PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH .pptx

Pendidikan anti korupsi di sekolah dapat diimplementasikan melalui penanaman nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin sejak dini. Beberapa cara praktisnya adalah melalui kantin kejujuran, pembiasaan mengoreksi tugas sendiri, kegiatan ekstrakurikuler yang relevan, dan integrasi materi anti korupsi ke dalam mata pelajaran seperti PPKn dan Pendidikan Agama Islam. Tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa yang berintegritas dan memiliki kesadaran moral untuk menolak korupsi di masa depan.
Strategi Implementasi
Pembelajaran terintegrasi: Masukkan materi anti korupsi dalam mata pelajaran seperti PPKn dan Pendidikan Agama Islam. PPKn dapat membahas hukum dan dampak korupsi, sementara PAI dapat menekankan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan.
Kegiatan praktis:
Kantin kejujuran: Siswa berlatih kejujuran dengan bertransaksi sendiri.
Pembiasaan mengoreksi tugas: Siswa dilatih untuk mengoreksi pekerjaan mereka sendiri, membangun integritas dan tanggung jawab atas hasil kerja mereka.
Kegiatan rutin: Manfaatkan kegiatan rutin seperti upacara bendera untuk menanamkan disiplin, ketertiban, dan rasa hormat terhadap aturan.
Pengembangan ekstrakurikuler: Sediakan kegiatan ekstrakurikuler khusus yang berkaitan dengan pendidikan karakter dan anti korupsi untuk mendalami pemahaman siswa.
Pemanfaatan media: Gunakan film pendek yang mendidik dan menghibur untuk menjelaskan konsep korupsi yang sering kali dianggap sepele, seperti penyalahgunaan fasilitas kantor.
Penguatan nilai-nilai Pancasila: Hubungkan nilai-nilai Pancasila, seperti sila pertama tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan konsep tanggung jawab dan tidak merusak tatanan sosial.
Melibatkan seluruh elemen sekolah: Libatkan guru dan orang tua dalam program anti korupsi. Sekolah dapat memasang spanduk larangan hadiah untuk guru sebagai bentuk komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dari praktik koruptif.
Pembentukan kesadaran moral: Pendidikan anti korupsi bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga membangun karakter dan kesadaran moral, menjadikan siswa sebagai agen perubahan untuk mencegah korupsi di lingkungan sekolah mereka.

1. PENDIDIKAN ANTI KORUPSI Syamsul Ma’rifat , S.Pd

2. PENGERTIAN KORUPSI KORUPSI ADALAH PERILAKU ATAU PERBUATAN YANG TIDAK JUJUR YANG DIDALAMNYA TERMASUK BENTUK KEBUSUKAN, KEBURUKAN, KEJAHATAN PENGGELAPAN, SERTA BENTUK TINDAKAN AMORALIS.

3. MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI /ORANG LAIN ATAU KORPORASI MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA. SUAP MENYUAP MEMBERI ATAU MENJANJIKAN SESUATU KEPADA PEJABAT KARENA KEKUASAAN ATAU KEWENANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN JABATANNYA. PENYALAHGUNAAN JABATAN PEJABAT/PNS YANG SENGAJA MENGGELAPKAN MERUSAK ATAU MENGHILANGKAN DENGAN SENGAJA BARANG, AKTA, SURAT ATAU DOKUMEN YANG DIPERLUKAN. BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

4. PEMERASAN PNS/PENYELENGGARA NEGARA DENGAN MAKSUD MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI/ORANG LAIN SECARA MELAWAN HUKUM ATAU DENGAN KEKUASAANNYA MEMAKSA SESEORANG MEMBERIKAN SESUATU, MEMBAYAR ATAU MENERIMA PEMBAYARAN DENGAN POTONGAN UNTUK DIRINYA SENDIRI. KECURANGAN PEMBORONG, AHLI BANGUNAN YANG PADA WAKTU MEMBUAT BANGUNAN, ATAU PENJUAL BAHAN BANGUNAN YANG PADA WAKTU MENYERAHKAN BAHAN BANGUNAN, MELAKUKAN PERBUATAN CURANG YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KEAMANAN ORANG ATAU BARANG, ATAU KESELAMATAN NEGARA DALAM KEADAAN PERANG. BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

5. GRATIFIKASI UANG, BARANG, RABAT (DISCOUNT), KOMISI, PINJAMAN TANPA BUNGA TIKET PERJALANAN DINAS, FASILITAS PENGINAPAN, PERJALANAN WISATA, PENGOBATAN CUMA CUMA , DAN FASILITAS LAINNYA YANG DITERIMA DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN DENGAN MENGGUNAKAN SARANA ELEKTRONIK ATAU TANPA SARANA ELEKTRONIK, YANG DIBERIKAN ATAS DIPEROLEHNYA SUATU BANTUAN ATAU KEUNTUNGAN. BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

6. KEJUJURAN KEPEDULIAN KEMANDIRIAN KEDISIPLINAN TANGGUNG JAWAB KERJA KERAS KESEDERHANAAN KEBERANIAN KEADILAN NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

7. 1. EDUKASI INTEGRITAS DIRI TELADAN KELUARGA BUDAYA ORGANISASI 2. PERBAIKAN SISTEM MEMPERBAIKI CARA KERJA PEMERINTAHAN (BIROKRASI) MENJADI SIMPEL DAN EFISIEN. MEMISAHKAN SECARA TEGAS KEPEMILIKAN NEGARA DAN KEPEMILIKAN PRIBADI. MENEGAKKAN ETIKA PROFESI DAN TATA TERTIB LEMBAGA DENGAN PEMBERIAN SANKSI SECARA TEGAS. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE. MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI, MEMPERKECIL TERJADINYA HUMAN ERROR. CARA MEMBERANTAS KORUPSI

8. TERIMA KASIH