P1 Hakikat dan konsep bimbingan konseling ABK.pptx

Hakikat dan Konseep BK bagi ABK

1. Bimbingan dan Konseling Anak Berkebutuhan Khusus Pertemuan 1: Hakikat dan Konsep BK Anak Berkebutuhan Khusus Justin Foera-era Lase, S.Tr.Sos., Sp.P.S.P.D

2. Tujuan Pembelajaran Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling ABK. 2. Memahami hakikat dan urgensi layanan BK bagi ABK. 3. Menyadari peran konselor dalam pendidikan inklusif.

3. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) - Anak yang mengalami hambatan perkembangan fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosional. - Membutuhkan layanan khusus untuk berkembang optimal. - Contoh: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, autisme, ADHD, slow learner, gifted.

4. Konsep Bimbingan dan Konseling ABK - Bimbingan: bantuan preventif & pengembangan potensi. - Konseling: hubungan konselor–konseli untuk pemahaman diri & solusi masalah. - BK ABK: layanan khusus agar ABK berkembang sesuai potensinya.

5. Hakikat BK ABK - Bagian integral dari pendidikan inklusif & sekolah khusus. - Fokus pada: • Pemahaman diri • Penyesuaian sosial • Pengembangan kemandirian • Optimalisasi potensi

6. Urgensi BK ABK - ABK rentan terhadap penolakan sosial, rendah diri, hambatan belajar. - BK ABK membantu: • Penerimaan diri • Adaptasi di sekolah inklusi • Mengurangi diskriminasi • Mempersiapkan kemandirian masa depan

7. Peran Konselor dalam BK ABK - Memberikan layanan konseling individual & kelompok. - Menjadi advokat bagi hak ABK. - Bekerja sama dengan guru, orang tua, tenaga ahli. - Menciptakan lingkungan inklusif & ramah ABK.

8. Diskusi Kelas & Penugasan Diskusi: 1. Apa tantangan utama konselor dalam menangani ABK? 2. Bagaimana sikap guru & konselor seharusnya? Penugasan: - Individu: Ringkasan perbedaan BK umum & BK ABK. - Kelompok: Analisis kasus nyata ABK di sekolah.

9. Referensi Awal - Prayitno & Amti (2018). Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling. - Sukadji, S. (2012). Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus. - Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif. - UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.