Materi Soal Pph 21 Potput.pptx_pph pasal 21

studi kasus

1. 1. PPh 21 atas Rapel Rapel adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterimakan sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan

2. Agus Saptono, pegawai pada PT WATON KLAKON (WK), menikah dan memiliki 1 orang anak, tinggal bersama orang tuanya yang merupakan pensiunan, memperoleh gaji sebulan Rp5.000.000, dan Tunjangan sebesar Rp8.000.000. PT WK mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, membayar premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian untuk para pegawainya dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. PT WK menanggung Iuran JHT pegawainya sebesar 3,7% dari gaji dan Agus Saptono membayar sendiri iuran JHT sebesar 2% dari gaji setiap bulan. PT WK membayar iuran pensiun untuk pegawainya ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp 500.000, sedangkan Agus Saptono membayar iuran pensiun sebesar Rp200.000,00. Pada bulan Mei 2022, Agus Saptono mendapat informasi bahwa dirinya mendapatkan kenaikan gaji dan tunjangan masing- masing sebesar Rp1.000.000 dan Rp2.500.000 , yang berlaku mulai bulan Januari 2022. Rapel atas kenaikan tersebut dibayarkan pada bulan Mei 2022. Berapakah PPh 21 atas rapel yang diterima Agus Saptono?

3. Step 1: Pph 21 dengan Gaji & Tunjangan Baru Gaji Tunjanagn kinerja Rp. 6.000.000,- 10.500.000,- 48.000,- Rp.16.548.000,- 500.000,- 200.000,- 120.000,- 820.000,- Rp. 15.728.000,- Rp.188.736.000,- Rp. 63.000.000,- Rp. 125.736.000,- Premi dibayar pemberi kerja Ph Bruto Biaya jabatan Iuran pensiun di bayar sendiri Iuran JHT dibayar sendiri Pengurang Ph Bruto Ph Neto PH neto setahun/disetahunkan PTKP (K/1) Ph Kena Pajak Pph terutang: 5% x Rp.60.000.000,- 15% x Rp.65.736.000,- Pph 21 setahun Pph 21 sebulan Pph 21 Januari- April 2022 (seharusnya) Rp. 3.000.000,- 9.860.400,- Rp. 12.860.400,- 1.071.700,- 4.286.800,-

4. Step 2: Hitung Pph 21 yang telah dipotong Gaji Tunjanagn kinerja Premi dibayar pemberi kerja Ph Bruto Biaya jabatan Iuran pensiun di bayar sendiri Iuran JHT dibayar sendiri Pengurang Ph Bruto Ph Neto PH neto setahun/disetahunkan PTKP (K/1) Ph Kena Pajak Pph terutang: 5% x Rp.60.000.000,- 15% x Rp.23.880.000,- Pph 21 setahun Pph 21 sebulan Pph 21 Januari- April 2022 (yg telah dipotong) Rp.5.000.000,- 8.000.000, 40.000,- Rp.13.040.000,- 500.000,- 200.000,- 100.000,- 800.000,- Rp. 12.240.000,- Rp. 146.880.000,- Rp. 63.000.000,- Rp. 83.880.000,- Rp. 3.000.000,- 3.582.000,- Rp. 6.582.000,- 548.500,- 2.194.000,- Step 3: Hitung Pph 21 atas rapel Pph 21 yg seharusnya dipotong Pph 21 yg telah dipotong Pph 21 atas uang rapel Rp. 4.286.800 Rp.2.194.000 Rp.2.092.800

5. 2. PPh 21 atas Penghasilan Tidak Teratur Sean seorang duda, tinggal bersama anak dan orangtuanya yang tidak berpenghasilan. Sean adalah seorang PNS dengan gaji bulanan sebesar Rp3.500.000 dan tunjangan kinerja sebesar Rp 5.000.000. Sean membayar IWP sebesar 10 % x Gaji yang terdiri dari : 4,75% untuk iuran program pensiun, 3,25% untuk iuran tabungan hari tua, dan 2% untuk iuran asuransi kesehatan. Pada bulan Juni 2022, Sean memperoleh Gaji dan Tunjangan ke- 13 . Berapakah besarnya PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan ke- 13?

6. Step 1: Pph 21 Penghasilan setahun (teratur & Tidak teratur) Gaji (12x3.500.000,) Tunjangan Kinerja (12x 5.000.000) Gaji & Tunj.13 Rp. 42.000.000,- Rp. 60.000.000,- 8.500.000,- Rp.110.500.000,- 5.525.000,- 1.995.000,- 7.520.000,- Rp. 102.980.000,- Rp. 67.500.000,- Rp. 35.480.000,- Ph Bruto Biaya jabatan Iuran pensiun di bayar sendiri Pengurang Ph Bruto Ph Neto PTKP (TK/3) Ph Kena Pajak Pph terutang: 5% x Rp.35.480.000,- Pph 21 setahun (teratur & tdk teratur) Rp. 1.774.000,- Rp. 1.774.000,-

7. Step 2: Pph 21 Penghasilan teratur Step 3: Pph 21 atas penghasilan tidak teratur Pph 21 teratur & tidak teratur Pph 21 Ph teratur Pph 21 atas Ph tidak teratur Rp. 1.774.000 Rp.1.370.250 Rp.403.750 Gaji (12x3.500.000,) Tunjangan Kinerja (12x 5.000.000) Rp. 42.000.000,- Rp. 60.000.000,- 1. Ph Bruto Rp.102.500.000,- Biaya jabatan 5.100.000,- Iuran pensiun di bayar sendiri 1.995.000,- Pengurang Ph Bruto Ph Neto PTKP (TK/3) Ph Kena Pajak Pph terutang: 5% x Rp.27.405.000,- Pph 21 setahun (teratur) Rp. 7.095.000,- Rp. 94.905.000,- Rp. 67.500.000,- Rp. 27.405.000,- Rp. 1.370.250,- 1.370.250,-

8. 3. PPh 21 Penghasilan Pegawai yang Mutasi pada Tahun Berjalan Puspa, seorang PNS Kanwil DJP Jakarta Selatan II , golongan II/c, belum menikah.Gaji yang diperoleh setiap bulan: Rp2.350.000 Tunjangan Kinerja yang diperoleh setiap bulan Rp4.500.000 Tiap bulan membayar IWP sebesar 10% dari gaji dengan rincian 4,75% untuk iuran program pensiun, 3,25% untuk iuran tabungan hari tua, dan 2% untuk iuran asuransi kesehatan Karena berbakat di bidang kehumasan, Puspa dipindahkan ke Direktorat P2Humas Kantor Pusat Diretorat Jenderal Pajak, per 1 Mei 2016. Namun demikian, karena sesuatu hal Puspa dipindahkan kembali ke Kanwil Jakarta Selatan II per 1 Juni 2016. Berapakah PPh 21 atas Penghasilan Puspa? Buatlah 1721- A2 yang diperlukan!

9. 4. Tunjangan PPh 21 dan PPh 21 Ditanggung Pemberi Kerja sebagian atau seluruhnya PPh 21 Ditanggung Pemberi Kerja Tunjangan PPh merupakan penghasilan bagi pegawai, menjadi bagian dari Penghasilan Bruto. Terkenal dengan Metode Gross- up. Bagi perusahaan deductible . Bagi karyawan menambah penghasilan Pph Ditanggung Jika Pemberi kerja Dikenakan PPh berdasarkan tarif umum , maka : Bagi perusahaan non deductible (kenikmatan) Bagi karyawan bukan penghasilan (Kenikmatan) Jika Pemberi kerja Dikenakan PPh Final , maka : Bagi perusahaan non deductible Bagi karyawan mrp penghasilan (Kenikmatan)

10. Fitria Veronika, seorang janda, bekerja di PT Emprit Airways, perusahaan penerbangan dalam negeri . Fitria Veronika menerima gaji sebesar Rp8.000.000 per bulan. PPh Pasal 21 atas penghasilan ditanggung Fitria Veronika perusahaan. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Fitria Veronika setiap bulan.

11. Fitria Veronika, seorang janda, bekerja di PT Emprat Emprot, perusahaan perdagangan perlengkapan computer secara e comerce . Fitria Veronika menerima gaji sebesar Rp8.000.000 per bulan. PPh Pasal 21 atas penghasilan Fitria Veronika perusahaan. ditanggung Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Fitria Veronika setiap bulan.

12. Fakhri Ahadi, belum menikah dan tidak memiliki tanggungan, bekerja pada PT Waku Waku Japan. Fakhri Ahadi menerima penghasilan tiap bulan sebesar Rp7.500.000. Perusahaan memberikan tunjangan pajak sebesar Rp131.496. Fakhri Ahadi membayar iuran pensiun sebesar Rp120.000 setiap bulan. Hitunglah PPh 21 bulanan atas penghasilan yang diterima Fakhri Ahadi.

13. /. pph pasal 21 atas penghasilan pegawai yang berhenti bekerja atau mulai bekerja dalam tahun berjalan

14. Pph 21 (Apri- Des)

15. Pph 21 saat Pegawai berhenti Kerja Kelebihan pemotongan dikembalikan kpd pegawai ybs

16. Perusahaan membuat bukti pemotongan 1721-A1 paling lambat satu bulan sejak berhenti & memberikannya kpd pegawai ybs

17. Pertanyaan umum Bolehkan Bukpot dibuat diakhir tahun? Mengapa PTKP setahun padahal kerja < 1 tahun Bagaimana untuk pegawai yg meninggal

18. PH Pegawai Asing beralih status menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri

19. Natura kenikmatan jadi objek krn pemberi kerja dikenakan pph final Ph neto Disetahunakan PPh 21 sesuai masa kerja yg sebenarnya (dikembalikan)

20. WP DN Beralih Status WP LN Dipotong Pph 26 Dipotong Pph 21 Atas WP LN berubah status WP DN pph 26 tdk bersifat final

21. Pertanyaan umum Apakah Bonus Utk TKA disetahunkan? Apakah semua TKA dipotong pph 26? Apa syarat TKA berubah status ke subjek pajak DN

22. 6. Pph PASAL 21 ATAS PEGAWAI TETAP YANG BER- NPWP PADA TAHUN BERJALAN

23. S a h i l , sudah m e n i k a h dan m e m p u n y a i 1 orang anak pada bulan Januari 2016. K e m u d i a n pada bulan april 2016 istri S a h i l m e l a h i r ka n anak keduanya. S a h i l hidup be r s a m a adik iparnya yang be r u m u r 11 tahun. S a h i l be l u m m e m i l i k i N P W P dan m u l a i bekerja di P T P a s t i M a j u m u l a i a w a l bulan Januari 2016. P en g h a s i l a n yang d i t e r i m a S a h i l a d a l a h g a j i s ebe s a r R p 3 . 50 . 00 d a n t un j a n g a n s ebe s a r R p 7 . 000 . 00 . P a d a akhir bulan A p r i l 2016, S a h i l m e n d a f t a r k a n diri untuk ber- N P W P dan m e n y e r a h ka n fotokopi N P W P kepada perusahaan, untuk digunakan dalam pengh i t u n g a n PP h 2 1 m u l a i bu l a n M e i 2016. B e r a p aka h PP h 2 1 y a n g d i p o t o n g p a d a b u l a n M e i ?

24. Jika NPWP diserahkan di Desember Pph 21 sebulan Rp. 295.833 Pph 21 Non NPWP (11*20%*295.833) Pph 21 yg hrs dipotong Des = Rp. 650.833 = Rp. 355.000 Karena jml yg diperhitungkan > jml pph 21 des Maka pph 21 Nihil Jml 355.000 dpt diperhitungkan utk bulan2 berikutnya Pph 21 sbg kredit Pajak:jan- nov =355.000 x 11= Rp.3.904.996 Pph 21 setahun:Jan- Des : 295.833 x 12 Diperhitungkan bulan berikutnya = Rp. 3.549.996 = Rp. 355.000

25. 7. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG PADA MASA PAJAK TERAKHIR

26. Arman Armando (NPWP 49.678.567.0- 032.000), tinggal di Jl. Flamboyan No.3, Setia Budi, Jakarta Selatan, menikah, dan memiliki 2 orang putra. Bekerja pada PT Mitra Mandiri (NPWP 03.456.567.8- 064.000) dengan penghasilan sebesar Rp8.000.000. Arman Armando membayar iuran pensiun sebesar Rp150.000. Pada bulan Agustus 2016 memperoleh tambahan penghasilan sebesar Rp2.000.000 sebulan. Instruksi: Hitunglah PPh Pasal 21 bulanan dan PPh Masa Desember 2016 Buatlah 1721- A1

27. Pesangon & Jaminan Hari Tua

28. Pph PASAL 21 ATAS UANG PENSIUN YANG DIBAYARKAN SECARA BERKALA (BULANAN)

29. PPh 21 atas Pengalihan Uang Pesangon ke Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja pemberi kerja mengalihkan Uang Pesangon secara sekaligus Pegawai dianggap telah menerima hak atas Uang Pesangon. terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dipotong oleh pemberi kerja. Pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai, tidak dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. mengalihkan Uang Pesangon secara bertahap Pegawai dianggap belum menerima hak atas Uang Pesangon. tidak terutang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Pada saat Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja membayar Uang Pesangon kepada Pegawai, dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final oleh Pengelola Dana Pesangon Tenaga Kerja. PPh 21 atas Pengalihan Dana Pensiun ke Perusahaan Asuransi Jiwa: Pegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas Uang Manfaat Pensiun yang dibayarkan secara sekaligus. Atas pengalihan Uang Manfaat Pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara Dana Pensiun membeli anuitas seumur hidup terutang PPh Pasal 21 yang bersifat final. Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup. Pada saat perusahaan asuransi jiwa membayar Uang Manfaat Pensiun kepada Pegawai, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.

30. PPh Pasal 21 atas Hadiah Saham yang Diterima Pegawai Saham diperdagangkan di bursa, pajaknya berdasarkan harga pasar/nilai pasarnya. Saham tidak diperdagangkan di bursa, pajak dikenakan berdasarkan nilai nominal saham. PPh Pasal 21 atas hadiah saham tersebut dikenakan pada saat keputusan pemberian hadiah tersebut disepakati. Contoh Ilham Saputra (ber- NPWP) adalah seorang pegawai tetap di PT Queendom, ia memperoleh hadiah berupa saham yang diperjualbelikan di bursa efek sebanyak 100 lot (1 lot = 100 lembar saham). Nilai nominal saham tersebut adalah Rp2.000/lembar. Pada saat pemberian hadiah disepakati, saham tersebut memiliki nilai pasar Rp2.500/lembar. PPh Pasal 21 atas hadiah saham yang dijual di bursa efek dihitung dengan nilai pasar. Nilai pasar saham yang diterima oleh Ilham Saputra adalah Rp2.500 x 100 x 100 = Rp25.000.000. Maka dari itu, PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah saham tersebut adalah: 5% x Rp25.000.000 = Rp1.250.000

31. A. PPh PASAL 21 Pegawai Tidak tetap/Tenaga Harian Lepas

32. Muliawan (belum menikah), pada bulan Maret 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Kerja Sama. Ia bekerja selama 20 hari dengan upah harian sebesar Rp450.000 Hitunglah PPh Pasal 21 atas penghasilan Muliawan

33. Santoso (belum menikah), pada bulan Maret 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Kerja Sama. Ia bekerja selama 20 hari dengan upah harian sebesar Rp500.000 Hitunglah PPh Pasal 21 atas penghasilan Santoso

34. Gunawan, belum menikah, mendapatkan pekerjaan untuk membereskan taman, dengan upah borongan sebesar Rp2.000.000. Gunawan menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu 3 hari.

35. Joko bekerja pada perusahaan alat olahraga dgn upah harian sebesar Rp400.000. Perusahaan membayar upah Joko secara bulanan . Pada bulan Maret 2016, Joko bekerja selama 22 hari. Joko menikah, memiliki satu orang anak, tinggal bersama ibu dan adiknya yang tidak punya penghasilan. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan Joko

36. Pph Pasal 21 Atas Jasa Produksi, Tantiem, Gratifikasi Yang Diterima Mantan Pegawai, Honorarium Komisaris Yang Bukan Pegawai Tetap, Dan Penarikan Dana Pensiun Oleh Peserta Yang Masih Berstatus Sebagai Pegawai

37. Sunasib, menikah dan memiliki 3 orang anak, adalah komisaris di PT BERSAMAMU dan bukan merupakan pegawai tetap. Pada bulan Maret tahun 2016, Sunasib mendapatkan honorarium dari perusahaan sebesar Rp75.000.000. Hitunglah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Sunasib. Pada bulan Juni 2016, Sunasib kembali mendapatkan honorarium dari perusahaan sebesar Rp90.000.000. Hitunglah PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Sunasib.

38. Ferry adalah pegawai pada PT MUDAH UNTUNG. Ferry pension sejak bulan April 2016. Pada bulan September 2016 dan Desember 2016, Ferry menerima jasa produksi sebesar Rp25.000.000 dan Rp 35.000.000 Hitunglah PPh 21 yang terutang atas jasa produksi.

39. Wardiman, menikah dan memiliki satu orang anak, merupakan peserta Dana Pensiun yang dimiliki perusahaannya. Tiap bulan, Wardiman membayar iuran pensiun sebesar Rp300.000. Pada bulan Mei 2016, istri Wardiman terkena stroke dan harus dirawat di rumah sakit selama 3 bulan. Untuk membayar biaya Rumah Sakit, Wardiman menarik simpanannya di Dana Pensiun sebagai berikut: Mei 2016 sebesar Rp40.000.000 Juni 2016 sebesar Rp 40.000.000 Juli 2016 sebesar Rp50.000.000 Berapakah PPh 21 atas penarikan dana pensiun tersebut?

40. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH BUKAN PEGAWAI

41. dr. Ahmad Abadi, Sp.PD (NPWP 46.098.678.945.0- 621.000) merupakan dokter yang melakukan praktik di RS Sehat Waras, dengan perjanjian bahwa atas setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak RS sebagai bagian penghasilan RS, dan sisanya sebesar 80% dari jasa dokter akan dibayarkan kepada dr. Ahmad Abadi setiap akhir bulan. Selain praktik di RS, dr. Ahmad Abadi juga membuka praktik di rumah pribadinya . Jasa dokter yang dibayarkan pasien kepada RS Sehat Waras selama tahun 2016 adalah sebagai berikut: Hitunglah PPh Pasal 21 yang dipotong RS Sehat Waras Tahun 2016

42. Diana Setyowati (NPWP 24.222.333.4-601.000), adalah seorang petugas dinas luar asuransi yang bukan merupakan pegawai tetap di PT Asuransi Jiwa Kita. Diana Setyowati adalah seorang janda, dengan 2 orang anak kandung, dan 1 orang anak tiri. Diana Setyowati tidak memiliki penghasilan lain selain dari PT Asuransi Jiwa Kita. Penghasilan Diana Setyowati pada tahun 2016 adalah sebagai berikut: Hitunglah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh PT Asuransi Jiwa Kita setiap bulan atas penghasilan Diana, dan buatlah bukti potongnya.

43. Setyo Winarno (NPWP 25.666.555.4- 064.000), menikah, dan memiliki 1 orang anak, adalah seorang tukang servis AC. Pada bulan Mei 2016, Setyo Winano memberikan jasa service AC sebagai berikut: Kepada PT Sehidup Sesurga,dengan imbalan sebesar Rp450.000. Kepada PT Samawa, dengan imbalan sebesar Rp10.000.000. Setyo Winarno mempekerjakan 4 orang pegawai dengan upah harian masing- masing Rp250.000.Total upah yang dibayarkan adalah sebesar Rp5.000.000. Setyo Winarno juga membeli spare part AC sebesar Rp2.000.000 Hitunglah PPh 21 yang dipotong oleh PT Sehidup Sesurga dan PT Samawa.

44. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PESERTA KEGIATAN PPh 21= Tarif Pasal 17 x Penghasilan Bruto Inda Maharani mengikuti lomba desain jembatan yang diselenggarakan oleh PT Townbridge tahun 2020. Inda Maharani menjadi juara ketiga dalam lomba tersebut dan mendapat hadiah sebesar Rp75.000.000. . Inda Maharani mempunyai NPWP, namun tidak menunjukkannya kepada PT Townbridge. Hitunglah PPh Pasal 21 yang terutang.

45. Penghitungan PPh Pasal 21 GAJI KEHORMATAN GAJI TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO (MAKS Rp 6.000.000/THN ATAU Rp 500.000/BLN) IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGH. BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PENGHASILAN NETO UANG PENSIUN TUNJANGAN YG TERKAIT PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO

46. Ta r i f F i n a l Penghasilan Atas H o n o r a r i u m Yang Bersumber d a r i APBN/APBD Uraian Tarif PNS gol. I dan II, TNI/POLRI Gol. Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya 0% PNS gol. III, TNI/POLRI Gol. Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya 5% PNS gol. IV, TNI/POLRI Gol. Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 15%

47. Wahyu, seorang pejabat eselon 3, golongan IV/b, menerima honorarium sebagai pembicara dalam kuliah umum di PKNSTAN. Honorarium yang diterima sebesar Rp6.000.000. Hitunglah PPh 21 atas penghasilan yang diterima Wahyu!

48. Sugino seorang PNS dengan Golongan IIIA di Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga. Pada tanggal 14 Maret 2022 Sugino menerima honorarium sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dari Bendahara Dinas Kesehatan Pemda Kab.Purbalingga yang sumber dananya berasal dari APBD. Atas honorarium tersebut Bendahara Dinas Kesehatan Pemda Kab.Purbalingga mempunyai kewajiban memotong PPh Pasal 21 Final sebesar 5 % x Rp.100.000 = Rp.5.000 yang harus disetorkan ke Kantor Pos atau Bank Persepsi dengan Kode Jenis Setoran Pajak 411121-402.