasarkan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan . (5) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu mengenai Rapat Pleno .

16. Perbawaslnu No 3 Tahun 2022 Bagian Keempat Panwaslu Kecamatan Pasal 49 (1) Ketua Panwaslu Kecamatan mengoordinasikan tugas Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan berdasarkan divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48. (2) Dalam mengoordinasikan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panwaslu Kecamatan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

17. a. Bertindak untuk dan atas nama Panwaslu Kecamatan ke luar dan ke dalam ; b. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan Panwaslu Kecamatan ; c. Menetapkan Dan Menandatangani Keputusan Panwaslu Kecamatan Atau Administrasi Lainnya ; d. Mengoordinasikan Dan Mengendalikan Pelaksanaan Tata Kerja Dan Pola Hubungan Antardivisi ; e. Memastikan Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Beserta Jajarannya Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Baik Secara Periodik Maupun Sesuai Kebutuhan ; f. Memastikan Pelaksanaan Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Diputuskan Dalam Rapat Pleno Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kerja Kesekretariatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; h. Menindaklanjuti Setiap Usulan Anggota Panwaslu Kecamatan Untuk Mengadakan Rapat Pleno ; i. Melakukan Pengendalian Dan Supervisi Terhadap Pelaksanaan Tugas , Wewenang , Dan Kewajiban Panwaslu Kecamatan , Panwaslu Kelurahan / Desa , Dan Pengawas Tps ; Dan j. Melakukan Konsultasi Dan Melaporkan Setiap Pelaksanaan Tugas Panwaslu Kecamatan Kepada Bawaslu Kabupaten /Kota Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan .

18. PEMBAGIAN DIVISI Divisi sumber daya manusia , organisasi , data, dan informasi (SDMODATIN) Divisi hukum , pencegahan , partisipasi masyarakat , dan hubungan masyarakat (HPPH) Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (PPPS)

19. Pasal 53 (1) Divisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 melakukan tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan tahapan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . (2) Tugas Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Ketua Panwaslu Kecamatan . (3) Pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu dan ditetapkan dalam keputusan Bawaslu Kabupaten /Kota. Pasal 54 Pengoordinasian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 52 dibantu oleh sekretariat Panwaslu Kecamatan .

20. Perbawaslnu No 3 Tahun 2022 Bagian Kelima Panwaslu Kelurahan / Desa Pasal 56 (1) Panwaslu Kelurahan / Desa menyelenggarakan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan / desa . (2) Jumlah anggota Panwaslu Kelurahan / Desa sebanyak 1 ( satu ) orang. (3) Dalam melaksanakan tugas , wewenang , dan kewajiban Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah kelurahan / desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panwaslu Kelurahan / Desa melaksanakan tugas sebagai berikut :

21. a. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; b. sosialisasi Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan; c. penerimaan dan penyampaian laporan dan / atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan ; d. pemantauan dan pembinaan Pengawas TPS; dan e. penyusunan laporan hasil Pengawasan Pemilu dan Pemilihan . Tugas , Wewenang dan Kewajiban Panwaslu Kelurahan / Desa

22. Tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilihan umum yang baik dan terstruktur merupakan kunci untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang jujur , adil , dan demokratis . Dengan tata kerja yang jelas dan pola hubungan yang harmonis , pengawas pemilu dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien , serta mencegah dan menindak setiap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu berlangsung . PENUTUP

23. ~ TERIMA KASIH ~