Materi Sesi 3 (2222222222222222222).pptx

Hukum islam dalam sudut pandang lain

1. HUKUM WAKAF Penulis : Ahmad Arif Syarif, M.H. Email : [email protected] Penelaah : Megafury Apriandhini, S.H., M.H. Email : [email protected]

2. Bahasa : dari kata al-waqf yang berarti berhenti, diam di tempat, Istilah : menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengalami musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah SWT. Kompilasi Hukum Islam : perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf : perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. 2. Dasar hukum wakaf: Q.S. surah Al- Hajj ayat 77, Q.S. surah An-Nahl ayat 97, Q.S. surah Ali-Imran ayat 92, dan Q.S. surah Al-Baqarah ayat 267. pada hadis, Sabda Rasulullah kepada Umar RA, "Jika kamu mau, tahan asal bendanya dan kamu sedekahkan hasilnya." 1. Pengertian Wakaf

3. 3. Rukun (unsur) Wakaf Waqif , pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, yaitu perseorangan, organisasi, badan hukum ( Ps . 7 UU 4/2004) Mauquf , benda atau harta yang diwakafkan, syarat: bernilai, tahan lama dipergunakan, dan murni hak milik wakif . Mauquf’alaih , tempat ke mana diwakafkan harta itu / tujuan wakaf, syarat: tidak boleh bertentangan dengan nilai ibadah. Ikrar wakaf, akad / pernyataan wakaf (sighat) Nazhir , pengelola wakaf meliputi perseorangan, organisasi, badan hukum ( Ps . 9 UU 4/2004). Ada jangka waktu, bisa selamanya atau jangka waktu tertentu.

4. Wakaf berdasarkan kepada siapa ditujukan dibagi dua yaitu : Wakaf Ahli, wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih, baik masih keluarga atau orang lain. Wakaf khairi (umum) adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu Perbedaan antara wakaf ahli dan wakaf khairi hanyalah terletak pada pemanfaatannya. Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif , yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. Sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim piatu, atau orang-orang miskin. Sedangkan wakaf khairi sejak semula pemanfaatannya sudah ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. 4. Macam-macam wakaf

5. Wakaf wasiat adalah wakaf yang pelaksanaannya baru dapat dilakukan ketika orang yang berwasiat telah meninggal dunia, dalam hal ini penerima wasiat berkedudukan sebagai kuasa dari orang yang berwasiat. Wasiat menurut istilah fikih dapat dipersamakan dengan berderma dalam bentuk harta setelah seseorang meninggal atau amanat seorang yang meninggal untuk melakukan suatu perbuatan. Wasiat juga dapat didefinisikan dengan amanat, baik berupa harta benda ataupun lainnya. UU Wakaf mengatur mengenai wakaf dengan wasiat dalam beberapa pasal, yaitu: Pasal 24, mengatur mengenai tata cara pelaksanaan wakaf. Pasal 25, mengatur mengenai syarat dan besaran harta wakaf yang pelaksanaannya melalui wasiat. Pasal 26, mengatur mengenai pelaksanaan wakaf wasiat yang dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia yang dilakukan oleh penerima wasiat. 5. Wakaf dengan Wasiat

6. Harta yang diwakafkan oleh wakif tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Kepemilikannya telah berpindah kepada Allah SWT dan tidak juga menjadi milik penerima wakaf (maukuf ' alaih ), tetapi tetap boleh mengambil manfaatnya Pandangan ulama Islam : wakaf itu mengikat dan karenanya tidak bisa ditarik kembali atau diperjualbelikan, digadaikan, dan diwariskan oleh wakif . Kompilasi Hukum Islam : pada dasarnya benda yang diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain daripada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk ( Ps . 40 UU 4/2004) : dijadikan jaminan disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, kecuali dengan izin tertulis dari menteri berdasarkan pertimbangan BWI, yaitu: Perubahan harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RTUR) dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung atau mendesak dialihkan dalam bentuk lain. 6. Perubahan harta benda wakaf

7. Harta benda wakaf terdiri dari : benda tidak bergerak; benda bergerak selain uang; termasuk di dalamnya: logam mulia; surat berharga; kendaraan; hak atas kekayaan intelektual; hak sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. benda bergerak berupa uang. 7. Jenis harta benda Wakaf

8. Harta benda wakaf Yang tidak habis dipakai, kecuali air dan BBM Kapal, kendaraan, logam mulia, mesin Hak atas tanah Bangunan Tanaman Hak milik sarusun Tidak bergerak Bergerak berupa uang Bergerak bukan uang rupiah atau konversi Sertifikat wakaf uang Melalui LKS Surat berharga HAKI Hak atas benda bergerak (hak sewa, dll )

9. Wakaf uang memiliki perbedaan dengan instrumen keuangan Islam yang lain (Zakat, Infaq , Sedekah). ZIS dapat dibagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak, sementara wakaf uang terlebih dahulu diinvestasikan terus-menerus sehingga selalu memiliki dana yang terkumpul seiring bertambahnya jumlah wakif yang beramal, hasil investasi itulah yang akan mendanai orang miskin. Tujuan wakaf uang antara lain: Melengkapi perbankan Islam dengan produk wakaf uang berupa sertifikat berdenominasi tertentu yang diberikan kepada wakif sebagai bukti keikutsertaan. Membantu penggalangan tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang (tunai) diatasnamakan orang-orang tercinta, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, sehingga menciptakan integrasi kekeluargaan di antara umat. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya sehingga keamanan dan kedamaian dapat tercapai. 8. Wakaf Uang

10. Prosedur Wakaf Uang 10 WAKIF TDK LANGSUNG: ATM, PB, IB, MB LANGSUNG KE LKS NAZHIR INVESTASI TDK LANGSUNG LWT LKS (60%) INVESTASI LANGSUNG LWT PRODUK LKS MUDHARABAH MUQAYYADAH (40%) PENYALURAN MANFAAT LANGSUNG OLEH NAZHIR PENYALURAN MANFAAT TDK LANGSUNG

11. Pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: Tanah yang sudah berstatus hak milik didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir; Tanah hak milik yang diwakafkan hanya sebagian dari luas keseluruhan harus dilakukan pemecahan sertifikat hak milik terlebih dahulu, kemudian didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir; Tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir; Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai di atas tanah negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak dari pejabat yang berwenang di bidang pertanahan didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir; Tanah negara yang di atasnya berdiri bangunan masjid, musala, dan makam didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama nazir; Pejabat yang berwenang di bidang pertanahan kabupaten/kota setempat mencatat perwakafan tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. 9. Wakaf Benda tidak Bergerak (Tanah)

12. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, bersifat produktif, dan perlu penjamin syariah (LPS, asuransi syariah, dsb ). Dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai syariah. Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia dan karena harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf. Untuk wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta harta benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI. Nazhir wajib melaporkan pengelolaan, pengembangan, dan penggunaan hasil pengelolaan ke Kanwil Kemenag dan BWI enam bulan sekali (Pasal 28 PMA 73/2013) 10. Pengembangan Wakaf

13. Tugas dan wewenang BWI sesuai dengan UU no.41/2004 pasal 49 ayat 1 yaitu: melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf memberhentikan dan mengganti nazhir. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan 11. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

14. Terima Kasih