Pendidikan Kewarganegaraan - Pertemuan 13.pptx

Pendidikan Kewarganegaraan - Pertemuan 13.pptx

1. Pendidikan Kewarganegaraan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Idik Saeful Bahri, M.H.

2. Istilah Geopolitik Istilah Geopolitik berasal dari 2 (dua) pengertian yaitu Geo dan Politik, Geo berarti bumi dan Politik berarti kekuatan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan nasional.

3. Definisi Geopolitik Geopolitik adalah sebuah kebijakan politik suatu negara yang memanfaatkan geografi sebagai basis penguasaan ruang hidup demi terjaminnya kelangsungan hidup dan pengembangan kehidupan negara yang bersangkutan.

4. Gerpolitik di Bidang Politik Kesatuan politik memiliki peran yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara merupakan suatu entity (kesatuan) yang utuh sebagai tanah air. Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perpu Nomor 4 Tahun 1960, menjadikan kesatuan geografi menjadi kesatuan politik dan deklarasi Juanda merupakan cerminan dari bangsa Indonesia yang menghendaki wilayah yang utuh sebagai suatu negara.

5. Gerpolitik di Bidang Politik Hukum Laut 1982 di Montego Bay merupkan pengukuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (Archipelago state). Doktrin nusantara merupakan suatu upaya untuk meniadakan laut bebas di antara pulau-pulau Indonesia, melainkan laut menjadi pemersatu wilayah dan bukan pemisah dari suatu wilayah di Indonesia. Doktrin nusantara timbul karena adanya kebutuhan akan rasa aman bagi bangsa dan negara Indonesia.

6. Geopolitik di Bidang Ekonomi Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mengelola sumber daya yang ada di negara Indonesia dengan ruang gerak yang bebas yang dilakukan secara demokratis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945.

7. Geopolitik di Bidang Ekonomi Demokratis sendiri megandung arti bahwa partisipasi rakyat dalam menentukan keputusan politik dengan cara memberikan otonomi yang luas dan bertanggungjawab kepada daerah dengan tetap berpegangan pada rambu-rambu yang hukum dan kesepakatan bersama. Dengan demikian hasil pengelolaan sumber daya hendaknya dapat di distribusikan secara adil dan merata.

8. Geopolitik di Bidang Sosial Budaya Bangsa Indonesia lahir karena adanya kesepakatan bukan karena atas dasar geografi dan agama. Kesepakatan ini lahir melalui tahap sumpah pemuda dan sidang-sidang BPUPKI. Sidang BPUPKI juga disepakati bahwa berdirinya negara kesatuan bukan negara federal, sedangkan sebagai salah satu pengikat adanya satu bahasa yaitu bahasa Indonesia.

9. Geopolitik di Bidang Pertahanan dan Keamanan Pasal 27 dan pasal 30 UUD NRI 1945 amandemen ke-2 menggambarkan adanya demokratisasi dalam upaya pembelaan negara. Dari ke-2 pasal ini jelas bahwa orientasi membela negara dan usaha pertahanan keamanan adalah tanggungjawab seluruh masyarakat Indonesia.

10. Definisi Geostrategi Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan,sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional, geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik.

11. Tujuan Geostrategi Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan guna mewujudkan masadepan yang lebih baik, aman dan sejahtera berdasarkan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

12. Strategi Nasional Berdasarkan UUD Strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Kontitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).

13. Mekanisme Penyusunan Geostrategi Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, presiden dibantu oleh berbagai lembaga tinggi lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Otonomi Daerah dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan.

14. Geostrategi dalam Kehadiran Menteri Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan oleh presiden dan paramentrinya. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut.

15. Geostrategi dalam Kehadiran Menteri Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah berdasarkan petunjuk presiden. Yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Didalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit yang disebut sasaran nasional.