PPT BAHAN AJAR KULIAH 2025/2026 SEPTEMBER

Insightful

1. RUU dari DPD berkaitan dengan:

2. Pembentukan Undang-Undang

3. A.PROLEGNAS
PERENCANAAN

4. B.DILUAR PROLEGNAS
DEP/LPND
Presiden
MenkumH
AM
Panitia Antar
Dep
Harmonisasi
Masukan
Masyarakat
MenkumH
AM
Ada Masalah
?
DPR
Paraf
Persetujuan
Presiden
konsultasi
konsultasi
Tidak
Ya

5. A.PENYUSUNAN PROLEGNAS ANTARA DPR DAN PEMERINTAH
PENYUSUNAN

6. B.PENYUSUNAN PROLEGNAS DARI DPR
•Anggota
•Komisi
•DPD
•Masyarakat
Pemerintah (melalui Menteri)
Prolegnas
(dilingkungan
DPR)
Badan Legislasi
dapat meminta
bahan/masukan
hasilnya dikoordinasikan
(dalam rangka sinkronisasi
dan armonisasi Prolegnas)
Dikoordinasikan oleh

7. C.PENYUSUNAN PROLEGNAS DARI PRESIDEN
Menteri
(yang bertanggungjawab di bidang
peraturan perundang-undangan)
Menteri lain
•Pimpinan Pemerintah
•Non Kementerian
DPR
apabila telah menyusun naskah Pembentukan
Undang-Undang akademik RUU wajib
disertakan dalam penyampaian perencanaan
Melakukan pengharmonisasian
atas RUU yang telah diterima
(melalui Forum Konsultasi)
•ahli dari lingkungan perguruan tinggi;
•organisasi sosial politik;
•profesi; dan
•unsur kemasyarakatan lainnya.
Presiden
meminta perencanaan pembentukan
RUU di lingkungan masing-masing
wajib meminta persetujuan
dikoordinasikan
melalui Badan Legislasi Nasional

8. PEMBAHASA
N
RUU DARI
PRESIDEN
RUU DARI
DPR RI
RUU DARI
DPD
DUA TINGKAT PEMBICARAAN DI DPR RI
DISETUJUI DI DPR RI
DITANDATANGI PERSIDEN

9. pembahasan di tingkat I
Presiden
(Diwakili Menteri yang berkaitan dengan RUU)
Komisi, Gabungan Komisi,
Badan Legislasi, atau Pansus
Badan
Musyawarah
Pembahasan RUU
(Rapat Kerja, Rapat PANJA, Rapat Tim
Perumus, dan Rapat Tim Sinkronisasi)
Berdasarkan Daftar Inventarisasi
Masalah (DIM) yang terdiri:
1.RUU dari DPR DIM dibuat oleh
Pemerintah,
2.RUU dari Pemerintah DIM dibuat
oleh fraksi-fraksi.
Pengantar musyawarah sebagai berikut:
1.DPR memberikan penjelasan dan Presiden memberikan
pandangan apabila RUU dari DPR;
2.DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD
memberikan pandangan apabila RUU dari DPR
berkaitan dengan kewenangan DPD;
3.Presiden memberikan penjelasan dan fraksi-fraksi
memberikan tanggapan terhadap RUU dari Presiden;
4.Presiden memberikan penjelasan serta fraksi-fraksi dan
DPD memberikan tanggapan terhadap RUU dari
Presiden yang berkaitan dengan kewenangan DPD.

10. Rapat Paripurna
(Keputusan berupa persetujuan DPR atas RUU)
Terlebih dahulu dilakukan:
1.Penyampaian laporan Pimpinan alat
kelengkapan yang membahas RUU yang
berisi, proses, pendapat mini fraksi dan
pendapat mini DPD, serta hasil Pembicaraan
Tk. I.
2.Pernyataan persetujuan atau penolakan dari
tiap fraksi dan anggota secara lisan.
Disebarluaskan
(wajib oleh Pemerintah)
Musyawarah
(Sepakat/Voting)
Setuju
Undang-Undang
Tandatangan
Presiden
PEMBAHASAN DI TINGKAT II