Membangun Budaya Taat Hukum│Materi Kelas X.ppt

Materi BAB 2 Fase E Kelas X Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila

1. Membangun Budaya
Taat Hukum
Membangun Budaya Taat Hukum

2. Tujuan Pembelajaran

3. PETA KONSEP
M
e
m
b
a
n
g
u
n

B
u
d
a
y
a

T
a
a
t

H
u
k
u
m

4. Membangun Budaya Taat Hukum

5. Kesadaran
Hukum
Sistem Hukum di Indonesia

6. Membangun Budaya Taat Hukum

7. Membangun Budaya Taat Hukum

8. Membangun Budaya Taat Hukum

9. Membangun Budaya Taat Hukum

10. Membangun Budaya Taat Hukum

11. Membangun Budaya Taat Hukum

12. Sistem Hukum di Indonesia

13. Membangun Budaya Taat Hukum

14. Membangun Budaya Taat Hukum
Ciri-ciri seseorang atau masyarakat memiliki tingkat
kesadaran hukum yang tinggi

15. Membangun Budaya Taat Hukum

16. Membangun Budaya Taat Hukum

17. Membangun Budaya Taat Hukum

18. Membangun Budaya Taat Hukum
Asas pembentukan peraturan perundang-
undangan yang baik

19. Membangun Budaya Taat Hukum

20. Membangun Budaya Taat Hukum
Tujuan Hukum berdasarkan Teori menurut
Rumokoy (2019: 28–35).

21. Membangun Budaya Taat Hukum
Berdasarkan teori Rumokoy, dapat disimpulkan
bahwa tujuan hukum antara lain:

22. Membangun Budaya Taat Hukum

23. Membangun Budaya Taat Hukum
Budiono Kusumohamidjojo

24. Membangun Budaya Taat Hukum
Rumokoy
Fungsi Hukum

25. Membangun Budaya Taat Hukum

26. Membangun Budaya Taat Hukum

27. Membangun Budaya Taat Hukum

28. Membangun Budaya Taat Hukum

29. Membangun Budaya Taat Hukum

30. Membangun Budaya Taat Hukum

31. Membangun Budaya Taat Hukum

32. Membangun Budaya Taat Hukum

33. Membangun Budaya Taat Hukum
Berdasarkan sumber atau asal-usulnya, norma
terdiri atas norma agama, norma etik atau moral (kesusilaan
dan kesopanan), dan norma hukum. Perhatikan tabel berikut!

34. Membangun Budaya Taat Hukum

35. Membangun Budaya Taat Hukum
Menerapkan Prilaku
Taat Hukum

36. Membangun Budaya Taat Hukum

37. Membangun Budaya Taat Hukum

38. Membangun Budaya Taat Hukum

39. Membangun Budaya Taat Hukum

40. Membangun Budaya Taat Hukum

41. Membangun Budaya Taat Hukum

42. Membangun Budaya Taat Hukum

43. Membangun Budaya Taat Hukum

44. Membangun Budaya Taat Hukum

45. Membangun Budaya Taat Hukum

46. Membangun Budaya Taat Hukum

47. Membangun Budaya Taat Hukum

48. PETA KONSEP
S
i
s
t
e
m

H
u
k
u
m

d
i

I
n
d
o
n
e
s
i
a

49. Sistem Hukum di Indonesia

50. Menurut Tempat
Berlakunya
Sistem Hukum di Indonesia

51. Hukum Berdasarkan
Bentuknya
Sistem Hukum di Indonesia

52. Sistem Hukum di Indonesia

53. Sistem Hukum di Indonesia
Hukum FormilHukum Materil

54. Sistem Hukum di Indonesia

55. Sistem Hukum di Indonesia

56. Sistem Hukum di Indonesia

57. Membangun Budaya Taat Hukum

58. Membangun Budaya Taat Hukum
Ciri-ciri perilaku taat hukum

59. Membangun Budaya Taat Hukum
Ketaatan hukum dibedakan menjadi tiga jenis (H.C. Kelman
dan L. Pospisil dalam Achmad Ali, 2009: 352

60. Membangun Budaya Taat Hukum
Perilaku Taat Hukum Di Lingkungan Keluarga

61. Membangun Budaya Taat Hukum
Perilaku Taat Hukum Di Lingkungan Sekolah

62. Membangun Budaya Taat Hukum
Perilaku Taat Hukum Di Lingkungan Masyarkat

63. Membangun Budaya Taat Hukum
Perilaku Taat Hukum Di Lingkungan Bangsa dan
Negara

64. Membangun Budaya Taat Hukum

65. Membangun Budaya Taat Hukum

66. Membangun Budaya Taat Hukum

67. Membangun Budaya Taat Hukum

68. Membangun Budaya Taat Hukum

69. Membangun Budaya Taat Hukum

70. Membangun Budaya Taat Hukum
Memperhatikan norma dan hukum yang berlaku, maka
pelaksanaan hak dan kewajiban harus :

71. Membangun Budaya Taat Hukum
Diagram Hubungan Hak dan Kewajiban
Seseorang tidak diperbolehkan menuntut haknya terus-menerus,
tetapi tidak melaksanakan kewajiban. Hal tersebut dapat menjadi
penyebab terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan
kewajiban. Pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang, serasi,
dan selaras harus didasarkan pada Pancasila yang berisi nilai-nilai
moral, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan,
dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pola pikir, pola
sikap, dan pola perilaku.

72. Membangun Budaya Taat Hukum
Alasan penyebab pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang,
serasi, dan selaras

73. Membangun Budaya Taat Hukum

74. Membangun Budaya Taat Hukum
Hak dan Kewajiban sebagai Warga Masyarakat Global

75. Membangun Budaya Taat Hukum
Produk dan Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan

76. Membangun Budaya Taat Hukum

77. Membangun Budaya Taat Hukum

78. Membangun Budaya Taat Hukum

79. Membangun Budaya Taat Hukum

80. Membangun Budaya Taat Hukum

81. Membangun Budaya Taat Hukum

82. Membangun Budaya Taat Hukum

83. Membangun Budaya Taat Hukum

84. Membangun Budaya Taat Hukum
Hierarki
Peraturan
Perundang-
Undangan
di Indonesia
berdasarka
n UU No. 12
Tahun 2011
jo. UU No.
15 Tahun
2019 jo. UU
No. 13
Tahun 2022.

85. Membangun Budaya Taat Hukum
Tata urutan perundang-undangan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-
prinsip
atau asas-asas umum yang berlaku dalam hukum. Prinsip-prinsip dalam
hierarki peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut.

86. Membangun Budaya Taat Hukum

87. Membangun Budaya Taat Hukum
Jenis peraturan perundangan, pihak yang berwenang
menetapkan, dan isi atau muatan yang diaturnya.

88. Membangun Budaya Taat Hukum

89. Membangun Budaya Taat Hukum

90. Membangun Budaya Taat Hukum

91. Membangun Budaya Taat Hukum

92. Membangun Budaya Taat Hukum
Jenis Peraturan Perundang-undangan
selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2011
yang telah diubah dengan Undang-
Undang
Nomor 13 Tahun 2022 mencakup juga
peraturan yang ditetapkan oleh:

93. Membangun Budaya Taat Hukum

94. Membangun Budaya Taat Hukum
Harmonisasi dan Sinkronisasi
Peraturan Perundang-Undangan

95. Membangun Budaya Taat Hukum

96. Membangun Budaya Taat Hukum

97. Membangun Budaya Taat Hukum

98. Membangun Budaya Taat Hukum

99. Membangun Budaya Taat Hukum

100. Membangun Budaya Taat Hukum

101. Membangun Budaya Taat Hukum

102. Membangun Budaya Taat Hukum

103. Membangun Budaya Taat Hukum

104. Membangun Budaya Taat Hukum

105. Membangun Budaya Taat Hukum

106. Membangun Budaya Taat Hukum

107. Membangun Budaya Taat Hukum
Isi Peraturan Perundang-Undangan

108. Membangun Budaya Taat Hukum
Hubungan Pancasila dengan
Peraturan Perundang-
Undangan

109. Membangun Budaya Taat Hukum

110. Membangun Budaya Taat Hukum
Dari gambar tata urutan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional.
Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber
hukum.
Maka, segala peraturan atau produk hukum harus
berdasarkan atau bersumberkan pada Pancasila.
UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum tertulis tertinggi
yang tercantum pada hierarki perundang-undangan.
Untuk melaksanakan UUD diperlukan undang-undang
organik atau pelaksana yang tentunya tidak boleh
bertentangan dengan UUD itu sendiri.
Hubungan Pancasila dengan
Peraturan Perundang-Undangan

111. Membangun Budaya Taat Hukum
Hubungan Pancasila dengan
UUD NRI Tahun 1945

112. Membangun Budaya Taat Hukum

113. Membangun Budaya Taat Hukum

114. Hubungan Pancasila dengan
Peraturan Perundang-
Undangan

115. Membangun Budaya Taat Hukum

116. Membangun Budaya Taat Hukum
Hubungan antara Peraturan Perundang-
Undangan
dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

117. Membangun Budaya Taat Hukum

118. Membangun Budaya Taat Hukum

119. Sistem Hukum di Indonesia
“Sekalipun esok langit akan runtuh, meski dunia akan musnah, atau walaupun
harus mengorbankan kebaikan, keadilan harus tetap ditegakkan”
FIAT JUSTITIA RUAT COELUM, FIAT JUSTITIA PEREAT MUNDUS
Lucius Calpurnius Piso Caesoninus : 43 SM
Negarawan Romawi, Mertua Julios Cesar.