PPT Harmonisasi HAM dengan Pancasila.pptx

PPT HAM dengan Pancasila Kelas X Semester 1

1. HARMONISASI HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

2. TUJUAN PEMBELAJARAN Menganalisis Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Menganalisis Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila. Menganalisis Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Menganalisis Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia.

3. 1 Makna Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia

4. H A M ? HAK ASASI MANUSIA

5. Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 , Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Jan Materson, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia . Dari pengertian tersebut, terkandung dua makna yakni HAM merupakan hak alamiah dan hak instrumental . Secara sederhana Hak Asasi Manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya , yang pada dasarnya di dalam diri manusia selalu melekat tiga hal, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan .

6. Ciri-ciri Khusus Hak Asasi Manusia HAKIKI UNIVERSAL TIDAK DAPAT DICABUT DAN DIBAGI

7. K A M ? KEWAJIBAN ASASI MANUSIA

8. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, kewajiban asasi manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.

9. 2 Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila

10. Bagaimana PANCASILA Menjamin Hak dan Kewajiban Asasi Manusia?

11. Nilai-Nilai PANCASILA Nilai Dasar Instrumental Nilai Praksis

12. Simbol Nilai HAM KAM Ketuhanan Menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama Melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama Kemanusiaan Menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama manusia Persatuan Menjamin hak berserikat dan berkumpul Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Kerakyatan Menjamin kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis Menghargai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi Keadilan Sosial Menjamin hak milik perorangan dan dilindungi pemanaatannya Mengakui dan menghargai hak milik perorangan Hubungan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Dasar Pancasila

13. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A – 28 J. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

14. Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Pancasila

15. SILA PANCASILA SIKAP POSITI YANG DITUNJUKKAN BERKAITAN DENGAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Pertama Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya. Kedua Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia. Ketiga Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Kelima Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

16. 3 Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

17. Apa Penyebab Terjadinya PELANGGARAN HAM?

18. E EKSTERNAL I INTERNAL Sikap Egois Rendahnya Kesadaran HAM Sikap Tidak Toleran Penyalahgunaan Kekuasaan Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum Penyalahgunaan Teknologi Kesenjangan Sosial dan Ekonomi yang Tinggi

19. Contoh Kasus PELANGGARAN HAM yang pernah terjadi di INDONESIA?

20. https://www.inibaru.id/hits/5-kasus-ham-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-ada-yang-belum-selesai

21. Pada 1965-1966 terjadi razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai operasi pembersihan PKI. Saat itu, ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup dengan mendapatkan stigma sebagai PKI. Akibatnya, Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya, pada tahun 2013, Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap.

22. https://www.inibaru.id/hits/5-kasus-ham-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-ada-yang-belum-selesai

23. Kasus penembakan misterius (petrus) merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas di tembak. Pada tahun 1984, 107 orang tewas dengan 15 orang tewas di tembak. Kemudian pada tahun 1985, tercatat 74 orang tewas dengan 28 diantaranya tewas di tembak.

24. https://www.inibaru.id/hits/5-kasus-ham-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-ada-yang-belum-selesai

25. Pada Mei 1998, terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama Kota Jakarta dan sekitarnya.  Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban perkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan, kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti, belum juga ada rekomendasi sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan ke Komnas HAM. Namun, Kejaksaan Agung kembali mengatakan bahwa kasus ini tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ditemukan pelanggaran HAM berat. Sebab, kasus penembakan mahasiswa Trisakti sudah diputus oleh Pengadilan Militer pada tahun 1999.

26. https://www.inibaru.id/hits/5-kasus-ham-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-ada-yang-belum-selesai

27. Pada 4 April 2003 pukul 01.00 waktu Papua, sekelompok massa tidak dikenal membobol gudang senjata Markas Kodim 1702/Wamena. Penyerangan tersebut menewaskan dua anggota Kodim, yaitu Lettu TNI AD Napitupulu dan Prajurit Ruben Kana. Kelompok tersebut juga membawa lari sejumlah senjata dan amunisi. Selanjutnya, aparat TNI-Polri melakukan penyisiran, penangkapan, penyiksaan, perampasan secara paksa, dan menyebabkan korban jiwa. Tercatat 42 orang meninggal dunia karena kelaparan  dan 15 orang jadi korban perampasan. Komnas HAM juga menemukan pemaksaan penandatanganan surat pernyataan, serta perusakan fasilitas umum.

28. https://www.inibaru.id/hits/5-kasus-ham-yang-pernah-terjadi-di-indonesia-ada-yang-belum-selesai

29. Aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia, Munir Said Thalib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta-Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras (Komite untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan). Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan Tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda, Pollycarpus Budihari Priyanto akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus ini. Polly divonis 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangannya ke Amsterdam. Namun, hingga saat ini, para aktivis HAM menganggap kasus ini belum selesai.

30. 4 UPAYA PENEGAKKAN HAK ASASI MANUSIA

31. Bagaimana Upaya PEMERINTAH dalam MENEGAKKAN HAM di INDONESIA?

32. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM Pembentukan KOMNAS HAM (7 Juni 1993 Keppres Nomor 50) Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti. Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Anti Kekerasaan terhadap Perempuan, dan Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional (KKRN).

33. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM Pembentukan Instrumen Hak Asasi Manusia Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA, Pasal 28 A – 28 J. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak. Ratifikasi Instrumen HAM Internasional: (Konvensi Jenewa diratiikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1945).

34. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia.

35. Bagaimana Upaya PENANGANAN KASUS PELANGGARAN HAM di INDONESIA?

36. UPAYA PENCEGAHAN MEMBANGUN HARMONISASI Menegakkan Supremasi Hukum Menegakkan Demokrasi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatkan Pengawasan Sosialisasi HAM Meningkatkan Kerjasama Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara Menghindarkan diri dari sikap EGOIS/terlalu mementingkan diri sendiri! Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kaffah baik di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

37. Anggi Perdana, S.Pd.,Gr./MediaPPKn Online TUGAS MANDIRI Carilah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang mungkin terjadi selama masa pandemi covid-19 ini! Analisislah mengapa contoh kasus tersebut termasuk kedalam pelanggaran HAM dan berikan solusinya!