PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Buatkan saya PPT

1. MATERI 8
PERANAN HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
A.LATAR BELAKANG
Keadilan adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan masyarakat yang
harmonis dan beradab. Untuk mencapai keadilan, peran hukum sangat penting
dalam menegakkan aturan, melindungi hak individu, dan menjaga ketertiban
sosial. Hukum hadir sebagai sistem yang mengatur perilaku manusia,
memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya, dan menegakkan
kewajiban yang harus dipatuhi oleh semua warga negara. Artikel ini akan
membahas peran hukum dalam kehidupan masyarakat, pentingnya hukum
untuk keadilan sosial, dan bagaimana sistem hukum bekerja untuk menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pola pikir dan perilaku Masyarakat
dapat di arahkan secara terbimbing ke arah yang lurus dan konstruktif jika
hukum dapat di berdayakan sebagai kekuatan setrategis untuk
mempengaruhinya. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan
kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Peran Masyarakat
dalam penegakan hukum di Indonesia dapat di lakukan dengan dua jalan, yaitu
dengan pengawasan aktif Masyarakat harus dalam perlindungan dan control
terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan permasalahan
hampir di setiap negara. Khususnya bagi negara-negara berkembang. Di
Indonesia, permasalahan hukum sangat banyak dan beragam baik
kualifikasinya maupun modus operandinya. Begitu banyaknya masalah hukum
tersebut, maka banyak pula yang belum atau mungkin tidak akan dapat di
selesaikan. Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan
nilai, ide, dan cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan
hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan
kebenaran, nilai-nilai tersebut harus mampu di wujudkan dalam realita nyata
(Sukadi, 2011).
1

2. B.KONSEP HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
1.Pengertian Hukum
Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui
lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.
hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok
atau oleh seorang legislator tunggal, yang menghasilkan undang-undang;
oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan; atau ditetapkan oleh hakim
melalui preseden.seseorang juga bisa membuat kontrak yang mengikat
secara hukum, termasuk perjanjian arbitrase yang mengadopsi cara-cara
alternatif untuk menyelesaikan perselisihan dengan litigasi pengadilan
standar.penciptaan hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh konstitusi,
tertulis atau diam-diam, dan hak-hak yang dikodekan di dalamnya. Hukum
membentuk politik, ekonomi, sejarah, dan masyarakat dalam berbagai cara
dan berfungsi sebagai mediator hubungan antar manusia. Sistem hukum
bervariasi di setiap negara. Dalam yurisdiksi hukum perdata, legislatif atau
badan pusat lainnya mengkodifikasi dan mengkonsolidasikan hukum.
Secara historis, hukum agama mempengaruhi hal-hal sekuler, dan masih
digunakan di beberapa komunitas agama.hukum syariah berdasarkan
prinsip-prinsip islam digunakan sebagai sistem hukum utama di beberapa
negara, termasuk iran dan arab saudi.
Berikut adalah pengertian hukum menurut beberapa ahli:
a.Aristoteles
Aristoteles merupakan seorang filsuf yang berasal dari Yunani.
Aristoteles membagi hukum menjadi dua, hukum tertentu dan hukum
universal.
Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan
melarang beberapa tindakan. Hukum universal adalah hukum alam, ia
memiliki aturan dan pengarahannya tersendiri.
2

3. b.Ernst Utrecht
Ernst Utrecht adalah seorang pakar hukum yang berasal dari
Indonesia. Menurutnya, definisi hukum adalah himpunan yang menjadi
petunjuk hidup, berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur
tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat.
Jika masyarakat tersebut melanggar peraturan yang sudah
ditetapkan, maka pemerintah atau masyarakat itu harus mengambil
tindakan.
c.Immanuel Kant
Immanuel Kant adalah seorang filsuf yang terkenal dari abad ke-
18. Menurut Immanuel, manusia akan tergerak untuk bertindak di bawah
hukum, dan hal itu merupakan standar otoritatif yang mengikat secara
perasaan.
Manusia bisa bertindak sesuai kemauannya sendiri namun tidak
bertentangan dengan moral-moral yang berlaku di dalam lingkungannya.
Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan
memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti
peraturan.
d.Mochtar Kusumaatmadja
Mochtar Kusumaatmadja memandang hukum sebagai alat bantu
untuk segala macam proses perubahan yang ada di dalam masyarakat.
Selain itu, menurutnya hukum merupakan alat untuk melindungi,
memelihara dan menertibkan masyarakat.
Hukum menurut Mochtar hukum adalah sebuah kaidah dan asas
yang berguna dalam mengatur hubungan masyarakat yang dibuat dengan
keadilan.
e.Thomas Hobbes
Thomas Hobbes adalah filsuf asal Inggris yang beranggapan bahwa
hukum adalah alat perekat yang formal, memiliki kegunaan dalam
menyatukan masyarakat yang pada awalnya tidak terorganisir.
3

4. Menurut pandangannya, hukum adalah suatu aturan yang
menguasai kehidupan masyarakat baik secara paksa atau memerintah dan
dibuat oleh pihak-pihak yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat
tersebut.
f.Hans Kelsen
Hans kelsen, seorang ahli hukum dan juga filsuf asal Austria. Ia
adalah seorang penggagas bahwa hukum merupakan teori hukum yang
murni. Hans berpendapat bahwa hukum merupakan norma yang berisi
tentang kondisi dan konsekuensi dalam tindakan tertentu. Konsekuensi
dari pelanggaran hukum bisa berupa ancaman sanksi dari penguasa di
dalam lingkungan masyarakat itu.
Belum adanya definisi hukum yang jelas ini sebetulnya menjadi
kendala bagi mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. Memang, bagi
masyarakat awam pengertian hukum sendiri tidak terlalu penting.
Menurut masyarakat, yang lebih penting adalah bagaimana
penegakan hukum dan perlindungan hukum yang diberikan kepada
mereka. Ada banyak sekali bidang hukum, mulai dari hukum pidana,
perdata, acara, tata negara, hukum internasional, hukum adat, sampai
hukum lingkungan.
Referensi :
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/
2.Macam-macam Hukum di Indonesia
Selanjutnya, membahas mengenai jenis-jenis hukum atau
penggolongan hukum, C.S.T. Kansil menjelaskan terdapat beberapa
pembagian jenis hukum menurut beberapa hal berikut ini (hal. 73-75):
a.Penggolongan hukum menurut sumbernya:
1)Hukum undang-undang, yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan;
2)Hukum kebiasaan (adat), yang terletak di dalam peraturan kebiasaan
adat;
4

5. 3)Hukum traktat, yaitu yang ditetapkan oleh negara di dalam suatu
perjanjian antar negara;
4)Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang diambil dari putusan hakim
terdahulu.
b.Penggolongan hukum menurut bentuknya:
1)Hukum tertulis, terdiri dari yang dikodifikasi dan yang tidak
dikodifikasi;
2)Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan).
c.Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya:
1)Hukum nasional, berlaku di dalam suatu negara;
2)Hukum internasional, mengatur hubungan hukum dalam dunia
internasional;
3)Hukum asing, yang berlaku dalam negara lain;
4)Hukum gereja, kumpulan norma yang ditetapkan gereja untuk para
anggotanya.
d.Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya:
1)Ius constitutum (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku saat ini
bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu;
2)Ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu
yang akan datang;
3)Hukum alam, yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala
waktu dan untuk segala bangsa di dunia.
e.Penggolongan hukum menurut cara mempertahankan:
1)Hukum material, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur
kepentingan dan hubungan yang berwujud perintah dan larangan.
Contoh: hukum pidana, hukum perdata;
2)Hukum formal, yaitu hukum yang memuat peraturan yang mengatur
bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material,
cara mengajukan suatu perkara di pengadilan, dan cara hakim
memberi putusan. Contoh: hukum acara pidana, hukum acara perdata.
f.Penggolongan hukum menurut sifatnya:
5

6. 1)Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan
bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak;
2)Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan
apabila pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri
dalam suatu perjanjian.
g.Penggolongan hukum menurut wujudnya:
1)Hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku secara umum di suatu
negara, mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih tanpa
memandang golongan tertentu;
2)Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan
berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut
juga hak.
h.Penggolongan hukum menurut isinya:
1)Hukum privat (hukum sipil), yaitu hukum yang mengatur hubungan
antara orang yang satu dengan yang lain, menitikberatkan pada
kepentingan perseorangan;
2)Hukum publik (hukum negara), yaitu hukum yang mengatur
hubungan negara dengan alat perlengkapan atau hubungan negara
dengan perseorangan
Referensi :
C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:
Balai Pustaka, 1989.
3.Sumber Hukum
Pada hakikatnya, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah
tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Peter Mahmud
Marzuki dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum menjelaskan
bahwa sumber hukum adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar
oleh pengadilan dalam memutus perkara (hal. 255).
Berbeda dengan yang dijelaskan Jimly Asshiddiqie dalam bukunya
Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, sumber hukum sebenarnya berasal dari
“dasar hukum”, “landasan hukum”, ataupun “payung hukum”. Dasar hukum
6

7. atau landasan hukum adalah legal basis atau legal ground, yaitu norma
hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu
sehingga dapat dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum (hal. 121).
Masih bersumber dari buku yang sama, perkataan sumber hukum
adalah lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal-muasal
suatu nilai atau norma tertentu berasal (hal. 121).
Referensi :
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-umber-
hukum-formal-lt6284c23d23320/
4.Peran Hukum
Hukum dan demokrasi adalah hal yang saling berkaitan pada setiap
negera yang menganut sistem demokrasi. Hukum merupakan aturan yang
diterapkan oleh pemerintah atau otoritas untuk mengatur perilaku
masyarakat dan mengatur hubungan antara individu dan individu ataupun
antar individu dan negara. Hukum juga digunakan untuk menegakkan hak-
hak individu dan melindungi masyarakat dari berbagai tindakan yang
merugikan. Sedangkan negara demokrasi adalah negara yang dimana
kekuasaan serta kedaulatan berada di tangan rakyat atas negara untuk
dijalankan oleh pemerintah. Negara demokrasi juga dikenal dengan negara
hukum, dimana hukum di atas segalanya dan di jalankan oleh Pemerintah
yang dipilih oleh rakyat secara berkala melalui pemilu. Hukum
dipergunakan untuk melegitimasi kekuasaan agar kekuasaan tersebut dapat
diakui, sebaliknya juga dimana hukum dipergunakan untuk mengontrol
kekuasaan agar tidak bertentangan dengan demokrasi. Karena Indonesia
adalah negara hukum dan negara demokrasi, maka semua aspek kehidupan
bernegara harus didasarkan pada hukum.
Salah satu dari prinsip-prinsip dasar yang paling utama dari negara
yang mempunyai hukum adalah peradilan yang mandiri, bebas, dan tidak
memihak siapapun di dalam memutuskan suatu perkara untuk menciptakan
penegakan hukum yang adil. Hukum tidak bertentangan dengan kebebasan,
melainkan membebaskan segala pihak dari keterikatannya, karena
7

8. ketidaktahuan akan kebebasan merupakan arah kompas untuk mengarahkan
diri menuju kebaikan dengan perantaraan hukum, sebab hukum yang baik
akan ada berdasarkan pada pengaturan atas dasar kerja dan bertujuan untuk
kebahagian umum. Selain itu, dengan adanya hukum juga dapat
mewujudkan kedamaian di antara masyarakat. Akan tetapi, perlu diketahui
bahwa sistem hukum di Indonesia telah mengalami beberapa pencampuran.
Hal ini disebabkan karena hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh
faktor-faktor masa lalu. Meski secara umum sumber hukum Indonesia
berasal dari Pancasila dan UUD 1945, namun sayanganya asas-asas yang
terdapat dalam Pancasila tidak seluruhnya disubsitusikan ke dalam Hukum
Indonesia.
Hukum yang baik tentunya hukum yang memiliki banyak peran dalam
menjamin keamanan dan keadilan, seperti hukum berfungsi secara direktif,
dimana hukum berguna untuk membangun untuk membentuk masyarakat
yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara. Peran
hukum yang integratif juga dapat membantu pembina kesatuan bangsa.
Dengan adanya peran stabilitatif dalam hukum juga dapat membantu dalam
pemeliharaan keselarasan dan keseimbangan dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat. Selain itu, hukum juga dapat berperan perfektif, dimana
hukum dapat digunakan sebagai penyempurna terhahap tindakan-tindakan
administrasi negara maupun sikap tindak warga dalam kehidupan dan
bermasyarakat. Peran korektif juga dimiliki oleh hukum, yaitu sebagai
pandangan baik terhadap warga nergara maupun administrasi negara dalam
mendapatkan keadilan.
Maka dengan itu dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai hukum
yang bermartabat diperlukan moralitas yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dalam substansi dan penegakan hukum. Hukum yang adil akan
berfungsi dengan penuh karena diterima dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, fungsi serta peran hukum di Negara juga dapat dioptimalkan
melalui pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kesadaran dan
8

9. kepatuhan hukum serta pengayoman pemegang hukum dan kekuasaan
menuju yang lebih baik dan terbaik.
Referensi :
https://binus.ac.id/character-building/2023/02/peran-hukum-di-negara-
demokrasi-indonesia.
5.Dampak Hukum Dalam Masyarakat
Hukum sangat dibutuhkan dan berguna bagi setiap orang karena
dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban
dalam lingkungan bermasyarakat dan bernegara.
Di Indonesia terdapat dua subjek hukum yakni manusia (Natuurliijke
Person) dan badan hukum (Recht Person). Dalam keberlakuannya hukum
memiliki keterkaitan erat dengan manusia. Selain memerlukan subyek
pelaksana, hukum juga dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam hal ini,
dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat interaksi sosial maka
semakin tinggi juga tingkat penggunaan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat. Hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang
diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya hukum juga memberikan jaminan
kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan
ketertiban. Hukum dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan peraturan
yang harus diikuti dan ditaati oleh siapa saja dan berisi sanksi apabila tidak
ditaati. Sehingga hukum ini sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam
lingkungan masyarakat dan bernegara.
Keberlakuan hukum sangat dibutuhkan karena pada zaman sekarang
ini terdapat beberapa dinamika dalam masyarakat dan berkembangnya suatu
tindak pidana. Suatu peraturan dapat dikatakan sah dan berlaku ditentukan
oleh beberapa faktor seperti faktor pembuat peraturan, isi peraturan, dan
kesadaran masyarakat untuk menaati peraturan. Keberlakuan hukum juga
dipengaruhi oleh :
9

10. a.Juristiche Geltungslehre : menurut ajaran ini, hukum adalah kumpulan
kaidah atau peraturan sementara, baik dalam perjanjian dan Undang-
Undang yang dibuat oleh badan yang berwenang.
b.Sociologische Geltungslehre : menurut ajaran ini, hukum atau peraturan
perundang-udangan dapat dikatakan hukum positif apabila hukum ini
diterima dengan baik dan diikuti secara nyata oleh masyarakat.
c.Philosophische Geltungslehre : menurut ajaran ini, peraturan harus
memenuhi nilai filsafat kehidupan yang mempunyai nilai bagi
kemanusiaan.
Hukum dapat berlaku apabila sudah disahkan oleh
Pemerintah/Penguasa dan terdapat landasan yuridis, sosiologis, filosofis
didalamnya. Di tengah masyarakat, apabila terjadi suatu masalah terhadap
orang lain maka hukum perdata akan berlaku, apabila ada masalah terhadap
sistem negara maka hukum tata negara akan berlaku, lalu apabila ada
masalah terhadap perbuatan melawan hukum maka hukum pidana akan
berlaku. Intinya keberlakuan hukum hidup berdampingan dengan kehidupan
setiap orang dalam masyarakat, suatu hukum dapat berlaku apabila terdapat
masalah yang terjadi dan hukum yang dapat menyelesaikannya.
Pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pasti terdapat tingkah
laku yang merugikan orang lain yang dapat disebut dengan perbuatan
kriminal atau tindak pidana. Tindak pidana adalah tindakan atau perbuatan
yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana
menurut Moeljanto adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum,
perbuatan yang dilarang ini disertai dengan sanksi yang berbentuk pidana
tertentu.
Apabila seseorang melakukan tindak pidana tentu saja ada faktor yang
mendukung orang tersebut melakukannya seperti :
a.Faktor Ekonomi : faktor ini adalah faktor yang sangat mendukung
seseorang dalam melakukan tindak pidana. Ekonomi merupakan
kebutuhan pokok bagi setiap orang. Apabila seseorang mengalami
10

11. kekurangan dan kesulitan ekonomi maka orang tersebut akan melakukan
apa saja demi memenuhi kebutuhan pokoknya.
b.Faktor Kesadaran : faktor ini merupakan kesadaran seseorang dalam
melakukan sesuatu. Apabila dalam keadaan sadar tentu seseorang tidak
akan melakukan kejahatan, namun apabila orang tidak sadar belum tentu
dia tidak melakukan kejahatan.
c.Faktor Paksaan : faktor ini dapat menyebabkan seseorang melakukan
tindak pidana karena dipaksa atau diancam sehingga orang tersebut
terpaksa melakukan perbuatan yang merupakan tindak pidana.
d.Faktor Keluarga : faktor ini dapat menyebabkan seseorang melakukan
tindak pidana karena apabila keluarga yang harmonis tentu akan
mengajarkan anak dan anggota keluarga untuk berbuat baik, namun
apabila memiliki keluarga yang bermasalah (broken home) maka
kemungkinan seseorang akan melakukan tindak pidana demi mencari
perhatian.
e.Faktor lingkungan : faktor ini juga sangat memengaruhi seseorang untuk
melakukan tindak pidana. Karena lingkungan merupakan tempat hidup
dan beradaptasi seseorang. Apabila lingkungannya baik maka berdampak
positif bagi seseorang dan sebaliknya apabila lingkungannya buruk maka
akan berdampak negatif bagi seseorang.
Dari beberapa faktor di atas tentu dapat menimbulkan tindak pidana.
Apabila tindak pidana terjadi maka harus ada sesuatu yang mengatur dan
melarang tindak pidana. Oleh karena itu hukum pidana hadir untuk
memberantas tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana
menurut Van Hamel adalah keseluruhan aturan yang dianut oleh negara
dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum yakni dengan melarang apa
yang bertentangan dengan hukum lalu menjatuhkan hukuman kepada yang
melanggar larangan tersebut. Hukum pidana di Indonesia berpedoman
kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Referensi :
11

12. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/
KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-
DAN-BERNEGARA.html
C.KESIMPULAN
1.Dari pengertian hukum dapat disimpulkan bahwa hukum adalah undang-
undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah
untuk mengatur perilaku masyarakat.
2.Dari macam-macam hukum di indonesia terdapat beberapa golongan hokum
antara lain :
a.Penggolongan hukum menurut sumbernya.
b.Penggolongan hukum menurut bentuknya.
c.Penggolongan hukum menurut tempat berlakunya.
d.Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya.
e.Penggolongan hukum menurut cara mempertahankan.
f.Penggolongan hukum menurut sifatnya.
g.Penggolongan hukum menurut wujudnya.
h.Penggolongan hukum menurut isinya.
3.Sumber hukum: Hukum dapat berasal dari perundang-undangan, kebiasaan
adat, traktat antarnegara, dan yurisprudensi (putusan hakim). Bentuk
hukum: Hukum terbagi menjadi hukum tertulis (baik yang dikodifikasi
maupun tidak) dan hukum tidak tertulis (kebiasaan). Tempat berlakunya:
Hukum dapat berlaku secara nasional (dalam suatu negara), internasional
(antarnegara), asing (di negara lain), atau dalam konteks hukum gereja.
Waktu berlakunya: Terdapat hukum positif yang berlaku saat ini, hukum
yang diharapkan berlaku di masa depan, serta hukum alam yang berlaku
universal. Cara mempertahankan: Hukum material mengatur kepentingan
dan hubungan langsung, sementara hukum formal mengatur prosedur
pelaksanaan hukum material. Sifat hukum: Hukum dapat bersifat memaksa,
yang harus dipatuhi tanpa kecuali, atau mengatur, yang dapat disesuaikan
dengan perjanjian pihak-pihak yang terlibat. Wujud hukum: Hukum objektif
12

13. berlaku umum, sedangkan hukum subjektif mengacu pada hak individu
yang timbul dari hukum objektif.
13

14. 4.Peran hukum dalam kehidupan masyarakat sangatlah vital. Hukum tidak
hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga
memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak dan keadilan sosial.
Melalui lembaga-lembaga hukum, proses penegakan hukum berjalan secara
efektif dan adil. Dengan demikian, hukum menjadi fondasi yang kuat bagi
masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Penegakan hukum yang baik
tidak hanya berfokus pada penghukuman pelanggar, tetapi juga pada upaya
untuk mencapai keseimbangan sosial yang lebih adil.
5.Dampak hukum dalam masyarakat dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi
tingkat interaksi sosial maka semakin tinggi juga tingkat penggunaan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum dilahirkan untuk mencapai
berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya hukum juga
memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu
keadilan, keamanan, dan ketertiban. Hukum dapat didefinisikan sebagai
suatu kumpulan peraturan yang harus diikuti dan ditaati oleh siapa saja dan
berisi sanksi apabila tidak ditaati. Sehingga hukum ini sangat dibutuhkan
oleh setiap manusia dalam lingkungan masyarakat dan bernegara.
14

15. DAFTAR PUSTAKA
https://www.hukum.or.id/2024/09/peran-hukum-dalam-kehidupan-
bermasyarakat.html
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hukum/
https://tirto.id/pengertian-masyarakat-menurut-para-ahli-serta-ciri-unsur-
unsurnya-gbbv#google_vignette
https://www.kompasiana.com/irwanramadhan/610a364406310e498d0f9112/
pengertian-hukum-dan-hubungan-masyarakat-dengan-
hukum#google_vignette
https://search.yahoo.com/search?
fr=mcafee&type=E210US885G0&p=dampak+hukum+masyarakat
https://www.hukum.or.id/2024/09/peran-hukum-dalam-kehidupan-
bermasyarakat.html
C.S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka, 1989.
https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-sumber-
hukum-formal-lt6284c23d23320.html
https://binus.ac.id/character-building/2023/02/peran-hukum-di-negara-demokrasi-
indonesia.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palembang/baca-artikel/16210/
KEBERLAKUAN-HUKUM-BAGI-KEHIDUPAN-BERMASYARAKAT-
DAN-BERNEGARA.html
15