(Minggu 10) Negara Hukum ilpol semester 1

ilpol

1. NEGARA HUKUM
(10)
Zainal AbidinAchmad
Program StudiIlmuKomunikasi,
UPN Veteran JawaTimur
2020

2. NEGARA HUKUMADALAH
NEGARA YANG BERDASARKAN
HUKUM, TIDAKBERDASARKAN
KEKUASAAN, DAN
PEMERINTAHANYA BERDASARKAN
SISTEMKONSTITUSI(HUKUMDASAR)
BUKANABSOLITME(KEKUASAAN
YANG TIDAKTERBATAS)

3. A. Konsep negara hukum
1. Konstitusidan konstitusionalisme
Konstitusiadalahundangundangyang
mengaturnegara dan menetapkan
kekuasaannegara sedemikianrupasehingga
negara memilikikekuasaanefektifuntuk
kepentinganrakyatdan mencegahdari
penyalahgunaankekuasaan.
Konstitusionalismeadalahgagasanbahwa
kekuasaannegara harusdibatasisertahak
hakdasarrakyatharusdijamindalamsuatu
konstitusinegara

4. ISI KONSTITUSI NEGARA:
1.Konstitusiitumembatasi
kekuasaanpemerintahatau
penguasaagar tidakbertindak
sewenangwenangterhadap
warganya
2.Konstitusiitumenjaminhak-hak
dasardan kebebasanwarga
negara

5. Negara Hukum (Formal dan Material)
1.Pengertiannegara hukumFormal adalah
negara yang membatasiruanggeraknyadan
bersifatpasifterhadapkepentinganrakyat.
2.Negara hukummaterial adalahnegara yang
pemerintahnyamemilikikeleluasaanuntuk
turutcampurtangandalamurusanwarga
dengandasarbahwapemerintahikut
bertanggungjawabterhadapkesejahteraan
rakyat.

6. Perwujudan Negara Hukum Indonesia
PerwujudanIndonesia sebagaiNegara Hukum adalahPancasila
dan UUD 1945
1. Norma hukumbersumberpada pancasila
2. Sistemnyayaitusistemkonstitusi
3. KedaulatanadalahDemokrasi
4. Prinsipkesamaankedudukandalamhukumdan
pemerintahanyayaitudalampasal27 ayat1 UU 1945
5. Adanyaorgan pembentukUU ( presidendan DPR )
6. SistempemerintahanyaadalahPresidensiil
7. Kekuasaankehakimanyang bebasdarikekuasaanlain
8. Hukum bertujuanuntukmelindungisegenapbangsa
indonesiadan seluruhtumpahdarahindonesia
9. AdanyajaminanakanHakasasidan kewajibandasarmanusia.

7. Politik Hukum Indonesia
PolitikhukumIndonesia yang dimaksuddisiniadalah
kebijakannasionalmengenaihukumdan
pembangunan hukumdi Indonesia. Umumnyaada
dalamRencanaPembangunan JangkaMenengah
Nasional.
1. Sasaranpolitikhukum, pembenahansistemdan
politiksasaranyaadalahterciptanyakeadilan
konsekuendan tidakdiskriminatif
2. Arahkebijakanhukumnasional,pembenahan
diarahkanpada kebijakanuntukmemperbaiki
substansihukum, strukturhukumdan kultur hukum
3. Program pembangunan hukumnasional, dengan
program inidiharapkanakandihasilkankebijakan
yang sesuaidenganaspirasimasyarakatbaik
pada saatinimaupunpada masa mendatang

8. HUBUNGAN NEGARA HUKUM
DENGAN DEMOKRASI
Negara demokrasi pada dasarnya adalah
negara hukum, namun negara hukum belum
tentu negara demokrasi. Ciri hakiki negara
demokrasi:
1.Negara Hukum
2.Pemerintah dibawah kontrol masyarakat
3.Pemilihan umum yang bebas
4.Prinsip mayoritas
5.Adanya jaminan terhadap hak-demokratis
Negara Hukum dan Demokrasi

9. SELAMAT BELAJAR,
SELAMAT BERDISKUSI