Pendidikan Kewarganegaraan - Pertemuan 12.pptx

Pendidikan Kewarganegaraan - Pertemuan 12.pptx

1. Pendidikan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia dan Rule of Law Idik Saeful Bahri, M.H.

2. Legal Standing UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

3. Definisi Hak Asasi Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai manusia yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa.

4. Definisi HAM Menurut UU Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugrah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau bangsa.

5. Hakikat HAM HAM tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwariskan, HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, golongan, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa serta tidak bisa dilanggar.

6. Penghormatan Terhadap HAM Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, pemerintah dan negara.

7. Sejarah HAM Munculnya perjuangan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merupakan reaksi terhadap kesewenangan–wenangan penguasa yang menginjak-injak harkat dan martabat manusia. Kekuasaan absolut (mutlak) para raja dan kaisar yang menindas hak rakyat atau daerah, pola kekuasaan imperalisme dan kolonialisme, aneka diskriminasi. Adanya negara kuat dan lemah, menuntut jaminan hak asasi manusia dalam negara maupun secara internasional.

8. Sejarah HAM Lahirnya HAM di dunia oleh negara-negara modern dimulai dengan lahirnya Magna Chart a (piagam besar) di Inggris pada tanggal 15 Juni tahun 1215. Pada mulanya piagam ini merupakan perjanjian antara raja dan para baron (bangsawan Eropa). Ia tidak ada hubungannya dengan HAM yang sesungguhnya. Baru setelah beberapa tahun 1355 perlemen Inggris menyetujui beberapa prinsip yang dikandung dalam Magna Charta tersebut. Hak hidup seseorang tidak dapat dirampas, kebebasan dan perampasan tanah hanya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum.

9. Sejarah HAM Universal Declaration of Human Rights (10 Desember 1948) disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 1948. Deklarasi ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap program yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Right, yang didasarkan atas kewajiban-kewajiban yang mengikat negara-negara secara universal dan diperkuat oleh perangkat kerja dewan dan administrasi yang efektif.

10. Sejarah HAM Tahun 1966 PBB secara aklamasi menyetujui dua perjanjian: a) Perjanjian tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya ( covenant on economic, social and culture rights ) b) Perjanjian tentang hak-hak sipil dan publik ( covenant on civil and political rights )

11. Sejarah Rule of Law Munculnya rule of law pada abad ke-19 di Eropa bersamaan dengan munculnya ide tentang demokrasi dan negara konstitusi. Ini adalah reaksi terhadap kekuasaan absolut dari para raja dan bangsawan juga pihak gereja, yang dikenal sebagai ancient regime.

12. Sejarah Rule of Law Kekuasaan raja dibatasi dalam suatu konstitusi, kemudian lahirlah negara konstitusi yang melahirkan dokrin rule of law , seperti supremasi hukum dan kesamaan setiap orang di depan hukum.

13. Konsep Rule of Law Rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisir ( organized public power ),dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak hukum yang independen.

14. Unsur Rule of Law 3 unsur yang fundamental dalam rule of law, yakni: (1) supremasi aturan-aturan hukum; (2) equality before of the law; (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta putusan-putusan pengadilan.