- MATERI TAYANG DIKLAT PBJ tahun 2021.ppt

DIKLAT PENGADAAN
BARANG/JASA APLN
TAHUN 2012 (Des)
PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

2
EKA S.E. PRANATA
E-MAIL : [email protected]
[email protected]
PLN DISTRIBUSI JATENG DIY

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TUJUAN DIKLAT PBJ
Pada akhir kursus ini diharapkan peserta mampu
memahami ketentuan yang mengatur tentang pengadaan
barang/ jasa dan dapat melaksanakan pengadaan barang/
jasa yang menggunakan anggaran PT PLN (Persero) sesuai
ketentuan yang berlaku.
3

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
I.Peraturan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa
II.Latar belakang dan Istilah dalam Pengadaan Barang/Jasa
III.Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa
IV.Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
V.Pengadaan Khusus
VI.Pengadaan Barang/Jasa Melalui Media Elektronik
VII.Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri
VIII.Perjanjian/ Kontrak
IX.Pelaksanaan Kontrak
X.Pembinaan dan Pengawasan
XI.Praktek
AGENDA / KISI-KISI
4

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda I
Peraturan Yang Terkait Dengan
Pengadaan Barang/Jasa

5

1. PP No. 45 / 2005  Pasal 99
Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran
Badan Usaha Milik Negara
PBJ dana APBN dilaksanakan berdasarkan Juklak APBN
PBJ non APBN Juklak PBJ ditetapkan oleh direksi BUMN
berpedoman pada pedoman umum Menteri BUMN, dengan
memperhatikan prinsip-prinsip efisensi dan transparansi.
•
Landasan Hukum PBJ APLN
•
2. SE Meneg BUMN No. S.298/2.MBU/2007 tanggal 25 Juni 2007
3.PER Meneg BUMN No. 05/MBU/2008 tanggal 3 September 2008
tentang Pedoman Umum PBJ  Pasal 5. diubah PER-15/MBU/2012
4. Kpts Dir PLN No. 305/2010 jis. No.608.K/2010 , 066.K/2011, 1059.K/2011,
1360.K/2011 , 053.K/2012 , 186.K/2012, 250.K/2012 , 499.K/2012
6

PT. PLN (Persero)PT. PLN (Persero)
PusdiklatPusdiklat
Sugiman Mei 2010
KEPPRES 18/1996
PP 12/1998
SK Dir No. 100
dan 200/2004
PP 45/2005
SE Meneg BUMN
No.S.298/S.MBU/2No.S.298/S.MBU/2
007, 25 Juni 2007007, 25 Juni 2007
SK Dir No.
80/2008
PEDOMAN UMUM PBJ
Meneg BUMN
No.No.05/MBU/2008,05/MBU/2008,
03 Sept 200803 Sept 2008
TRANSFORMASI LANDASAN HUKUM
PBJ DI PLN
SK Dir No.
305/2010
SK Dir No. 038 / 1998
Dan SK No. 075/1998
SK No. 118/2002
SK Dir
No.065 A/2009
No.034/2010
No. 131/2010
SK Dir No.0282/2009
No.304/2009
No. 033/2010
No. 208/2010
KEPPRES 80/2003 PERPRES 54/2010
Perub. I ,II , III,
IV ,V, VI, VII
SK.No.608/2010
SK.No. 066 /2011
SK No. 1059/2011
SK No. 1360/2011
SK No. 053/2012
SK No. 186/2012
SK No. 250/2012
SK No. 499/2012

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda II
Latar Belakang Dan Istilah
Dalam Pengadaan Barang/Jasa

9

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Keputusan Direksi dengan KPTS 305/2010, Pejabat Pengadaan dan
Panitia Pengadaan Barang / Jasa harus bersertifikasi.
2.Pusdiklat mengambil kebijakan, Diklat PBJ diganti materi
pembekalan (disusun oleh Tim Uji Sertifikasi PBJ)  proses
Sertifikasi PBJ lebih cepat dan lancar.
3.Th 2011, Unit Sertifikasi PLN Pusdiklat sudah mulai beroperasi,
sehingga terjadi perubahan kebijakan sebagai berikut:
•Uji Sertifikasi PBJ dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi  tidak
diperbolehkan melakukan pembekalan / kegiatan pembekalan
ditiadakan;
•Peserta Uji, diberi kesempatan mengikuti Diklat PBJ yang merupakan
Diklat Penunjang dengan Kode Diklat D2.0.0.08.1;
Latar Belakang
10

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.Perlu menyelaraskan materi Diklat PBJ  perubahan ketentuan
PBJ.
5.Maksud penyelarasan adalah untuk dapat memberikan
pemahaman dan pembekalan bagi Peserta Kursus pada saat
mengikuti Uji Sertifikasi.
6.Tujuan penyelarasan, adalah memastikan bahwa penyajian
materi Diklat dapat memberikan pemahaman kepada para
Peserta mengenai hal-hal yang terkait dengan ketentuan PBJ dari
mulai persiapan, proses pelaksanaan PBJ, penunjukan penyedia
barang/ jasa sampai dengan pembuatan dan pelaksanaan
kontrak PBJ/ pelaksanaan pekerjaan, serta dapat lulus dalam uji
Sertifikasi PBJ.
Latar Belakang (2)
11

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Istilah/Pengertian (1)
1.Dokumen Kualifikasi
2.Dokumen Pengadaan
3.Dokumen Penawaran
4.e-Procurement
5.e-Bidding
6.e-Auction
7.HPS
12

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Istilah/Pengertian (2)
8.Jasa Konstruksi
9.Jasa Konsultansi
10.Jasa Lainnya
11.Joint Procurement
12.Kualifikasi
13.Klarifikasi
14.Masa Pelaksanaan Kontrak
13

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Istilah/Pengertian (3)
15.Negosiasi
16.Pengguna Barang/Jasa
17.Pejabat Yang Diberi Kuasa
18.Panitia Pengadaan
19.Pejabat Pengadaan
20.Penyedia Barang/Jasa
21.Proses Pelelangan (066/3)
14

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Istilah/Pengertian (4)
22.Pengadaan Khusus
23.Pakta Integritas.
24.Prakualifikasi
25.Pascakualifikasi
26.Penilaian Kualifikasi
27.Pekerjaan Keadaan Darurat (emergency)
28.Pekerjaan Kompleks
15

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Maksud: utk mengatur pelaksanaan PBJ di PLN
2.Tujuan: agar pelaks PBJ dilakukan secara efisien,
efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak
diskriminatif dan akuntabel shg diperoleh hasil
pengadaan yang tepat mutu, tepat waktu, dan tepat
biaya
3. Mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak
Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan
Terafiliasi BUMN atau antar Anak Perusahaan
BUMN, dan/atau antar Perusahaan Terafiliasi
BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiens
usaha atau perekonomian. (499/2)
Maksud dan Tujuan Ketentuan PBJ
16

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Efisien  PBJ harus diusahakan dengan menggunakan dana dan
daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
dalam waktu sesingkat-singkatnya dan hasil yang dicapai dapat
dipertanggung jawabkan.
2.Efektif pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan
dan dpt memberi manfaat sesuai sasaran.
3.Terbuka dan bersaing  pengadaan harus terbuka bagi penyedia
barang/jasa dan dilakukan melalui persaingan yang sehat.
4.Transparan  ketentuan pengadaan, tata cara evaluasi bersifat
terbuka bagi peserta.
5.Adil  memberikan perlakukan yang sama bagi peserta
6.Akuntabel  harus mencapai sasaran fisik, keuangan, azas
manfaat sesuai prinsip dan ketentuan yang berlaku dalam PBJ.
Prinsip Dasar PBJ
17

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Meningkatkan transparansi, persaingan usaha yang
sehat, kompetitif secara terbuka.
2.Menyederhanakan ketentuan, tatacara pengadaan
barang/jasa untuk meningkatkan profesionalisme,
kemandirian dan bertanggungjawab.
3.Pendelegasian kewenangan ke Unit sesuai prosedur.
4.Jika e-procurement sudah tersedia maka proses
pengadaan melalui e-procurement PLN, pengadaan yg
diproses tidak melalui melalui e-procurement PLN harus
dilaporkan kedalam e-procurement PLN
Kebijakan Umum PBJ
18

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Etika PBJ
1.Melaksanakan tugas secara tertib, tanggungjawab untuk
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
2.Bekerja secara profesional, jujur dan menjaga kerahasiaan
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses
pengadaan
3.Tidak saling mempengaruhi untuk menghindari persaingan
tidak sehat
4.Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan
yang disepakati bersama.
5.Menghindari conflict of interest, mencegah terjadinya
pemborosan dan menghindari penyalahgunaan wewenang
6.Tidak menerima, tidak menawarkan, tidak menjanjikan untuk
menerima/memberi hadiah terkait dengan pengadaan
19

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pengguna Barang / Jasa
20

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Wewenang melaksanakan PBJ harus sesuai alokasi yang
tercantum di RKAP, kecuali Direksi menganggap perlu
(kondisi darurat)
Pengguna Barang / Jasa
Kantor Pusat Unit Bisnis
•Direksi; atau
•Pejabat satu tingkat
dibawah Direksi atau
Pejabat yang diberi
kuasa/sesuai
kewenangan
•General Manager; atau
•Pejabat dibawah GM yang
diberi kuasa
21

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan PBJ
dimulai
2.Menetapkan paket-paket PBJ
3.Menetapkan Metode PBJ yang akan dilaksanakan
4.Mengangkat Panitia PBJ atau Pejabat Pengadaan yang
dituangkan dalam surat keputusan
5.M enyetujui Perencanaan dan Jadual PBJ  sesuai RKAP
6.Menetapkan spesifikasi teknis  untuk pengadaan barang atau
Jasa Konstruksi atau Jasa Lainnya
Menetapkan KAK  untuk pengadaan Jasa Konsultansi
7.Menyediakan biaya yang diperlukan untuk kegiatan PBJ 
pengumuman di surat kabar dan penggandaan Dokumen
Tugas Pokok Pengguna Barang / Jasa
22

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
8.Menetapkan dan/atau mengesahkan:
•Jenis pekerjaan (kompleks atau tidak kompleks)
•Dokumen Kualifikasi;
•Dokumen Pengadaan (RKS)
•HPS
•Pemenang Penyedia Barang/Jasa
•Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
9.Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan
perjanjian/kontrak beserta seluruh perubahannya dengan
Penyedia Barang/Jasa
10.Jika dianggap perlu dapat mengangkat Direksi pekerjaan dan
Pengawas pekerjaan
11.Mempertanggungjawabkan segi administrasi, fisik, keuangan,
dan fungsional atas Pengadaan yang dilaksanakan
Tugas Pokok Pengguna Barang / Jasa
23

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda III
Ketentuan Pengadaan
Barang/Jasa

24

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a.Nilai pengadaan > Rp.50,- Milyar
b.Pengadaan berupa teknologi baru belum pernah
dipergunakan PLN
c.Pengadaan menggunakan pembayaran dengan valuta
asing
1.Rencana pengadaan sesuai RKAP untuk tujuan
efisiensi jangka waktu pelaksanaan dapat > 1 tahun
Proses PBJ dapat dimulai RKAP telah disetujui Direksi
penerbitan Surat Penunjukkan dikeluarkan setelah Surat
Kuasa Investasi / Operasi diterbitkan (066/4)
2.Ijin prinsip diperlukan jika :
A. Persiapan PBJ
26

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Panitia dan Pejabat PBJ
27

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Pengguna wajib membentuk Panitia Pengadaan 
Pelelangan/ Seleksi Umum; Pemilihan Langsung/
Seleksi Langsung; Penunjukkan Langsung
2.Panitia berjumlah ganjil ≥ 3 orang  memahami tata
cara PBJ; substansi pekerjaan; hukum perjanjian
3.Penunjukkan Panitia Pengadaan  beberapa Pegawai
tanpa melihat jabatan
Panitia PBJ
28

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup proses PBJ yang
akan dilakukan
2.Menyusun jadual pelaksanaan PBJ
3.Menyusun RKS untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna
Barang/Jasa
4.Menyusun HPS untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna
Barang/Jasa
5.Menandatangani Pakta Integritas I sebelum pelaksanaan PBJ dimulai
6.Mengumumkan PBJ melalui media elektronik (e-Procurement PLN) dan
papan pengumuman dan/atau mengumumkan melalui surat kabar
7.Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak termasuk
dalam black list yang berlaku di seluruh PLN
8.Memberikan penjelasan pengadaan (Aanwijzing)
Tugas Pokok Panitia PBJ
29

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
9.Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau
pasca-kualifikasi
10.Melakukan klarifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa, jika ada data atau
hal-hal yang kurang jelas atau meragukan
11.Melakukan evaluasi terhadap Dokumen Penawaran
12.Melakukan negosiasi untuk PBJ dengan metoda Pemilihan Langsung
atau Penunjukan Langsung
13.Mengusulkan calon pemenang (Penyedia Barang/Jasa) kepada
Pengguna Barang/Jasa dengan melampirkan Pakta Integritas II setelah
proses pengadaan
14.Mengumumkan pemenang
15.Mendokumentasikan proses PBJ dengan tertib dan menyerahkan
dokumen tersebut kepada Pengguna Barang/Jasa
Tugas Pokok Panitia PBJ
30

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Pengguna wajib mengangkat Pejabat Pengadaan untuk:
•Melakukan pengadaan barang yang terdapat di pasar s/d
300 juta  Pembelian Langsung
•Melakukan pengadaan Jasa Konstruksi/Jasa Konsultansi/
Jasa lainnya s/d 300 juta  Penunjukkan Langsung (066/5)
2.Penunjukkan Pejabat Pengadaan  Pegawai tanpa melihat
jabatan
Pejabat Pengadaan
31

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup PBJ yang
akan dilaksanakan
2.Menyusun HPS untuk diusulkan penetapannya oleh Pengguna
Barang/Jasa
3.Memastikan suatu Badan Usaha yang akan diundang tidak
termasuk dalam black list PLN
4.Memberikan penjelasan kepada Penyedia Barang/Jasa jika
diperlukan
5.Melakukan negosiasi kepada Penyedia Barang/Jasa;
6.Mendokumentasikan proses Pembelian Barang atau Penunjukan
Langsung Jasa konstruksi dengan tertib dan menyerahkan
dokumen tersebut kepada Pengguna Barang/Jasa
Tugas Pokok Pejabat Pengadaan
32

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1)Memiliki Integritas Moral, disiplin dan tanggung
jawab untuk melaksanakan tugas
2)Memahami keseluruhan pekerjaan, isi dokumen
PBJ, metode, prosedur pengadaan sesuai
ketentuan
3)Memiliki sertifikat keahlian PBJ
4)Tidak merangkap sebagai pemeriksa barang dan
atau penerima barang
Syarat Panitia dan Pejabat PBJ
33

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Pengguna Barang/Jasa
2.Pejabat dan Staf dibidang Pengawasan
3.Pejabat yang sifat pekerjaannya
menimbulkan benturan kepentingan
Dilarang Menjadi Panitia dan Pejabat PBJ
34

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
•Masa kerja Panitia atau Pejabat PBJ sejak
diterbitkan surat penugasan sampai
diterbitkannya Surat Penunjukan sebagai
Penyedia Barang/Jasa oleh Pengguna, atau
sesuai dengan masa penugasannya.
Masa Kerja Panitia dan Pejabat PBJ
35

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pabrik
Agen
Distri
butor
Sales
Suplayer
PLN
Toko KoperasiGrosir
Koperasi
Kontraktor
Konsultan
BHMN BUMD
PT
CV
Firma
JO
Perseora
ngan
Anak
perusahaan
BUMN
BULN
Peta Penyedia Barang/Jasa
36

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jangka Waktu PBJ (066/6)
1.Tayangan Pengumuman : paling kurang (plkr) 5 hk (hari kerja)
2.Pendaftaran dan pengambilan PQ s/d 1 hari sebelum batas
akhir pemasukan Dok. Kualifikasi
3.Batas akhir Pemasukan Dok. PQ  plkr. 1 hari setelah tayangan
pengumuman berakhir.
4.Masa sanggah PQ  3 hk
5.Und Lelang, 1 hk stlh masa sanggah/keluarnya jawaban sanggah.
6.Pengambilan Dok Lelang,  sejak keluar Und s/d 1hk sblm batas
akhir pemasukan.
7.Aanwijzing plcpt 3 hk sejak tgl. Undangan
8.Pemasukan Penawaran SEKURANG-KURANGNYA 7 HK STLH
PENJELASAN)
9.Masa sanggah Lelang  5 hk setelah tanggal penetapan
pemenang, dan sanggah banding  5 hk setelah menerima
jawaban sanggahan
37

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jangka Waktu PBJ
10.Srt Penunjukan paling lambat 5 hk stlh penetapan bila tdk
ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dlm hal
tdk ada sanggah banding.
11.Penandatangan kontrak  14 hk sejak penerbitan surat
penunjukkan pemenang (dapat diperpanjang dg alasan tertentu).
12.Jangka waktu pemilihan langsung diserahkan Pengguna dan
Panitia PBJ.
13.Jangka waktu penunjukkan langsung diserahkan Pengguna dan
Panitia PBJ/Pejabat Pengadaan.
14.Dalam hal pengadaaan khusus memerlukan pengaturan jadwal
tersendiri jadwal ditetapkan oleh pengguna dan panitia PBJ
15.Jangka waktu pembelian langsung diserahkan Pejabat PBJ
38

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pengumuman PBJ
Pelelangan / Seleksi Umum
diumumkan melalui media
elektronik (e-procurement PLN)
dan dapat di portal nasional atau
surat kabar (066.K/7)
39

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Ketentuan Isi Pengumuman:
•Nama dan alamat Pengguna barang/jasa
•Nama paket dan lokasi pekerjaan
•Uraian singkat pekerjaan.
•Syarat –syarat Peserta.
•Tempat, tanggal, hari dan waktu pengambilan
dokumen
•Perkiraan nilai pekerjaan
40

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
•Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
dilakukan dengan cara pra atau pra atau
pasca kualifikasipasca kualifikasi, namun secara
umum proses PBJ dilakukan dengan
pasca-kualifikasi
B. Kualifikasi PBJ
41

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi yang bersifat komplek
dan pengadaan Jasa Konsultansi  pekerjaan komplek: a.l
Pembangunan Pembangkit
2.Dokumen PQ ditetapkan oleh Pengguna dan dilarang
menambah/mengurangi kriteria PQ yang telah ditetapkan
3.Penyedia barang jasa cukup mengisi formulir isian kualifikasi 
dibuktukan kebenarannya sebelum diusulkan sebagai calon pemenang
4.Penyedia barang/ jasa wajib menandatangani surat pernyataan
menjamin kebenaran seluruh data  penipuan/pemalsuan dikenakan
black list 2 tahun (066/9)
5.Pra-kualifikasi secara massal untuk satu periode tertentu tidak
diperbolehkan
1. Ketentuan Pra-Kualifikasi (PQ)
42

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Dilaksanakan untuk Pengadaan Jasa Konstruksi yang bersifat
tidak komplek, kecuali pengadaan jasa konsultansi dilakukan
dengan cara Pra-kualifikasi
2.Dokumen Pasca-kualifikasi dimuat dalam RKS, menjadi satu
dengan persyaratan administrasi
3.Penyedia barang jasa cukup mengisi formulir isian kualifikasi 
dibuktukan kebenarannya sebelum diusulkan sebagai calon
pemenang
4.Penyedia barang/ jasa wajib menandatangani surat pernyataan
menjamin kebenaran seluruh data  penipuan/pemalsuan
dikenakan black list 2 tahun (066/10)
2. Ketentuan Pasca-Kualifikasi (PsQ)
43

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang
disiapkan oleh Panitia/Pejabat PBJ sebagai
pedoman dalam penilaian kualifikasi Penyedia
Barang/Jasa secara pra-kualifikasi atau
pasca-kualifikasi
3. Dokumen Kualifikasi (disahkan Pengguna)
44

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Isi Dokumen Kualifikasi :
a.Penjelasan singkat pekerjaan yang akan dilaksanakan
 + nilai paket pekerjaan; sumber dana; jadwal proses
pengadaan
b.Formulir isian :
•Surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan
•Surat pakta integritas
•Formulir isian penilaian kualifikasi meliputi: Data
administrasi, Ijin usaha, Landasan hukum pendirian
perusahaan, nama pengurus, data keuangan, data
personalia, data peralatan/perlengkapan, data
pengalaman kerja, data pekerjaan yang sedang
dikerjakan, modal kerja
45

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a.Memiliki ijin usaha sesuai dengan bidangnya
b.Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani
kontrak
c.Tidak dlm pengawasan pengadilan, tidak bangkrut,
kegiatan usahanya tdk sedang diberhentikan dan
Direksinya tidak sedang dalam menjalani pidana.
d.Jika perusahaan berbentuk persekutuan maka wajib
memiliki bukti kerjasama persekutuannya.
e.Telah memenuhi kewajiban perpajakan SPT tahun terakhir
dan SSP tiga bulan terakhir.
2. Persyaratan Kualifikasi – Wajib a s/d e :
46

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
a.Memiliki tenaga ahli
b.Mempunyai kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta
personil yg diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
c.Menyampaikan daftar pekerjaan yg sedang dilaksanakan
d.Untuk pek khusus / spesifik / teknologi tinggi dpt ditambahkan
persyaratan lain
e.Memiliki dukungan bank  Untuk nilai pek > Rp.300 jt:
- 10% untuk pek konstruksi dan
- 5% untuk pek pengadaan barang dan jasa lainnya.
f.Memiliki nilai KD sesuai yang dipersyaratkan
- KD = 2NPT untuk pek konstruksi dan
- KD = 5 NPT untuk pek NON konstruksi
- KD = 3 NPT untuk pek konsultan.
f.Memiliki nilai SKK dan SKP sesuai yang dipersyaratkan
g.Untuk perusahaan asing dlm bidang konstruksi wajib memiliki ijin
perwakilan di Indonesia.
3. Persyaratan Kualifikasi – Opsional :
47

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
48
a.Dalam Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya
wajib memperluas peluang Usaha Mikro/ Kecil dan
Koprasi (UMK)
b.NIlai paket Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa
lainnya sampai dengan 2,5 M diutamakan untuk Usaha
Mikro/ Kecil dan Koperasi (UMK) (066/16)
KETENTUAN TAMBAHAN ( SK.066/2011 no 11)

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
C. Dokumen Pengadaan / RKS
•RKS RKS adalah dokumen yang disiapkan oleh
Panitia/Pejabat pengadaan yang digunakan
sebagai pedoman Penyedia Barang/Jasa dalam
menyusun surat penawaran.
•RKS berfungsi sebagai sumber ketentuan yang berlaku RKS berfungsi sebagai sumber ketentuan yang berlaku
dalam pelelangan yang dilaksanakan dalam pelelangan yang dilaksanakan dan menjadi
pedoman penilaian surat penawaran bagi
Panitia/Pejabat Pengadaan.
49

PP 45/2005
10.1 SUMBER KETENTUAN UNTUK
MENYUSUN RKS
SK Dir No.
305/2010
608/2010
066/2011
1059/2011
1360/2011
053/2012
186/2012
250/2012
PEDOMAN UMUM PBJ
Meneg BUMN
No.No.05/MBU/2008,05/MBU/2008,
03 Sept 200803 Sept 2008
UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli
UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi
UU lain yang terkait dengan PBJ
Rencana Kerja
dan Syarat-
syarat (RKS)
Perijinan
Pemda
ASOSIASI
(BSN/LPJK/KADIN)

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
RKS Pengadaan Barang/ Jasa KonstruksiRKS Pengadaan Barang/ Jasa Konstruksi/Jasa /Jasa
LainnyaLainnya dan Jasa Konsultansi, a.l: dan Jasa Konsultansi, a.l:
Instruksi kepada calon Penyedia Barang/Jasa, a.l:
•Persyaratan administrasi harus dipenuhi
•Hal-hal yang dapat menggugurkan penawaran pada saat evaluasi
•Kerangka penyusunan penawaran
•Tata cara penilaian administrasi, penawaran teknis dan penawaran biaya
•Kriteria, batasan nilai dan formula penilaian teknis dan penawaran biaya
•Jadwal pengadaan
Data pengadaan jika diperlukan
Surat penawaran
Jenis kontrak / syarat umum/ syarat khusus kontrak
Spesifikasi teknis/ KAK
Gambar-gambar  jika diperlukan
Daftar kuantitas volume pekerjaan
Metode pelaksanaan
Jaminan PENGADAAN
51

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Dokumen pen awaran Pengadaan barang/jasa
konstruksi/ jasa lainnya:
a.Surat penawaran harus bermeterai, bertanggal, di tandatangani
yang berhak, dicap.
b.Lampiran surat penawaran:
•Jaminan penawaran asli
•Daftar kuantitas dan harga
•Metode pelaksanaan, daftar peralatan, daftar personel,
analisis harga satuan  jika dipersyaratkan
•Lampiran lain yang ditentukan dalam RKS
D. Dokumen Penawaran
52

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.Dokumen penawaran Pengadaan jasa konsultansi:
a.Surat penawaran harus bermeterai, bertanggal, di tandatangani
yang berhak, dicap.
b.Lampiran surat penawaran:
•Metode pelaksanaan,analisis harga satuan  jika
dipersyaratkan
•Daftar personel dan pengalaman
•Daftar biaya langsung personel/ renumerasi dan biaya non
personel (direct cost)
•Lampiran lain yang ditentukan dalam KAK.
53

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Ketentuan Jaminan :Ketentuan Jaminan :
•Jaminan diterbitkan oleh Bank Umum  tidak termasuk
BPR; atau
•Bank asing yang beroperasi di Indonesia.atau
•Bukan Yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi.
•(066/12; 1059; 053)
54
E. Jaminan Pengadaan
•Khusus Jaminan Penawaran, juga boleh dari
PERUSAHAAN ASURANSI yg memiliki program
surety Bond yg daftarnya dikeluarkan oleh Direksi
(SK 053/2012).

1.Jaminan Penawaran  sebelum berakhir Penyedia Barang/Jasa
diminta memperpanjang (jika tidak mau, dianggap mundur, dikembalikan, jika telah
ditunjuk sbg Penyedia dan tdk mau memperpanjang, dianggap mundur, dicairkan
oleh PLN)
a.Min. 1% dari HPS  IPP 1% nilai transaksi penjualan KWh 1
tahun
b.Diserahkan bersamaan dengan dokumen penawaran 
berlaku selama (berlakunya masa penawaran) + 28 hkl
c.Dikembalikan setelah dikeluarkan surat penunjukkan
pemenang
d.Bagi pemenang  Jaminan Penawaran ditukar dengan
jaminan pelaksanaan saat ttd kontrak
e.Bagi pemenang urutan ke-2 dan ke-3  jaminan penawaran
dikembalikan setelah ttd kontrak
f.Jaminan Penawaran tidak dipersyaratkan untuk:
•Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Asuransi
•Penunjukan Langsung
•Nilai pekerjaan s/d 300 juta
•Pengadaan Gas Bumi (1059)
55

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.Jaminan Pelaksanaan  Penyedia Barang/ Jasa yang menolak
Jaminan Pelaksanaan dianggap gugur (dicairkan oleh PLN)
a.Min. 5% dari Nilai Kontrak  IPP 2% nilai transaksi penjualan
KWh 1 tahun sejak ttd PPA sampai financial closing atau 5%
nilai transaksi penjualan KWh 1 tahun sejak financial closing
sampai CommercialOperation Date
b.Masa berlaku jaminan pelaksanaan min. sejak ttd kontrak s/d
14 hkl setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir
c.Diserahkan sebelum kontrak di ttd
d.Dikembalikan setelah BASTP di ttd
e.Jaminan Pelaksanaan tidak dipersyaratkan untuk:
•Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Asuransi/ Pembelian
exces power/ pekerjaan cleaning service/ satpam
•Penunjukkan Langsung kepada Anak Perusahaan.
•Nilai pekerjaan s/d 300 juta
•Pengadaan Gas Bumi (1059)
56

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3.Jaminan Uang Muka
a.Besarnya harus sama dengan nilai uang muka yang diberikan kepada
Penyedia Barang/ Jasa
b.Masa berlaku s/d waktu pelunasan uang muka , diberikan apbl sangat
dibutuhkan demi kelancaran pekerjaan.
4.Jaminan Pemeliharaan
a.Sebesar 5% dari nilai kontrak  jika penyerahan Jasa
Kontruksi dibayarkan 100%
b.Masa berlaku min. sejak berita acara Serah Terima Pekerjaan
s/d 14 hari setelah masa pemeliharaan berakhir
5.Jaminan Sanggah
a.Diberlakukan pada sanggah banding (066/12)
b.Minimum = 1/1000 HPS, Maksimum = 1M (066/12)
c.Dikembalikan apabila sanggahannya terbukti benar
d.Nilainya 1% dari penawaran (250/3) 57

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jaminan Pelaksanaan dan PemeliharaanJaminan Pelaksanaan dan Pemeliharaan
Proses PBJ
Pelaksanaan Kontrak
Persiapan Persiapan
PBJPBJ
KontrakKontrak
Serah Terima Serah Terima
Fisik Pekerjaan IIFisik Pekerjaan II
Serah Terima Serah Terima
Fisik Pekerjaan IFisik Pekerjaan I
B-1 B-2
B-3
B-1 Jaminan penawaran, 1%dari HPS.
Lama jaminan = Masa penawaran + 28 hk
B-2 Jaminan pelaksanaan, sebesar 5% dari kontrak/HPS, lama
jaminan = waktu pelaksanaan + 14 hari
B-3 Jaminan pemeliharaan sebesar 5% kontrak dengan waktu
selama pemeliharaan + 14 hari
Pemeliharaan
58

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Fungsi dan penerapan HPS
a.Sebagai batas atas (ceiling price)  Penawaran
dinyatakan gugur apabila harga penawarannya melebihi
HPS (066/16).
b.Penawaran < 80% HPS  Penyedia Barang/ Jasa wajib
menyertakan rincian unsur biaya , dan Jaminan
pelaksanaan dinaikkan menjadi 5% x HPS
c.Nilai total HPS diumumkan saat penjelasan dokumen
pengadaan  kecuali nilai total HPS untuk PBJ melalui e-
Auction tidak harus diumumkan
F. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
59

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2. Penyusunan dan kegunaan HPS
a.HPS wajib disusun oleh Panitia/ Pejabat Pengadaan
 disahkan Pengguna
b.HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan
data yang dapat dipertanggungjawabkan
c.HPS digunakan sebagai alat untuk menetapkan
besaran Jaminan Penawaran
60

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3.Data/ referensi penyusunan HPS
a.Disusun menggunakan data/ referensi:
•harga kontrak sebelumnya
•Harga pasar setempat
•Analisa harga satuan pekerjaan
•Harga tarif dari instansi yang berwenang
•BPS/ media cetak dan elektronik lainnya
•Engineer estimate / perkiraan hitungan biaya oleh konsultan
•Daftar harga yang dikeluarkan oleh assosiasi fabrikan/ agen tunggal
•Fluktuasi nilai tukar mata uang asing  ada unsur komponen import
b.Komponen wajib:
•PPN dan Bea masuk  wajib
•ROK, maksimum 10%  sesuai tingkat kesulitan
c.Komponen yang dilarang  biaya tak terduga; biaya lain-lain; PPh
61

KELOMPOK PENGADAAN
1.Pelelangan
2.Pemilihan Langsung
3.Penunjukan Langsung
4.Pembelian Langsung
1.Seleksi Umum
2.Seleksi Langsung
3.Penunjukan Langsung
64

PEMBELIAN
LANGSUNG
PENUNJUKAN
LANGSUNG
PEMILIHAN
LANGSUNG
PELELANGAN
1.Untuk pengadaan
barang, terdapat di
pasar yg diyakini
bahwa harga tersebut
merupakan hasil
persaingan di pasar
 maks. Rp.300 juta.
2.Nilai sampai dengan
50 jt  TANPA SPK
3.Nilai lebih besar dari
50 jt  kuitansi dg
SPK
4.Oleh pejabat
pengadaan  punya
pembanding teknis/
harga
a)Spesifik, Pemegang HAKI,
Agen Tunggal, atau
b)Pemegang Merk (engine
maker) ,atau
c)Emergensi / darurat, atau
d)Pemeliharaan pembangkit
jangka panjang, atau
e)calon yang memasukkan
penawaran hrg dlm lelang
dua tahap hanya ada 1, atau
f)Hasil lelang ulang hanya 1
peserta yg : -mendaftar/
lulus PQ/ masukkan
penawaran.
g)Pekerjaan lanjutan
h)Repeat order  utk jasa
maks 3x
i)Anak Perusahaan (499/3)
j)Nilainya ≤ Rp.500 jt u/ Pusat
atau ≤ Rp.300 jt u/ unit
k) BUMN, jika >1 Pemilihan
langsung

1.Mendesak ,
mengganggu
operasional PLN,
atau
2.calon yang
memasukkan
penawaran hrg dlm
lelang dua tahap
hanya ada 2, atau
3.Hasil lelang ulang
hanya 2 peserta yg
: -mendaftar/lulus
PQ/masukkan
penawaran.
•Pra-kulaifikasi atau
•Pasca kualifikasi
•Jumlah peserta ≥ 3
G. Metode PBJ Konstruksi / Jasa Lainnya
•Pra-kulaifikasi atau
•Pasca kualifikasi
•Pra-kulaifikasi atau
•Pasca kualifikasi
65

H. Metode Pengadaan Jasa Konsultansi
+
PENUNJUKAN
LANGSUNG
SELEKSI LANGSUNG SELEKSI UMUM
a)Spesifik, Pemegang HAKI, Agen
Tunggal
b)Emergensi / darurat
c)Konsultan hukum  Direksi
atau karyawan terjadi dugaan
tindak pidana
d)Penelitian/ studi/ pemrosesan
data  perguruan tinggi negeri,
lembaga ilmiah pemerintah
e)Penasehat ahli Direksi  u/
bidang khusus
f)Seleksi umum ulang, hanya
satu Calon penyedia yang :
mendaftar/ lulus PQ/ masukkan
penawaran.
g)Repeat order
h)Anak Perusahaan
i)Nilainya ≤ Rp.500 jt u/ Pusat
atau ≤ Rp.300 jt u/ unit.
j)BUMN , JIKA >1 -> seleksi
langsung
Selain tersebut diatas harus
persetujuan Direksi

1.Mendesak untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan,
apabila tdk segera dilakukan
akan mengganggu ops
perusahaan
2.Seleksi umum ulang, hanya
dua Calon penyedia yang :
mendaftar/ lulus PQ/
masukkan penawaran.
3.Proses Seleksi Langsung:
•Melakukan prakualifikasi
untuk menyusun daftar
pendek
•Pengadaan Ulang 
mengundang 2 calon
penyedia jasa konsultansi
•Lulus prakualifikasi 1
Penyedia  memasukkan
penawaran
•Lulus 2 sampul 1 Penyedia
 klarifikasi / negoisasi
Prinsip pengadaan dilakukan
melalui Seleksi umum
Dilakukan secara
terbuka,transparan, adil dan
diumukan di media elektronik (e-
proc PLN):
dengan :Menetapkan daftar
pendek calon Penyedia Jasa
Konsultansi hasil kualifikasi antara
3 s/d 7 Calon Penyedia Jasa
Konsultan
66

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Batasan Nilai Anggaran
300.juta
50 Milyar
Penunjukan Langsung
Pemilihan Langsung
Pelelangan
Pembelian Langsung
Ijin
prinsip
Direksi
67

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sistem 1 SampulSistem 1 Sampul, , utk PBJ sederhana, spek teknik utk PBJ sederhana, spek teknik
/volumenya jelas/volumenya jelas..
I. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran
Pekerjaan : Pengadaan Meter Elektronik
RKS NO :.
Kepada :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa “B”
PT PLN (Persero) DIST JATENG & DIY
Jl. T.Umar 47 SEMARANG
Dokumen berisi :
1) Kelengkapan
Administrasi
2) Kelengkapan Teknis
3) Harga Penawaran
Dimasukan dalam 1
Sampul Luar
diserahkan sekaligus.
S
am
pul Luar
69

PT. PLN (Persero)PT. PLN (Persero)
PusdiklatPusdiklat
Sugiman Mei 2010
Sistem 2 Sampul Sistem 2 Sampul (1)(1), evaluasi teknis tdk dipengaruhi harga penawaran, evaluasi teknis tdk dipengaruhi harga penawaran
SAMPUL I (Data Administrasi + Teknis)
SAMPUL II (HargaPenawaran)
SAMPUL I berisi :
1) Kelengkapan Administrasi
2) Kelengkapan Teknis
3) Jaminan Penawaran
SAMPUL II berisi :
Harga penawaran
Diserahkan
sekaligus dalam
satu sampul
tertutup
S
a
m
p
u
l L
u
a
r
70

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sistem 2 Sampul Sistem 2 Sampul (2)(2)
Dokumen Penawaran
Pekerjaan : Pengadaan Meter Elektronik
RKS NO :.
SAMPUL I berisi :
1) Kelengkapan Administrasi
2) Kelengkapan Teknis
3) Jaminan Penawaran
SAMPUL II berisi :
Harga penawaran
Diserahkan
sekaligus dalam
satu sampul
tertutup
S
a
m
p
u
l L
u
a
r
Kepada :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa “B”
PT PLN (Persero) DIST JATENG & DIY
Jl. T.Umar 47 SEMARANG
71

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Sistem 2 TahapSistem 2 Tahap, , penyetaraan spek tek barang/jasapenyetaraan spek tek barang/jasa
Dokumen Penawaran Adm & Teknik
Pekerjaan : Pengadaan Meter Elektronik
RKS NO :.
.
Kepada :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa “B”
PT PLN (Persero) DIST JATENG & DIY
Jl. T.Umar 47 SEMARANG
SAMPUL II berisi :
*) Data Penawaran Harga
disampaikan setelah lulus
tahap I
Diserahkan pada Tahap II
DOKUMEN
PENAWARAN
PENGADANAN
BARANG DAN
JASA TAHAP I
Dokumen Penawaran Harga
Pekerjaan : Pengadaan Meter Elektronik
RKS NO :.
.
Kepada :
Panitia Pengadaan Barang/Jasa “B”
PT PLN (Persero) DIST JATENG & DIY
Jl. T.Umar 47 SEMARANG
DOKUMEN
PENAWARAN
PENGADANAN
BARANG DAN
JASA TAHAP II
Dokumen berisi :
SAMPUL I berisi :
1) Kelengkapan Administrasi
2) Kelengkapan Teknis
3) Jaminan Penawaran
Diserahkan Tahap I
S
a
m
p
u
l L
u
a
r
S
a m
p u l L u a r
72

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pemasukan DP sistem 1 Sampul dan 2 Sampul:
(1) Jumlah sampul yang masuk ≥ 3 peserta, jika kurang
dari 3 maka pelelangan dinyatakan gagal.
(2) Pelelangan gagal dicatat dalam berita acara
(3)Pelelangan harus diulang kembali
(4)Setelah diulang, tidak ada yg memasukkan
Dokumen Penawaran, maka Pengadaan dinyatakan
Gagal, dan dilaporkan kepada Pengguna.
73

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pemasukan DP Sistem Dua Tahap
(1) Jumlah sampul yang masuk tahap I harus ≥ 3 peserta,
jika kurang dari 3 maka pelelangan dinyatakan gagal.
(2) Pelelangan gagal dicatat dalam berita acara
(2) Pelelangan harus diulang kembali
74

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pembukaan DPPembukaan DP
1.Jika jumlah DP yang masuk < 3 peserta:
a.Lelang dinyatakan gagal
b.Dibuat berita acara gagal
c.Pelelangan harus diulang.
2.Pembukaan DP harus dihadiri minimal 2 peserta
sebagai saksi, jika tidak maka pembukaan dapat
diundur 2 jam, jika tidak terpenuhi maka mengundang 2
orang saksi diluar peserta yang ditunjuk secara tertulis
oleh Panitia.
75

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Lanjutan …. Pembukaan DPLanjutan …. Pembukaan DP
Untuk sistem dua sampul
1)Pembukaan sampul pertama dihadapan para peserta.
Sampul kedua (penawaran harga) disimpan oleh Panitia.
2)Yang lulus pada evaluasi sampul I, diundang untuk
mengikuti pembukaan sampul 2. Yang tidak lulus sampul
1, sampul 2nya dikembalikan.
3)Pembukaan sampul 2 dilakukan jika jumlah peserta yang
lulus harus ≥ 1 peserta.
76

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
77
Lanjutan …. Pembukaan DPLanjutan …. Pembukaan DP
Untuk sistem dua Tahap
1)Pembukaan Tahap I harus ≥ 3 peserta dan dihadapan para
peserta. Sampul Tahap II (penawaran harga) belum
diserahkan kepada Panitia.
2)Yang lulus Tahap I ≥ 3 peserta, jika jumlah peserta yang
lulus Tahap I < 3 peserta, maka pelangan gagal.
3)Yang lulus pada evaluasi Tahap I, diundang untuk
mengajukan penawaran harga (Tahap II ).
4)Jika yang lulus evaluasi Tahap I ≥ 3 peserta dan pemasukan
DP tahap II hanya 2 peserta, maka diperlakukan seperti
pemilihan langsung. Jika yang memasukkan hanya1 peserta,
maka diperlakukan seperti penunjukan langsung.
77

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Kriteria dan tata cara evaluasi
2.Evaluasi penawaran Pengadaan
barang/jasa konstruksi/ jasa lainnya
3.Evaluasi penawaran Pengadaan jasa
konsultansi
J. Pemilihan Sistem Evaluasi Penawaran
78

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Lanjutan …. Evaluasi DPLanjutan …. Evaluasi DP
Sistem evaluasi DP ada tiga cara;
1.Sistem Gugur : - Utk PBJ yang sederhana.

2.Sistem Nilai ( Merit Point System ) :
- utk PBJ yg memperhitungkan
keunggulan teknis setara dengan harganya.
3.Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis :
- utk PBJ yang komplek serta
memperhitungkan biaya selama umur ekonomis.
79

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Lanjutan ….. Evaluasi DPLanjutan ….. Evaluasi DP
1. Evaluasi Sistem Gugur;
a.Evaluasi pada saat pembukaan berlangsung, lengkap atau,
tidak lengkap hal 40 dan 57.
b.Evaluasi administrasi, dokumen penawaran dan
lampirannya dicocokan dengan ketentuan yang diatur
dalam kriteria penilaian, sesuai  lulus, tidak sesuai 
gugur.
c.Evaluasi teknis, dilakukan terhadap penawar yang lulus
administrasi.
d.Evaluasi Harga, dilakukan terhadap penawar yang lulus
administrasi dan teknis.
80

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Lanjutan ….. Evaluasi DPLanjutan ….. Evaluasi DP
2. Evaluasi Sistem Nilai (mengutamakan kualitas);
a.Evaluasi administrasi saat pembukaan berlangsung, lengkap
,tidak lengkap.
b.Evaluasi administrasi, thd dokumen penawaran dan
lampirannya dicocokan dengan ketentuan yang diatur dalam
kriteria penilaian, sesuai  lulus, tidak sesuai  gugur.
c.Evaluasi teknis mencocokan nilai teknis yang disyaratkan
dalam kriteria penilaian. Penilaian berupa skore dari yang
tertinggi s.d. terendah (60 s.d. 100)
d.Evaluasi Harga, diurutkan mulai dari penawaran terendah.
Penilaian berupa skore, penawaran terendah mendapat
skore tertinggi (100).
e.Hasil skore tertinggi keluar sebagai calon pemenang
81

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Lanjutan …. Evaluasi DPLanjutan …. Evaluasi DP
3. Evaluasi Sistem Penilaian Umur Ekonomis;
a.Evaluasi administrasi saat pembukaan berlangsung,
lengkap  Lulus, tidak lengkap  gugur.
b.Evaluasi administrasi, dokumen penawaran dan
lampirannya dicocokan dengan ketentuan yang diatur
dalam kriteria penilaian, sesuai  lulus, tidak sesuai 
gugur.
c.Evaluasi teknis, mencocokan nilai teknis yang disyaratkan
dalam kriteria penilaian. Sesuai  lulus, tidak sesuai 
gugur.
d.Evaluasi Harga + biaya operasional selama kurun waktu
tertentu. Total (harga + biaya) terendah keluar sebagai
calon pemenang.
82

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Evaluasi DPEvaluasi DP Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi
Seleksi Umum
1. Evaluasi Kualitas
Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan
yang komplek, yang mengutamakan kualitas
2. Evaluasi Kualitas dan Biaya
Metode evaluasi kualitas dan biaya digunakan untuk
pekerjaan tidak komplek, mengutamakan kombinasi
kualitas dan biaya.
3. Evaluasi Biaya Terendah
Metode evaluasi Biaya terendah digunakan untuk
pekerjaan yang sederhana, mengutamakan unsur
biaya.
83

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Seleksi Umum
1. Evaluasi Kualitas1. Evaluasi Kualitas
a.Evaluasi administrasi memenuhi syarat  lulus, tidak 
gugur.
b.Evaluasi teknis, Panitia menilai teknis dan membuat
urutan dimulai dari yang terbaik
c.Panitia mengundang calon yang memiliki nilai teknis
terbaik diundang untuk melakukan negosiasi. Jika tidak
dicapai sepakat maka mengundang urutan teknis ke-2,
dan begitu seterusnya.
d.Hasil negosiasi harga harus ≤ HPS
e.Jika menggunakan sistem 2 sampul, maka DP yang tidak
dibuka dikembalikan.
84

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Seleksi Umum
2. Evaluasi Kualitas dan Biaya2. Evaluasi Kualitas dan Biaya
a.Evaluasi administrasi memenuhi syarat  lulus, tidak 
gugur.
b.Evaluasi teknis, Panitia menilai teknis dan membuat skore
masing-masing peserta dan membuat ambang batas
kelulusan . Bagi yang tidak lulus, DPnya dikembalikan.
c.Panitia mengundang calon yang memiliki nilai teknis diatas
ambang lulus, untuk membuka penawarannya.
d.Penawaran dihitung dengan skore, penawaran terendah
mendapat skore 100%, begitu seterusnya dibuat interpolasi
skore terhadap nilai terendah.
e.Hasil akhir adalah kombinasi nilai teknis + nilai penawaran,
nilai tertinggi menjadi calon pemenang 1.
f.Dilakukan negosiasi dengan ketentuan hasil negosiasi ≤ HPS.
85

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Seleksi Umum
3. Evaluasi Biaya Terendah3. Evaluasi Biaya Terendah
a.Evaluasi administrasi memenuhi syarat  lulus,
tidak  gugur.
b.Evaluasi teknis, Panitia menilai teknis dan
membuat skore ambang kelulusan
c.Panitia mengundang calon yang memiliki nilai
teknis diatas ambang lulus, untuk membuka
penawarannya. Bagi yang tidak lulus, DPnya
dikembalikan.
d.Penawaran harga terendah menjadi calon
pemenang 1.
e.Hasil negosiasi harga ≤ HPS
86

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Seleksi Umum
Penetapan pemenang Penetapan pemenang
a.Harga evaluasi terendah diusulkan sebagai
pemenang PBJ:
•s/d 50 miliar  Kapus/GM
•> 50 miliar  sebelum ditetapkan harus
mendapat persetujuan Direksi
87

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tata Cara SanggahanTata Cara Sanggahan
1.Sangahan diajukan oleh peserta lelang kepada Panitia
selama 5 hari kerja sejak pengumuman pemenang
2.Isi sanggahan meliputi hal-hal sbb.:
a.Panitia atau Pengguna Jasa menyalah gunakan
wewenang.
b.Terdapat rekayasa pihak tertentu yang mengakibatkan
tidak adil, tidak transparan, tidak terjadi persaingan
yang sehat.
c.Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan
yang dituangkan dalam dokumen
K. Sanggahan
88

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jawaban atas SanggahanJawaban atas Sanggahan
1.Panitia dalam waktu 7 hkj setelah menerima sanggahan, harus
menjawab sanggah (SK 250/4)
2.Jika sanggahan benar maka perlu melakukan sbb.:
a.Jika ada rekayasa yang merugikan maka yang terlibat
dikenakan sangsi dan menggugurkan penyedia jasa yang
ikutserta merekayasa.
b.Jika evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan maka Panitia
ditugaskan mengulangi evaluasinya.
c.Jika panitia salah prosedur dan tidak sesuai dengan
ketentuan maka pelelangan diulang.
89

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tata Cara Sanggahan BandingTata Cara Sanggahan Banding
1.Sanggah Banding diajukan oleh peserta lelang kepada
Pengguna selama 5 hari kerja sejak menerima Jawaban
Sanggah dari Panitia, apabila merasa tidak puas terhadap
jawabannya.
2.Sanggah banding dikenai Jaminan Sanggah.
K. Sanggahan Banding
90

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Jawaban atas Sanggahan BandingJawaban atas Sanggahan Banding
1.Pengguna dalam waktu 7 hkj setelah menerima sanggah
Banding, harus menjawab sanggahan. ( SK 250/4)
2.Jika sanggahan benar maka perlu melakukan sbb.:
a.Jika ada rekayasa yang merugikan maka yang terlibat
dikenakan sangsi dan menggugurkan penyedia jasa yang
ikutserta merekayasa.
b.Jika evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan maka Panitia
ditugaskan mengulangi evaluasinya.
c.Jika panitia salah prosedur dan tidak sesuai dengan
ketentuan maka pelelangan diulang.
91

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pelelangan Gagal / Pengadaan Ulang(dinyatakan oleh
Panitia , dilaporkan ke Pengguna) :
a.Dinyatakan gagal dalam hal:
•Calon Penyedia Jasa < 3;
•yang lulus Prakualifikasi <3;
•yang memasukkan Penawaran <3;
•Tidak ada Penawaran yang memenuhi persyaratan;
•Harga penawaran terendah lebih tinggi dari HPS  saat
pembukaan penawaran harga;
b.Panitia wajib memberi tahu kepada calon Penyedia Barang/Jasa
c.Sanggahan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar
d.Pelaksanaan Pengadaan menyimpang dari RKS
e.Pengguna menugaskan panitia melakukan pengadaan ulang dengan
atau tidak dengan merubah RKS
L. Pengadaan Gagal / Pengadaan Ulang
92

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pembatalan pengadaan dalam hal:
a.Terjadi perubahan rencana kerja
b.Angaran tidak tersedia/ tidak mencukupi
c.Penetapan pengadilan
d.Indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat
e.Indikasi KKN
93

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pemilihan
Langsung
Pembelian
Langsung
PBJ SESUAI SK
305.K/DIR/2010
608/2010 , 066/2011
1059/2011, 1360/2011
053/2012
Prakualifikasi
Penunjukan
Langsung
Pasca
Kualifikasi
SATU SAMPUL
DUA SAMPUL
DUA TAHAP
Barang /
Jasa Kon
struksi /
Jasa Lainnya
Jasa
Konsultansi
Pengadaan
Khusus
Seleksi
Umum
Seleksi
Langsung
Penunjukan
Langsung
Perorangan
PRAKUALIFIKASI
Pengadaan
1.Energi Pimer.
2.Pembelian Tenaga
Listrik.
3.Sewa / Sewa Beli .
4.Sewa Guna Usaha.
5.Outsourcing.
6.Asuransi
PANITIA PANITIA ATAU ATAU
PEJABATPEJABAT
PENGADAAN PENGADAAN
BARANG/JASABARANG/JASA
Pihak Yg terkait dlm Pihak Yg terkait dlm
Proses Pengadaan BJProses Pengadaan BJ
DASAR DASAR
HUKUMHUKUM
METODEJENIS
JaminanJaminan
Pelelangan
94
PENG PENG
GUNA GUNA
BARANGBARANG
/JASA/JASA
PENYE PENYE
DIA DIA
BARANGBARANG
/JASA/JASA

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda IV
Proses Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa

95

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Konstruksi
96

97
1)Pra-Kualifikasi
2)Proses pelelangan
3)Proses Penetapan Pemenang
Pelelangan
4)Surat Penunjukan Pemenang
Pelelangan
5)Penandatangan Kontrak
Urutan Pelaksanaan Pelelangan dengan Pra-
Kualifikasi:

2.1 Alur Pelelangan dengan Pra-Kualifikasi
Undan
gan
Pengumu
man PQ
Aanwi
zing
Pembu
kaan
SPH
Satu
Sampul
Dua
TAHAP
Eval
uasi
Klarifi
kasi
Usulan
Pmn
Penetap
an Pmn
P
e
n
g
u
m
u
m
a
n

P
e
m
e
n
a
n
g
Persiapan
Pelelangan
S
a
n
g
g
a
h
P
e
n
u
n
j
u
k
a
n
Pembu
kaan
SPH I
Eval
uasi
Unda
ngan
Pembu
kaan
SPH II
Eval
uasi
Usulan
Pmng
Penetap
an Pmn
Pembu
kaan
SPH
Evaluasi
Sampul I
Evaluasi
Sampul II
Klarifi
kasi
Usulan
Pmn
Penetap
an Pmn
Dua
Sampul
Dok
(RKS)
HPS
Cara
Penilaian
GAGALnya
SPH
Seleksi
Peserta
Proses pelelangan
Pelaks
pek.
Hasil
PQ
Pemasuk
an Dok
PQ dan
Ev PQ
Pemasukan SPH

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa lainnya
1. Proses Pelelangan dengan Prakualifikasi (1)
1.Pengumuman Pelelangan Pra Kualifikasi (PQ)
2.Pendaftaran calon peserta dan Pengambilan Dok PQ
3.Penjelasan Dok.PQ (jika diperlukan)
4.Penyampaian Dok PQ kepada Panitia
5.Evaluasi Dok. PQ  BA
6.Penetapan hasil PQ
7.Pengumuman hasil PQ
8.Sanggah hasil PQ  (bila ada)
HPS dan Kriteria Evaluasi sdh dibuat saat persiapan.
99
1. Proses Prakualifikasi

PT. PLN (Persero)PT. PLN (Persero)
PusdiklatPusdiklat
Sugiman Mei 2010
1. Proses pelelangan dengan Prakualifikasi (2)
1.Undangan Calon Peserta Pelelangan yang Lulus PQ 
Pengambilan dokumen lelang (RKS)
2.(Penetapan Kriteria Penilaian sudah masuk dalam RKS).
3.Rapat Penjelasan RKS (aanwizing)  BA.
4.Penyampaian Dok Penawaran dan Pembukaan DP
100
2. Proses Pelelangan

1. Proses pelelangan dengan Prakualifikasi (3)
1.Evaluasi DP  BA.
2.Pembuktian Kualifikasi  dilakukan verifikasi terhadap
semua data isian formulir dan informasi dengan meminta
rekaman/ asli dokumen yang sah.
3.Klarifikasi .
4.Pembuatan Berita Acara Hasil Proses Pengadaan
(BAHP)
5.Pakta Integritas Panitia  sebelum usulan calon
pemenang pengadaan.
6.Usulan calon pemenang  BA
101
3. Proses Penetapan Pemenang Pelelangan

PT. PLN (Persero)PT. PLN (Persero)
PusdiklatPusdiklat
Sugiman Mei 2010
1. Proses pelelangan dengan Prakualifikasi (4)
1.Pengumuman pemenang  setelah ditetapkan oleh
Pengguna Jasa.
2.Sanggahan  (jika penyedia barang/jasa keberatan atas
penetapan pemenang)
Jawaban sanggah Panitia  kurun waktu 7 hkj
Sanggah banding  5 hkj sejak diterima jawaban sanggah
Jawaban sanggah Pengguna  kurun waktu 7 hkj
3.Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa
4.Penandatanganan Kontrak
102
4.Proses Penunjukan Pemenang Pelelangan

PT. PLN (Persero)PT. PLN (Persero)
PusdiklatPusdiklat
Sugiman Mei 2010
103
1)Pra-Kualifikasi
2)Proses pelelangan
3)Proses Penetapan Pemenang
Pelelangan
4)Surat Penunjukan Pemenang
Pelelangan
5)Penandatangan Kontrak
Urutan Pelaksanaan Pelelangan dengan Paska-
Kualifikasi:

PT. PLN (Persero)PT. PLN (Persero)
PusdiklatPusdiklat
Sugiman Mei 2010
3. Alur Pelelangan dengan Pasca-Kualifikasi
Undan
gan
Pengumu
man
lelang
Aanwi
zing
Pembu
kaan
SPH
Satu
Sampul
Dua
TAHAP
Eval
uasi
Klarifi
kasi
Usulan
Pmn
Penetap
an Pmn
P
e
n
g
u
m
u
m
a
n

P
e
m
e
n
a
n
g
S
a
n
g
g
a
h
P
e
n
u
n
j
u
k
a
n
Pembu
kaan
SPH I
Eval
uasi
Unda
ngan
Pembu
kaan
SPH II
Eval
uasi
Usulan
Pmng
Penetap
an Pmn
Pembu
kaan
SPH
Evaluasi
Sampul I
Evaluasi
Sampul II
Klarifi
kasi
Usulan
Pmn
Penetap
an Pmn
Dua
Sampul
Dok
(RKS)
HPS
Cara
Penilaian
GAGALnya
SPH
Seleksi
Peserta
Proses pelelangan
Pelaks
pek.
Pendaft
aran
Ev. Kualifikasi

PT. PLN (Persero)PT. PLN (Persero)
PusdiklatPusdiklat
Sugiman Mei 2010
1.Pengumuman Pelelangan  5 hari, media elektronik (e-Proc PLN)
2.Pendaftaran dan pengambilan RKS serta Dokumen prakualifikasi 
dilakukan bersamaan  undangan dapat dicantumkan dalam isi
Pengumuman (memperpendek masa Pelelangan)’
2. Proses Pelelangan dengan Pasca Kualifikasi / PsQ (1)
Proses Pelelangan PsQ tahap (2),(3), dan (4) mengikuti
sama dengan proses Pelelangan PQ
105

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rapat Penjelasan (Rapat Penjelasan (AanwiAanwijjzingzing))
•Aanwijziing dilakukan ditempat yang ditelah ditentukan dan dihadiri
oleh peserta
•Ketidakhadiran peserta tidak menggugurkan kepesertaan
•Hal-hal yang harus dijelaskan pada aanwijzing : Nilai HPS, metode
pengadaan, cara penyampaian DP, dokumen yang harus
dilampirkan, batas akhir pemasukan DP, hal-hal yang
menggugurkan penawaran, jenis kontrak, masa berlaku jaminan.
•Bila perlu Panitia dapat melanjutkan peninjauan lapangan.
•Aanwijzing harus dituangkan dalam berita acara
•Berita acara aanwijzing menjadi bagian dari dokumen pengadaan
106

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tahapan Kegiatan Pemilihan Langsung PQ (1):
1.Mengundang ≥ 2 calon peserta sekaligus mengirimkan dok. PQ
2.Penyampaian Dok PQ  disertai Pakta Integritas/ Surat
Pernyataan calon Penyedia Jasa
3.Evaluasi Dok PQ
4.Penetapan hasil PQ kepada Pengguna  jika yang lulus PQ
hanya 1, proses Penunjukkan Langsung
5.Penyampaian hasil PQ kepada Calon Penyedia Jasa  yang
lulus PQ
6.Pengambilan RKS oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang
lulus PQ
Proses Pemilihan Langsung tahap (2),(3), dan (4) mengikuti
sama dengan proses Pelelangan PQ
107

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tahapan Kegiatan Pemilihan Langsung PASCA KUALIFIKASI (1):
1.Mengundang ≥ 2 calon peserta utk mendaftar & mengambil DP
2.Proses selanjutnya sama dengan proses Pelelangan pasca
kualifikasi
108

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Tahapan Kegiatan Penunjukkan Langsung PQ :
1.Mengundang ≥ 1 calon peserta sekaligus mengirimkan dok. PQ 
undangan dilampiri dokumen kualifikasi dan jadwal penyampaian dokumen
kualifikasi
2.Penyampaian dokumen dan evaluasi kualifikasi, disertai Pakta Integritas
calon Penyedia Jasa  jika tidak lulus panitia mengundang calon penyedia
barang/jasa lainnya yang dianggap mampu untuk melaksanakan PBJ
3.Penetapan hasil PQ kepada Pengguna  untuk mendapatkan penetapan
4.Pengambilan RKS oleh calon Penyedia Barang/Jasa yang lulus PQ
5.Penjelasan RKS  jika diperlukan
6.Penyampaian DP
7.Evaluasi penawaran dan negosiasi  BA
8.Penetapan penyedia barang/jasa  atas usulan Panitia/ Pejabat
Pengadaan (Pakta Integritas Panitia)
9.Penunjukkan penyedia barang/jasa
10.Penandatanganan Kontrak
109

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Kriteria:Kriteria:
1.Barang yang terdapat di pasar dan harganya diyakini telah
mengalami persaingan, dengan nilai < Rp.300,- juta.
2.Pengadaan langsung dilakukan hanya oleh Pejabat
pengadaan.
3.Pengadaan barang ≤ Rp. 50,- juta pembelian langsung dapat
dengan tanpa SPK, pembelian langsung > Rp. 50,- juta
menggunakan SPK
5. Proses Pembelian Langsung
110

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa
Konsultansi
112

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
B. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi
1. Proses Seleksi Umum (1)
1.Pengumuman Seleksi Umum
2.Pendaftaran calon peserta dan Pengambilan Dok Kualifikasi
3.Penyampaian Dok Kualifikasi kepada Panitia
4.Evaluasi Dok Kualifikasi  BA
5.Penetapan hasil PQ  usulan kepada pengguna
Calon Penyedia JK yang lulus masuk daftar pendek min. 3
maks.7  jika < 3 , dinyatakan gagal
6.Pengumuman hasil PQ  disampaikan seluruh calon
penyedia JK
7.Sanggah hasil PQ  3 hkj sejak pengumuman PQ
113

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Proses Seleksi Umum (2)
8.Penetapan Calon Peserta Pelelangan PQ  BA
9.Menetapkan HPS  BA
10.Undangan Calon Penyedia JK yang masuk daftar pendek 
Pengambilan dokumen
11.Rapat Penjelasan (aanwizing)  BA
12.Penyampaian dan pembukaan Dokumen Penawaran
114

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
12.Evaluasi penawaran sampul 1 (Metoda 2 Sampul)
13.Pembukaan penwaran harga (Sampul 2/ Tahap 2)
peringkat teknis terbaik
14.Klarifikasi dan negosiasi  dengan Direktur Utama
Penyedia JK/ yang diberi kuasa
15.Usulan penetapan pemenang  kepada Pengguna
1. Proses Seleksi Umum (3)
115

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
16.Pengumuman  setelah ditetapkan Pengguna, diumumkan
dan diberitahukan kepada calon Penyedia JK
17.Sanggahan kepada Panitia  5 hkj
18.Jawaban Sanggah Panitia  maks 7 hkj
19.Sanggah Banding kpd Pengguna  5 hkj
20.Jawaban Sanggah Pengguna  maks 7 hkj
21.21. Penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Jasa
22.Penandatanganan Kontrak
1. Proses Seleksi Umum (4)
116

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2. Proses Seleksi Langsung (1)
1.Proses = Seleksi Umum
2.Undangan disampaikan kepada Calon Penyedia JK  min 2
maks 5 Calon
117

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. Proses Penunjukkan Langsung
Prinsipnya melalui prakualifikasi, kecuali untuk pekerjaan
darurat melalui Pasca
1.Mengundang ≥ 1 calon Penyedia JK  undangan dilampiri dokumen
kualifikasi dan jadwal untuk rapat penjelasan dan pemasukan dokumen
Penawaran
2.Pemasukan dan evaluasi dokumen kualifikasi serta penjelasan, disertai
Pakta Integritas calon Penyedia Jasa  jika tidak lulus panitia
mengundang calon Penyedia JK lainnya
3.Penjelasan RKS  jika diperlukan
4.Penyampaian DP
5.Pembukaan dan evaluasi penawaran  BA
6.Klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya  BA
7.Penunjukkan Penyedia JK
8.Penandatanganan Kontrak
118

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pengadaan Jasa Konsultansi Perorangan:
1. Persyaratan:
a.Bukan kerja kelompok
b.Pekerjaan utuh berdiri sendiri
c.Pekerjaan dimungkinkan dilakukan oleh seorang ahli  Pemegang
HAKI
d.Pekerjaan dengan tugas-tugas khusus yang memerlukan nasehat
2.Pihak pemberi jasa tidak boleh terlibat menjadi obyek pelaksana
pekerjaan konsultansi
3.Memiliki keahlihan  tingkat pendidikan dan pengalaman yang
dipersyaratkan
4.Dosen/PNS wajib cuti dan mendapat ijin tertulis dari atasan
5.Proses Seleksi Langsung/ Penunjukkan Langsung
119

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
C. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya
 Diproses sama dengan Pengadaan Jasa Konstruksi
120

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
D. Pelaksanaan Joint Procurement
121

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
D. Pengadaan Joint Procurement
Ketentuan Pengadaan JP:
1.Dilakukan melalui e-Auction Untuk mendapatkan
kontrak harga satuan (KHS)
2.Untuk pengadaan barang yang sering digunakan
dalam jumlah besar  MDU/ barang sejenis
3.Dapat dilakukan oleh satu pengguna yang mewakili
beberapa pengguna lainnya
122

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Proses Pengadaan JP:
1.Beberapa pengguna menunjuk satu pengguana yang
mewakili
2.Pengguna yang mewakili mengangkat panitia pengadaan
3.Panitia melaksanakan JP dengn Metoda dan Pelaksanaan
Pelelangan yang diatur oleh kpts Direksi
4.Pengguna yang mewakili menerbitkan pengumuman
pemenang KHS
5.Pengguana yang mewakili menyampaikan hasil KHS berupa :
a.RKS, BA aanwijzing , DP kepada pengguna yang diwakili
untuk ditindak lanjuti dalam pembuatan kontrak dengan
Penyedia BJ pemenang KHS
b.Pengguna yang diwakili dapat mendelegasikan
pembuatan kontrak kepada Pejabat yang diberi kuasa
123

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
E. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
untuk Pekerjaan Penanggulangan
Bencana Alam dan Bantuan Korban
Bencana Alam
124

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
E. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Penanggulangan
Bencana Alam dan Bantuan Korban Bencana Alam
Ketentuan :
1.Bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh kondisi
alam yang mengakibatkan pelayanan kepada
pelanggan PLN
2.Pekerjaan kondisi darurat untuk keperluan
penanggulangan bencana alam:
a.Konstruksi darurat harus diselesaikan dalam
waktu yang sesingkat-singkatnya  untuk
menghindari kerugian PLN
b.Harus dapat mengatasi permasalahan pelayanan
listrik kepada pelanggan  tetap harus memenuhi
persyaratan teknis, perawatan harus diawasi
secara terus menerus
125

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Proses:
1.Dilakukan dengan Penunjukkan Langsung/ Pembelian
Langsung  kepada Penyedia BJ yang sedang melaksanakan
Kontrak pekerjaan sejenis yang terdekat yang mampu
2.Pengguna Dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja
(SPMK)  setelah pernyataan bencana alam dari Pemerintah
3.Opname pekerjaan dilapangan dilakukan oleh pengguna dan
penyedia BJ  admistrasi pengadaan dilakukan secara
simultan
4.Perhitungan biaya kontrak  berdasarkan harga satuan
sejenis dalam kontrak yang ada dan perkiraan volume
pekerjaan yang akan dilaksanakan
126

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda V
Pengadaan Khusus
(Pengadaan Khusus proses pengadaannya menggunakan metode
sebagaimana pengadaan barang, kecuali jika ada Kep Dir tersendiri)

127

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
A. Pengadaan Energi Primer
Ketentuan umum:
1.Energi Terbarukan  a.l: energi air, uap panas bumi, angin, surya
mini/mikrohidron dan biomasa
2.Energi Tidak Terbarukan  a.l : BBM, Gas Bumi, LNG, CNG, Coal Bed
Methane ( CBM):
1)Pengadaan BBM  metode Pelelangan atau Penunjukan Langsung.
2)Pengadaan Gas Bumi:
•Pelelangan jika pesertanya di sisi hilir yang memiliki Ijin Usaha
Niaga; atau
•Penunjukan Langsung jika pesertanya dari KPS yang memiliki
Leter of Appointment dari BP Migas, atauu Perusda/BUMD yg
mendapat alokasi Penjual Gas Bagian Negaradari BPMIGAS atau
Pesertanya memiliki Ijin Usaha Niaga yang memenuhi kriteria
Penunjukan Langsung pada pengadaan barang (SK 186)
3)Pengadaan LNG, CNG, dan gas lainya dilakukan dengan Pelelangan
dan Penunjukan Lansung.
128

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.4.Pengadaan batubara dapat dilakukan pelelangan atau Pengadaan batubara dapat dilakukan pelelangan atau
penunjukan langsung. penunjukan langsung.
a.a.Pelelangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pelelangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
batubara pembangkit yg dipasok oleh perusahaan batubara pembangkit yg dipasok oleh perusahaan
tambang batubara atau konsorsium dari perusahaan tambang batubara atau konsorsium dari perusahaan
tambang batubara. tambang batubara.
b.b.Penunjukan Langsung dilakukan dlam hal :Penunjukan Langsung dilakukan dlam hal :
1.1. Batubara untuk memenuhi kebutuhan Batubara untuk memenuhi kebutuhan
pembangkit pembangkit yang dibangun didekat yang dibangun didekat
tambang dan didesain sesuai tambang dan didesain sesuai jenis batubara tersebut. jenis batubara tersebut.
2.2. Kontrak Spot untuk mengatasi emergency, Kontrak Spot untuk mengatasi emergency,
persediaan persediaan batubara di stock pile pembangkit dalam batubara di stock pile pembangkit dalam
kondisi kondisi emergency dan ditetapkan oleh Direksiemergency dan ditetapkan oleh Direksi
129

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
•Pembelian tenaga listrik Pembelian tenaga listrik  mengikuti mengikuti
keputusan Direksi ini kecuali ditentukan oleh keputusan Direksi ini kecuali ditentukan oleh
peraturan perundang undangan yang berlaku. peraturan perundang undangan yang berlaku.
•Dalam pembelian Tenaga ListrikDalam pembelian Tenaga Listrik  Pengguna Pengguna
wajib memperhatikan Rencana Usaha wajib memperhatikan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik ( RUPTL), Kajian Penyediaan Tenaga Listrik ( RUPTL), Kajian
Kelayakan Operasi ( KKO ), Kajian Kelayakan Kelayakan Operasi ( KKO ), Kajian Kelayakan
Finansial ( KKF) dan Analisi Resiko.Finansial ( KKF) dan Analisi Resiko.
B. Pembelian Tenaga Listrik
130

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.2.PEMBELIAN LISTRIK DARI INDEPENDENT POWER PEMBELIAN LISTRIK DARI INDEPENDENT POWER
PRODUCER (IPP).PRODUCER (IPP).
 Proses pengadaan dengan jangka waktu 15 tahun dan
dapat diperpanjang sesuai keperluan.
1. PEMBELIAN EXCES POWER.1. PEMBELIAN EXCES POWER.
 Penunjukan Langsung dan dilakukan Negosiasi
besarnya daya dan kualitas yang akan
diperjualbelikan, pola konsumsi dan harga yang wajar
dan menguntungkan perusahaan dlam janga waktu 1
tahun atau lebih

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Aspek penting:Aspek penting:
1.1.Harga dengan Rupiah/ dolarHarga dengan Rupiah/ dolar
2.2.Ketentuan sanksi harus seimbangKetentuan sanksi harus seimbang
3.3.Pengembang wajib melakukan study kelayakan Pengembang wajib melakukan study kelayakan
dan AMDALdan AMDAL
4.4.Investor wajib mengurus semua perijinan sesuai Investor wajib mengurus semua perijinan sesuai
peraturan yang berlakuperaturan yang berlaku

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
•Sewa – menyewa adalah aktivitas Pengguna yang Sewa – menyewa adalah aktivitas Pengguna yang
saling mengikatkan diri dengan Penyedia BJ untuk saling mengikatkan diri dengan Penyedia BJ untuk
menggunakan barang bergerak / tidak bergerak.menggunakan barang bergerak / tidak bergerak.
•Sewa beli adalah Sewa beli adalah aktivitas Pengguna yang saling aktivitas Pengguna yang saling
mengikatkan diri dengan Penyedia BJ untuk mengikatkan diri dengan Penyedia BJ untuk
menggunakan barang bergerak / tidak bergerak menggunakan barang bergerak / tidak bergerak 
selama waktu tertentu dengan pembayaran yg selama waktu tertentu dengan pembayaran yg
disepakati belum diselesaikan seluruhnya kepemilikan disepakati belum diselesaikan seluruhnya kepemilikan
barang tetap pada Penyedia dan jika sudah barang tetap pada Penyedia dan jika sudah
diselesaikan barang diserahkan kepada Penggunadiselesaikan barang diserahkan kepada Pengguna
C. Sewa Menyewa / Sewa Beli
133

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Barang yang dapat disewa beli a.l:Barang yang dapat disewa beli a.l:
a.a.Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional Barang yang diperlukan untuk keperluan rutin/operasional
PLN dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan PLN dan memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan
(operation and maintenance ) seperti tetapi tidak terbatas :(operation and maintenance ) seperti tetapi tidak terbatas :
1.1.Komputer ( PC, laptop, notebook) LCD Projector;Komputer ( PC, laptop, notebook) LCD Projector;
2.2.Mesin foto copy (photocopier)Mesin foto copy (photocopier)
3.3.Kendaraan bermotor ( mobil, motor, truk, alat – lat berat)Kendaraan bermotor ( mobil, motor, truk, alat – lat berat)
4.4.Gedung dan atau tanah.Gedung dan atau tanah.
5.5.Mesin pembangkit tenaga listrik.Mesin pembangkit tenaga listrik.
b.b.Barang yang dapat membebani Neraca Pembukuan PLN Barang yang dapat membebani Neraca Pembukuan PLN
karena memerlukan investasi dan susut nilai barang karena memerlukan investasi dan susut nilai barang
(depresiasi harga barang )(depresiasi harga barang )
134

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
D. Sewa Guna Usaha (Leasing)
1.Pembiayaan untuk Penyediaan barang modal secara sewa
guna dengan hak opsi memiliki (financial lease)/ tanpa hak opsi
memiliki (operating lease) selama jangka waktu tertentu
dengan pembayaran berkala/ bertahap
2.Sewa guna usaha terdiri:
a.financial lease  Leasor mempunyai hak opsi untuk
membeli obyek yang disewa berdasarkan nilai sisa (residul
value) yang disepakati  pembangkit tenaga listrik,
gedung dan atau tanah
b.Operating lease  Obyek sewa guna usaha tidak beralih
kepada leasor
3.Jangka waktu kontraksesuai kemampuan project cashflow
135

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
E. Outsourcing
136

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pengertian:
•Penyerahan sebagaian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
•Dengan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan/ Perjanjian Penyedia Jasa
Tenaga Kerja
Pekerjaan Yang Dapat Di Outsourcing:
•Dikerjakan terus menerus dan tidak memerlukan keahlian khusus/
dapat dikerjakan oleh siapapun
•Kompetensinya tidak dipelihara/ dipertahankan
•Waktu tertentu
•Memiliki kandungan sosial, pembinaan usaha kecil/ tidak mempunyai
nilai ekonomi bagi PLN
 Dalam pelaksanaannya dikelompokkan menjadi Pekerjaan Esensial &
Pekerjaan Tidak Esensial
E. Outsourcing
137

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
F. Assuransi
138

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda VI
Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Media Elektronik
(e-procurement)

147

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Maksud :
a.Sarana PBJ online
b.Sarana pendokumentasian PBJ yang diproses secara offline/ manual
c.Sarana informasi harga satuan dan persediaan material
d.Sarana bursa material antar Unit PLN
2. Tujuan:
a.Meningkatkan integrasi anatar Unit PLN
b.Transparansi
c.Kecepatan proses
d.Efisiensi waktu & biaya
e.Akuntabilitas;
f.Memudahkan pengendalian & pengawasan
g.Mengoptimalkan pemanfaat material di gudang
A. Maksud dan Tujuan
148

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Penawaran harga dengan e- Auction  kondisi tertentu,
memakai e-Bidding
2.Pengguna wajib menggunakan material yang sudah
dibursakan oleh Unit2 PLN  jika ada yang sesuai
3.Pelaksanaannya harus sesuai ketentuan PBJ dan Kibijakan
Direksi lain yang terkait
4.Panitia wajib menyampaikan jangka waktu pelaksanaan.
5.Calon Peserta harus menandatangani persyaratan/ kentuan
pelaksanaan e-Procurement  sebelum pelaksanaannya
B. Ketentuan Umum
149

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Dilakukan di Bidding Room  Panitia bertanggung
jawab dalam memandu dan mengawasi e-Proc, atau
diluar
2.Dilakukan pada tanggal, hari, jam yang sama sesuai
jadwal yang ditetapkan Panitia
3.Panitia wajib menyampaikan jangka waktu pelaksanaan
4.Calon Peserta harus menandatangani persyaratan/
kentuan pelaksanaan e-Procurement  sebelum
pelaksanaannya
C. Ketentuan Pelaksanaan
150

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.Penawaran Harga dengan e-Auction:
•Nilai Total HPS tidak harus disampaikan.
•Penawaran harga awal  harga sebelum PPN & dapat melampaui
HPS
•Penawaran harga akhir  sebelum batas waktu akhir yang
ditentukan
•Harga akhir yang melebihi HPS  dinyatakan gugur
6.Penawaran Harga dengan e-Bidding:
•Penawaran harga akhir  sebelum batas waktu akhir yang
ditentukan
•Harga akhir yang melebihi HPS  dinyatakan gugur
•Nilai Total HPS disampaikan saat rapat penjelasan
7.Pemberlakuan ketentuan e-Proc sesuai kebutuhan  dimasukkan
dalam RKS
8.Pendokumentasian PBJ secara manual  sesuai format isian dalam e-
Proc
151

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda VII
Pendayagunaan Produksi Dalam
Negeri

152

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia
terdiri : barang jadi/ setengah jadi, peralatan suku cadang,
komponen utama, komponen pembantu
2.Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia
meliputi : jasa konstruksi, jasa, dan jasa lainnya, konsultansi
A. Pengertian
153

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Dituangkan dalam RKS
2.Pengadaan barang import dimungkinkan bila:
•Barang tsb belum diproduksi di dalam negeri; dan/ atau
•Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam
negeri belum memenuhi syarat; dan/ atau
•Kuantitas barang tidak dapat dipenuhi dari Penyedia BJ
dalam negeri
3.Penyedia BJ import wajib menggunakan jasa pelayanan
yang ada di dalam negeri  misal: jasa asuransi, angkutan,
ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan
B. Penggunaan Hasil Produksi DN
154

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1.Jasa konstruksi > 50 M;
2.Barang/Jasa Lainnya > 10 M;
3.Jasa Konsultansi > 5 M , kecuali konsultn perorangan
4.Harus kerjasama dengan perusahaan nasional, misal
kemitraan, sub kontrak, dll
C. Keikutsertaan Perusahaan Asing
155

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Mengikuti pedoman yang diatur dalam Per.Men.
Perindustrian No. 48/M-IND/PER/4/2010 beserta
perubahannya dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku
2.Besaran komponen yang dinyatakan diklarifikasi pada saat
evaluasi.
D. Pernyataan Penggunaan Produksi DN
156

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Preferensi harga untuk barang produksi dalam negeri paling
tinggi 15%
2.Preferensi harga u/ pek. Konstruksi yang dikerjakan
kontraktor nasional adalah paling tinggi 7,5% diatas harga
penawaran terendah kontraktor asing
E. Preferensi Harga
157

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Adalah hak yg dimiliki Calon Penyedia dlm negeri utk ditunjuk
sbg calon pemenang apabila bersedia menyamakan harga
penawarannya dg harga penawaran terendah dari Penyedia
Barang/Jasa Luar negeri, dg ketentuan :
- Para penyedia merupakan Pabrikan
-Ada peserta dari Luar negeri
-.Pemenang terrendah dari Luar negeri
- Jika terdapat dua atau lebih calon yang bersedia, maka akan
diprioritaskan kepada Calon dalam negeri yg harga
penawarannya paling rendah.
F. Hak Penyesuaian Penawaran (SK 1059/2011)
158

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda VIII
Kontrak Pengadaan
Barang/Jasa
APLN

159

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk 1. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk (1)(1)::
a.a.Lumpsum:Lumpsum:
•Penyelesaian seluruh pekerjaan dalam Penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas batas waktu waktu
tertentutertentu
•Jumlah harga pastJumlah harga pasti dan i dan tetap tetap
•Resiko perjanjian Resiko perjanjian  Penyedia BJ Penyedia BJ
•Cocok u/ Pekerjaan borongan yg volumenya sdh pastiCocok u/ Pekerjaan borongan yg volumenya sdh pasti
b. b. Harga Satuan (Unit Price):Harga Satuan (Unit Price):
•Penyelesaian pekerjaan dalamPenyelesaian pekerjaan dalam batas batas waktu tertentu waktu tertentu
•Jumlah harga Jumlah harga satuan pasti/ tetapsatuan pasti/ tetap
•Pekerjaan Pekerjaan dengan spec dengan spec tertentutertentu
•Volume total Volume total masih bersifat perkiraanmasih bersifat perkiraan
•Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran (u/ pek. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran (u/ pek.
Tambah kurang)Tambah kurang)
A. PERJANJIAN
160

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk 1. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk (2)(2)::
c.c.Gabungan Lumpsum & Harga Satuan Gabungan Lumpsum & Harga Satuan  Kontrak Kontrak
gabungan lumpsum & harga satuangabungan lumpsum & harga satuan
d.d.Terima Jadi ( Turn Key):Terima Jadi ( Turn Key):
•Harga pastiHarga pasti dan tetap s/d seluruh yang diperjanjikan dan tetap s/d seluruh yang diperjanjikan
dapat berfungsi dengan baik dgn kriteria kinerja yg dapat berfungsi dengan baik dgn kriteria kinerja yg
ditetapkanditetapkan
•PBJ untuk barang yg diperlukan 1 kali saja/ tidak PBJ untuk barang yg diperlukan 1 kali saja/ tidak
mengutamakan alih teknologimengutamakan alih teknologi
e.e.Kontrak Sewa Beli Kontrak Sewa Beli  setelah masa kontrak dan setelah masa kontrak dan
pembayaran telah dibayar lunas, barang diserahkan kpd pembayaran telah dibayar lunas, barang diserahkan kpd
PenggunaPengguna
f.f.Kotrak Angsuran Kotrak Angsuran  Penyedia BJ menyerahkan barang Penyedia BJ menyerahkan barang
kepada Pengguna, selama masa angsuran barang sudah kepada Pengguna, selama masa angsuran barang sudah
milik Pengguna.milik Pengguna.
161

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk 1. Jenis kontrak Berdasarkan bentuk (3)(3)::
g.g.Kesepakatan Harga Satuan/ KHS Kesepakatan Harga Satuan/ KHS  waktu ttt, spesifikasi ttt waktu ttt, spesifikasi ttt
Tujuan KHS:Tujuan KHS:
•Memperoleh BJ cepat, tepat waktu, mengurangi stock Memperoleh BJ cepat, tepat waktu, mengurangi stock
barang di gudang, harga kompetitif .barang di gudang, harga kompetitif .
•Bisa juga utk pek jasa dlm hal Pekerjaan rutin & dapat Bisa juga utk pek jasa dlm hal Pekerjaan rutin & dapat
distandarkandistandarkan
162

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1. Jenis kontrak Berdasarkan Jangka Waktu:1. Jenis kontrak Berdasarkan Jangka Waktu:
•Tahun Tunggal Tahun Tunggal  1 Tahun Anggara 1 Tahun Anggara
•Tahun Jamak/ Tahun Jamak/ MultiyearsMultiyears  > 1 Tahun > 1 Tahun
AnggaranAnggaran
•Volume kebutuhan Volume kebutuhan sifatnya perkiraansifatnya perkiraan
•Spesifikasi Teknik Spesifikasi Teknik  standart & tertentu standart & tertentu
163

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2. Dokumen Kontrak 2. Dokumen Kontrak  urutan kekuatan hukum urutan kekuatan hukum
a.a.Perjanjian/ KontrakPerjanjian/ Kontrak
b.b.Kesepakatan Kesepakatan didiskusi Kontrakskusi Kontrak
c.c.Surat Penunjukan Penyedia BJSurat Penunjukan Penyedia BJ
d.d.Surat PenawaranSurat Penawaran
e.e.Addendum RKS Addendum RKS  jika ada jika ada
f.f.Syarat Khusus KontrakSyarat Khusus Kontrak
g.g.Syarat Umum KontrakSyarat Umum Kontrak
h.h.Spesifikasi teknikSpesifikasi teknik
i.i.Gamba-gambarGamba-gambar
j.j.Daftar kuantitas hargaDaftar kuantitas harga
k.k.Dokumen lain yang tercantum dalam Lampiran KontrakDokumen lain yang tercantum dalam Lampiran Kontrak
164

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2. Penyusunan Kontrak 2. Penyusunan Kontrak  kerangka Perjanjian/ Kontrak kerangka Perjanjian/ Kontrak (1)(1)
a. Komparisi/ Pembukaan:a. Komparisi/ Pembukaan:
Judul
Nomor
Tanggal
Pembukaan
Penandatangan
Judul Kontrak & Jenis Pekerjaan  Barang/ Jasa/ Jasa Lain/ Konsultansi
Pada hari … tanggal …. bulan …. Tahun ……, Para Pihak
menandatangani Kontrak:
Jika merupakan perubahan Nomor Kontrak harus berurut sesuai
berapa kali perubahannya.
Hari, tgl, bulan dan tahun Kontrak di ttd Para Pihak
Kontrak di ttd setelah ada penunjukan Penyedi BJ
Para Pihak Identitas Para Pihak yg ttd Kontrak: nama, jabatan (KPTS yg
mendasari/ identitas rinci), alamat, kedudukan dalam kontrak (Pihak I -
Pengguna/ II - Penyedia)  jika konsorsium harus jelas bentuk
kerjasama & anggotanya, siapa yg memimpin & mewakili.
165

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2. Penyusunan Kontrak 2. Penyusunan Kontrak  kerangka Perjanjian/ Kontrak kerangka Perjanjian/ Kontrak (2)(2)
b. Isi Kontrak •Para Pihak sepakat/ setuju atas obyek yang dikontrakan sesuai jenis
pekerjaan
•Para Pihak setuju atas besaran harga Kontrak, ditulis dg huruf  rincian
sumber dana
•Ungkapan2/ ketentuan umum dalam perjanjian harus mempunyai arti dan
makna sesuai dengan arti/ makna yg tercantum dalam Kontrak
•Pernyataan bahwa Kontrak meliputi bebrapa dokumen dan merupakan
satu kesatuan dalam Kontrak
•Pernyataan jika terjadi pertentangan antara ketentuan yg ada, dokumen
kontrak  yg dipakai dokumen urutan lebih dahulu
•Pernyataan persetujuan Para Pihak utk melaksanakan kewajiban masing2
 Pihak I membayar harga; Pihak 2 melakasanakan pekerjaan
•Pernyataan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan  kapan dimulai –
kapan berakhir
•Pernyataan efektifnya Kontrak
c. Penutup •Pernyataan Para Pihak sepakat melaksanakan Kontrak sesuai ktt per UU an
pada hari, tanggl, tahun ttd
•Tanta tangan/ ttd Para Pihak diatas materai. 166

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. Syarat Umum Kontrak 3. Syarat Umum Kontrak (1)(1)
a. Ketentuan Umum •Definisi  Istilah2
•Penerapan  syarat umum, tidak boleh dilanggar
•Asal Barang/Jasa  dari asal negara (bukan penjual) BJ: ditambang,
tumbuh, diproduksi; komponennya DN/ DL (syarat khusus)
•Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi  spesifikasi Teknik/
gambar/ pola, contoh, informasi PBJ (ijin tertulis Pengguna)
•Perlindungan Hak Paten/ Cipta/ Merk
•Jaminan  J. Pelaksanaan, Pemeliharaan
•Asuransi  disediakan oleh Penyedia BJ
•Pembayaran  tatacara, termin, mata uang (sesuai RKS)
•Harga jelas, pasti, rinci dari sumber pembiayaannya
•Amandemen Kontrak  menambah dan/atau mengurangi
volume/jenis pek.; mengubah spesifikasi teknis pek. Sesuai keb.
Lapangan; mengubah jadwal pelaksanaan; perubahan
ketentuan/peraturan yang berlaku. 167

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. Syarat Umum Kontrak 3. Syarat Umum Kontrak (2)(2)
•Jadual Pelaksanaan Pek  berlakunya Kontrak; Dimulainya
pelaksanaan pek; penyerahan hasil pek.
•Pengawasan  kewenangan Pengguna melakukan
pengawasan (dpt menunjuk Pihak 3)
•Keterlambatan Pelaksanaan Pek  tidak sesuai jadwal;
sanksi; pengecualian Kahar
•Kahar  kejadian di luar Para Pihak (tidak termasuk
kelalian), tidak kena sanksi; siapa yg menanggung kerugian
Kahar; Tindakan mengatasi Kahar
•Itikad Baik  asas kepercayaan (sesuai hak2); setuju
melaksanakan dengan jujur (jika ada yg dirugikan 
musyawarah)
•Pemutusan Kontrak
•Penyelesaian Perselisihan
168

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. Syarat Umum Kontrak 3. Syarat Umum Kontrak (3)(3)
b. Ketentuan Khusus 
(Barang/ Jasa)
•Standar  spesifikasi teknik
•Pengepakan/ Packaging  kewajiban Penyedia BJ
dalam pengiriman barang smpai tujuan
•Pengiriman  oleh Penyedia BJ, sesuai waktu dan
jadwal kebutuhan
•Transportasi  darat, laut, udara (biaya masuk dalam
harga Kontrak)
•Pemeriksaan dan Pengujian  Pengguna berhak
melakukan pengujian atas barang untuk memastikan
kecocokannya dg spesifikasi & persyaratan
•Layanan tambahan  oleh Penyedia BJ dituangkan
dalam syarat khusus Kontrak
169

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. Syarat Umum Kontrak 3. Syarat Umum Kontrak (4)(4)::
c. Ketentuan Khusus 
(Jasa Konsultansi)
•standar pelaksanaan pek  penuh tanggung jawab
berdasar ktt hukum yg berlaku di Indonesia
•Pertentangan kepentingan  tidak menerima
komisi, rabat, dan pembayaran lain
•Tindakan yg perlu persetujuan Pengguna 
mobilisasi personil; membuat sub kontrak;
•Dokumen yg disiapkan Penyedia, menjadi hak milik
Pengguna  rancangan, gambar, spesifikasi, disain,
laporan, dokumen lain, software  diserahkan pada
saat pek selesai/Kontrak berakhir
•Peralatan dan bahan yg disediakan Pengguna 
pada akhir Kontrak diserahkan kembali ke Pengguna
170

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. Syarat Umum Kontrak 3. Syarat Umum Kontrak (4)(4)::
c. Ketentuan Khusus 
(Jasa Konsultansi)
Personil Konsultan/ Sub Konsultan:
•Umum  mempekerjakan personil sesuai
kualifikasi dan pengalaman
•Personil Inti nama, urai pek, kualifikasi min,
perkiraan waktu  pek tambah ditentukan tertulis
oleh Para Pihak  disetujui Pengguna
Waktu Kerja dan Lembur:
•Ditentukan dalam RKS;
•Tk Asing dihitung sejak kedatangan
•Lembur  tidak dibayar (sdh termasuk Upah Total)
Penggantian & Perpindahan TK
•Persetujuan Pengguna
•Kesalahan serius  Pengguna dapat minta
penggantian
171

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
3. Syarat Umum Kontrak 3. Syarat Umum Kontrak (5)(5)::
c. Ketentuan Khusus 
(Jasa Konstruksi)
•Personil  ditentukan Pengguna
•Penemuan barang/ benda yg memiliki nilai sejarah/
penemuan kekayaan, wajib lapor ke Pengguna &
pihak berwajib
•Kompensai kerugian kepada Penyedia, oleh
pengguna  modifikasi jadwal; pengujian
tambahan
•Penangguhan/ suspension  Penyedia tidak
melaksanakan kewajiban sesuai Kontrak
•Hari Kerja  yg dibayar dan di ttd pekerja (jam
kerja/ cuti dilampirkan)
•Pedoman pengoperasian & perawatan  untuk
Pengguna (jika tidak ada di perhitungkan dg harga
Kontrak)
172

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4. Dokumen Lain Yg Merupakan Bagian Kontrak 4. Dokumen Lain Yg Merupakan Bagian Kontrak (1)(1)::
a. Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Konstruksi/ Barang/ Jasa
Lainnya:
1.Surat penunjukan
2.Surat Penawaran
3.Spesifikasi Umum & Khusus
4.Gambar-2
5.Addendum dalam proses pengadaan  substansinya
6.Daftar kuantitas dan harga  kontrak harga satuan
7.Dokumen lain  jaminan; kesepakatan diskusi Kontrak
173

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4. Dokumen Lain Yg Merupakan Bagian Kontrak 4. Dokumen Lain Yg Merupakan Bagian Kontrak (1)(1)::
b. Dokumen Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi:
1.Surat penunjukan
2.KAK/ TOR
3.Harga Negosiasi
4.Pendekatan Metodologi
5.Addendum dalam proses pengadaan  substansinya
6.Dokumen lain  jaminan; kesepakatan diskusi Kontrak
174

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
55. Perubahan Kontrak . Perubahan Kontrak  Addendum/ Amandemen Addendum/ Amandemen
6.6. Penghentian dan pemutusan Kontrak:Penghentian dan pemutusan Kontrak:
•KaharKahar
•Para Pihak tidak memenuhi kewajibanPara Pihak tidak memenuhi kewajiban
•Pengguna memutuskan sepihak Pengguna memutuskan sepihak  denda keterlambatan pek denda keterlambatan pek
> jaminan pelaksanaan/ maks jaminan pelaksanaan > jaminan pelaksanaan/ maks jaminan pelaksanaan 
setelah memberi peringatan ke 3setelah memberi peringatan ke 3
•Kesalahan Pengguna Kesalahan Pengguna  sanksi ganti rugi kepada Penyedia sanksi ganti rugi kepada Penyedia
•Praktek persekonPraktek persekonggkolan, kecurangan dan pemalsuan proses kolan, kecurangan dan pemalsuan proses
pengadaan/ pelaksanaan Kontrak pengadaan/ pelaksanaan Kontrak  Pengguna wajib Pengguna wajib
membatalkanmembatalkan

175

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda IX
Pelaksanaan Kontrak

176

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Agenda X
Pembinaan dan Pengawasan

192

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Pengguna wajib mensosialisasikan secara intensif ke semua
Unit; SPI/ KAI
A. Pembinaan
193

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1.Pengguna wajib:
a.Melakukan pencatatan & pelaporan keuangan,
kontrak, hasil kerja  kemajuan/ hambatan
b.Menyimpan & memelihara seluruh dokumen
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa termasuk berita
acara proses Pelelangan/seleksi
c.Memberikan tanggapan/informasi mengenai
Pengadaan Barang/Jasa yang berada di dalam batas
kewenangannya kepada pihak yang mengajukan
pengaduan atau yang memerlukan penjelasan
d.Melakukan penilaian kinerja kepada para Penyedia
Barang/Jasa terhadap hasil pelaksanaan kontrak
B. Pengawasan
194

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.Semua laporan PBJ lengkap dgn copy dokumen
disampaikan kepada SPI/ AI secara triwulan
3.Laporan PBJ s/d 1 M, wajib disampaikan ke SPI 
bentuk Daftar /List PBJ
4.Laporan PBJ > 1 M, wajib disampaikan ke Direksi
terkait, cc. SPI/ AI
195

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
5.Format Laporan:
a.Pencatatan & Laporan Keuangan  Probram Rencana Kerja
termasuk Anggaran Operasi
b.Progres pembayaran
c.Akuntansi
6.Pelaporan Pengadaan & Pelaksanaan Kontrak:
Kronologi Pengadaan; Agenda Kontrak  uraian pek; jenis
pengadaan; Nomor & Pelaksana; tanggal & jangka waktu; nilai
anggaran & nilai Kontrak; Amandemen; tgl selesai pek; nilai
denda; keterangan; rencana & realisasi
7.Pengawasan SPI/ AI:
a.Pengawasan kegiatan/ proyek sesuai program/ penugasan
Program
b.Menampung & menindaklanjuti pengaduan penyimpangan PBJ
c.Melaporkan hasil pemeriksaan ke DIRUT.
196

PT PLN (PERSERO)
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rentang Proses PBJRentang Proses PBJ
Proses Lelang
Pelaksanaan Kontrak
Penunjukan sbg Penunjukan sbg
PanitiaPanitia
•PenunjukanPenunjukan
•KontrakKontrak
Serah Terima Serah Terima
Fisik PekerjaanFisik Pekerjaan
197

- MATERI TAYANG DIKLAT PBJ tahun 2021.ppt

About This Presentation

Slide Content

Tags

Categories

Download

Quick Actions

Statistics

Related Slideshows

- MATERI TAYANG DIKLAT PBJ tahun 2021.ppt

About This Presentation

Slide Content

Slide 1

Slide 2

Slide 3

Slide 4

Slide 5

Slide 6

Slide 7

Slide 8

Slide 9

Slide 10

Slide 11

Slide 12

Slide 13

Slide 14

Slide 15

Slide 16

Slide 17

Slide 18

Slide 19

Slide 20

Slide 21

Slide 22

Slide 23

Slide 24

Slide 25

Slide 26

Slide 27

Slide 28

Slide 29

Slide 30

Slide 31

Slide 32

Slide 33

Slide 34

Slide 35

Slide 36

Slide 37

Slide 38

Slide 39

Slide 40

Slide 41

Slide 42

Slide 43

Slide 44

Slide 45

Slide 46

Slide 47

Slide 48

Slide 49

Slide 50

Slide 51

Slide 52

Slide 53

Slide 54

Slide 55

Slide 56

Slide 57

Slide 58

Slide 59

Slide 60

Slide 61

Slide 62

Slide 63

Slide 64

Slide 65

Slide 66

Slide 67

Slide 68

Slide 69

Slide 70

Slide 71

Slide 72

Slide 73

Slide 74

Slide 75

Slide 76

Slide 77