PPT KELOMPOK 1 (MODUL 6).pptx tia monica 12

konsep penegakan hukum di indonesia

1. Pembelajaran PKn di SD Modul 6 ( Konsep Penegakan Hukum di Indonesia) Disusun oleh Kelompok 1 Nama : Tia Monica Yeyen Larosa Rico Vanher Tutor : Mita Purnama , M.Pd

2. Konsep Penegakan Hukum di Indonesia KB 1 Pengertian Hukum KB 3 Kasus-Kasus yang Berkaitan dengan Hukum KB 2 Penegakan Hukum di Indonesia

3. Pengertian Hukum A. PENGERTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI Dikemukakan beberapa definisi tentang hukum sebagai pegangan : “ Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa , berisikan suatu perintah , larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat ”. Dengan peraturan-peraturan hidup dimaksudkan baik peraturan-peraturan yang tertulis dalam peraturan perundangan , maupun yang tidak tertulis ( peraturan kebiasaan ). “ Hukum adalah peraturan-peraturan hidup = peraturan-peraturan yang mengadakan tata tertib dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat sehari-hari ”. Jadi berbicara tentang hukum sesungguhnya sama saja dengan berbicara tentang kehidupan manusia-manusia dalam masyarakat dilihat / disorot dari sudut tertentu , yaitu sebagai kehidupan masyarakat yang tata tertib . Dari beberapa batasan tentang hukum yang diberikan oleh para sarjana , dapat diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur , yaitu : Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat . Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib . Peraturan itu bersifat memaksa . Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas . KB 1

4. B. KONSEP NEGARA HUKUM MENURUT PARA AHLI Menurut Immanuel Kant yaitu yang dikenal sebagai negara hukum liberal ( negara hukum dalam arti sempit ) karena konsep bernafaskan paham liberal yang menantang kekuasaan absolut para raja waktu itu . Kemudian timbul pemahaman baru yang sesuai dengan perkembangan zaman yang mengatakan bahwa untuk mencapai dan menciptakan kemakmuran negara harus campur tangan lebih luas terutama dalam bidang ekonomi , dan campur tangan itu harus diatur dalam perundang-undangan agar pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang . Dari fungsi negara yang hanya sebagai penjaga malam sudah berubah dan berkembang menjadi lebih luas dan aktif ikut campur dalam bidang ekonomi , sosial dan budaya . Konsepsi itu negara hukum itu dikenal dengan istilah “Negara Kesejahteraan ” atau Welvaarstaat yang dikemukakan oleh F.J. Stahl. Dalam suatu Welvaarstaat tugas pemerintah adalah sangat luas , yakni mengutamakan kepentingan seluruh rakyatnya . Apabila timbul perselisihan antara pemerintah dan rakyat , akan diselesaikan oleh suatu peradilan administrasi yang berdiri sendiri . Baik Kant maupun Stahl mempergunakan istilah “ rechtsstaat ” terhadap “ negara hukum ”. Lain pula konsep negara hukum menurut sistem Anglo Saxon yang dikenal dengan “the rule of law” yang dikemukakan oleh A.V. Dicey.

5. C. CIRI-CIRI DAN MACAM-MACAM PEMBAGIAN HUKUM Untuk dapat mengenal hukum , kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu sebagai berikut : Adanya perintah atau larangan . Perintah atau larangan itu harus ditaati oleh setiap orang . Hukum dapat dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut asas pembagian yaitu : Menurut sumbernya ( Hukum Undang-undang , Hukum Kebiasaan , Hukum Traktat dan Hukum yurisprudensi ) Menurut bentuknya ( Hukum tertulis dan Hukum tak tertulis ) Menurut tempat berlakunya ( Hukum nasional , Hukum Internasional , Hukum asing , dan Hukum Gereja ) Menurut wakru berlakunya ( Ius Constitutum , Ius Constituendum dan Hukum Asasi ) Menurut cara mempertahankannya dan fungsinya ( Hukum materiil dan Hkum formil ) Menurut sifatnya atau daya kerjanya atau sanksinya ( Hukum yang memaksa dan Hukum mengatur ) Menurut isinya ( Hukum publik dan Hukum Private)

6. D. HUKUM NORMATIF-HUKUM IDEAL-HUKUM WAJAR Hukum Normatif adalah hukum yang nampak dalam peraturan perundangan serta juga hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundangan tetapi ditaati oleh masyarakat . Hukum Ideal adalah hukum yang benar-benar objektif yang dapat memenuhi perasaan keadilan semua bangsa di seluruh dunia . Hukum Wajar adalah hukum seperti yang terjadi dan nampak sehari - hari . Tidak jarang hukum yang nampak sehari - hari menyimpang dari hukum normatif atau yang tercantum dalam peraturan perundangan karena tidak diambil tindakan oleh alat-alat kekuasaan pemerintah maka pelanggaran tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan lambat laun dianggap biasa .

7. Penegakan Hukum di Indonesia Konsep penting yang berkenaan dengan peraturan hukum yaitu : Norma agama, norma kesusilaan , norma kesopanan , norma adat , dan norma hukum . Sumber hukum kita dapat digolongkan kedalam klasifikasi berikut : Hukum undang-undang Hukum persetujuan Hukum traktat ( perjanjian antar negara ) Hukum kebiasaan dan hukum adat Hukum yurisprudensi Berkenaan hukum pidana , terdapat dua jenis hukuman yaitu : Hukuman-hukuman pokok ( Hukuman mati , Hukuman Penjara , Hukuman kurungan , dan Hukuman denda ) Hukuman-hukuman tambahan ( Pencabutan dari hak-hak tertentu , Pensitaan dari benda-benda tertentu dan Pengumuman dari putusan hakim) KB 2

8. Lembaga penegak hukum antara lain sebagai berikut : KEPOLISIAN, kepolisian negara ialah alat penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri . Dalam kaitannya dengan hukum , khususnya Hukum Pidana , Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik . KEJAKSAAN, merupakan pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap . Dalam hal pelaksanaan atau penegakan hukum , Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan . KEHAKIMAN, merupakan suatu lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengadili . Sedangkan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang berwewenang oleh undang-undang untuk mengadili . Pasal 10 ayat (1) UU No. 14/1970 ditegaskan kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan empat lingkungan (1) Peradilan Umum ; (2) Pradilan Agama; (3) Peradilan Militer ; dan (4) Peradilan Tata Usaha Negara

9. Kasus-Kasus yang Berkaitan dengan Hukum Kasus Pencurian Uang melalui ATM Polisi menangkap tiga pemuda , lantaran mengambil uang melebihi saldo dengan kartu ATM Citrus Bank Nusa. Pasal yang mengatur tentang pencurian adalah Pasal 362 KHUP, yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , diancam karena pencurian , denda pidana penjara atau denda . KB 3

10. Kasus Perampokan Kasus perampokan yang terjadi di bulan April 1996, dan beritanya juga sudah dimuat dalam majalah . Kasus Perampokan yang disertai penganiayaan dan pembunuhan serta pembakaran rumah korban yang bernama Nyonya Sylvia, tujuan daripada pelaku dalam pembakaran rumah korban adalah untuk menghilangkan jejak terhadap pelaku dalam kejahatan di rumah Nyonya Sylvia tersebut dijatuhi ancaman pidana perampokan disertai penganiayaan yang menyebabkan matinya korban . Pelakunya dapat dikenai ancaman pidana atas dasar ketentuan Pasal 339, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 368 Jo. 365 KUHP. Pemerintahan yang bersih ditentukan oleh Kwalita aparatur ( administrasi ) nya . Pemerintahan yang bersih adalah prouk kegiatan publik yang didukung oleh pribadi-pribadi pelaksana (administrator) yang jujur dan bersih .

11. TERIMA KASIH