PPT SIDANG NURIYATI RAHAYU FIX Darmajaya

Materi referensi

1. Dian Mustika, S.E., M.Sc PEMBIMBING Anik Irawati, S.E., M.Sc PEMBAHAS 1 Rieka Ramadhaniyah, S.E., M. Ec.Dev PEMBAHAS 2 BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung) SIDANG SKRIPSI 2025 Nuriyati Rahayu 2112120013 Disusun Oleh : PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA

2. BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LATAR BELAKANG BAB 1 Kinerja adalah keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP No.12 Tahun, 2019).

3. BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LATAR BELAKANG BAB 1

4. BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LATAR BELAKANG Berdasarkan Tabel Kinerja Keuangan Provinsi Lampung tahun 2023 dan 2024, terlihat bahwa masih terdapat ketimpangan antar daerah. Misalnya, rasio kemandirian keuangan daerah pada tahun 2024 masih didominasi oleh Kota Bandar Lampung dan Metro, masing-masing sebesar 42% dan 52%, sedangkan beberapa kabupaten seperti Lampung Barat, Tanggamus, dan Pesisir Barat hanya memiliki rasio di bawah 10%. Hal ini menunjukkan ketergantungan sebagian besar daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. beberapa daerah seperti Lampung Selatan dan Lampung Tengah justru mengalami penurunan tajam, masing-masing sebesar -58% dan -77%. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan. Selain itu,terdapat Salah satu kasus aktual yang mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan daerah terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran pada 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Tubaba yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.16,132 Miliar (Translampung, 2024). Temuan tersebut menunjukkan adanya indikasi ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam penggunaan dana daerah, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Kasus ini menjadi perhatian penting untuk dikaji lebih lanjut karena mengindikasikan pelaksanaan akuntabilitas Kinerja Keuangan di Pemerintah Kurang maksimal, Hal ini menyebabkan dalam mengelola kinerja keuangan menjadi suatu permasalahan kedepannya. Selain itu juga berpotensi menghambat peningkatan kinerja keuangan daerah. BAB 1

5. BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH RUANG LINGKUP PENELITIAN BAB 1 Ruang lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana variabel belanja modal memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2022- 2024.

6. BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH RUMUSAN MASALAH Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ? Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ? Apakah belanja modal berpengaruh sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah ? Apakah belanja modal berpengaruh sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah ? BAB 1

7. Untuk menguji secara empiris pengaruh Belanja Modal sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. TUJUAN PENELITIAN Untuk Menguji secara empiris pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Untuk menguji secara empiris pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Untuk menguji secara empiris pengaruh Belanja modal sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah. BAB 1

8. Manfaat Praktis MANFAAT PENELITIAN Manfaat Teoritis BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, Khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang PAD dan Dana Perimbangan serta Belanja Modal sebagai variabel moderasi. Bagi Pemerintah Terkait Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menentukan pilihan. Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah. Bagi Pihak lain Menjadi referensi yang dapat memberikan pengetahuan dan acuan untuk melaksanakan penelitian sejenis atau penelitian di bidang yang sama. BAB 1

9. TEORI STEWARDSHIP BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 2 teori Stewardship relevan untuk menjelaskan motivasi dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efisien, efektif, dan akuntabel. Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggunakan sumber daya keuangan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal. Teori Stewardship merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pengelola (steward) dan pemilik sumber daya (principal), di mana dalam konteks sektor publik, pemerintah daerah berperan sebagai steward dan masyarakat sebagai principal. Teori ini menggambarkan suatu kondisi di mana pejabat publik tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi, melainkan bertindak sebagai seorang steward (pengelola) yang memiliki motif dan tujuan yang selaras dengan kepentingan para principal atau pemilik sumber daya (Donaldson & Davis, 1991).

10. KAJIAN TEORI BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kinerja adalah keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Sedangkan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP No.12 Tahun, 2019). BAB 2

11. KAJIAN TEORI BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud. Belanja modal mendukung peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan. BAB 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pendapatan asli daerah adalah Dana yang diperoleh pemerintah daerah melalui pajak. Dana perimbangan adalah transfer dana dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah. Dana ini terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.

12. Penelitian Terdahulu Peneliti Hasil Penelitian Verawaty et al.(2020) PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Dana Perimbangan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daeerah. Rustiyani & Barus (2023) PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan pemerintah Daerah. Budiana & Rahayu (2021) PAD dan Dana Perimbangan secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Padang (2023) PAD dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Pradana & Handayani (2023) PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Handayani & Muzdalifah (2024) PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana Perimbangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 2

13. KERANGKA PEMIKIRAN BELANKA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 2

14. BANGUNAN HIPOTESIS BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Daerah dengan PAD yang besar akan memiliki peluang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, yang akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan daerah dan keberhasilan atau kegagalannya. H1 : PAD berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Semakin besar jumlah dana perimbangan yang diterima, maka semakin tampak ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah (Sulo, 2023). H2 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Belanja ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan investasi melalui belanja modal. H3 : Belanja modal berpengaruh sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah Dalam hal ini, belanja modal berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Ketika dana perimbangan dialokasikan secara optimal untuk belanja modal, maka kontribusinya terhadap peningkatan aset dan layanan publik akan meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kinerja keuangan. H4 : Belanja modal berpengaruh sebagai variabel moderasi dalam menjelaskan hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah BAB 2

15. METODE PENELITIAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Data Sekunder, Berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Sumber Data Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Pengumpulan Data Sampel Metode dokumentasi, telaah pustaka, dan pengamatan. Studi pustaka berupa data, jurnal artikel dan sumber tertulis yang berkaitan dengan variabel penelitian Sampel dalam penelitian ini yaitu pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi lampung yang telah menyajikan laporan APBD Provinsi Lampung secara lengkap, jelas dan terperinci selama 3 tahun pada periode 2022-2024. BAB 3

16. METODE PENELITIAN Rasio Kinerja Keuangan Rasio Dana Perimbangan Rasio Belanja Modal Rasio PAD BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 3 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

17. METODE PENELITIAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Metode Analisis Data Pengujian Hipotesis Statistik Deskriptif Uji Asumsi Klasik: a. Uji Normalitas b.Uji Multikolinieritas c.Uji Autokorelasi d. Uji Heterokedatisitas Analisis Regresi Moderasi Y = α + β1X1 + β2X2 + ε Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X1Z + β4X2 Z) + ε Uji Koefisien Determinasi (R2) Uji F Uji T BAB 3

18. HASIL DAN PEMBAHASAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN BAB 4 No Keterangan Jumlah 1 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung 13 2 Kota yang ada di Provinsi Lampung 2 3 Provinsi Lampung 1 Jumlah Kabupaten/Kota yang digunakan 16 Jumlah sampel data keseluruhan (16 x 3 tahun) 48 Tabel 4.1 Hasil Pemilihan Sampel

19. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF BAB 4 Analisis Statistik Deskriptif Memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata rata(mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum (Ghozali, 2028). Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

20. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Uji Asumsi Klasik BAB 4 Tabel 4.3 Uji Normalitas

21. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Uji Asumsi Klasik BAB 4 Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas

22. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Uji Asumsi Klasik BAB 4 Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

23. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Uji Asumsi Klasik BAB 4 Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

24. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UJI ANALISIS REGRESI MODERASI BAB 4 Tabel 4.7 Analisis Regresi Moderasi

25. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PENGUJIAN HIPOTESIS BAB 4 Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R 2 )

26. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UJI KELAYAKAN MODEL BAB 4 Tabel 4.9 Uji f

27. HASIL ANALISIS DATA BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH UJI HIPOTESIS BAB 4 Tabel 4.10 Uji t

28. PEMBAHASAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN BAB 4 Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini mendukung penelitian Ratnasari & Meirini, (2023);Rustiyani, Nova & Barus, (2023);Putri & Darmayanti, (2019) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun PAD memiliki peran penting, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan belum dapat dimaksimalkan tanpa transformasi menyeluruh dalam pengelolaan potensi ekonomi daerah.

29. PEMBAHASAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN BAB 4 Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Rahayu et al., 2023; Ramadani & Muslimin, 2022; Ratnasari & Meirini, 2023; Simamora & Budiwitjaksono, 2022; Yudiastuti et al., 2025 ) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut kemungkinan karena pemanfaatan dana perimbangan yang kurang efektif, disini penggunan yang tidak tepat sasaran, bersifat konsumtif dan spekulatif, sehingga menurunkan produktivitas dalam peningkatan PAD kemudian meningkatkan ketergantungan terhadap pihak lain terutama pemerintah pusat dan menyebabkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

30. PEMBAHASAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 4 Belanja Modal Mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Hajar et al., 2024; Yudiastuti et al., 2025) yang menyatakan bahwa Belanja Modal Mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang berarti pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan tergantung pada besar kecilnya belanja modal. Temuan ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa belanja modal akan memperkuat pengaruh PAD terhadap Kinerja keuangan Pemerintah daerah. Secara teoritis, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki oleh suatu daerah dapat meningkatkan belanja modal dalam rangka pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan. Berdasarkan

31. PEMBAHASAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 4 Belanja Modal Tidak Mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini mendukung penelitian (Hajar et al., 2024; Noeng et al., 2023 ) yang menyatakan bahwa Belanja Modal Mampu memoderasi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Dana Perimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan tidak ditentukan oleh besar kecilnya belanja modal yang dilakukan daerah. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap perencanaan dan pengalokasian belanja modal, agar dana yang diterima dari pemerintah pusat tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kualitas tata kelola keuangan daerah.

32. KESIMPULAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 5 Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Belanja Modal mampu memperkuat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Modal tidak dapat memperkuat pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pemilihan sampel menggunakan sensus sampling sehingga memperoleh sampel berjumlah 47 sampel dengan alat analisis yang digunakan adalah SPSS versi 26.

33. KETERBATASAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 5 Penelitian ini hanya berfokus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk wilayah lain di Indonesia yang memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Periode penelitian ini memiliki jangka waktu yang singkat yakni hanya tiga tahun pengamatan (2022-2024), sehingga belum mampu menangkap dinamika jangka panjang dalam kinerja keuangan dan belanja modal daerah. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, serta belanja modal sebagai variabel moderasi. Sehingga belum mempertimbangkan faktor lain yang mungkin turut mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dari aspek sosial, politik, maupun teknologi

34. SARAN BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB 5 Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi memoderasi atau memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Kinerja Keuangan, seperti efisiensi belanja daerah, kualitas perencanaan anggaran, atau kapasitas fiskal. Peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu yang lebih panjang untuk memperoleh hasil yang lebih stabil dan mengidentifikasi pola jangka panjang, khususnya dalam dampak belanja modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

35. Jumat, 2 MEI 2025 09.00-10.00 WIB TERIMAKASIH Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan saya dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan proposal skripsi ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen Pembahas yang telah memberikan masukan, kritik, serta saran yang membangun demi penyempurnaan penelitian ini. Tak lupa, saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam seminar proposal ini. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi semangat tersendiri bagi saya dalam menempuh proses akademik ini. Semoga segala ilmu, doa, dan kebaikan yang diberikan menjadi keberkahan bagi kita semua. BELANJA MODAL MEMODERASI PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Nuriyati Rahayu 2112120013