PPT kebijakan dan landasan pendidikan inklusi

UU dan Peraturan Terkait Pendidikan Inklusi di Indonesia antara lain:
UUD 1945
Pasal 3 ayat 1 Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan.
UU tentang sistem Pendidikan nasional
UU No.20 Tahun 2003.
UU tentang Perlindungan Anak
UU No.23 Tahun 2002

1. KEBIJAKAN DAN LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN INKLUSI Universitas Almuslim Dosen Pengampu : Elga Safitri , S.Pd ., M.Pd

2. KELOMPOK DUA 01 02 01 02 Maida Ulfia (228620610092) Mela Setia Wati (228620610105) UU dan Peraturan Terkait Pendidikan Inklusi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak dan Disabilitas MATERI PRESENTASI

3. UU dan Peraturan Terkait Pendidikan Inklusi di Indonesia Tujuan berdirinya NKRI “… mencerdaskan kehidupan bangsa ” Pasal 31 UUD 1945 ayat (1) “ Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan. UUD 1945

4. Pasal 5 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu . Warga negara yang memiliki kelainan fisik , emosional , mental, intelektual , dan atau sosial berhak memperoleh Pendidikan khusus Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh Pendidikan khusus UU tentang sistem Pendidikan nasional UU No.20 Tahun 2003 Ayat (4) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat berhak memperloleh layanan khusus

5. Pasal 48 Pasal 49 Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak . Negara, pemerintah , keluarga , dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan. UU tentang Perlindungan Anak UU No.23 Tahun 2002

6. “ Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten / kota sekurang-kurangnya 4 Sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, dan SMK.” Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Setiap Daerah Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No.380/C.C6/MN/2003

7. UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Pasal 2: Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3: … Berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, manfaat , kekeluargaan , adil dan merata , keseimbangan , keserasian , dan keselarasan dalam perikehidupan , hukum , kemandirian , dan ilmu pengetahuan dan teknologi . Landasan , Asas , dan Tujuan Pemberdayaan Anak Berkebutuhan Khusus Pasal 4:… Pemberdayaan penyandang cacat bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan .

8. Hak Penyandang Disabilitas Pasal 5: Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan Pasal 6: Setiap penyandangg cacat berhak memperoleh Pendidikan pada semua satuan jalur , jenis dan jenjang Pendidikan. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan , Pendidikan, dan kemampuannya Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya . Aksebilitas dalam rangka kemandiriannya Rehabilitas , bantuan social, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat , kemampuan dan kehidupan sosialnya , terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat . UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

9. UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Kewajiban Penyandang Disabilitas Pasal 7 Ayat (1) Setiap penyandang cacat mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa dan bernegara Ayat (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan , Pendidikan, dan kemampuannya .

10. Pasal 10: Kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala segala aspek kehidupan dan penghidupan dilaksanakan melalui penyediaan aksebilitas Penyediaan aksebilitas dimaksudkan untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat Penyediaan aksebilitas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) diselengarakan oleh pemerintah dan/ atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh , terpadu dan berkesimbungan . UU No.4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Kesamaan Kesempatan Pasal 9: Setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan

11. Konvensi Internasional Tentang Hak Anak dan Disabilitas HAM merupakan hak fundamental yang harus dijalankan dan juga harus mendapatkan jaminan pemenuhan pelaksanaannya dalam sebuah negara hukum . Apa itu HAM?

12. UN Convention on the Right of Persons With Disabilities (CRPD ) Apa itu CRPD?? Convention on the Right of Persons With Disabilities (CRPD) adalah Instrumen HAM internasional dalam upaya penghormatan , pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Konvensi CRPD bertujuan untuk memajukan , melindungi , dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas , serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas .

13. Komitmen peratifikasian Convention on The Rigths of Persons With Disabilities (CRPD) oleh Indonesia dilakukan dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention of The Rights of Persons With Disabilities Oleh Presiden Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 November 2011. Pada Pasal 27 Ayat (2) bahwa UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak tiap-tiap warga Negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan .

14. Lanjutannya … Berkenaan dengan implementasi terhadap komitmen Indonesia yang telah meratifikasi CRPD dengan mengesahkan UU No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas yang selanjutnya ditegaskan dalam UU. No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas . Pasal 27 Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa : “Negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja , atas dasar kesetaraan dengan orang lain dan melarang diskriminasi atas dasar disabilitas sehubungan dengan semua hal yang berkaitan dengan semua bentuk pekerjaan , termasuk syarat-syarat perekrutan , kelanjutan pekerjaan , peningkatan karir dan kondisi kerja yang aman dan sehat .

15. Indonesia telah melakukan submit tahunan kepada dewan HAM PBB. Dalam laporan tersebut, Indonesia mengungkapkan upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas , seperti kewajiban perusahaan untuk memperlakukan mereka secara setara . Untuk menfasilitasinya , UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menetapkan paling sedikit 2% untuk memperkerjakan penyandang disabilitas di sektor public dan perusaan negara.

16. KESIMPULAN PRESENTASI Pendidikan inklusi adalah   strategi  yang memastikan semua anak ,  termasuk   mereka  yang memiliki kebutuhan khusus , untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas .  Berdasarkan   landasan   hukum yang jelas , pemerintah menjamin hak setiap individu untuk belajar tanpa diskriminasi ,  membentuk   lingkungan pendidikan yang kondusif dan inklusif . Berbagai peraturan ,  mulai   dari undang-undang dasar hingga peraturan pemerintah , telah dikeluarkan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas . Diharapkan , semua pemangku kepentingan   akan   aktif berkontribusi   untuk   menyediakan fasilitas dan dukungan yang  dibutuhkan  agar  anak berkebutuhan khusus   bisa   belajar secara   maksimal  .

17. TERIMA Kepada semuanya yang telah hadir KASIH