Peran PKK di Kampung KB adalah sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana (KKBPK), terutama dengan membina kelompok dasawisma dan kader KB di tingkat akar rumput. Ini mencakup peran penggerak, penyuluh, pengumpul data, dan pendukung program kese...
Peran PKK di Kampung KB adalah sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyukseskan program kependudukan dan keluarga berencana (KKBPK), terutama dengan membina kelompok dasawisma dan kader KB di tingkat akar rumput. Ini mencakup peran penggerak, penyuluh, pengumpul data, dan pendukung program kesejahteraan keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
Size: 24.73 MB
Language: none
Added: Oct 22, 2025
Slides: 39 pages
Slide Content
KONSEP KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Seksi Pengendalian Penduduk
BERENCANA ITU KEREN Desa Wisata Desa Pesisir Tangguh Desa Peduli Lindungan Desa Mandiri Desa Keluarga Sakinah P o sy andu Poskesdes STBM PKH PISPK Germas Desa Peduli Keluarga Satu Desa Satu Produk (OVOP) Desa Sejahtera Mandiri TNI Desa Siaga Desa Ino v asi Sejarah Singkat Kampung Keluarga Berkualitas Kampung Keluarga Berkualitas dicanangkan oleh Presiden RI pada 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi , Desa Mertasinga , Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Awalnya bernama Kampung Keluarga Berencana . Pelaksanaan Kampung KB belum maksimal padahal banyak program dan kegiatan berbasis desa yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga yang dapat saling bersinergi dengan program Kampung KB. Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan dan prosedur tertulis tentang keterlibatan lintas sektor dalam program Kampung KB, sehingga pada tahun 2020 keluar Surat Edaran Kemendagri No. 843.4/2879/SJ tanggal 15 April 2020 yang merubah Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas . Melalui Inpres No 3 Tahun 2022 diharapkan pelaksanaan kegiatan Kampung Keluarga Berkualitas dapat lebih optimal, dan menjadi gerakan bersama setingkat desa / kelurahan yang dilaksanakan secara terintegrasi dan konvergen dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dengan seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia , keluarga dan masyarakat . Saat ini , Kampung Keluarga Berkualitas di Kab Sumenep terbentuk di 211 desa / kelurahan atau sekitar 60 persen desa / kelurahan di Kab . Sumenep
Konsep Dasar Kampung Keluarga Berkualitas Satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga, dan masyarakat.
SASARAN PROGRAM
Atribut Kampung Keluarga Berkualitas Rumah Data Kependudukan BKB HI BKR BKL PIK R/ Karangtaruna UPPKA DASHAT Posyandu PAUD Kelompok tani Kelompok kegiatan masyarakat lainnya
Tenaga Penggerak di tingkat Desa/Kelurahan PENYULUH KB PENDAMPING DESA PENYULUH PERTANIAN BIDAN DESA PKK KADER (IMP, POKJA KAMPUNG KB, POSYANDU, POKTAN, JUMANTIK DST) TPPS (TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PENDAMPING PKH (PROG. KELG HARAPAN) KOORDINATOR PENDIDIKAN KPM (KADER PEMBANGUNAN MANUSIA)
PERAN PKK DALAM PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KAMPUNG KB
VISI & MISI PKK 2021 -2024 VISI Terwujudnya Keluarga Sehat , Cerdas , Berdaya , Beriman dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju di Tahun 2024”. MISI Membentuk Karakter Keluarga Melalui Pola Asuh yang Sesuai dengan Nilai Dasar Pancasila . 1 Meningkatkan Pendidikan dan Ekonomi Keluarga 2 Memperkuat Ketahanan Keluarga melalui Pemenuhan Pangan , Sandang , Rumah Sehat Layak Huni serta Tata Laksana Rumah Tangga Meningkatkan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat. Modernisasi Organisasi PKK dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi . 3 4 5 Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN GERAKAN PKK PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 99 TAHUN 2017 TENTANG GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PERMENDAGRI RI NOMOR : 36 TAHUN 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor : 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor : 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 GERAKAN PKK MELALUI 10 PROGRAM POKOK PKK Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Gotong Royong Pangan Sandang Perumahan & Tatalaksana Rumah Tangga Pendidikan dan Keterampilan Kesehatan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi Kelestarian Lingkungan Hidup Perencanaan Sehat Pembangunan Bidang Kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan 10 Program Pokok PKK pada Pokja IV sinergi Program dengan Pokja I, II dan III
KELOMPOK-KELOMPOK PKK TP PKK Desa / Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakkan masyarakat secara langsung dibentuk kelompok-kelompok PKK a. Kelompok PKK Dusun / Lingkungan , disetiap wilayah Dusun / Lingkungan ; b. Kelompok PKK RW di wilayah RW; c. Kelompok PKK RT di wilayah RT; d. Kelompok Dasawisma , berada di lingkungan tempat tinggal penduduk dalam wilayah RT yang terdiri atas masing-masing 10-20 rumah ( disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat ); e. Kelompok-kelompok PKK dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa / Lurah selaku Ketua Pembina TP PKK Desa / Kelurahan ; f. Ketua Kelompok dipilih oleh anggota kelompok secara musyawarah & mufakat
PENGHAYATAN , PENGAMALAN PANCASILA PERENCANAAN SEHAT GOTONG ROYONG PANGAN SANDANG PERUMAHAN & TATA LAKSANA RUMAH TANGGA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PENGEMBANGAN KOPERASI PENDIDIKAN KETRAMPILAN KESEHATAN 10 PROGRAM POKOK PKK SASARAN KAMPUNG KB
STRATEGI PENINGKATAN PERAN PKK Menggalang komi t men pimpinan daerah Ketersediaan sarana S TR A T E GI Pengembangan/ p en g o r g anisasian masyarakat KEMITRAAN ADVOKASI Peningkatan gerakan TISAGALUH Media KIE berbasis budaya lokal Peningkatan kapasitas kader Pendampingan keluarga Sinergi program OPD Pengembangan sistem data based dan informasi 1 2 3 4 KESADARAN M A S Y A R A K A T KADER UMUM DAN KADER KHUSUS Dilaksanakan dan diimplementasikan STRATEGI KAMPUNG KB
PERAN PENDAMPINGAN
Tim Pendamping Keluarga Tim Pendamping Keluarga merupakan sekelompok tenaga pendamping yang terdiri dari Bidan , Kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB yang melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantian /Calon Pasangan Usia Subur dan keluarga berisiko stunting yang meliputi penyuluhan , fasilitasi pelayanan rujukan , fasilitasi penerimaan program bantuan sosial serta surveilans untuk mendeteksi dini faktor risiko stunting . Dilaksanakan oleh kader khusus PKK yang sudah mendapatkan pelatihan
PERAN TIM PENDAMPING KELUARGA Pemberi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai koordinator tim pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting Mediator sekaligus pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting Pendamping keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting Bidan Kader PKK Kader KB
PENDAMPINGAN KELUARGA OLEH KADER PKK
Mutation Jawa Timur Tugas Kader PKK Dalam Pendampingan Keluarga (1) Calon Pengantin/Calon PUS Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calon Pasangan Usia Subur mendaftarkan pernikahan paling sedikit tiga bulan sebelum menikah Menginformasikan dan memastikan calon pengantin/calon PUS melakukan registrasi di Aplikasi Pendampingan Keluarga Menghubungkan calon pengantin/calon PUS kepada fasilitas kesehatan dan memastikan untuk mendapatkan fasilitasi dalam melakukan treatment (perawatan/penanganan) pencegahan stunting seperti suplemen untuk meningkatkan status gizi dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat Menginformasikan dan memastikan calon pengantin mengikuti kelas dan/atau mendapatkan materi bimbingan perkawinan di institusi agamanya masing-masing Melakukan KIE kepada PUS baru yang belum layak hamil menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi (Pil atau Kondom)
Jawa Timur Tugas Kader PKK Dalam Pendampingan Keluarga (2) Ibu Hamil Memastikan dan memfasilitasi ibu hamil memiliki buku KIA dan melakukan ANC minimal 6 kali dengan skema 1,2,3 (pemeriksaan dengan dokter 1 kali pada trimester 1 dan 1 kali pada trimester 3) Memastikan kepatuhan ibu hamil terhadap saran dokter, Bidan dan tenaga kesehatan lainya Memastikan pemenuhan asupan gizi ibu hamil. KIE tentang gizi dan kesehatan reproduksi Membantu ibu hamil resiko menerima penyaluran program bansos stunting Memasang/Menempel Stiker P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) bahwa dirumah tersebut terdapat ibu hamil Koordinasi dengan keluarga ibu hamil untuk melakukan persiapan dana persalinan Ibu Pasca Persalinan KIE tentang pemberian ASI Eksklusif; 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK); KBPP (utamakan MKJP) Membantu penyaluran program bansos stunting tepat sasaran
Jawa Timur Tugas Kader PKK Dalam Pendampingan Keluarga (3) Melakukan pendampingan, pemantauan, pencatatan pertumbuhan dan perkembangan balita melalui aplikasi pendampingan keluarga Memastikan bayi mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan Memastikan balita mulai usia 6 bulan mendapatkan MP ASI dengan gizi cukup (gizi seimbang dan bervariasi). Memastikan balita mendapatkan imunisasi dasar dan lanjutan lengkap sesuai jadwal Memberikan KIE pengasuhan balita sesuai usia balita dengan merujuk kepada buku KIA Memberikan KIE dan Komunikasi Antar Pribadi/Konseling terkait penggunaan kontrasepsi bagi orang tua dengan balita 0-59 bulan Memastikan balita risiko stunting menerima layanan rujukan Memberikan KIE pengasuhan sesuai risiko Memastikan balita berisiko stunting yang memenuhi persyaratan menerima bantuan sosial Melakukan koordinasi dengan tenaga kesehatan, perangkat desa dan pihak lainnya Balita 0-59 Bulan
PERAN KADER PKK DALAM TIM PENDAMPING KELUARGA Pembinaan secara berjenjang : PKK tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
Jawa Timur Penguatan Kader PKK sebagai Tim Pendamping Keluarga Diberikan SK sebagai penguatan kewenangan dalam melaksanakan pendampingan Ditingkatkan kapasitasnya terkait kemampuan berkomunikasi dan menggunakan gawai (gadget) yang baik Koordinasi rutin dengan bidan dan penyuluh KB Berinisiatif melaporkan dan mengkoordinasikan hasil identifikasi permasalahan yang ditemukan pada sasaran yang didampingi Rutin melaksanakan edukasi pada sasaran yang didampingi maupun orang – orang di sekitarnya melalui TISAGALUH Menjadi role model atau contoh di masyarakat dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
KEMITRAAN PELAKSANAAN DASHAT ( Dapur Sehat Atasi Stunting ) INTAN KURNIA SARI Malang, 20 Mei 2024
DASHAT …. DAPUR SEHAT ATASI STUNTING Penugasan BKKBN menjadi Ketua Pelaksana Program Percepatan Penurunan Stunting (Perpres Nomor 72 Tahun 2021) Salah satu bentuk intervensi stunting adalah pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga resiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan DASHAT Risiko stunting karena faktor spesifik dan sensitif 2 Pendekatan di tingkat lini lapangan KONVERGENITAS PARTISIPATIF Inpres Nomor 3 Tahun 2022 Tanggal 20 Mei 2022
Program Dashat merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh BKKBN sebagai salah satu bentuk upaya percepatan penurunan stunting. Terdapat 3 ( tiga ) kegiatan yang dirancang dalam Program Dashat , yakni : Penguatan KIE dan pendampingan tentang makanan sehat yang mengandung gizi seimbang -> perubahan perilaku makan keluarga pemberdayaan masyarakat untuk penyediaan makanan padat gizi dengan bahan local; pemberdayaan masyarakat untuk penyediaan makanan padat gizi dengan bahan lokal berupa pembagian makanan untuk kelompok sasaran ( ibu hamil , ibu menyusui , dan anak balita , catin ).
PRINSIP PENYELENGGARAAN & KEMITRAAN DASHAT MERUJUK PADA PENDEKATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
NGO, Keluarga Risiko Stunting dan Masyarakat Penerima dan Pelaksana DASHAT MASYARAKAT NGO, Keluarga Risiko Stunting dan Masyarakat Penerima dan Pelaksana DASHAT MASYARAKAT Penggerak dan Motivator terlaksananya DASHAT di tingkat RT/RW/ Desa (PKK, PPKBD/Sub, Kader lainnya ) KADER PENGGERAK MASYARAKAT Pembina, Pendamping , Edukator , dan Regulator pelaksanaan DASHAT (BKKBN, OPD PPKB, DINKES, PKB/PLKB, dll ) PEMERINTAH PUSAT, PEMDA DAN PETUGAS Pendamping dalam hal Pendidikan gizi kepada masyarakat dan pengelolaan DASHAT PERGURUAN TINGGI Pendukung DASHAT dalam hal donasi natura dan dana, pendamping dan edukasi pengelolaan usaha dan gizi DUNIA USAHA 5 HELIX - PEMANGKU KEPENTINGAN
Siapa mitra DASHAT ? Eksternal KKB : Telah ada 25 MoU Pihak pemerintah setempat Lintas sektor , terutama yang disebut dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2022 tgl 20 Mei 2022 Pihak Dunia Usaha/ swasta (CSR) Pihak Yayasan, LSM Pihak Perguruan Tinggi ( negeri dan swasta ) BUMN dan BUMD Internal KKB: OPD KB Camat / Lurah / Kepala Desa PKK, PPKBD, sub PPKBD PKB/ PLKB Ketua Pokja KKB Kader Poktan Bidan desa Ahli gizi dan lingkungan Masyarakat Masalah stunting ini harus diselesaikan bersama-sama. “kita saling melengkapi, kita saling komplementer, bersama-sama bersinergi di lapangan. Stunting bukan hanya masalah bkkbn dan orang kesehatan saja namun juga butuh penanganan dari semua pihak. Semua harus bersinergi bersama, tidak ada yang lebih unggul, semua dikerjakan bersama-sama” .
Koordinasi Kemitraan DASHAT dalam PPS Tingkat Pusat 1. Tingkat Provinsi 2. Tingkat kabupaten / kota 3. Tingkat kecamatan 4. Tingkat Desa 5. Terdiri atas Pengarah dan Pelaksana Ditetapkan oleh bupati/wali kota T erdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK). Pembentukannya difasilitasi oleh Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota Ditetapkan oleh Kepala Desa Melibatkan nakes, PKB/PLKB, TP-PKK, PPKBD/Sub-PPKBD/unsur masy. lain Ditetapkan oleh Gubernur T erdiri atas perangkat daerah, dan Pemangku Kepentingan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP - PKK). “ meng k oordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di wilayahnya ” Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)
Dukungan Kebijakan Dukungan pendanaan/bahan pangan Pelatihan kader Pengembangan menu Sinergi lintas sektor dalam PPS Ibu Hamil Pasca Persalinan Anak 0-5 Th (Anak 0-2 Th Prioritas) Ruang Lingkup Kemitraan Dashat Menetapkan tujuan yang sama, sasaran yang sama, menyusun rencana kegiatan serta pembagian peran sesuai dengan tupoksinya “MAKANAN SEHAT TIDAK HARUS MAHAL” Catin
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN KADER DAHSAT PKK TIM PENGGERAK PKK Sinergi dengan 10 Program PKK : Khususnya program : Pendidikan dan Keterampilan ( Pokja II) , Pangan ( Pokja III) , Kesehatan ( Pokja IV) Kegiatannya mencakup : Pelatihan untuk membuat produk makanan dan minuman sehat , kerajinan menggunakan bahan sekitar untuk dijual ( meningkatkan pendapatan keluarga ) Penyuluhan : makanan bergizi (Isi Piringku ) dari bahan yang ada di sekitar untuk ibu hamil , ibu menyusui , PMT Balita melalui Posyandu Pelayanan Kesehatan ibu dan anak balita , pasangan usia subur , ibu hamil dan ibu menyusui di Posyandu
PENGERTIAN Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting Gerakan gotong royong masyarakat untuk mewujudkan generasi yang sehat , cerdas , kuat dan tidak stunting. Merupakan gerakan bantuan bagi keluarga berisiko stunting melalui kepedulian para pihak sebagai orang tua asuh . APA ITU GENTING? 3
TUJUAN DAN SASARAN 4 OTA Pemerintah , Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD Individu / perorangan , LSM/ komunitas Swasta Perguruan tinggi / akademisi Media AA Ibu Hamil , Ibu yang memiliki Baduta / Menyusui , Baduta 0-23 bulan , Balita 24-59 bulan dari Keluarga Berisiko Stunting Miskin Orang Tua Asuh Anak Asuh Terwujudnya generasi yang sehat , cerdas , kuat dan tidak stunting Meningkatnya kepedulian dan peran serta Masyarakat dalam pencegahan stunting BATA TUJUAN GENTING
BENTUK BANTUAN (1) 5 Bantuan Nutrisi berupa pemberian nutrisi berdasarkan standar minimal, pada 1000 Hari Pertama Kehidupan . Pemberian pangan lokal kaya protein hewani dengan kecukupan gizi dalam bentuk makanan lengkap siap santap atau kudapan , yang berfungsi untuk pencegahan stunting . Bantuan Nutrisi Catatan: Prioritas Penerima adalah Baduta T dan BB kurang . Pemberian di luar periode PMT BOK Kemenkes Komposisi penggunaan bantuan 80% untuk bahan , 20% untuk pengelolaan , termasuk distribusi Nilai Bantuan Nutrisi tersebut tidak termasuk biaya administrasi apabila pengumpulan / penyaluran melalui badan amil Bantuan Non Nutrisi merupakan bantuan yang meliputi perbaikan jamban dan rumah layak huni , akses air bersih , dimana pembangunan dilakukan sampai dapat dimanfaatkan serta edukasi Bantuan Non Nutrisi Bantuan Non Nutrisi berupa: (1) perbaikan jamban dan rumah layak huni ; (2) akses air bersih ; (3) edukasi pencegahan ( remaja , calon pengantin ) dan penanganan ( edukasi ibu hamil , pengasuhan , peningkatan kapasitas ekonomi ) Catatan: Pemilihan Paket berdasarkan hasil pemetaan sasaran dan kesepakatan OTA.
Orang Tua Asuh (OTA) TPG Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Berkoordinasi dan Menyepakati Dashboard Pengawasan Bantuan Nutrisi Bantuan Non Nutrisi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Real-Time Umpan Balik MEKANISME OPERASIONAL GENTING 8
2. EVALUASI PPKBD
KB KS KEPENDUDUKAN
KESESUAIAN DATA POKTAN CAKUPAN 100% TAPI? KOMBINASI DALLAP BULANAN TABEL 3A & 3B Lihat perbandingan cakupan laporan CEK DESA yg belum ada BKB Validasi kesesuaian data pada wilayah dengan cakupan “BAGUS” Cek kesesuaian antara CAKUPAN BAGUS vs Jumlah Anggota vs Jumlah Anggota HADIR PERTEMUAN Buat kesimpulan !! CAKUPAN OK == ANGGOTA BKB BANYAK== ANGGOTA HADIR SEDIKIT CAKUPAN OK == ANGGOTA BKB SEDIKIT == ANGGOTA HADIR SEDIKIT CAKUPAN OK == ANGGOTA BKB SEDIKIT == ANGGOTA HADIR 0
Menuju Generasi Emas 2045 " Periode 1.000 HPK sangat penting dan menjadi prioritas utama, dimulai 270 hari masa kehamilan hingga 730 hari setelah lahir. Peran Keluarga harus dioptimalkan sebagai pelopor dalam pencegahan Stunting melalui pemberian makanan dengan benar, memberi ASI dan MPASI secara tepat, meningkatkan imunitas melalui asupan gizi yang baik, serta penerapan pola hidup sehat" Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) Kepala BKKBN