Pengujian_Peraturan_Perundang-undangan.pptx

tentang dasar hukum pengujian peraturan perundangan

1. PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Mata Kuliah: Pengujian Peraturan Perundang-undangan Tutor: [Nama Tutor] Universitas Terbuka

2. Tujuan Pembelajaran • Memahami konsep dan dasar hukum pengujian peraturan perundang-undangan • Menjelaskan jenis dan lembaga yang berwenang melakukan pengujian • Menganalisis implikasi putusan pengujian peraturan • Menumbuhkan kesadaran pentingnya supremasi konstitusi dalam negara hukum

3. Pengertian Pengujian Peraturan Perundang-undangan (Judicial Review) adalah proses penilaian oleh lembaga peradilan untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Tujuan: Menjamin kesesuaian seluruh peraturan dengan UUD 1945 dan asas hierarki hukum.

4. Dasar Hukum • UUD NRI Tahun 1945 - Pasal 24A ayat (1): Kewenangan Mahkamah Agung - Pasal 24C ayat (1): Kewenangan Mahkamah Konstitusi • UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan • UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

5. Lembaga yang Berwenang Mahkamah Konstitusi (MK): Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 (Pasal 24C UUD 1945) Mahkamah Agung (MA): Menguji peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang (Pasal 24A UUD 1945)

6. Jenis Pengujian 1. Pengujian Formil – menilai proses pembentukan peraturan. Contoh: UU dibentuk tanpa memenuhi syarat quorum DPR. 2. Pengujian Materil – menilai isi norma dalam peraturan. Contoh: Pasal UU bertentangan dengan hak asasi manusia dalam UUD 1945.

7. Proses Pengujian di Mahkamah Konstitusi 1. Pengajuan Permohonan oleh Pemohon 2. Pemeriksaan Pendahuluan dan Sidang Pleno 3. Pembuktian dan Pendapat Ahli 4. Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 5. Putusan MK bersifat final dan mengikat

8. Proses Pengujian di Mahkamah Agung 1. Permohonan ke MA oleh pihak yang dirugikan 2. Pemeriksaan administrasi dan substansi 3. Putusan MA: - Jika dikabulkan → peraturan dibatalkan - Jika ditolak → peraturan tetap berlaku

9. Contoh Kasus Nyata Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010: Tentang status anak luar kawin. MK menyatakan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya jika dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Makna: Perlindungan terhadap hak anak (HAM).

10. Implikasi Pengujian • Menjamin supremasi konstitusi • Melindungi hak asasi manusia • Meningkatkan kualitas legislasi • Mencegah penyalahgunaan kekuasaan • Mewujudkan sistem hukum yang konsisten dan hierarkis

11. Tantangan dan Isu Aktual • Banyak peraturan tumpang tindih • Rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak uji • Keterbatasan waktu MK dan MA dalam memutus perkara • Implementasi putusan sering lambat

12. Penutup “Judicial review adalah benteng terakhir untuk menjaga konstitusi dari pelanggaran oleh produk hukum.” Refleksi: Apakah sistem pengujian di Indonesia sudah efektif melindungi hak warga negara?

13. Terima Kasih Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya! Mari terus belajar untuk menegakkan hukum yang adil dan konstitusional. Tutor: [Nama Tutor] Universitas Terbuka